Tarif AS 19% Bebani Ekspor RI, Buka Peluang Baru

Thamrin HumrisAgustus 27, 2025Agustus 27, 202504 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net : Mulai 7 Agustus 2025, Amerika Serikat resmi menerapkan tarif resiprokal 19 % atas produk asal Indonesia, menurunkan tarif sebelumnya dari 32 % berkat negosiasi diplomatik intensif, yang mana kebijakan tarif ini merupakan kelanjutan dari pola pola proteksionis Donald Trump sejak periode pertamanya pada 2018 lalu. Ekspor RI Tertekan, Peluang Terjaga Beberapa sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik diprediksi mengalami penurunan volume ekspor karena melemahnya daya saing harga. Menurut Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha Rachbini, tarif tinggi akan langsung menekan volume ekspor RI, terutama di sektor tekstil, alas kaki, furnitur, elektronik, hingga produk pertanian seperti kelapa sawit dan karet. Studi DPR memperkirakan bahwa kenaikan 1 % tarif dapat menurunkan ekspor hingga 0,8 %, berisiko menyebabkan PHK di sektor padat karya dengan risiko PHK mencapai 191.000 pekerja di sektor tekstil dan 28.000 tenaga kerja di sektor kelapa sawit. Namun, dibandingkan tarif negara ASEAN seperti Thailand (36 %) dan Malaysia (25 %), tarif RI tetap lebih kompetitif dan harga RI juga lebih rendah dari pesaing seperti Vietnam atau Kamboja menjadikan alasan AS masih memilih produk kita. Tarif ini dapat menjadi pemicu inflasi di AS. Proyeksi Bloomberg Economics menunjukkan bahwa tarif 10-41 % secara umum bisa menggerus pertumbuhan AS hingga 1,8 % dan menaikkan inflasi inti sebesar 1,1 % dalam 2-3 tahun ke depan. Meski demikian, menurut Kontan, efek terhadap inflasi domestik AS diperkirakan minimal, tetapi tetap membutuhkan kewaspadaan agar tidak dimanfaatkan sebagai justifikasi inflasi lebih lanjut. Tarif ini bukan tanpa konsekuensi domestik. Studi menunjukkan bahwa kenaikan tarif AS secara umum memicu inflasi dan mengganggu stabilitas harga ritel mereka. Bahkan, kebijakan proteksionis ini bisa mendorong konsumen AS mengambil langkah penghematan, menunda pembelian impor, serta mengurangi konsumsi barang ekspor RI. Ekonom UGM, Muhammad Edhie Purnawan, menyatakan: “Tarif ini memang mengancam ekspor, tetapi juga membuka peluang: pangsa pasar RI kemungkinan tetap hinggap AS karena tarif kita lebih rendah daripada pesaing utama.” ujarnya Indonesia perlu merespons dengan diplomasi ekonomi, diversifikasi pasar, serta memperkuat iklim investasi dan kebijakan domestik. Lebih lanjut, DPR mencatat bahwa kebijakan ini menjadi pemicu penting bagi percepatan diversifikasi pasar hingga menuju UE, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Sementara itu, Kemenkeu menyebut risiko tekanan ekonomi bisa menurunkan pertumbuhan nasional 0,3–0,5 poin persentase. Dalam wawancara Tempo, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, memberikan sudut pandang kritis: “Teori tarif Trump tak ada di buku ekonomi” yang mana mengindikasikan bahwa efek kebijakan ini sering kali tidak sesuai harapan: ekspor mungkin tetap bertahan jika kualitas dan hubungan perdagangan RI solid.

Pulau Galang Jadi Fasilitas Medis Korban Gaza

Thamrin HumrisAgustus 26, 2025Agustus 27, 202505 mins

Batam – 1miliarsantri.net : Pemerintah Indonesia resmi menyiapkan Pulau Galang, Kepulauan Riau, sebagai fasilitas medis sementara untuk menampung dan merawat hingga 2.000 warga Gaza yang mengalami luka akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Palestina. Langkah ini diumumkan langsung oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan mendapat dukungan penuh dari sejumlah kementerian teknis terkait. Program ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam menjalankan mandat konstitusi untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, sekaligus memberikan bantuan nyata kepada korban krisis kemanusiaan. Pulau Galang bukanlah nama baru dalam sejarah penanganan pengungsi internasional. Pada dekade 1980-an hingga awal 1990-an, pulau ini pernah menjadi pusat penampungan ribuan pengungsi Vietnam yang dikenal sebagai “boat people”, di bawah pengelolaan bersama pemerintah Indonesia dan UNHCR. Kini, dalam konteks yang berbeda, Galang kembali muncul sebagai simbol solidaritas dan empati lintas negara. Rencana Pemerintah: Rehabilitasi dan Fasilitas Medis Darurat Rencana besar pemerintah meliputi rehabilitasi bangunan lama bekas kamp pengungsi yang masih berdiri hingga kini, serta pembangunan fasilitas kesehatan darurat yang modern. Nantinya akan disiapkan rumah sakit lapangan lengkap dengan ruang operasi, peralatan medis canggih, tenaga kesehatan gabungan, dan dukungan logistik. Juru Bicara Kemenlu RI, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa misi ini sepenuhnya bersifat kemanusiaan tanpa agenda politik tersembunyi. “Kita menjalankan misi kemanusiaan sesuai mandat konstitusi dan prinsip perdamaian. Tidak ada agenda politik dalam program ini,” ujarnya. Koordinasi sedang dilakukan secara intensif dengan otoritas kesehatan Palestina, UNRWA, serta sejumlah organisasi kemanusiaan internasional untuk memastikan proses pemindahan pasien terluka dapat dilakukan dengan aman dan terencana. Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti kedatangan gelombang pertama korban luka Gaza ke Indonesia. Sorotan Publik dan Tantangan Teknis di Lapangan Walaupun banyak pihak memuji langkah ini sebagai bentuk dukungan nyata Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, rencana tersebut juga memunculkan sorotan dan kritik publik. Di media sosial, muncul pertanyaan seputar kesiapan Pulau Galang dalam menangani ribuan pasien dengan kebutuhan medis kompleks. Isu yang banyak dibicarakan mencakup aspek keamanan, sanitasi, serta ketersediaan logistik di wilayah yang relatif terpencil tersebut. Kekhawatiran lain adalah munculnya persepsi keliru bahwa Indonesia akan membuka ruang relokasi permanen bagi warga Gaza. Hal ini mengingat beberapa waktu lalu sempat beredar kabar tak berdasar di dunia maya mengenai “pemindahan” warga Palestina ke kawasan Asia Tenggara. Menanggapi hal tersebut, Direktur Timur Tengah Kemenlu RI, Bagus Hendraning Kobarsyih, memberikan klarifikasi tegas. “Pulau Galang adalah titik bantuan medis sementara. Tidak ada rencana jangka panjang yang mengarah pada relokasi. Ini bukan kamp pengungsian dalam pengertian migrasi,” tegasnya dalam wawancara dengan Reuters. Dari sisi akademis, Dr. Ahmad Nuruzzaman, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, menilai kebijakan ini sebagai bentuk diplomasi kemanusiaan yang cerdas. “Indonesia mampu menunjukkan sikap politik luar negeri secara konkret tanpa terlibat dalam dinamika militer, sekaligus memperkuat citra sebagai negara yang vokal namun konstruktif,” jelasnya dalam forum diskusi LIPI. Dukungan Lokal dan Persiapan Infrastruktur

Cadangan Devisa Turun, BI Siapkan Strategi Stabilisasi Rupiah

Redaksi 1MS RebornAgustus 26, 2025Agustus 26, 202504 mins

Bondowoso – 1miliarsantri.net : Bank Indonesia (BI) melaporkan penurunan cadangan devisa pada awal Agustus 2025. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai ketahanan ekonomi nasional di tengah guncangan eksternal. Meski cadangan devisa turun kerap dipandang sebagai sinyal pelemahan, BI menegaskan pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dan memperkuat daya tahan perekonomian. Cadangan devisa merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesehatan finansial sebuah negara. Turunnya angka cadangan devisa tentu menimbulkan kekhawatiran, apalagi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Namun, langkah cepat dan kebijakan preventif BI dinilai mampu menjadi penyangga agar rupiah tetap terjaga dan tidak mengalami pelemahan yang signifikan. Dampak Tekanan Global terhadap Cadangan Devisa Turun Penurunan cadangan devisa Indonesia pada periode terakhir tidak terlepas dari meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Penguatan dolar AS yang berlanjut, ditambah dengan ketegangan geopolitik di beberapa kawasan, membuat tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, semakin besar. Selain itu, permintaan dolar AS untuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta korporasi turut memberikan tekanan tambahan. Kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (US Treasury) juga membuat arus modal asing cenderung keluar dari pasar negara berkembang, sehingga memperberat tekanan terhadap cadangan devisa. Dari catatan BI, turunnya cadangan devisa terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah. Meskipun demikian, posisi cadangan devisa saat ini masih berada di atas standar kecukupan internasional, setara dengan beberapa bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Para ekonom menilai, situasi penurunan cadangan devisa ini tidak serta merta menunjukkan krisis, melainkan sebagai bagian dari dinamika siklus ekonomi. Namun, tanpa strategi yang tepat, kondisi ini bisa menimbulkan sentimen negatif yang berpengaruh pada psikologis pasar dan masyarakat. Strategi Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Rupiah Bank Indonesia menyatakan siap mengambil langkah-langkah preventif untuk menjaga stabilitas rupiah. Gubernur BI menegaskan, kebijakan intervensi di pasar valas akan tetap dilanjutkan, baik melalui mekanisme spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder. Selain itu, BI juga berkomitmen memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional untuk memperbesar akses likuiditas valas. Langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan cadangan devisa tetap mencukupi, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan moneter yang lebih hati-hati juga akan ditempuh, termasuk pengendalian inflasi agar tidak semakin menekan nilai tukar. BI memastikan koordinasi dengan pemerintah tetap diperkuat, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan serta mendorong ekspor yang berkelanjutan.

Pemerintah Lanjutkan Efisiensi Anggaran Belanja Negara di 2026, Kebijakan Berisiko?

Redaksi 1MS RebornAgustus 26, 2025Agustus 26, 202505 mins

Tegal – 1miliarsantri : Pemerintah memastikan lanjutkan kebijakan efisiensi belanja anggaran akan kembali diberlakukan pada tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan baru yang mengatur penghematan belanja negara, mulai dari pembelian alat tulis kantor, pelaksanaan acara seremonial, hingga biaya perjalanan dinas. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang resmi berlaku sejak 5 Agustus 2025. Aturan tersebut bertujuan memastikan penggunaan APBN berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dalam beleid itu disebutkan, “Perlu mengambil langkah-langkah pelaksanaan efisiensi belanja negara dalam APBN dengan tetap memperhatikan prioritas penganggaran berdasarkan arahan presiden.” Fokus Efisiensi: Belanja Barang hingga Transfer ke Daerah Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), efisiensi dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mendukung program prioritas pemerintah. Langkah ini mencakup efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dan penghematan transfer ke daerah (TKD). Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa hasil efisiensi “utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sri Mulyani diberi kewenangan menetapkan besaran penghematan untuk tiap K/L, sesuai kebijakan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Besaran efisiensi ditentukan berdasarkan persentase dari total belanja pada masing-masing jenis, seperti belanja barang, belanja modal, hingga kategori lain sesuai arahan presiden. Adapun sejumlah item belanja yang masuk dalam daftar efisiensi antara lain: Pasal 5 ayat (1) menegaskan, bila target efisiensi tak tercapai, K/L bisa menyesuaikan jenis belanja, asalkan efisiensi tetap terpenuhi dan belanja pegawai, operasional kantor, fungsi dasar, serta pelayanan publik tidak terganggu. Pemerintah juga memberi perlindungan terhadap pegawai non-ASN yang masih aktif, kecuali kontraknya habis atau tidak diperpanjang. K/L juga diwajibkan menyampaikan rencana efisiensi belanja kepada DPR jika dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan. Pembukaan Blokir Anggaran PMK ini turut mengatur mekanisme pembukaan blokir dari hasil efisiensi APBN. Pembukaan blokir bisa diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga, setelah mendapat arahan dari presiden. Dana yang diblokir dapat digunakan kembali untuk: Sri Mulyani berwenang memberikan arahan pembukaan blokir kepada Dirjen Anggaran Kemenkeu, dengan acuan arahan presiden. Sementara untuk TKD, Bab IV PMK Nomor 56 Tahun 2025 mengatur lima sektor yang wajib dihemat mulai 2026: Dana hasil efisiensi TKD akan dicadangkan dan tidak langsung disalurkan, kecuali ada instruksi dari presiden. Lanjutan dari Efisiensi 2025

Peluncuran Perdana ‘Dapur Makan Bergizi Gratis di Ceger-Cipayung 001’ Wujud Kepedulian untuk Generasi Sehat

Thamrin HumrisAgustus 25, 2025Agustus 25, 202503 mins

Dapur Makan Bergizi Gratis Kolaborasi Untuk Peningkatan Kualitas Gizi Anak-Anak Sekolah. Jakarta Timur – 1miliarsantri.net: Suasana peringatan HUT RI ke-80 tahun 2025 masih hangat terasa di relung jiwa bangsa Indonesia. Masih dalam suasana peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia, lahir sebuah momentum bersejarah bagi masyarakat Cipayung, khususnya para siswa-siswi dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), hadirnya program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Ceger – Cipayung 001 resmi diluncurkan untuk pertama kalinya. Program ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan gizi anak-anak sekolah di wilayah Cipayung, sekaligus wujud nyata dari kepedulian bersama terhadap pentingnya makanan sehat dalam mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Acara launching perdana berlangsung sederhana namun sarat makna, pada Senin 25 Agustus 2025. Sejumlah tokoh hadir, di antaranya Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perwakilan Yayasan Mustika Cakrawala Nusantara sebagai mitra dapur MBG, serta para relawan yang selama ini bekerja di balik layar menyiapkan kegiatan tersebut. Kehadiran mereka menjadi simbol sinergi antara lembaga, masyarakat, dan para pegiat sosial yang berkomitmen menghadirkan solusi untuk peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah. Dalam sambutannya, Kepala SPPG, Ibu Wahyu Armadhea Putri, menekankan bahwa program ini bukan sekadar memberi makan gratis. Lebih dari itu, dapur bergizi gratis menjadi sarana untuk menanamkan nilai gotong royong, memperkuat kepedulian sosial, serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat sejak dini. “Kami berharap program ini berkelanjutan, konsisten, dan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk segera melakukan hal serupa. Kesehatan anak-anak adalah investasi masa depan bangsa,” tegasnya. Sejak pagi hari, tim relawan sudah menyiapkan hidangan bergizi untuk kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah yang sebelumnya telah terdata sebagai penerima manfaat. Kepala sekolah bersama para guru tampak antusias menyambut program ini. Mereka menilai hadirnya dapur bergizi gratis sangat membantu, terutama bagi siswa-siswi yang membutuhkan asupan makanan sehat untuk mendukung proses belajar mengajar.

Poisoning Babies: Aktivis Surabaya Demo Gambar Bayi Terbungkus Plastik

Thamrin HumrisAgustus 23, 2025Agustus 23, 202503 mins

Surabaya – 1miliarsantri.net : Puluhan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Ecoton Foundation menggelar aksi protes di depan Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, mendesak penghentian ekspor limbah plastik ke Indonesia. Mengangkat tema “poisoning babies” atau meracuni bayi, aksi ini menyoroti temuan mikroplastik di plasenta, urine, bahkan darah manusia, yang dianggap membahayakan kesehatan generasi mendatang. Para demonstran menggunakan boneka bayi dan manekin terbungkus plastik sebagai simbol visual ancaman polusi plastik terhadap anak-anak. Spanduk dengan pesan tegas seperti “Australia’s plastic waste is poisoning our babies” dan “Your plastic lifestyle destroys our future” terpampang jelas, menambah tekanan moral pada Australia agar menghentikan pengiriman sampah plastik ke Indonesia. Ancaman Limbah Plastik dari Australia ke Indonesia Menurut data Ecoton, sejak 2020 hingga 2024 Australia telah mengekspor lebih dari 2,7 miliar kilogram sampah kertas ke Indonesia. Sebagian besar dari limbah ini terkontaminasi plastik fleksibel, kemasan multilayer, dan material sekali pakai yang sulit didaur ulang. Setiap bulan, sekitar 4.000 ton sampah kertas masuk ke Indonesia, setara dengan 50.000–60.000 ton per bulan, jumlah yang melebihi kapasitas pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo di Surabaya. Selain kertas terkontaminasi, data Ecoton mencatat bahwa pengiriman sampah plastik murni (HS Code 3915) dari Australia ke Indonesia pada periode 2023–2024 mencapai 22.333 ton, naik 27,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik bahwa Indonesia menjadi tempat pembuangan limbah plastik negara maju. Aktivis menegaskan bahwa perdagangan limbah global yang awalnya dianggap solusi sirkularitas justru memperparah ketimpangan lingkungan antarnegara. Mikroplastik: Ancaman Nyata bagi Bayi dan Kesehatan Publik Penelitian Ecoton bersama tim internasional menemukan mikroplastik di tubuh manusia, mulai dari darah, urine, hingga cairan ketuban. Hasil temuan mencengangkan: Menurut Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton, bayi berpotensi menelan hingga 660.000 partikel mikroplastik per tahun, yang dapat menyebabkan stres oksidatif, kerusakan DNA, gangguan hormonal, dan risiko penyakit kronis di masa depan. Aksi protes di Surabaya ini juga bertepatan dengan kegiatan Plastic-Free July 2025 di Taman Apsari, di mana aktivis menyerukan larangan penggunaan plastik sekali pakai, terutama kemasan sachet, mencontoh kebijakan anti-plastik satuan yang sudah diterapkan di Bali. Desakan Kebijakan dan Peran Indonesia di Diplomasi Global

Wakil Menteri Tenaga Kerja dan 9 Orang Terjaring OTT KPK, Ini Tanggapan Istana

Thamrin HumrisAgustus 21, 2025Agustus 21, 202502 mins

Foto : Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah pada Senin (4/11/2024). Dok: kemenaker.go.id. Istana Masih Menunggu 1×24 Jam Hasil Di KPK Seperti Apa Jakarta – 1miliarsantri.net: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu malam (20/8/2025). Total ada 10 orang yang diamankan. “Benar. Sepuluh orang terjaring dalam OTT semalam,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Kamis (21/8/2025). Sementara itu, pihak Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan sikap akan menunggu 1×24 jam hasil dari KPK seperti apa. Prasetyo mengunkapkan, ada jeda 1×24 untuk menyimpulkan perkembangan status hukum Wakil Menteri Tenaga Kerja. Dugaan Pemerasan Sertifikat K3 Penindakan ini terkait dugaan pemerasan perusahaan dalam proses pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sertifikat K3 merupakan syarat penting agar perusahaan bisa menjalankan kegiatan usahanya dengan standar keselamatan. Menurut Fitroh, penyidik menemukan indikasi kuat adanya permintaan uang dari pihak pejabat Kemenaker kepada perusahaan agar sertifikat K3 bisa terbit. Profil Singkat Noel Immanuel Ebenezer dikenal sebagai aktivis sosial dan politik. Ia pernah memimpin Relawan Jokowi (Rejo) di Pilpres 2019 dan aktif menyuarakan isu demokrasi serta tenaga kerja. Pada 2024, ia dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Penunjukan Noel kala itu menuai pro dan kontra, namun ia dipercaya masuk ke kabinet berkat kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kabupaten Bekasi Siap Melaksanakan Program Sekolah Rakyat

Redaksi 1MS RebornAgustus 21, 2025Agustus 21, 202505 mins

Bekasi – 1milliarsantri.net : Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program kolaborasi lintas Kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah yang menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah diyakini mulai mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dalam agenda akan dimulai pada tahun ajaran 2026-2027. Rapat terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat pun telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Dikutip dari situs kemensos.go.id, pembahasan mengenai Sekolah Rakyat tersebut telah sampai pada berbagai aspek penting seperti lokasi, kurikulum, sarana-prasarana serta mekanisme penerimaan siswa. Tidak hanya itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga melaporkan bahwa telah tersedia 53 lokasi yang siap untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat hingga saat ini. “Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian Jatim ada 9, lalu ada 2 universitas dan 1 di Sumatera Barat, jadi total 53 lokasi yang sudah siap,” Gus Ipul menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto yang akan dibuka untuk jenjang SD, SMP dan SMA dengan standar pendidikan nasional dibawah koordinasi Kementerian Sosial. Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mana seleksi akan dilakukan secara bertahap, dengan tahapan awal berupa verifikasi status ekonomi yang kemudian dilanjutkan dengan tes akademik, lalu dilanjutkan dengan perjanjian orang tua yang isinya berupa pernyataan bahwa anak akan mengikuti proses belajar mengajar di sekolah rakyat sampai lulus dan tidak terputus. Sekolah Rakyat yang juga akan menyelenggarakan pendidikan dengan standar nasional ini akan menyediakan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada mata Pelajaran formal namun juga akan menekankan pada penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme dan keterampilan. Gus ipul menambahkan bahwa, Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya termasuk makanan serta asrama untuk tempat tinggal siswa. Diharapkan, sekolah rakyat dapat menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, keluar dari lingkaran kemiskinan. Simulasi Sekolah Rakyat di Jakarta dan Bekasi Pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yaitu Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Pelaksanaan uji coba ini berlangsung sebelum pada siswa mulai masuk sekolah pada 14 Juli 2025, dengan cara siswa akan menjalani uji coba pembelajaran dan menginap di asrama yang telah disediakan. Adapun tahapan uji coba diantaranya, dimulai dengan proses registrasi para siswa serta pembagian kamar asrama yang disertai dengan tes kesehatan gratis, talent mapping, uji coba pembelajaran akademik dengan memperkenalkan Learning Management System (LMS) hingga pengenalan tata tertib. Dikutip dari situs komdigi.go.id, salah satu orang tua murid bernama Aan Kadarwati (47) mengaku senang dan terharu karena akhirnya anak bungsu mereka Bernama, Novita Ardila Putri akan menempuh jenjang SMP di Sekolah Rakyat Sentra Handayani. Beliau mengatakan bahwa program ini sangat membantu keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang, dimana suaminya hanya bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan tidak menentu, sedangan dirinya hanya seorang ibu rumah tangga.

Berani Rilis Data BPS Sebut Angka Kemiskinan Turun Jadi 8,47 Persen, Sesuai Kondisi Riil Masyarakat Indonesia?

Redaksi 1MS RebornAgustus 21, 2025Agustus 21, 202505 mins

Tegal – 1miliarsantri : Berani rilis Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberi kabar yang terdengar ‘melegakan’ publik. Dalam publikasi resmi bertajuk Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025 yang diumumkan pada 25 Juli 2025 lalu, angka kemiskinan nasional disebut mengalami penurunan. Namun, perbedaan signifikan dengan data Bank Dunia memunculkan perdebatan: seberapa akurat ukuran kemiskinan yang digunakan pemerintah? BPS mencatat bahwa per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia ada 23,85 juta orang. Angka ini turun sekitar 200 ribu jiwa dibandingkan September 2024. Persentase kemiskinan pun menyusut dari 8,57 persen menjadi 8,47 persen. “Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin dibanding September 2024,” tulis BPS. BPS mengklasifikasikan seseorang sebagai miskin jika pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan, yakni jumlah uang minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan nasional ditetapkan sebesar Rp609.160 per kapita per bulan atau sekitar Rp20.305 per hari. Angka ini dihitung melalui pendekatan Cost of Basic Needs (CBN) yang mempertimbangkan: BPS tidak hanya menghitung jumlah dan persentase kemiskinan, tetapi juga mengukur tingkat kedalaman dan ketimpangan di antara masyarakat miskin: P1 menggambarkan seberapa jauh pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, sementara P2 menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara kelompok miskin. Bank Dunia: Angkanya Jauh Lebih Besar Berbeda drastis dari BPS, Bank Dunia dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP) menyebut tingkat kemiskinan Indonesia pada 2024 mencapai 68,3 persen atau sekitar 194,72 juta jiwa dari total populasi 285,1 juta orang. Selisih ini disebabkan perbedaan standar garis kemiskinan. Bank Dunia menggunakan data Purchasing Power Parity (PPP) 2021 yang baru direvisi: Menurut Bank Dunia, revisi PPP bertujuan menyesuaikan perbedaan daya beli antarnegara, sehingga perbandingan kemiskinan menjadi lebih setara di tingkat global. Meski demikian, BPS menegaskan bahwa standar kemiskinan Bank Dunia belum bisa sepenuhnya diadopsi di Indonesia. Alasannya, meski Indonesia telah naik ke kategori negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income), posisinya masih di batas bawah kategori ini dengan Gross National Income (GNI) per kapita US$4.870 pada 2023. “Jika standar kemiskinan global Bank Dunia diterapkan, jumlah penduduk miskin akan terlihat sangat tinggi,” tulis BPS dalam siaran persnya pada 2 Mei 2025. Bank Dunia sendiri menyarankan tiap negara menggunakan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing. Data kemiskinan BPS bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang digelar dua kali setahun. Pada 2024, survei Maret mencakup 345 ribu rumah tangga, sedangkan survei September mencakup 76 ribu rumah tangga. Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu, karena pengeluaran dan konsumsi umumnya bersifat kolektif.

BPS Klaim Ekonomi RI Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025, Ekonom Pertanyakan Keakuratan Data Statistik

Redaksi 1MS RebornAgustus 20, 2025Agustus 20, 202507 mins

Tegal – 1miliarsantri.net : Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 menjadi sorotan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (year on year/YoY). Angka ini dianggap cukup tinggi, namun sejumlah kalangan ekonom pertanyakan keakuratan data statistik tersebut tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Rilis resmi BPS pada Selasa (5/8/2025) mencatat, hampir seluruh komponen PDB mengalami pertumbuhan, kecuali konsumsi pemerintah yang justru mencatatkan angka negatif. Konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional, tercatat tumbuh 4,97 persen. Di sisi lain, kinerja ekspor dan impor justru melonjak tajam masing-masing sebesar 10,67 persen dan 11,65 persen. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa dua komponen yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB kuartal II adalah konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB, atau investasi, mencatat pertumbuhan 6,99 persen YoY, jauh lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang hanya 2,12 persen, dengan kontribusi mencapai 27,83 persen terhadap PDB. Secara total, 82,08 persen PDB kuartal II bersumber dari konsumsi rumah tangga dan PMTB. Edy menilai, pertumbuhan konsumsi yang tetap solid menunjukkan bahwa permintaan domestik masih kuat. Ia juga menyebut, kinerja ekspor didorong oleh kenaikan nilai ekspor non-migas serta peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Meski impor juga tumbuh signifikan, kontribusinya terhadap PDB tercatat negatif, yakni -20,66 persen. “Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 disumbang oleh komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB. Hal ini didorong dengan peningkatan belanja kebutuhan rumah tangga dan mobilitas masyarakat serta permintaan barang modal untuk mendukung aktivitas produksi. Di sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 adalah industri pengolahan, perdagangan, infokom, dan kontruksi. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik dan ekspor,” jelas Edy dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube resmi BPS, Selasa (5/8/2025). Prediksi Ekonom Jauh di Bawah Data BPS Sontak, angka yang diumumkan BPS ini langsung memunculkan tanda tanya. Sejumlah ekonom mengaku terkejut karena hasil tersebut jauh melampaui perkiraan mereka. Sebelumnya, konsensus memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 tidak akan menyentuh angka 5 persen. Kepala Ekonom BCA, David Sumual, memperkirakan ekonomi hanya tumbuh sekitar 4,8 persen. Menurutnya, konsumsi domestik justru melemah pada periode ini, sementara perdagangan internasional mengalami tekanan. Ia menambahkan, kenaikan impor pada kuartal II sebagian besar disebabkan oleh fenomena front loading menjelang penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat. Banyak pelaku usaha memilih mengimpor barang lebih awal demi menghindari beban tarif yang lebih tinggi. Pandangan serupa disampaikan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda. Ia menilai pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 kemungkinan hanya berada di kisaran 4,55–4,65 persen. Huda menyoroti kondisi sektor manufaktur yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Data Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juni 2025 tercatat di level 46,9, lebih rendah dibanding Mei yang berada di angka 47,4. Posisi ini menandakan sektor industri berada dalam fase kontraksi selama tiga bulan berturut-turut. Menurut Huda, angka PMI yang masih di bawah batas ekspansi memperlihatkan bahwa perusahaan cenderung mengurangi produksi dan tenaga kerja. Hal ini terjadi karena permintaan melambat dan konsumsi rumah tangga belum pulih optimal. “PMI manufaktur Indonesia juga masih berada di bawah garis ekspansi. Artinya perusahaan di Indonesia tidak melakukan penambahan produksi. Bahkan cenderung mengurangi produk dan karyawan (PHK),” kata Huda, sebagaimana dikutip dari kontan.id, Selasa (15/8/2025) Tuntutan Klarifikasi dari BPS Perbedaan antara data BPS dan indikator ekonomi lainnya memicu desakan dari berbagai pihak agar BPS memberikan penjelasan terbuka. Universitas Paramadina, dalam pernyataan tertulis pada Sabtu (9/8/2025), meminta lembaga statistik negara itu menjelaskan metodologi dan asumsi yang digunakan dalam menghitung PDB, termasuk sumber data dan metode estimasi yang bisa diverifikasi oleh pihak independen. Menurut pihak universitas, publik berhak memahami alasan di balik perbedaan signifikan antara data BPS dengan indikator sektoral yang justru menunjukkan perlambatan ekonomi. Mereka juga menegaskan pentingnya independensi BPS agar data yang dirilis bukan sekadar alat legitimasi politik, melainkan cerminan akurat kondisi ekonomi nasional. CELIOS bahkan melangkah lebih jauh dengan mengirim surat resmi ke Badan Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Statistics Division/UNSD) dan Komisi Statistik PBB (United Nations Statistical Commission/UNSC). Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyampaikan bahwa surat tersebut berisi permintaan peninjauan ulang data pertumbuhan ekonomi Indonesia.