Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berupaya meningkatkan pemahaman literasi keuangan dan membuka akses pembiayaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Menurut Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf, Anggara Hayun Anujuprana, ermodalan masih menjadi salah satu kendala besar bagi para pelaku usaha parekraf. Dia mengatakan, sebanyak 51,09% pelaku UMKM di Indonesia terkendala akses pembiayaan dan permodalan, 34,72% terkendala akses pasar pemasaran dan promosi produk UMKM, sebanyak 8,59% terkendala akses bahan baku/alat produksi; dan sebanyak 5,24% terkendala lainnya. “Maka dari itu, dibutuhkan adanya fasilitasi akses, peningkatan kapasitas dan pendampingan berkelanjutan terhadap UMKM”. Dan kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan akses pembiayaan syariah kepada pelaku usaha parekraf,” kata Hayun dalam kegiatan Literasi Keuangan dan Sosialisasi Pembiayaan Syariah di Gorontalo” yang berlangsung di Grand Palace Convention Center Gorontalo. Hayun menjelaskan acara Literasi Keuangan dan Sosialisasi Pembiayaan Syariah di Gorontalo ini dihadiri oleh 60 pelaku usaha parekraf. “Semoga dengan adanya kegiatan ini para pelaku parekraf yang hadir dapat memanfaatkan instrumen pembiayaan berbasis syariah untuk mendukung industri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia,” kata Hayun. Ketua Pokja Perbankan dan DPUP, Mugiyanto, menyatakan bahwa kegiatan ini dapat membantu para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menentukan produk dan layanan jasa keuangannya khususnya yang ada di Gorontalo. “Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan kepada peserta dalam melakukan perencanaan dan pencatatan keuangan dengan lebih baik sehingga terhindar dari aktivitas investasi ilegal,” ungkap Mugiyanto. Mugiyanto juga berharap para peserta bisa memahami pentingnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk memperlancar proses penyediaan dana. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Dian Nugraha; Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain; Kepala Bagian Pengawasan PEPK dan LMS OJK SulutGo Malu, Rizki Betadi Putra; Branch Manager BSI KC Gorontalo, Ramdan Malik; Certified Financial Planner, Amirul Mukminin. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar acara bertajuk Religion Festival sekaligus kick off Hari Santri. Religion Festival akan mengemas kinerja Kemenag terkait program prioritas pada 9 Oktober 2024. Kemenag tidak hanya urusan haji, tapi mengurus umat semua agama. “Hal teknis terkait keagamaan menjadi bagian tugas Kemenag ” terang Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto di Jakarta, Selasa (8/10/2024). Hadir dalam kesempatan ini, Dirjen Pendidikan Islam Prof Abu Rokhmad, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Prof Ahmad Zainul Hamdi, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnang Said, dan Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Akhmad Fauzin. “Religion Festival akan menyampaikan capaian kinerja secara berkelanjutan, menampilkan perjalanan Kementerian Agama dalam beberapa periode. Apa saja yang sudah dilakukan,” sambungnya. Direktur Diktis yang juga Ketua Panitia acara Ahmad Zainul Hamdi menjelaskan, Religion Festival dilatarbelakangi adanya kesadaran akan keragaman Indonesia, baik agama, budaya, bangsa, suku, dan etnis. “Kementerian Agama hadir untuk mengelola keragaman ini Religion Festival menghadirkan Kemenag Journey. Ini perjalanan Kemenag yang hadir untuk mengelola keragaman-keagamaan dengan berbagai capaian. Dikemas dalam bentuk festival yang fun dan popular, seluruh capaian akan dihadirkan sebagai simbolisasi kehadiran Kemenag dalam mengelola keragaman keagamaan,” sebut Ahmad Inung, panggilan akrabnya. Menurut Ahmad Inung, ada tiga kata kunci yang dikemas dalam Religion Festival untuk menunjukkan perkembangan Kemenag. Ketiga kata kunci itu adalah Faster, Better, dan Stronger. Ketiganya diturunkan dalam bentuk capaian kinerja untuk tujuh progran prioritas Kemenag dan beberapa program lainnya. Faster, kata Ahmad Inung akan menunjukkan keberhasilan reformasi digital, di mana hampir seluruh layanan Kemenag sudah terdigitalisasi dan online. Itu mempercepat proses layanan di Kemenag. “Titik masuk dari reformasi digital adalah Pusaka Superapps. Seluruh layanan diinsersi dalam Pusaka Superapps,” sebut Ahmad Inung. Aplikasi ini dikembangkan Kemenag untuk mengintegrasikan sistem informasi dan layanan yang ada di Kementerian Agama. Sehingga, publik cukup mengakses aplikasi Pusaka untuk mengakses layanan Kemenag. Pusaka Superapps dirilis pada 25 November 2022, bertepatan peringatan Hari Guru Nasional. Kata kunci kedua, Better, lanjut Inung, terkait pendidikan agama dan keagamaan. Saat ini, hampir lembaga pendidikan yang dikelola Kemenag masuk dalam kategori unggulan. Bahkan, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) adalah SLTA terbaik di Indonesia saat ini. “MAN IC banyak dikejar lulusan SLTP,” kata Inung. Di tingkat perguruan tinggi keagamaan, Kemenag mengembangkan UIII (Universitas Islam Internasional Indonesia) yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) dengan menjadikan kampus sebagai bagian diplomasi internasional tentang Islam Indonesia yang rahmatan lil alamin. “Kemenag juga mengembangkan Cyber Islamic University (CIU). Perguruan tinggi ini tidak hanya melayani mahasiswa di wilayah 3T, tapi juga warga negara Indonesia di luar negeri,” paparnya. Ketiga adalah Stronger. Secara kelembagaan, Kemenag kini semakin kuat. “Dulu orang mencibir KUA. Begitu KUA dicanangkan sebagai wajah Kemenag, tidak hanya urus Islam, lalu direvitalisasi, KUA sekarang menjadi favorit Gen Z untuk menikah di KUA,” ujarnya. Hari Santri Pada 9 Oktober 2024, Kementerian Agama juga akan merilis peringatan Hari Santri. Ada tiga hal yang akan dirilis, yaitu: logo, tema, dan theme song. Kemenag, kata Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad, mendesain Hari Santri agar tidak sebatas menjadi kegiatan rutin. Karenanya, banyak rangkaian program yang dilakukan, mulai dari program bantuan, pendampingan santri, dan peningkatan SDM. “Kami ingin memberikan pesan ke publik bahwa Oktober sebagai bulan santri, kita ingin mengajak santri dan publik memahami bagaimana perjuangan ulama zaman dahulu dalam mengusuir penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan,” terang Prof Abu Rokhmad. “22 Oktober yang dicanangkan sebagai Hari Santri itu mengawali perjuangan 10 November,” katanya lagi. Dirjen Pendidikan Islam berharap, melalui peringatan ini, para santri mendapat spirit kuat dari para ulama terdahulu yang tidak kenal lelah berjuang untuk Indonesia. Spirit ini diharapkan memotivasi mental santri dalam belajar terus-menerus, tidak hanya menuntut agama tapi juga ilmu lain. Sampai puncak Hari Santri 22 Oktober 2024, sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: pelatihan start up, conten creator, artificiali intelligence, untuk membekali santri bahwa mereka hidup di dunia digital. Kemenag juga menggelar lomba video, foto, dan penulisan artikel, termasuk ucapan selamat Hari Santri. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) mengembangkan perpustakaan masjid sebagai pusat literasi dan edukasi bagi masyarakat. Menurut Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, sekitar 845 perpustakaan masjid telah terdata di Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam (ELIPSKI). Hal itu disampaikan Kamaruddin saat memberi sambutan dalam acara Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Masjid di Jakarta. “Itu berarti, masih sedikit masjid yang memiliki perpustakaan, sementara jumlah masjid yang terdata di Kemenag saat ini adalah 307 ribu masjid dan 375 ribu musala. Karenanya, kita perlu terus mengupayakan agar masjid-masjid di Indonesia memiliki perpustakaan. Kita perlu mendata, sudah berapa persen masjid kita yang memiliki perpustakaan, dan sudah dikunjungi berapa orang,” ungkap Kamaruddin. Dikatakannya, saat ini sudah tersedia 4.000 judul buku di perpustakaan masjid digital yang bisa diakses melalui ELIPSKI. Meski demikian, masih diperlukan identifikasi terkait buku-buku yang dibutuhkan masyarakat sebagai sumber rujukan berkualitas. Kamaruddin mengatakan, program ini juga ditargetkan untuk menjangkau masjid di pelosok Indonesia, yang sering kali menghadapi kendala dalam menyediakan bahan bacaan bermutu. “Kemenag berharap perpustakaan masjid dapat menjadi pusat pengetahuan yang inklusif dan berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus memperluas dan memperkaya koleksi perpustakaan masjid di seluruh Indonesia, baik melalui pengadaan buku fisik maupun digital yang berkualitas,” paparnya. Terkait itu, ia meminta para peserta yang terdiri dari perwakilan Kantor Wilayah Kemenag dan pengelola perpustakaan masjid seluruh Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, perpustakaan daerah, penerbit buku, hingga komunitas literasi. “Mari kita satukan visi. Perpustakaan masjid ini merupakan salah satu ikhtiar untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang minim akses terhadap perpustakaan umum,” imbuhnya. Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati mengatakan, Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Masjid Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari Jumat -Minggu, (4-6/10/24) di Jakarta. Kegiatan itu menghadirkan narasumber dari Perpustakaan Nasional, Akademisi, dan konsultan tim IT (Information and Technology). “Kami juga akan menyosialisasikan Kepustakaan Islam Award 2024 yang dibuka secara daring melalui portal resmi Kemenag yang telah disediakan,” ungkap Nur. Menurutnya, Kepustakaan Islam Award digelar untuk mendorong pertumbuhan ekosistem literasi, terutama bagi penulis, aktivis literasi, serta penerbit buku keagamaan. Selain itu, pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Management of Social Transformation Programme (Most UNESCO), dan Maxima untuk memperkuat literasi kebencanaan masyarakat di Sumatra Barat melalui perpustakaan masjid. “Upaya ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan pengetahuan masyarakat tentang bencana untuk mengurangi potensi korban saat bencana terjadi. Kami juga menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan,” pungkas Nur. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menjelang tenggat sertifikasi halal Oktober 2024, LPPOM MUI memperingatkan bahwa label “No Pork No Lard” di restoran mal tidak cukup memenuhi standar kehalalan. Lembaga ini menekankan pentingnya sertifikat halal resmi bagi seluruh pelaku usaha kuliner. “Penggunaan label No Pork No Lard saja tidak bisa dijadikan jaminan bahwa produk tersebut telah memiliki sertifikat halal resmi,” terang Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati di Jakarta, dikutip Ahad (6/10/2024). Muti menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh pelaku usaha makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024. “Sertifikasi halal bukan hanya tentang bahan baku seperti daging. Ini mencakup seluruh ekosistem, mulai dari distribusi, penyimpanan, pengolahan, hingga alat-alat penunjang produksi,” lanjutnya. Meski label “No Pork No Lard” telah lama digunakan, Muti menegaskan bahwa standar kehalalan kini lebih komprehensif. Setelah tenggat waktu Oktober 2024, restoran tanpa sertifikasi akan mendapat teguran, sementara UMKM diberi kelonggaran hingga dua tahun. LPPOM MUI mendorong pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal resmi mengingat label “No Pork No Lard” tidak lagi memadai dalam menjamin kehalalan produk secara menyeluruh. “Ini akan menjadi tugas berat bagi BPJPH dalam melakukan pengawasan. Nantinya akan ada proses peneguran, dan mungkin penindakan bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal,” tutupnya. (rid) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Rencana pembentukan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Cabang Khusus Airlangga mendapat dukungan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak CA “Cukup pakai nama ISNU Airlangga, saya kira sudah banyak yang tahu dimana ISNU Airlangga itu,” katanya dalam pertemuan dengan Ketua PW ISNU Jatim Prof Dr H Mas’ud Said MSi di Rektorat Unair, Sabtu (5/10/2024). Pertemuan yang berlangsung 1 jam lebih itu juga dihadiri pengurus ISNU Jatim yang berasal dari Unair, seperti Dr dr Machin Sp.S(K), Fatin Fadhilah Hasib SE MSi, dan sebagainya. “Untuk pengurus jangan terlalu banyak, yang penting ada perwakilan masing-masing fakultas, tapi jangan sampai benturan dengan PCNU Surabaya, karena beberapa orang Unair juga masuk PCNU,” lanjut Rektor. Prof Nasih yang juga bersedia didaulat menjadi Penasehat ISNU Cabang Khusus Airlangga itu pun mendukung program ISNU Airlangga, bahkan ia berharap jangan sampai ISNU Airlangga dibentuk tanpa kegiatan/program. “Minimal ada kegiatan, jangan sampai ada ISNU tanpa isi, soal tempat bisa dikoordinasikan. Kalau mau menerbitkan jurnal, bisa manfaatkan Penerbitan Unair dengan ganti ongkos kertas saja,” tandasnya. Dalam kesempatan itu, Ketua PW ISNU Jatim Prof Dr H Mas’ud Said MSi menyampaikan terima kasih atas dukungan Rektor Unair, nantinya teman-teman ISNU dari Unair akan segera melengkapi struktur kepengurusan. “Bisa juga ada Dewan Pakar sesuai dengan kepakaran, tapi bisa juga memanfaatkan diaspora Unair yang tersebar di luar Unair. Nanti bisa juga ada Pesantren Mahasiswa (Pesma) di dekat Unair,” katanya. Hal itu juga ditegaskan Ning Fatin Fadhilah Hasib yang siap berkoordinasi dengan teman-teman NU di Unair untuk mewujudkan Pesma yang menampung alumni pesantren di Unair. “Itu jadi program,” pungkasnya. (har) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi syariah, Indonesia perlu memperkuat sektor riset dan inovasi. Hal ini menjadi salah satu poin kunci yang mengemuka dalam diskusi “Academic View 2025: Masa Depan BUMN dan Keuangan Syariah di Era Pemerintahan Baru” yang berlangsung Kamis, 3 Oktober 2024. Arif Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), menyoroti pentingnya membangun ekosistem inovasi yang kuat. Mengambil contoh dari Singapura, ia menjelaskan, “Singapura di-support R&D yang kuat. NUS (National University of Singapore) memiliki satu ekosistem inovasi yang sangat dahsyat.” Keunggulan Singapura dalam hal ini tercermin dari peringkat tertinggi mereka di kategori “pharmaceuticals and cosmetics” di antara 10 besar daftar Global Islamic Economy Indicator (GIEI), dengan skor mencapai 79,9. Selain fokus pada riset dan inovasi, Satria juga menekankan potensi besar Indonesia dalam sektor pariwisata halal atau “muslim friendly travel”. Meskipun saat ini Indonesia hanya memiliki skor 60,7 dalam aspek ini, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari negara-negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki. “Maskapai seperti Etihad, Emirates, dan Turkish Airlines telah berhasil mengangkat reputasi mereka ke level yang luar biasa. Keberhasilan ini tak lepas dari strategi mereka menjadikan negaranya sebagai pusat transit penerbangan global,” jelas Satria. Kedua negara tersebut berhasil meraih skor tertinggi dalam aspek pariwisata ramah Muslim, masing-masing sebesar 136,2 dan 161,8. Meski Indonesia saat ini bertengger di posisi ketiga berdasarkan GIEI, di bawah Malaysia dan Arab Saudi, masih ada banyak ruang untuk peningkatan. Satria menekankan bahwa indikator travel halal sangat terkait dengan bagaimana industri pendukung, khususnya maskapai penerbangan, memberikan dukungan yang kuat. Untuk meningkatkan posisinya dalam ekonomi syariah global, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam riset dan pengembangan produk halal. Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata halal, termasuk sektor penerbangan, juga menjadi prioritas. Inovasi dalam produk-produk bernilai ekonomi tinggi, seperti farmasi dan kosmetik halal, juga perlu didorong. Dengan pendekatan yang tepat dan fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis ini, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya dalam ekonomi syariah global dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Sekretaris Umum Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA), Prof Ma’mun Murod Al-Barbasy mengusulkan agar menteri pendidikan diberikan kepada kelompok yang berpengalaman di dunia pendidikan. Hal tersebut disampaikan di acara Sumbang Pemikiran Rektor PTMA Untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto di UMJ yang dilanjutkan dengan Rakernas Forum Rektor PTMA. Ma’mun meyakini masih ada keseriusan ini dari Presiden Prabowo Subianto terkait menteri pendidikan. Berdasarkan informasi yang didapat, meskipun jabatan menteri itu jatah dari partai tertentu, Presiden Prabowo minta yang betul-betul bagus. “Artinya (yang jadi menteri) bukan orang partai sebatas orang partai, hanya asal orang partai, kalau orang partai tapi kualifikasinya tidak memenuhi ya tidak akan diterima oleh pak Prabowo,” kata Ma’mun kepada Republika, Rabu (2/10/2024). Ma’mun mengatakan, jikalau mau proporsional, dia meminta agar kursi tersebut diberikan kepada mereka atau kelompok tertentu yang jam terbangnya di dunia pendidikan sudah jelas. Dia meminta posisi menteri tidak diberikan ke orang yang tidak punya jam terbang di dunia pendidikan. “Akhirnya ngawur seperti itu,”ujar dia. Di tempat yang sama, Ketua Umum Forum Rektor PTMA, Prof Gunawan Budiyanto mengatakan, pendidikan itu amanat undang-undang buat pemerintah. Pihak swasta sudah mengambil porsi terbesar. Untuk itu, dia meminta agar Muhammadiyah yang sudah bekerja sebelum kemerdekaan Indonesia jangan sampai disisihkan dan dimarjinalkan oleh peraturan-peraturan yang datang kemudian. “Seharusnya pemerintah itu memberikan porsi yang cukup kepada swasta yang ikut membantu (seperti Muhammadiyah), mengambil sebagian tanggung jawab pemerintah (dalam pendidikan), karena pendidikan itu amanat undang-undang, itu yang ingin kami garisbawahi,” ujar Prof Gunawan. Dalam Rakernas Forum Rektor PTMA, dia menjelaskan, hal tersebut akan masuk ke dalam pembahasan. Gunawan juga yakin Presiden Prabowo pikirannya terbuka. Dia mengatakan, Presiden Prabowo ingin melihat sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. “Saya pikir itu,” ujarnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Maraknya isu seputar produk-produk dengan nama bermasalah seperti tuyul, tuak, wine, hingga beer, yang mendapatkan sertifikat halal menyedot perhatian. Dalam rilis sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mengungkap, sebanyak 32 produk wine dan beer yang diambil dari Sihalal telah diperiksa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI “Perlu kami sampaikan juga untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh LPH, dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak 32 produk. Selebihnya berasal dari lembaga yang lain,” jelas Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin. Lewat keterangan tertulis kepada media, Kamis (3/10/2024), Yunita Nurrohmani, Corporate Communication LPPOM MUI, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penelusuran internal atas keterangan BPJPH tersebut. Dia menjelaskan, database LPPOM menunjukkan adanya 25 nama produk dengan kata kunci wine. Semuanya berupa produk kosmetik dimana penggunaan kata wine berasosiasi dengan warna (bukan sensori rasa maupun aroma). Menurut Komisi Fatwa Fatwa MUI, penggunaan kata wine yang menunjukkan jenis warna wine untuk produk non-pangan diperbolehkan. Sementara itu, produk dengan nama bir hanya diperuntukan bagi produk minuman tradisional yang bukan merupakan khamr yaitu bir pletok. Hal ini pun diperbolehkan oleh Komisi Fatwa MUI dengan pertimbangann bahwa produk tersebut adalah produk yang sudah dikenal lama di tengah masyarakat sebagai produk minuman tradisional non khamr. LPPOM juga mengaku telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait tiga produk dengan nama beer yang melakukan pemeriksaaan melalui LPH LPPOM. Pemeriksaan tersebut mengungkap, nama produk Beer Strudel dengan Nomor SH BPJPH ID32110000651650922 diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan Pelaku Usaha Meylia Kharisma Puspita. berdasarkan Ketapan Halal MUI Provinsi Jawa Barat No. LPPOM-01201281591022. Menurut Yunita, Ketetapan Halal (KH) yang diunggah ke Sihalal menunjukkan tidak ada nama Beer Strudel, sedangkan hanya ada nama Beef Strudel. Secara paralel, dilakukan pengajuan permohonan perubahan nama dalam SH BPJPH sesuai dengan KH berlaku, yakni dari Beer Strudel diubah menjadi Beef Strudel. Beer Stroganoff yang memilik nomor sertifikasi halal BPJPH bernomor ID34220000185660321 diterbitkan pada tanggal 26 April 2021 dengan Pelaku Usaha “Salsa Catering” berdasarkan Ketetapan Halal MUI DI Yogyakarta No. 12340002010421. Produk lainnya, yakni Ginger Beer, SH BPJPH No. ID52320000072060221 diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Pelaku Usaha “PT Metro Lombok Asri (Hotel Santika Mataram)” berdasarkan Ketetapan Halal MUI Provinsi NTB No. B-45/DP.P-XXVIII/III/2021. Ketetapan Halal yang diunggah ke Sihalal benar menunjukkan ada nama Ginger Beer. Setelah melakukan penelusuran ulang ke Pelaku Usaha, dapat dipastikan bahwa tidak ditemukan adanya bahan haram dalam pembuatan produk tersebut. Produknya pun tidak berasosiasi dengan “beer”. Yunita menjelaskan, perusahaan bersedia untuk mengganti nama menu yakni dari Ginger Beer menjadi Fresh Ginger Breeze. Hal ini dibuktikan dengan surat permohonan perubahan nama yang secara paralel diajukan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH dan perubahan nama pada KH. Untuk nama lain seperti tuyul dan tuak, Yunita mengatakan, tidak pernah diloloskan oleh LPPOM MUI. “Proses pemeriksaan halal yang dilakukan LPH LPPOM tidak pernah meloloskan produk dengan nama tuyul dan tuak,”jelas dia. Yunita menjelaskan, LPH LPPOM berkomitmen untuk melakukan perbaikan layanan untuk menghasilkan produk halal yang terjamin dan terpercaya. “Kami harap seluruh pihak yang terlibat tidak menyebarkan isu yang belum jelas. LPPOM menerima segala bentuk saran dan masukan untuk kemajuan layanan sertifikasi halal Indonesia ke depan,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Seni Budaya dan Peradaban Islam (SBPI), KH Jeje Zaenudin turut merespon viralnya artis pentolan Band Dewa 19, Ahmad Dhani. Dalam video berdurasi 1 menit 28 detik yang tersebar di media sosial, Dhani membacakan Surat Al Fatihah diiringi nada musik. Kyai Jeje mengingatkan bahwa berseni jangan sampai melanggar norma-norma syariat. Apalagi terjerumus kepada praktik yang bisa dipersepsi dan ditengarai sebagai penodaan dan penistaan kitab suci. “Saya menduga mungkin niat awalnya baik, ingin membacakan surat Al Fatihah. Tetapi sangat disesalkan tempatnya, acara, dan tatacaranya justru bertentangan dengan kemuliaan dan kesucian Al Quran, yaitu membacakan surat Al Fatihah dengan menyesuaikan nada lagu dan diiringi musik,” ungkap Kyai Jeje dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024). Kyai Jeje menjelaskan, dalam permasalahan ini sudah ada fatwa yang tegas dari para ulama, seperti Syekh Abdullah bin Baz dan Mufti Darul Ifta Al Mishriyah. Syekh bin Baz dan Mufti Darul Ifta mengharamkan menjadikan Al Quran sebagai lagu diiringi musik atau dilakukan dengan nada tangga musik. Oleh karena itu, Kyai Jeje meminta rekaman yang sudah dipublikasi itu ditarik. Kemudian Ahmad Dhani sepatutnya mengklarifikasi dan meminta maaf. Sebab hal ini bisa dimaknai dan dipahami sebagai sebuah penistaan atau pelecehan terhadap keagungan Al Quran. “Dari kejadian ini, semoga pelakunya menyadari dan diluruskan serta diperbaiki sebagai sebuah kekhilafan, agar tidak menimbulkan ketersinggungan dan kontroversi serta memicu keributan di kalangan umat Islam,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Salah satu pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa sangat terkejut menyaksikan sebuah video yang memperlihat seorang penyanyi laki-laki yang menjadikan ayat-ayat yang terdapat dalam surat alfatihah yang merupakan surat pertama dari 114 surat yang terdapat dalam alqur’an menjadi syair dari lagu bernuansa rock yang dia bawakan. ” Saya merasa perlu menyampaikan hal ini karena apa yang dilakukan oleh sang penyanyi sudah tentu akan mengundang pro kontra di tengah-tengah masyarakat terutama di kalangan umat islam,” terang DR Kiai Anwar Abbas dalam rilisnya, Senin (30/9/2024). Menurut Kiai Anwar apa yang dilakukan penyanyi Ahmad Dhani itu sungguh terasa sangat tidak pantas, tidak elok dan tidak tepat. “Untuk itu saya meminta kepada sang penyanyi dan sang produser serta juga kepada pihak pemerintah agar sesegera mungkin menarik dan menghapus rekaman tersebut,” tambahnya. Ia menegaskan,” Saya tidak anti terhadap seni dan kreatifitas tapi tolong sesuatu yang dianggap luhur dan suci oleh umat islam jangan diusik tapi mari sama-sama kita hormati dan muliakan.” Berbuat di luar itu, menurutnya, tentu akan mengundang masalah dan akan membuat kehidupan sosial dan beragama di negeri ini yang selama ini sudah berjalan dengan baik menjadi terganggu bahkan tidak mustahil akan bisa memantik terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. (wink) Baca juga :