Ayah dan Ibunda Prada Lucky Chepril Saputra Namo tak kuasa menahan kesedihan kehilangan buah hatinya seorang Prajurit TNI AD, berharap keadilan ditegakkan, (Foto: kolase tangkapan layar youtube)
Jakarta – 1miliarsantri.net: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencegah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, bersama dua orang lainnya untuk bepergian ke luar negeri. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024 di Kementerian Agama. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa keputusan ini berlaku mulai 11 Agustus 2025 dan akan berlangsung selama enam bulan. Tiga nama yang masuk dalam daftar larangan ini adalah YCQ (Yaqut Cholil Qoumas), IAA, dan FHM. Menurut Budi, keberadaan ketiganya di dalam negeri sangat penting untuk memperlancar proses pemeriksaan. “KPK memerlukan mereka tetap berada di wilayah Indonesia untuk kebutuhan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang berjalan,” ujarnya. Kasus Kuota Haji Resmi Naik ke Tahap Penyidikan Kasus ini bukan sekadar rumor. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa penyelidikan telah resmi naik ke tahap penyidikan. Fokus utama KPK adalah penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2023–2024. Kenaikan status ini terjadi karena KPK telah menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi. “Kami menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, sehingga disimpulkan perlu dilakukan penyidikan,” kata Asep. KPK juga sudah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum untuk kasus ini, menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pasal ini menjerat pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berakibat pada kerugian keuangan negara. Dugaan Kerugian Negara Capai Lebih dari Rp 1 Triliun Bukan angka kecil, KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji 2024 mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Nilai fantastis ini tentunya mengundang perhatian publik, mengingat dana haji seharusnya digunakan sepenuhnya untuk keberangkatan dan kenyamanan jamaah. Meski begitu, Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK belum menetapkan tersangka. Saat ini, fokus mereka adalah memeriksa pihak-pihak yang mengetahui detail konstruksi perkara. “Kami akan update jika sudah ada perkembangan, karena semua masih dalam tahap pengumpulan bukti dan keterangan,” kata Budi. Mengapa Kasus Ini Penting untuk Diperhatikan Kasus kuota haji ini bukan hanya sekadar persoalan hukum, tapi juga menyentuh aspek moral dan kepercayaan publik. Kamu perlu paham bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang sangat sakral dan mendapatkan prioritas dari Kerajaan Arab Saudi.
Jakarta – 1miliarsantri.net: Jenderal Tandyo Budi Revita resmi dilantik menjadi Wakil Panglima TNI. Diketahui jabatan Wakil Panglima TNI kosong selama 25 tahun, sebelum Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jenderal Tandyo menduduki posisi tersebut. Presiden Prabowo melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI dalam rangkaian upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ahad (Minggu-red) 10 Agustus 2025. Jabatan Lama yang Kembali Hidup Kalau kamu belum tahu, jabatan Wakil Panglima TNI terakhir dipegang oleh Jenderal Fachrul Razi pada 1999–2000. Setelah itu, posisi ini kosong meski secara hukum tetap ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada 2019, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 yang menghidupkan kembali jabatan ini. Namun, baru pada 2025 posisi tersebut benar-benar diisi. Fungsinya sangat vital sebagai membantu Panglima TNI mengoordinasikan tiga matra (TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU) sekaligus mengambil alih tugas Panglima TNI jika berhalangan. Ini langkah strategis. Dengan dinamika keamanan global dan regional yang semakin kompleks, keberadaan Wakil Panglima TNI akan memperkuat koordinasi lintas matra dan mempercepat pengambilan keputusan. Profil Singkat Jenderal Tandyo Budi Revita Tandyo Budi Revita lahir di Surakarta (Solo), Jawa Tengah pada 21 Februari 1969, dari keluarga guru. Setelah lulus Akademi Militer (Akmil) pada 1991, ia menempuh berbagai pendidikan militer lanjutan: Sesarcabif, Dik Para Dasar dan Madya, Sesko TNI, hingga Lemhannas RI. Kariernya dimulai dari posisi komando lapangan. Tahun 1995, ia menjadi Komandan Tim Khusus Combat Intelligence Yonif Linud 330/Tri Dharma. Lalu naik menjadi Komandan Yonif Linud 330, hingga Komandan Brigif Linud 17/Kujang I pada 2011–2012. Bukan cuma jago di lapangan, Tandyo juga pernah menduduki posisi strategis di staf dan komando wilayah: Di Kementerian Pertahanan, ia juga dipercaya memegang jabatan penting, seperti Direktur Bela Negara (2018–2019), Direktur Kerja Sama Pertahanan (2019–2021), dan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabadiklat) (2021–2023). Puncak Karier Mulai Dari Pangdam ke Wakil Panglima TNI
Jakarta – 1miliarsantri.net: Hingga saat ini di seluruh Indonesia telah terbentuk 81.500 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Terbentuk Di Seluruh Indonesia. Semuanya terbentuk dalam Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. 81.500 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini merupakan amanat Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.081 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Mengutip merahputih.kop.id , Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, “Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi kalau bersatu, mereka jadi kekuatan. Dari ekonomi lemah menjadi ekonomi yang kuat. Itulah konsep koperasi.” Sementara itu Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, “Kita optimis, Pak Presiden sampaikan jangan sampai seperti dulu dimana ketua untung duluan. Sekarang ini eranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Rakyat Harus Untung Duluan.” Satuan Tugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Untuk mengawal program yang akan menyasar pada 83.762 Desa/Kelurahan Seluruh Indonesia, dimana 83.750 Jumlah Desa/Kelurahan Tersosialisasi, Presiden telah menetapakan Satgas Koperasi Desa/Kelurahan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, pada Sidang Kabinet Terbatas di Istana Negara, Jakarta.
Bandung – 1miliarsantri.net: Ramai Aksi sebagian masyarakat yang mengibarkan bendera bajak laut dari serial Anime ‘One Piece’ di bawah Bendera Merah Putih jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT-RI) ke-80 memicu respons dari pemerintah. Tindakan tersebut ditenggarai dan dinilai oleh beberapa pihak mencederai kehormatan simbol negara dan memicu kekhawatiran akan melemahnya penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyebut gerakan tersebut sebagai bentuk provokasi yang dapat merendahkan martabat bangsa. Simbol-simbol asing, apalagi fisik, tidak relevan dan tidak pantas disandingkan dengan simbol perjuangan bangsa. Berkibarnya One Piece Fenomena Baru Di Medos Pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger, simbol bajak laut dari serial anime asal Jepang karya Eiichiro Oda, di sejumlah rumah dan kendaraan adalah sebuah penomena baru di media sosial hari ini. Benarkah bendera One Piece (Jolly Roger) diartikan sebagai simbol perlawanan di Indonesia? Serta mencerminkan kritik dan ketidakpuasan terhadap pemerintah serta penindasan? Perlu diketahui bahwa aslinya bendera ‘one piece’ hanya lambang kelompok bajak laut dalam anime. Saat ini menurut anak muda adalah sebuah cara anak muda menyuarakan keresahan dan aspirasi mereka melalui simbol budaya populer sebagai simbol Kebebasan dan Perjuangan. Pandangan Islam Terkait Simbol Dan Bendera Kita seharusnya juga mengetahui, bagaimana pandangan Islam terkait sebuah simbol dan bendera? Bahwasananya hukum asal simbol dan bendera adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. “الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم” — “Hukum asal segala sesuatu (selain perbuatan) adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.” Suatu simbol dapat berubah hukumnya berdasarkan makna, tujuan, dan konteks penggunaannya, dari mubah(boleh) bisa menjadi haram(dilarang), jika melambangkan syirik, kekufuran, atau keyakinan agama lain. Apalagi, Jika dipakai untuk mendorong maksiat, kekerasan, atau kejahatan (misalnya perampokan, pembajakan). Apalagi jika pemasangan atau pengibarannya menimbulkan perpecahan, fitnah, mendorong faham sekularisme (pemisahan antara agama dan kehidupan, antara agama dan negara), nasionalisme atau loyalitas kepada pihak yang memusuhi Islam. Begitupula sebagai sikap atau prilaku “tasyabbuh” (penyerupaan) pada agama atau kaum kafir dalam hal khusus agama mereka atau sikap dan prilaku yang memancar dari aqidah mereka (hadloroh). Bendera Ar-Raya dan Al-Liwa Simbol Syiar dan Persatuan Tentu lain jika simbol atau bendera itu menjadi syiar yang disyariatkan (contoh: panji Nabi ﷺ) atau identitas perjuangan yang dibenarkan menurut syariah Islam misalnya ar-Raya dan al-Liwa yakni menjadi alat untuk memperkuat persatuan umat dalam kebaikan dan dakwah. كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ، مَكْتُوبٌ عَلَيْه ِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ “Panjinya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berwarna hitam, dan benderanya (Liwa) berwarna putih, tertulis di dalamnya: “Laa Ilaaha Illallaah Muhammad Rasulullah”.” (HR. Ath-Thabrani)
Bandung – 1miliarsantri.net: Amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto “Pertahanan Nasional Penting Di Tengah Ancaman Global”, hal tersebut ditegaskan Presiden dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Komplek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Komando Pasukan Khusus (Pusdiklat Kopassus), Batujajar, Jawa Barat, Ahad (Minggu-red) 10/08/2025. Pertahanan Indonesia Berbasis Pertahanan Rakyat Semesta Tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan setiap jengkal tanah air dari ancaman global ditegaskan Presiden dalam amanatnya, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa sistem pertahanan Indonesia berbasis pertahanan rakyat semesta, di mana seluruh rakyat siap terlibat membela negara. Mengutip presidenri.go.id, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa sistem pertahanan Indonesia berbasis pertahanan rakyat semesta, di mana seluruh rakyat siap terlibat membela negara. “Kalau kita mempertahankan bangsa kita, kita pertahankan tiap kampung, tiap dukuh, tiap lembah, tiap bukit, tiap gunung, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan. Dari pada dijajah kembali, lebih baik kita mati,” tegasnya. Baca juga: Presiden Prabowo Naik Woosh Usai Hadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia Tahun 2025 Indonesia menurut Presiden adalah bangsa yang cinta damai, namun Indonesia tidak akan ragu memperkuat pertahanan demi menjaga kedaulatan. Presiden Prabowo mengatakan, “Bangsa Indonesia tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai, tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau menyejahterakan rakyat kita, kita diganggu.” Baca juga: Prabowo Negosiasi Tarif Impor Dengan Trump: Demi Rakyat, Bukan Segelintir Elit! Kondisi Global Pelajaran Penting Bagi Indonesia Perang yang masih terjadi di bebagai belahan dunia menjadi sorotan, menurut Presiden hal tersebut dapat dijadikan pelajaran penting bagi Indonesia.
Bandung Barat – 1miliarsantri.net: Berangkat dari Jakarta untuk menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2025, Presiden Republik Indonesia menggunakan Kereta Cepat Woosh dan tiba di Stasiun Whoosh Tegalluar dengan waktu tempuh 45 menit. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk mengadiri gelaran acara KSTI Tahun 2025 mendapatkan sambutan hangat masyarakat yang berada di stasiun saat Presiden tiba di Bandung. Mereka tampak antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Sambil melambaikan tangan, memanggil nama Presiden Prabowo, bahkan beberapa diantaranya mengajak berswafoto. Baca juga: Presiden Prabowo Tegaskan Proyek Giant Sea Wall Akan Tetap dimulai Dengan Kekuatan Nasional Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Utama Di KSTI 2025 Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato utama (keynote speech) dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2025 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 7 Agustus 2025. Mengutip presidenri.go.id, Forum strategis ini menjadi penanda komitmen kuat pemerintah dalam menjadikan sains dan teknologi sebagai salah satu motor penggerak pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato utama (keynote speech) dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2025 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), Provinsi Jawa Barat, Kamis, 7 Agustus 2025. (Foto: dok BPMI Setpres/Laily Rachev) Pesiden Prabowo menegaskan bahwa Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2025 merupakan ruang ilmiah yang harus dijaga dari politisasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan keterangan pers usai menyampaikan pidato utama dalam acara yang digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Kamis, 7 Agustus 2025. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyebutkan bahwa konvensi ini digelar sebagai inisiatif langsung dari Presiden Prabowo untuk menyatukan kekuatan para peneliti, akademisi, dan pelaku industri, khususnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
Bondowoso – 1miliarsantri.net : Kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi kembali memanas. Kali ini, giliran Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silvester Matutina, yang buka suara. Ia percaya bahwa proses hukum sedang berjalan ke arah yang serius, dan Roy Suryo Cs bisa saja dijerat sebagai tersangka atas tudingan yang menurutnya mengada-ada. Menurut Silvester, publik sebaiknya tidak terburu-buru memberi tekanan, karena proses hukum di Polda Metro Jaya sedang berlangsung sesuai aturan. Dalam konferensi pers yang digelar Kamis, 24 Juli 2025, Silvester menyebut, “Kalau menurut saya sih, tidak mendahului Tuhan ya, ini sudah hampir 11.000 triliun masuk penjara.” Pernyataan ini memang terdengar sarkastik, tapi jelas menggambarkan keyakinan kuat dari pihak relawan bahwa tuduhan ijazah palsu Jokowi tidak punya dasar kuat dan bisa berujung pidana bagi para penuduh. Kasus mencuat kembali pada Maret 2025 ketika Rismon Hasiholan Sianipar, mantan dosen Universitas Mataram, merilis video yang mempertanyakan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi. Rismon menyoroti penggunaan font Times New Roman yang dianggap tak tersedia pada era 1980-an, dan nomor ijazah yang “tidak normal”. Soal nomor seri ijazah Joko Widodo yang disebut tidak menggunakan klaster namun hanya angka saja, Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan menuturkan soal penomoran ijazah di masa itu, Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas. Penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Joko Widodo, namun berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan. “Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas,” katanya. (sumber : https://ugm.ac.id/id/berita/ ) Klaim sepihak dari Rismon ini membuat polemik dan perdebatan di kalangan warga net. Banyak yang menyangsikan informasi yang disampaikan, namun tidak sedikit yang pula percaya akan narasi yang ia sampaikan yang dibalut dengan analisis forensik digital. Pemeriksaan Bareskrim Polri Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi karena tidak ditemukan adanya perbuatan pidana. “Sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat konferensi pers, Kamis, 22 Mei 2025. Namun, sorotan terhadap kasus ijazah Jokowi tidak berhenti. Djuhandahani menyatakan Bareskrim telah melaksanakan uji banding terhadap ijazah sarjana milik Jokowi dengan tiga ijazah milik rekannya yang satu angkatan kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. “Baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama, yang seangkatan dengan Bapak Jokowi,” katanya. Polda Metro Jaya mengambil alih seluruh laporan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya ada beberapa laporan terkait dengan kasus tersebut yang ditangani di tingkat Kepolisian Resor. Total ada empat Polres yang melimpahkan perkaran tersebut. “Termasuk salah satunya Polres Jakarta Selatan”, ujar Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya di Markas Polda Metro Jaya (12/06) Aspek Hukum dan Dampak Sosial Jika suatu ijazah benar-benar terbukti palsu, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang mengatur tentang pemalsuan surat, dokumen negara, serta penyebaran informasi bohong:
Jakarta – 1miliarsantri.net : Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi kepentingan rakyat lewat pendekatan diplomasi dan negosiasi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menurunkan tarif impor negara Paman Sam ke Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Inilah bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin negara, ujarnya. Negosiasi dilakukan Presiden Prabowo pada 15–16 Juli 2025, melalui sambungan telepon dengan Presiden Trump. Hasilnya, tarif impor AS untuk produk Indonesia berhasil diturunkan. Negosiasi akan melibatkan tiga bulan dialog teknis antara Indonesia dan AS, serta komitmen impor Indonesia sejumlah US$15 miliar energi, US$4,5 miliar produk pertanian, dan pembelian 50 pesawat Boeing sebagai imbalannya . “Negara lain pun menghadapi tekanan dari Amerika Serikat yang punya kebijakan alot. Tapi inilah kenyataan global. Tugas saya sebagai Presiden adalah melindungi rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada acara Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta (23/07). Langkah ini bukan sekadar soal angka, tapi menyangkut nasib industri lokal, tenaga kerja, dan investasi di Tanah Air. Jika tidak segera diatasi, tarif tinggi bisa membuat banyak perusahaan dalam negeri tumbang dan memicu gelombang PHK besar-besaran. Baca juga : Indonesia ‘Gagap’ Memasuki Perang Dagang Global Amerika Serikat Kritik dan Nyinyiran di Tengah Perjuangan Negosiasi Meski negosiasi tersebut membuahkan hasil konkret, Prabowo menyayangkan masih banyak suara nyinyir dan sinis terhadap usahanya. Menurutnya, kritik itu perlu, tapi kalau isinya hanya mencela tanpa solusi, tentu tidak membangun. “Setiap upaya yang saya lakukan demi rakyat selalu ada saja yang mencibir. Padahal, yang kita lakukan itu nyata. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), dulu dicibir, sekarang sudah menjangkau lebih dari 6,7 juta orang,” tegas Prabowo. Ini menjadi pelajaran penting buat kita semua untuk perubahan dan terobosan besar selalu menghadirkan pro-kontra. Tapi selama tujuannya jelas, yaitu demi kesejahteraan rakyat Indonesia, maka kerja keras itu layak dijalankan dan didukung. Misi Besar untuk Jaga Lapangan Kerja dan Iklim Investasi Prabowo juga menyebut bahwa perundingan dengan Trump tidak semata soal angka tarif, tapi soal penyelamatan iklim usaha di dalam negeri. Saat ekonomi global sedang goyah, daya tahan usaha kecil hingga menengah harus dijaga. “Tujuan saya jelas, jangan sampai ada usaha yang gulung tikar, jangan sampai ada PHK. Saya rela berdialog, bernegosiasi, agar rakyat tidak menderita. Itu janji saya sejak awal,” ungkapnya. Langkah ini patut diapresiasi. Di tengah kompetisi global dan tekanan geopolitik, Indonesia butuh pemimpin yang berani bicara di meja perundingan, bukan hanya menonton dari pinggir lapangan. Negosiasi yang berani dan strategis adalah bentuk nyata diplomasi ekonomi. Baca juga : Tarif Dagang Adalah Daya Tawar Negara, Catatan Kritis Kesepakatan Indonesia Dan Amerika Serikat Tarif Impor Turun, ‘oleh-oleh’ dari Eropa Revisi tarif impor AS terhadap produk Indonesia resmi turun terjadi, saat kunjungan Prabowo ke Eropa. Percakapan via telepon selama 17 menit itu disebut berlangsung dalam suasana serius namun akrab. Kalangan DPR dan pelaku industri nasional menyambut hasil tersebut sebagai kemenangan diplomasi, yang menunjukkan kepemimpinan Prabowo kuat dan kredibel di kancah global . Tarif yang lebih rendah memberikan ruang bagi ekspor sektor padat karya, terutama tekstil dan furnitur untuk tetap kompetitif di pasar global. Sekaligus sebagai upaya pemerintah menghindari risiko PHK massal di dalam negeri. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa hasil ini adalah buah dari proses panjang dan alot. Penurunan tarif ini membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia di pasar Amerika. Langkah ini secara langsung berdampak positif pada ekspor dan potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kompetitif di pasar global. Isu Transfer Data Pribadi
Malang – 1miliarsantri.net : Indonesia secara historis dan budaya dikenal sebagai negara agraris dengan potensi sumber daya alam yang besar. Struktur tanah dan unsur vulkanis yang terkandung di dalamnya membuat Indonesia menjadi salah satu negara tersubur di dunia. Bahkan salah satu band terkenal Koes Plus pernah mengabadikan betapa suburnya tanah Indonesia dalam sebuah bait lagu “Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”. Namun, sektor pertanian yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi dan ketahanan pangan nasional justru menghadapi berbagai persoalan kronis yang hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena adanya miss leading dalam pengelolaan pertanian beserta kebijakan yang mengaturnya. Secara garis besar masyarakat Indonesia sedikit demi sedikit mulai kehilangan semangat untuk berusaha di sektor pertanian. Secara umum hal ini diakibatkan oleh rasa tidak terlindungi secara profesi dan hasil produksi petani. Pemetaan usaha pertanian yang masih semrawut di daerah merupakan salah satu contoh nyata. Tidak maksimalnya pemetaan potensi pertanian di daerah oleh pemerintah pusat seringkali berujung pada kegagalan usaha pertanian itu sendiri. Semakin lama petani akan kehilangan semangat untuk terus melanjutkan usaha pertaniannya, sehingga memutuskan untuk menjual tanah pertanian tersebut. Itu hanya contoh kecil yang masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Alih Fungsi Lahan Masih Tinggi Salah satu persoalan mendasar yang terus menghantui sektor pertanian adalah alih fungsi lahan. Lahan pertanian produktif banyak yang berubah menjadi kawasan industri, perumahan, maupun infrastruktur lainnya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga merambah ke pedesaan. Banyak sekali kasus petani lebih memilih untuk menjual lahan pertaniannya kepada pengusaha dan uang hasil penjualan tersebut digunakan membuka usaha pada sektor lain. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan baku sawah terus mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada menurunnya produksi pangan nasional, terutama beras. Rendahnya Kesejahteraan Petani Kesejahteraan petani juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak petani di Indonesia masih tergolong petani gurem dengan luas lahan kurang dari 0,5 hektare. Pendapatan mereka sangat tergantung pada hasil panen musiman yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar dan cuaca. Di sisi lain, generasi muda cenderung enggan terjun ke dunia pertanian karena dianggap kurang menjanjikan secara ekonomi. Regenerasi petani pun menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan sektor ini. Ketergantungan pada Impor dan Subsidi Meski memiliki lahan yang luas, Indonesia masih belum bisa lepas dari ketergantungannya terhadap impor sejumlah komoditas pertanian seperti kedelai, bawang putih, dan gula. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara potensi produksi dalam negeri dan kebutuhan konsumsi nasional. Hal ini berkaitan dengan tidak maksimalnya pemetaan potensi pertanian di daerah oleh pemerintah pusat. Ketergantungan pada pupuk bersubsidi juga menjadi isu tersendiri. Ketika distribusi pupuk tidak merata atau terjadi kelangkaan, produktivitas pertanian bisa langsung terdampak. Pemberdayaan masyarakat dan kelompok pertanian diperlukan untuk didorong melakukan inovasi pembuatan pupuk secara mandiri dengan dukungan dari pemerintah daerah dan pusat. Sehingga ketergantungan pada pupuk bersubsidi berkurang. Proteksi Harga yang Tidak Maksimal Ketimpangan ini membuat petani berada pada posisi yang lemah dalam supply chain pertanian. Peran tengkulak yang dominan dan belum optimalnya peran koperasi juga turut memengaruhi kondisi tersebut. Hal ini diperparah dengan penggunaan teknologi dalam pertanian masih terbatas, terutama di wilayah pedesaan.
