Gerhana Bulan Total ‘Blood Moon’ Malam Ini Mulai 23.27 WIB – Saksikan Keajaibannya!

September 7, 2025September 7, 202502 mins

Gerhana Bulan Total Dapat Dilihat Dari Sabang Sampai Merauke Jakarta – 1miliarsantri.net: Gerhana Bulan Total “Blood Moon” merupakan fenomena menarik untuk diamati. Hal tersebut telah diumumkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional yang disampaikan oleh Prof. Thomas Djamaluddin melalui instagram resmi BRIN @brin_indonesia. Dalam unggahanya, BRIN mengungkapkan Gerhana Bulan Total terjadi pada 7-8 September 2025, tepatnya malam ini, dan disaksikan di seluruh wilayah Indonesia. Mengutip @brin_indonesia, fenomena ini akan berlangsung mulai jam 23.27 WIB, dengan rincian sebagai berikut: Proses Terjadinya Gerhana Bulan Gerhana bulan trjadi saat purnama ketika matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus. Namun tidak setiap purnamaterjadi gerhana, hal ini terjadi karena orbit bulan miring terhadap bidang orbit bumi mengelilingi matahari. Pada saat gerhana, bulan memasuki bayangan bumi sehingga purnama tampak gelap.

PNS Kini Punya Lebih Banyak Kesempatan Naik Pangkat, Ini Jadwal Terbarunya

September 4, 2025September 5, 202502 mins

Gebrakan Baru BKN “Periode Usulan Kenaikan Pangkat 6 Kali Menjadi 12 Kali” Dalam Satu Tahun Jakarta – 1miliarsantri.net: Kepala Badan Kepegawaian Negara, Prof. Zudan menyampaikan kemudahan layanan untuk ASN. Gebrakan inovatif dengan mengubah periode kenaikan pangkat PNS, yang sebelumnya 6 kali diubah menjadi 12 kali dalam setahun. Sebelumnya bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS)! Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan perubahan besar dalam sistem kenaikan pangkat melalui Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023. Mulai tahun 2024, PNS dapat mengajukan usulan kenaikan pangkat sebanyak 6 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November. Gebrakan BKN disampaikan Prof. Zudan dalam pertemuan BKN dengan seluruh pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah melalui Forum BKN Menyapa, Rabu (3/9). Prof Zudan menyampaikan “kemudahan layanan ASN terbaru ini menambah deretan terobosan yang sudah dilakukan untuk memastikan para pegawai ASN memperoleh hak kepegawaiannya dengan maksimal sesuai perundang-undangan.” Dasar Hukum Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS Dengan diterbitkannya Peraturan Terbaru BKN Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka usulan kenaikan pangkat dapat dilakukan setiap bulannya sepanjang tahun. Penambahan periodisasi usulan kenaikan pangkat ini akan berlaku mulai 1 Oktober 2025. Mengutip BKN.GO.ID Zudan menegaskan, “kita haru pastikan bahwa setiap ASN ditempatkan sesuai dengan keahlian maupun potensinya.” Lebih lanjut sudah mengatakan, “Jika setiap ASN menempati posisi secara potensi dan kompetensi yang tepat, mereka bisa bekerja secara optimal, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas sehingga pada akhirnya dapat membawa dampak positif bagi institusi dan pelayanan terhadap masyarakat.”

SMP Negeri 4 Tambun Selatan Sukses Laksanakan PJJ Sesuai Himbauan Disdik Kabupaten Bekasi

September 3, 2025September 3, 202502 mins

Proses KBM PJJ Di Kabupaten Bekasi Dalam Rangka Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Kondusivitas Bekasi – 1miliarsantri.net: SMP Negeri 4 Tambun Selatan sebagai salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Bekasi telah melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PJJ sebagai tindaklanjut atas himbauan resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Himbauan resmi untuk pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tertuang dalam surat edaran bernomor 300/8683/Sekre/VIII/2025, perihal Himbauan Kegiatan Pembelajaran, menghimbau seluruh satuan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi mulai dari TK/PAUD, SD dan SMP melakukan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PJJ mulai Senin 1 September hingga 3 September 2025. Himbauan tersebut dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan dan kondusivitas pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan serta memperhatikan situasi yang sedang berkembang terhadap penyampaian aspirasi yang dilakukan di berbagai daerah. SMPN 4 Tambun Selatan Sukses Gelar PJJ Menurut Rija Sudrajat, ada 2 himbauan dari Disdik Kabupaten Bekasi, salah satuanya adalah Kegiatan belajar mengajar pada hari Senin Rabu tanggal 1- 3 September 2025 dilaksanakan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Himbauan PJJ ‘Belajar di Rumah’ untuk TK/PAUD-SD dan SMP Antisipasi Situasi Keamanan dan Ketertiban Di Kabupaten Bekasi

September 1, 2025September 1, 202502 mins

Disdik Kabupaten Bekasi Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh Bekasi – 1miliarsantri.net: Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengeluarkan himbauan resmi untuk Satuan Pendidikan Jenjang TK/PAUD, SD dan SMP Negeri/Swasta untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terkait situasi yang berkembang saat ini. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui surat edaran bernomor 300/8683/Sekre/VIII/2025, perihal Himbauan Kegiatan Pembelajaran, menghimbau seluruh satuan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi mulai dari TK/PAUD, SD dan SMP melakukan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) PJJ mulai Senin 1 September hingga 3 September 2025. Surat himbauan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Imam Faturochman, ST, M.Si, dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan dan kondusivitas pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan serta memperhatikan situasi yang sedang berkembang terhadap penyampaian aspirasi yang dilakukan di berbagai daerah. Himbauan Kegiatan Pembelajaran Ada dua himbauan yang ditujukan kepada Kepala Satuan Pendidikan Jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Bekasi: 1.Kegiatan belajar mengajar pada hari Senin Rabu tanggal 1- 3 September 2025 dilaksanakan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Presiden Instruksikan TNI-Polri Tidak Ragu Mengambil Langkah Tegas dan Terukur Terhadap Pelanggaran Hukum

September 1, 2025September 4, 202503 mins

Presiden Prabowo Menekankan Stabilitas Nasional Adalah Kunci Bagi Kebangkitan Ekonomi Bangsa Jakarta – 1miliarsantri.net: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Ahad (Minggu-red) 31 Agustus 2025, dan salah satu hasilnya adalah Presiden adalah memberikan instruksi kepada TNI-Polri terkait keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia dan langkah tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Presiden Prabowo terus memantau memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Arahan ini tertutama terkait langkah tegas menjaga stabilitas nasional. Presiden : TNI – Polri Harus Tetap Solid Hasil Sidang Kabinet disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menhan menegaskan bahwa dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Mengutip PRESIDENRI.GO.ID, ““Presiden dalam kaitan stabilitas nasional, memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama, dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ungkap Menhan Sjafrie. Dalam keterangan persnya, lebih lanjut Sjafri mngatakan, Presiden Prabowo memberikan instruksi agar TNI-Polri tidak ragu mengambil langkah tegas dan terukur terhadap pelanggaran hukum. Kepala Negara juga menekankan agar tindakan kriminal seperti perusakan fasilitas umum maupun penjarahan ditindak sesuai hukum. “Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah, pejabat yang mengalami penjarahan maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman,” Imbuhnya. Tugas Presiden Untuk TNI dan Polri

Tarif AS 19% Bebani Ekspor RI, Buka Peluang Baru

Agustus 27, 2025Agustus 27, 202504 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net : Mulai 7 Agustus 2025, Amerika Serikat resmi menerapkan tarif resiprokal 19 % atas produk asal Indonesia, menurunkan tarif sebelumnya dari 32 % berkat negosiasi diplomatik intensif, yang mana kebijakan tarif ini merupakan kelanjutan dari pola pola proteksionis Donald Trump sejak periode pertamanya pada 2018 lalu. Ekspor RI Tertekan, Peluang Terjaga Beberapa sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik diprediksi mengalami penurunan volume ekspor karena melemahnya daya saing harga. Menurut Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha Rachbini, tarif tinggi akan langsung menekan volume ekspor RI, terutama di sektor tekstil, alas kaki, furnitur, elektronik, hingga produk pertanian seperti kelapa sawit dan karet. Studi DPR memperkirakan bahwa kenaikan 1 % tarif dapat menurunkan ekspor hingga 0,8 %, berisiko menyebabkan PHK di sektor padat karya dengan risiko PHK mencapai 191.000 pekerja di sektor tekstil dan 28.000 tenaga kerja di sektor kelapa sawit. Namun, dibandingkan tarif negara ASEAN seperti Thailand (36 %) dan Malaysia (25 %), tarif RI tetap lebih kompetitif dan harga RI juga lebih rendah dari pesaing seperti Vietnam atau Kamboja menjadikan alasan AS masih memilih produk kita. Tarif ini dapat menjadi pemicu inflasi di AS. Proyeksi Bloomberg Economics menunjukkan bahwa tarif 10-41 % secara umum bisa menggerus pertumbuhan AS hingga 1,8 % dan menaikkan inflasi inti sebesar 1,1 % dalam 2-3 tahun ke depan. Meski demikian, menurut Kontan, efek terhadap inflasi domestik AS diperkirakan minimal, tetapi tetap membutuhkan kewaspadaan agar tidak dimanfaatkan sebagai justifikasi inflasi lebih lanjut. Tarif ini bukan tanpa konsekuensi domestik. Studi menunjukkan bahwa kenaikan tarif AS secara umum memicu inflasi dan mengganggu stabilitas harga ritel mereka. Bahkan, kebijakan proteksionis ini bisa mendorong konsumen AS mengambil langkah penghematan, menunda pembelian impor, serta mengurangi konsumsi barang ekspor RI. Ekonom UGM, Muhammad Edhie Purnawan, menyatakan: “Tarif ini memang mengancam ekspor, tetapi juga membuka peluang: pangsa pasar RI kemungkinan tetap hinggap AS karena tarif kita lebih rendah daripada pesaing utama.” ujarnya Indonesia perlu merespons dengan diplomasi ekonomi, diversifikasi pasar, serta memperkuat iklim investasi dan kebijakan domestik. Lebih lanjut, DPR mencatat bahwa kebijakan ini menjadi pemicu penting bagi percepatan diversifikasi pasar hingga menuju UE, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Sementara itu, Kemenkeu menyebut risiko tekanan ekonomi bisa menurunkan pertumbuhan nasional 0,3–0,5 poin persentase. Dalam wawancara Tempo, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, memberikan sudut pandang kritis: “Teori tarif Trump tak ada di buku ekonomi” yang mana mengindikasikan bahwa efek kebijakan ini sering kali tidak sesuai harapan: ekspor mungkin tetap bertahan jika kualitas dan hubungan perdagangan RI solid.

Pulau Galang Jadi Fasilitas Medis Korban Gaza

Agustus 26, 2025Agustus 27, 202505 mins

Batam – 1miliarsantri.net : Pemerintah Indonesia resmi menyiapkan Pulau Galang, Kepulauan Riau, sebagai fasilitas medis sementara untuk menampung dan merawat hingga 2.000 warga Gaza yang mengalami luka akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Palestina. Langkah ini diumumkan langsung oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan mendapat dukungan penuh dari sejumlah kementerian teknis terkait. Program ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam menjalankan mandat konstitusi untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, sekaligus memberikan bantuan nyata kepada korban krisis kemanusiaan. Pulau Galang bukanlah nama baru dalam sejarah penanganan pengungsi internasional. Pada dekade 1980-an hingga awal 1990-an, pulau ini pernah menjadi pusat penampungan ribuan pengungsi Vietnam yang dikenal sebagai “boat people”, di bawah pengelolaan bersama pemerintah Indonesia dan UNHCR. Kini, dalam konteks yang berbeda, Galang kembali muncul sebagai simbol solidaritas dan empati lintas negara. Rencana Pemerintah: Rehabilitasi dan Fasilitas Medis Darurat Rencana besar pemerintah meliputi rehabilitasi bangunan lama bekas kamp pengungsi yang masih berdiri hingga kini, serta pembangunan fasilitas kesehatan darurat yang modern. Nantinya akan disiapkan rumah sakit lapangan lengkap dengan ruang operasi, peralatan medis canggih, tenaga kesehatan gabungan, dan dukungan logistik. Juru Bicara Kemenlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa misi ini sepenuhnya bersifat kemanusiaan tanpa agenda politik tersembunyi. “Kita menjalankan misi kemanusiaan sesuai mandat konstitusi dan prinsip perdamaian. Tidak ada agenda politik dalam program ini,” ujarnya. Koordinasi sedang dilakukan secara intensif dengan otoritas kesehatan Palestina, UNRWA, serta sejumlah organisasi kemanusiaan internasional untuk memastikan proses pemindahan pasien terluka dapat dilakukan dengan aman dan terencana. Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti kedatangan gelombang pertama korban luka Gaza ke Indonesia. Sorotan Publik dan Tantangan Teknis di Lapangan Walaupun banyak pihak memuji langkah ini sebagai bentuk dukungan nyata Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, rencana tersebut juga memunculkan sorotan dan kritik publik. Di media sosial, muncul pertanyaan seputar kesiapan Pulau Galang dalam menangani ribuan pasien dengan kebutuhan medis kompleks. Isu yang banyak dibicarakan mencakup aspek keamanan, sanitasi, serta ketersediaan logistik di wilayah yang relatif terpencil tersebut. Kekhawatiran lain adalah munculnya persepsi keliru bahwa Indonesia akan membuka ruang relokasi permanen bagi warga Gaza. Hal ini mengingat beberapa waktu lalu sempat beredar kabar tak berdasar di dunia maya mengenai “pemindahan” warga Palestina ke kawasan Asia Tenggara. Menanggapi hal tersebut, Direktur Timur Tengah Kemenlu RI, Bagus Hendraning Kobarsyih, memberikan klarifikasi tegas. “Pulau Galang adalah titik bantuan medis sementara. Tidak ada rencana jangka panjang yang mengarah pada relokasi. Ini bukan kamp pengungsian dalam pengertian migrasi,” tegasnya dalam wawancara dengan Reuters. Dari sisi akademis, Dr. Ahmad Nuruzzaman, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, menilai kebijakan ini sebagai bentuk diplomasi kemanusiaan yang cerdas. “Indonesia mampu menunjukkan sikap politik luar negeri secara konkret tanpa terlibat dalam dinamika militer, sekaligus memperkuat citra sebagai negara yang vokal namun konstruktif,” jelasnya dalam forum diskusi LIPI. Dukungan Lokal dan Persiapan Infrastruktur

Cadangan Devisa Turun, BI Siapkan Strategi Stabilisasi Rupiah

Agustus 26, 2025Agustus 26, 202504 mins

Bondowoso – 1miliarsantri.net : Bank Indonesia (BI) melaporkan penurunan cadangan devisa pada awal Agustus 2025. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai ketahanan ekonomi nasional di tengah guncangan eksternal. Meski cadangan devisa turun kerap dipandang sebagai sinyal pelemahan, BI menegaskan pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dan memperkuat daya tahan perekonomian. Cadangan devisa merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesehatan finansial sebuah negara. Turunnya angka cadangan devisa tentu menimbulkan kekhawatiran, apalagi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Namun, langkah cepat dan kebijakan preventif BI dinilai mampu menjadi penyangga agar rupiah tetap terjaga dan tidak mengalami pelemahan yang signifikan. Dampak Tekanan Global terhadap Cadangan Devisa Turun Penurunan cadangan devisa Indonesia pada periode terakhir tidak terlepas dari meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Penguatan dolar AS yang berlanjut, ditambah dengan ketegangan geopolitik di beberapa kawasan, membuat tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, semakin besar. Selain itu, permintaan dolar AS untuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta korporasi turut memberikan tekanan tambahan. Kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (US Treasury) juga membuat arus modal asing cenderung keluar dari pasar negara berkembang, sehingga memperberat tekanan terhadap cadangan devisa. Dari catatan BI, turunnya cadangan devisa terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah. Meskipun demikian, posisi cadangan devisa saat ini masih berada di atas standar kecukupan internasional, setara dengan beberapa bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Para ekonom menilai, situasi penurunan cadangan devisa ini tidak serta merta menunjukkan krisis, melainkan sebagai bagian dari dinamika siklus ekonomi. Namun, tanpa strategi yang tepat, kondisi ini bisa menimbulkan sentimen negatif yang berpengaruh pada psikologis pasar dan masyarakat. Strategi Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Rupiah Bank Indonesia menyatakan siap mengambil langkah-langkah preventif untuk menjaga stabilitas rupiah. Gubernur BI menegaskan, kebijakan intervensi di pasar valas akan tetap dilanjutkan, baik melalui mekanisme spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder. Selain itu, BI juga berkomitmen memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional untuk memperbesar akses likuiditas valas. Langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan cadangan devisa tetap mencukupi, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan moneter yang lebih hati-hati juga akan ditempuh, termasuk pengendalian inflasi agar tidak semakin menekan nilai tukar. BI memastikan koordinasi dengan pemerintah tetap diperkuat, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan serta mendorong ekspor yang berkelanjutan.

Pemerintah Lanjutkan Efisiensi Anggaran Belanja Negara di 2026, Kebijakan Berisiko?

Agustus 26, 2025Agustus 26, 202505 mins

Tegal – 1miliarsantri : Pemerintah memastikan lanjutkan kebijakan efisiensi belanja anggaran akan kembali diberlakukan pada tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan baru yang mengatur penghematan belanja negara, mulai dari pembelian alat tulis kantor, pelaksanaan acara seremonial, hingga biaya perjalanan dinas. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang resmi berlaku sejak 5 Agustus 2025. Aturan tersebut bertujuan memastikan penggunaan APBN berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dalam beleid itu disebutkan, “Perlu mengambil langkah-langkah pelaksanaan efisiensi belanja negara dalam APBN dengan tetap memperhatikan prioritas penganggaran berdasarkan arahan presiden.” Fokus Efisiensi: Belanja Barang hingga Transfer ke Daerah Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), efisiensi dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mendukung program prioritas pemerintah. Langkah ini mencakup efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dan penghematan transfer ke daerah (TKD). Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa hasil efisiensi “utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sri Mulyani diberi kewenangan menetapkan besaran penghematan untuk tiap K/L, sesuai kebijakan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Besaran efisiensi ditentukan berdasarkan persentase dari total belanja pada masing-masing jenis, seperti belanja barang, belanja modal, hingga kategori lain sesuai arahan presiden. Adapun sejumlah item belanja yang masuk dalam daftar efisiensi antara lain: Pasal 5 ayat (1) menegaskan, bila target efisiensi tak tercapai, K/L bisa menyesuaikan jenis belanja, asalkan efisiensi tetap terpenuhi dan belanja pegawai, operasional kantor, fungsi dasar, serta pelayanan publik tidak terganggu. Pemerintah juga memberi perlindungan terhadap pegawai non-ASN yang masih aktif, kecuali kontraknya habis atau tidak diperpanjang. K/L juga diwajibkan menyampaikan rencana efisiensi belanja kepada DPR jika dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan. Pembukaan Blokir Anggaran PMK ini turut mengatur mekanisme pembukaan blokir dari hasil efisiensi APBN. Pembukaan blokir bisa diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga, setelah mendapat arahan dari presiden. Dana yang diblokir dapat digunakan kembali untuk: Sri Mulyani berwenang memberikan arahan pembukaan blokir kepada Dirjen Anggaran Kemenkeu, dengan acuan arahan presiden. Sementara untuk TKD, Bab IV PMK Nomor 56 Tahun 2025 mengatur lima sektor yang wajib dihemat mulai 2026: Dana hasil efisiensi TKD akan dicadangkan dan tidak langsung disalurkan, kecuali ada instruksi dari presiden. Lanjutan dari Efisiensi 2025

Peluncuran Perdana ‘Dapur Makan Bergizi Gratis di Ceger-Cipayung 001’ Wujud Kepedulian untuk Generasi Sehat

Agustus 25, 2025Agustus 25, 202503 mins

Dapur Makan Bergizi Gratis Kolaborasi Untuk Peningkatan Kualitas Gizi Anak-Anak Sekolah. Jakarta Timur – 1miliarsantri.net: Suasana peringatan HUT RI ke-80 tahun 2025 masih hangat terasa di relung jiwa bangsa Indonesia. Masih dalam suasana peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia, lahir sebuah momentum bersejarah bagi masyarakat Cipayung, khususnya para siswa-siswi dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), hadirnya program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Ceger – Cipayung 001 resmi diluncurkan untuk pertama kalinya. Program ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan gizi anak-anak sekolah di wilayah Cipayung, sekaligus wujud nyata dari kepedulian bersama terhadap pentingnya makanan sehat dalam mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Acara launching perdana berlangsung sederhana namun sarat makna, pada Senin 25 Agustus 2025. Sejumlah tokoh hadir, di antaranya Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perwakilan Yayasan Mustika Cakrawala Nusantara sebagai mitra dapur MBG, serta para relawan yang selama ini bekerja di balik layar menyiapkan kegiatan tersebut. Kehadiran mereka menjadi simbol sinergi antara lembaga, masyarakat, dan para pegiat sosial yang berkomitmen menghadirkan solusi untuk peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah. Dalam sambutannya, Kepala SPPG, Ibu Wahyu Armadhea Putri, menekankan bahwa program ini bukan sekadar memberi makan gratis. Lebih dari itu, dapur bergizi gratis menjadi sarana untuk menanamkan nilai gotong royong, memperkuat kepedulian sosial, serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat sejak dini. “Kami berharap program ini berkelanjutan, konsisten, dan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk segera melakukan hal serupa. Kesehatan anak-anak adalah investasi masa depan bangsa,” tegasnya. Sejak pagi hari, tim relawan sudah menyiapkan hidangan bergizi untuk kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah yang sebelumnya telah terdata sebagai penerima manfaat. Kepala sekolah bersama para guru tampak antusias menyambut program ini. Mereka menilai hadirnya dapur bergizi gratis sangat membantu, terutama bagi siswa-siswi yang membutuhkan asupan makanan sehat untuk mendukung proses belajar mengajar.