Presiden ‘Batalkan Kenaikan 250% PBB-P2 Kabupaten Pati’ Bukti Prabowo Peduli Rakyat, Begini Penjelasannya!

Thamrin HumrisAgustus 19, 2025Agustus 19, 202502 mins

Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan PBB-P2 di Pati hingga 250% demi rakyat. Kebijakan ini jadi pelajaran penting soal aspirasi publik. Jakarta – 1miliarsantri.net: Beberapa waktu lalu jagad medsos dihebohkan peristiwa protes rakyat Pati berujung bentrok dengan aparat keamanan setempat akibat kebijakan tidak populis Bupati Kabupaten Pati yang menaikan Pajak PBB P-2 hingga 250%. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen di Kabupaten Pati sempat menjadi sorotan publik. Bagi banyak masyarakat, keputusan ini terasa begitu memberatkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Kebijakan Bupati Sudewo menaikan Pajak PBB P-2 hingga 250% meresahkan masyarakat Pati. Rakyat Pati ramai-ramai melakukan protes hingga menimbulkan bentrok dengan aparat keamanan setempat. Langkah cepat Presiden dalam merespons keluhan rakyat menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan sejati adalah yang mau mendengar. Melalui Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, pesan tegas disampaikan kepada Bupati Pati, Sudewo, agar membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut. Arahan ini bukan hanya sekadar teguran, tapi perintah langsung yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kebijakan Kenaikan Pajak yang Mengundang Protes Bayangkan saja, PBB-P2 yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, tiba-tiba melonjak hingga 250 persen. Bagi sebagian kecil orang, mungkin ini tak terlalu terasa, tapi bagi mayoritas warga Pati, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan usaha kecil, sehingga kenaikan ini jelas menambah beban.

Kumpulan Kejadian KKN Mahasiswa 2025, dari Pengalaman Buruk Hingga Pembelajaran Berkesan

Thamrin HumrisAgustus 18, 2025Agustus 18, 202502 mins

Bekasi – 1miliarsantri.net : Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan program yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama proses pembelajaran di perguruan tinggi. Selama kurang lebih dua bulan, para mahasiswa tinggal di desa-desa dan daerah terpencil, menjalankan program pengabdian kepada masyarakat. Namun, di balik kegiatan ini, banyak cerita unik, mulai dari pengalaman buruk, pembelajaran yang berkesan, hingga momen yang sangat membekas di hati para peserta. Tidak hanya itu, KKN juga diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi mahasiswa dalam hal mengembangkan soft skills, mematangkan kepribadian dalam rangka menumbuhkan jiwa kebangsaan atau cinta tanah air serta memberikan rasa percaya diri sebagai bekal menghadapi realitas kehidupan sosial kemasyarakatan. Dikutip dari situs kemdiktisaintek.go.id, Perguruan tinggi menjadikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai kegiatan kurikuler yang memadukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sekaligus dalam satu rangkaian kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa rangkaian program KKN ini diselenggarakan secara terencana, terstruktur, bertahap serta dirancang dan dipersiapkan secara matang, dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai perubahan positif yang berkelanjutan, dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat melalui mahasiswa dan masyarakat itu sendiri. Penyelenggaraan KKN ini juga diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki empati dan kepedulian terhadap permasalahan di masyarakat serta memiliki skill kepemimpinan yang unggul. Maka untuk mendukung hal tersebut, sudah banyak perguruan tinggi di Indonesia menjadikan program KKN sebagai mata kuliah wajib, sehingga mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti program KKN sebelum menyelesaikan masa studinya di perkuliahan.

Atraksi Tim Akrobatik Jupiter TNI AU di HUT RI ke-80

Thamrin HumrisAgustus 17, 2025Agustus 17, 202502 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Atraksi Tim Akrobatik Jupiter TNI AU di HUT RI ke-80, semarakkan langit Jakarta dengan manuver udara spektakuler dari Team akrobatik kebanggaan TNI Angkatan Udara. Sebanyak delapan pesawat KT-1B Woongbee berlatih di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma sejak tanggal 12 Agustus 2025. Persiapan serius dengan latihan yang menguras emosi dan stamina demi suksesnya detik-detik upacara HUT RI ke-80 di atas langit Jakarta dan sekitarnya. Para penerbang TNI Angkatan Udara menggeber formasi-formasi indah sambil mengeluarkan asap merah dan putih, simbol kebanggaan dan persatuan bangsa, dan itu yang dipertontonkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI. Manuver Spesial Jupiter Aerobatic Tim Jupiter Aerobatic Team (JAT) dipimpin oleh Flight Leader Letkol Pnb Ari Nugroho Widodo dan Mission Commander Kolonel Pnb Frando L.H. Marpaung. Atraksi ini bukan sekadar tontonan udara. JAT dengan manuver berani, formasi indah, dan asap kebangsaan, menjadi simbol dedikasi dan profesionalisme TNI AU. Ditambah unsur pesawat tempur dan helikopter, aksi ini jelas dirancang untuk menyematkan rasa bangga dan cinta tanah air—di hari kemerdekaan ke-80 bangsa Indonesia. Pesawat KT-1B Woongbee, buatan Korea Aerospace Industries (KAI)

HUT RI ke-80 ‘Warga RT.003/007 Jatimulya Kompak Gelar Tasyakuran’

Thamrin HumrisAgustus 17, 2025Agustus 17, 202502 mins

“Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju” Bekasi – 1miliarsantri.net: Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik tahun 2025 terasa sangat istimewa di berbagai penjuru tanah air. Ini merupakan HUT RI ke-80 di tahun pertama masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (2024-2029), dengan tema “Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju” Sebagai wujud rasa syukur perjalanan panjang Kemerdekaan Indonesia, dalam rangka guyub sesama warga, Pengurus RT.003 / RW.007 Kelurahan Jatimulya kompak menggelar acara tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Sabtu 16 Agustus 2025. Acara yang mendapat apresisasi dan dukungan dari semua warga RT.003 serta Ketua RW.007 dan seluruh tokoh masyarakat serta tokoh agama itu diselenggarakan berkat kerja keras Panitia HUT RI ke-80 RT.003 RW.007, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang merupakan generasi muda di lingkungan, sebagai wujud regenerasi kepemimpinan, dipimpin oleh Cut Diva Nazwa Angita selaku Ketua Panitia. Ketua Panitia dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada semua warga RT.003 RW.007 atas segala dukungan dan partisipasinya sehingga acara Tasyakuran ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Guyub Tua-Muda, Anak-Remaja, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pimpinan Wilayah

40 Bandara Seluruh Indonesia Berstatus Internasional, Langkah Strategis Konektivitas Global dan Pemerataan Ekonomi

Thamrin HumrisAgustus 14, 2025Agustus 14, 202501 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Pemerintah Indonesia berikan Status Internasional kepada 40 bandara di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan konektivitas global dan pemerataan ekonomi, tertuang dalam Kepmen 37 dan 38 Tahun 2025. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menetapkan 36 bandar udara umum, 3 bandar udara khusus, dan 1 bandar udara yang dikelola pemerintah daerah sebagai bandara internasional. Penetapan Status Internasional Merupakan Langkah Strategis 40 Bandara di Indonesia berstatus internasional untuk perluasan konektivitas dan pemerataan ekonomi merupakan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025. Menurut Dirjen Perhubungan Udara, penetapan ini sebagai implementasi nyata Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya misi memperluas konektivitas demi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Gebrakan Berani Amnesti Massal 2025 Dimulai: 1.178 Narapidana Dibebaskan Tahap Awal

Redaksi 1MS RebornAgustus 14, 2025Agustus 15, 202502 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net : Pemerintah Indonesia resmi memulai program amnesti massal 2025 dengan membebaskan 1.178 narapidana pada tahap pertama, termasuk tahanan politik, warga lanjut usia, anak-anak, dan mereka yang dihukum atas dakwaan penistaan agama atau penghinaan presiden. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar untuk membebaskan hingga 44.000 narapidana secara bertahap mulai 2025 hingga awal 2026. Menurut Kementerian Hukum Republik Indonesia, program Amnesti Massal ini bertujuan mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan sekaligus memulihkan hak-hak sipil individu yang dianggap mengalami proses hukum tidak proporsional atau rentan kriminalisasi. Dirjen Pemasyarakatan Heni Yuwono menegaskan, pembebasan ini bukan tanpa syarat. “Ada proses evaluasi ketat dari tim lintas lembaga untuk menilai status kasus, kondisi tahanan, dan risiko terhadap masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, 6 Agustus 2025. Dari total 1.178 narapidana yang dibebaskan, 86 orang adalah mantan tahanan politik, 234 orang lansia, 117 anak-anak, 92 terpidana kasus penistaan agama, dan sisanya merupakan pelaku pelanggaran non-kekerasan seperti kasus UU ITE atau penghinaan pejabat. Fokus pemerintah adalah pada kasus non-kekerasan dan pelanggaran bermuatan sosial-politik. Dukungan dan Kritik: Antara Rekonsiliasi dan Kekhawatiran Publik

SKB 3 Menteri Terbaru di moment HUT Kemerdekaan RI ke 80, Apakah Ada Tambahan Libur Nasional?

Redaksi 1MS RebornAgustus 14, 2025Agustus 14, 202503 mins

Bekasi – 1miliarsantri.net : Pada setiap hari libur nasional, pemerintah selalu menerbitkan salah satu regulasi penting yang dibentuk oleh dua atau lebih Kementerian, dalam hal ini bertujuan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas serta fungsi dari masing-masing Kementerian. Tambahan libur nasional di Hut Kemerdekaan RI ke 80 yang jatuh di hari Minggu, ditunggu banyak pihak sebagai acuan. SKB 3 Menteri disusun sebagai bentuk koordinasi yang menyangkut beberapa isu penting seperti hari libur nasional, cuti bersama hingga berbagai aturan mengenai hal-hal yang perlu diberlakukan di sekolah negeri, seperti misalnya seragam dan aturan lainnya. SKB 3 Menteri yang membahas mengenai hari libur nasional dan cuti bersama selalu menjadi topik yang paling menarik untuk diperbincangkan, terutama di kalangan pekerja pemerintahan maupun swasta. SKB 3 Menteri merupakan panduan untuk mengetahui waktu libur nasional serta tambahan cuti bersama yang secara resmi diberlakukan oleh pemerintah. Aturan resmi mengenai SKB 3 Menteri pun tertuang dalam pasal 8 ayat (2) yang mana menyebutkan bahwa.’’ Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan’’. Berdasarkan pasal tersebut bahwa SKB atau Surat Keputusan Bersama Menteri memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan serta diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas dasar kewenangan yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Pada pemerintahan saat ini, penerbitan SKB 3 Menteri ditandatangai oleh Tiga Menteri yaitu Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. Adanya SKB 3 Menteri mengenai libur nasional dan cuti bersama, memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk sejenak melepas penat dari pekerjaan, juga sebagai moment untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Namun, seringkali terjadi kebingungan mengenai hari libur nasional dan cuti bersama. Apa perbedaan keduanya? Berikut penjelasannya.

TNI AD Janji Proses Hukum Kasus Prada Lucky Dilakukan Secara Transparan

Thamrin HumrisAgustus 13, 2025Agustus 13, 202502 mins

Ayah dan Ibunda Prada Lucky Chepril Saputra Namo tak kuasa menahan kesedihan kehilangan buah hatinya seorang Prajurit TNI AD, berharap keadilan ditegakkan, (Foto: kolase tangkapan layar youtube)

Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024! KPK Gercep Cegah Eks Menag Yaqut Bepergian ke Luar Negeri

Thamrin HumrisAgustus 12, 2025Agustus 12, 202502 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencegah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, bersama dua orang lainnya untuk bepergian ke luar negeri. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 di Kementerian Agama. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa keputusan ini berlaku mulai 11 Agustus 2025 dan akan berlangsung selama enam bulan. Tiga nama yang masuk dalam daftar larangan ini adalah YCQ (Yaqut Cholil Qoumas), IAA, dan FHM. Menurut Budi, keberadaan ketiganya di dalam negeri sangat penting untuk memperlancar proses pemeriksaan. “KPK memerlukan mereka tetap berada di wilayah Indonesia untuk kebutuhan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berjalan,” ujarnya. Kasus Kuota Haji Resmi Naik ke Tahap Penyidikan Kasus ini bukan sekadar rumor. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa penyelidikan telah resmi naik ke tahap penyidikan. Fokus utama KPK adalah penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2023–2024. Kenaikan status ini terjadi karena KPK telah menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi.

Jenderal Tandyo Budi Revita Resmi Jadi Wakil Panglima TNI, Ini Profil dan Perjalanan Karirnya

Thamrin HumrisAgustus 12, 2025Agustus 12, 202502 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Jenderal Tandyo Budi Revita resmi dilantik menjadi Wakil Panglima TNI. Diketahui jabatan Wakil Panglima TNI kosong selama 25 tahun, sebelum Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jenderal Tandyo menduduki posisi tersebut. Presiden Prabowo melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI dalam rangkaian upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ahad (Minggu-red) 10 Agustus 2025. Jabatan Lama yang Kembali Hidup Kalau kamu belum tahu, jabatan Wakil Panglima TNI terakhir dipegang oleh Jenderal Fachrul Razi pada 1999–2000. Setelah itu, posisi ini kosong meski secara hukum tetap ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada 2019, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 yang menghidupkan kembali jabatan ini. Namun, baru pada 2025 posisi tersebut benar-benar diisi. Fungsinya sangat vital sebagai membantu Panglima TNI mengoordinasikan tiga matra (TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU) sekaligus mengambil alih tugas Panglima TNI jika berhalangan. Ini langkah strategis. Dengan dinamika keamanan global dan regional yang semakin kompleks, keberadaan Wakil Panglima TNI akan memperkuat koordinasi lintas matra dan mempercepat pengambilan keputusan.