Pemerintah Lanjutkan Efisiensi Anggaran Belanja Negara di 2026, Kebijakan Berisiko?

Redaksi 1MS RebornAgustus 26, 2025Agustus 26, 202503 mins

Tegal – 1miliarsantri : Pemerintah memastikan lanjutkan kebijakan efisiensi belanja anggaran akan kembali diberlakukan pada tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan baru yang mengatur penghematan belanja negara, mulai dari pembelian alat tulis kantor, pelaksanaan acara seremonial, hingga biaya perjalanan dinas. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang resmi berlaku sejak 5 Agustus 2025. Aturan tersebut bertujuan memastikan penggunaan APBN berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dalam beleid itu disebutkan, “Perlu mengambil langkah-langkah pelaksanaan efisiensi belanja negara dalam APBN dengan tetap memperhatikan prioritas penganggaran berdasarkan arahan presiden.” Fokus Efisiensi: Belanja Barang hingga Transfer ke Daerah Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), efisiensi dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus mendukung program prioritas pemerintah. Langkah ini mencakup efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dan penghematan transfer ke daerah (TKD). Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa hasil efisiensi “utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sri Mulyani diberi kewenangan menetapkan besaran penghematan untuk tiap K/L, sesuai kebijakan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Besaran efisiensi ditentukan berdasarkan persentase dari total belanja pada masing-masing jenis, seperti belanja barang, belanja modal, hingga kategori lain sesuai arahan presiden. Adapun sejumlah item belanja yang masuk dalam daftar efisiensi antara lain:

Peluncuran Perdana ‘Dapur Makan Bergizi Gratis di Ceger-Cipayung 001’ Wujud Kepedulian untuk Generasi Sehat

Thamrin HumrisAgustus 25, 2025Agustus 25, 202502 mins

Dapur Makan Bergizi Gratis Kolaborasi Untuk Peningkatan Kualitas Gizi Anak-Anak Sekolah. Jakarta Timur – 1miliarsantri.net: Suasana peringatan HUT RI ke-80 tahun 2025 masih hangat terasa di relung jiwa bangsa Indonesia. Masih dalam suasana peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia, lahir sebuah momentum bersejarah bagi masyarakat Cipayung, khususnya para siswa-siswi dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), hadirnya program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Ceger – Cipayung 001 resmi diluncurkan untuk pertama kalinya. Program ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan gizi anak-anak sekolah di wilayah Cipayung, sekaligus wujud nyata dari kepedulian bersama terhadap pentingnya makanan sehat dalam mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Acara launching perdana berlangsung sederhana namun sarat makna, pada Senin 25 Agustus 2025. Sejumlah tokoh hadir, di antaranya Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perwakilan Yayasan Mustika Cakrawala Nusantara sebagai mitra dapur MBG, serta para relawan yang selama ini bekerja di balik layar menyiapkan kegiatan tersebut. Kehadiran mereka menjadi simbol sinergi antara lembaga, masyarakat, dan para pegiat sosial yang berkomitmen menghadirkan solusi untuk peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah.

Poisoning Babies: Aktivis Surabaya Demo Gambar Bayi Terbungkus Plastik

Thamrin HumrisAgustus 23, 2025Agustus 23, 202502 mins

Surabaya – 1miliarsantri.net : Puluhan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Ecoton Foundation menggelar aksi protes di depan Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, mendesak penghentian ekspor limbah plastik ke Indonesia. Mengangkat tema “poisoning babies” atau meracuni bayi, aksi ini menyoroti temuan mikroplastik di plasenta, urine, bahkan darah manusia, yang dianggap membahayakan kesehatan generasi mendatang. Para demonstran menggunakan boneka bayi dan manekin terbungkus plastik sebagai simbol visual ancaman polusi plastik terhadap anak-anak. Spanduk dengan pesan tegas seperti “Australia’s plastic waste is poisoning our babies” dan “Your plastic lifestyle destroys our future” terpampang jelas, menambah tekanan moral pada Australia agar menghentikan pengiriman sampah plastik ke Indonesia. Ancaman Limbah Plastik dari Australia ke Indonesia Menurut data Ecoton, sejak 2020 hingga 2024 Australia telah mengekspor lebih dari 2,7 miliar kilogram sampah kertas ke Indonesia. Sebagian besar dari limbah ini terkontaminasi plastik fleksibel, kemasan multilayer, dan material sekali pakai yang sulit didaur ulang. Setiap bulan, sekitar 4.000 ton sampah kertas masuk ke Indonesia, setara dengan 50.000–60.000 ton per bulan, jumlah yang melebihi kapasitas pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo di Surabaya. Selain kertas terkontaminasi, data Ecoton mencatat bahwa pengiriman sampah plastik murni (HS Code 3915) dari Australia ke Indonesia pada periode 2023–2024 mencapai 22.333 ton, naik 27,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik bahwa Indonesia menjadi tempat pembuangan limbah plastik negara maju. Aktivis menegaskan bahwa perdagangan limbah global yang awalnya dianggap solusi sirkularitas justru memperparah ketimpangan lingkungan antarnegara.

Wakil Menteri Tenaga Kerja dan 9 Orang Terjaring OTT KPK, Ini Tanggapan Istana

Thamrin HumrisAgustus 21, 2025Agustus 21, 202501 mins

Foto : Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah pada Senin (4/11/2024). Dok: kemenaker.go.id. Istana Masih Menunggu 1×24 Jam Hasil Di KPK Seperti Apa Jakarta – 1miliarsantri.net: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu malam (20/8/2025). Total ada 10 orang yang diamankan. “Benar. Sepuluh orang terjaring dalam OTT semalam,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Kamis (21/8/2025). Sementara itu, pihak Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan sikap akan menunggu 1×24 jam hasil dari KPK seperti apa. Prasetyo mengunkapkan, ada jeda 1×24 untuk menyimpulkan perkembangan status hukum Wakil Menteri Tenaga Kerja.

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kabupaten Bekasi Siap Melaksanakan Program Sekolah Rakyat

Redaksi 1MS RebornAgustus 21, 2025Agustus 21, 202503 mins

Bekasi – 1milliarsantri.net : Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program kolaborasi lintas Kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah yang menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah diyakini mulai mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dalam agenda akan dimulai pada tahun ajaran 2026-2027. Rapat terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat pun telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Dikutip dari situs kemensos.go.id, pembahasan mengenai Sekolah Rakyat tersebut telah sampai pada berbagai aspek penting seperti lokasi, kurikulum, sarana-prasarana serta mekanisme penerimaan siswa. Tidak hanya itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga melaporkan bahwa telah tersedia 53 lokasi yang siap untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat hingga saat ini. “Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian Jatim ada 9, lalu ada 2 universitas dan 1 di Sumatera Barat, jadi total 53 lokasi yang sudah siap,” Gus Ipul menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto yang akan dibuka untuk jenjang SD, SMP dan SMA dengan standar pendidikan nasional dibawah koordinasi Kementerian Sosial. Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mana seleksi akan dilakukan secara bertahap, dengan tahapan awal berupa verifikasi status ekonomi yang kemudian dilanjutkan dengan tes akademik, lalu dilanjutkan dengan perjanjian orang tua yang isinya berupa pernyataan bahwa anak akan mengikuti proses belajar mengajar di sekolah rakyat sampai lulus dan tidak terputus. Sekolah Rakyat yang juga akan menyelenggarakan pendidikan dengan standar nasional ini akan menyediakan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada mata Pelajaran formal namun juga akan menekankan pada penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme dan keterampilan.

Berani Rilis Data BPS Sebut Angka Kemiskinan Turun Jadi 8,47 Persen, Sesuai Kondisi Riil Masyarakat Indonesia?

Redaksi 1MS RebornAgustus 21, 2025Agustus 21, 202502 mins

Tegal – 1miliarsantri : Berani rilis Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberi kabar yang terdengar ‘melegakan’ publik. Dalam publikasi resmi bertajuk Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025 yang diumumkan pada 25 Juli 2025 lalu, angka kemiskinan nasional disebut mengalami penurunan. Namun, perbedaan signifikan dengan data Bank Dunia memunculkan perdebatan: seberapa akurat ukuran kemiskinan yang digunakan pemerintah? BPS mencatat bahwa per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia ada 23,85 juta orang. Angka ini turun sekitar 200 ribu jiwa dibandingkan September 2024. Persentase kemiskinan pun menyusut dari 8,57 persen menjadi 8,47 persen. “Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, menurun 0,10 persen poin dibanding September 2024,” tulis BPS. BPS mengklasifikasikan seseorang sebagai miskin jika pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan, yakni jumlah uang minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan. Pada Maret 2025, garis kemiskinan nasional ditetapkan sebesar Rp609.160 per kapita per bulan atau sekitar Rp20.305 per hari. Angka ini dihitung melalui pendekatan Cost of Basic Needs (CBN) yang mempertimbangkan: BPS tidak hanya menghitung jumlah dan persentase kemiskinan, tetapi juga mengukur tingkat kedalaman dan ketimpangan di antara masyarakat miskin: P1 menggambarkan seberapa jauh pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, sementara P2 menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara kelompok miskin. Bank Dunia: Angkanya Jauh Lebih Besar

BPS Klaim Ekonomi RI Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025, Ekonom Pertanyakan Keakuratan Data Statistik

Redaksi 1MS RebornAgustus 20, 2025Agustus 20, 202504 mins

Tegal – 1miliarsantri.net : Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 menjadi sorotan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (year on year/YoY). Angka ini dianggap cukup tinggi, namun sejumlah kalangan ekonom pertanyakan keakuratan data statistik tersebut tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Rilis resmi BPS pada Selasa (5/8/2025) mencatat, hampir seluruh komponen PDB mengalami pertumbuhan, kecuali konsumsi pemerintah yang justru mencatatkan angka negatif. Konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional, tercatat tumbuh 4,97 persen. Di sisi lain, kinerja ekspor dan impor justru melonjak tajam masing-masing sebesar 10,67 persen dan 11,65 persen. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa dua komponen yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB kuartal II adalah konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB, atau investasi, mencatat pertumbuhan 6,99 persen YoY, jauh lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang hanya 2,12 persen, dengan kontribusi mencapai 27,83 persen terhadap PDB. Secara total, 82,08 persen PDB kuartal II bersumber dari konsumsi rumah tangga dan PMTB. Edy menilai, pertumbuhan konsumsi yang tetap solid menunjukkan bahwa permintaan domestik masih kuat. Ia juga menyebut, kinerja ekspor didorong oleh kenaikan nilai ekspor non-migas serta peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Meski impor juga tumbuh signifikan, kontribusinya terhadap PDB tercatat negatif, yakni -20,66 persen. “Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 disumbang oleh komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB. Hal ini didorong dengan peningkatan belanja kebutuhan rumah tangga dan mobilitas masyarakat serta permintaan barang modal untuk mendukung aktivitas produksi. Di sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 adalah industri pengolahan, perdagangan, infokom, dan kontruksi. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik dan ekspor,” jelas Edy dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube resmi BPS, Selasa (5/8/2025). Prediksi Ekonom Jauh di Bawah Data BPS Sontak, angka yang diumumkan BPS ini langsung memunculkan tanda tanya. Sejumlah ekonom mengaku terkejut karena hasil tersebut jauh melampaui perkiraan mereka. Sebelumnya, konsensus memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 tidak akan menyentuh angka 5 persen. Kepala Ekonom BCA, David Sumual, memperkirakan ekonomi hanya tumbuh sekitar 4,8 persen. Menurutnya, konsumsi domestik justru melemah pada periode ini, sementara perdagangan internasional mengalami tekanan. Ia menambahkan, kenaikan impor pada kuartal II sebagian besar disebabkan oleh fenomena front loading menjelang penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat. Banyak pelaku usaha memilih mengimpor barang lebih awal demi menghindari beban tarif yang lebih tinggi.

Bekasi Di Goyang Gempa 4,9 Magnitudo, Pusat Gempa 14 km Tenggara Bekasi

Thamrin HumrisAgustus 20, 2025Agustus 20, 202501 mins

Bekasi – 1miliarsantri.net: Warga Bekasi sempat dikejutkan oleh guncangan gempa bumi bermagnitudo 4,9 yang terjadi pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. BMKG melalui saluran resmi Telegram WRS-BMKG menerbitkan “Warning Gempa dirasakan.”

Menag Tegaskan Langkah Cepat Atasi Intoleransi, Fokus pada Pencegahan Dini dan Pendidikan Toleransi

Redaksi 1MS RebornAgustus 20, 2025Agustus 20, 202502 mins

Tegal – 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, memastikan bahwa Kementerian Agama akan bergerak cepat dalam menangani berbagai kasus intoleransi yang masih terjadi di Indonesia. Penegasan ini ia sampaikan saat berkunjung ke kantor Kompas Gramedia Group di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Nasaruddin mengakui bahwa masih ada sejumlah kasus intoleransi yang masuk dalam catatan kementeriannya. Ia mencontohkan peristiwa di Sumatera Barat dan Jawa Barat yang baru-baru ini terjadi. Menurutnya, setiap kasus akan ditangani secara kasuistik agar penanganannya tepat sasaran. “Memang masih ada beberapa kasus yang kami catat, seperti peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Sumatera Barat dan Jawa Barat. Kami sudah memiliki daftar kasus tersebut dan menanganinya secara kasuistik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya bergerak cepat berkoordinasi dengan pimpinan aparat, termasuk Kapolri, untuk memastikan penanganan berjalan efektif. Dalam waktu dekat, Kemenag juga akan menggelar pertemuan bersama Bintal (Pembinaan Rohani dan Mental) Provos dari berbagai angkatan, Badan Intelijen Negara (BIN), serta pihak terkait lainnya. Bahkan, menurutnya, pembahasan pencegahan dini telah dibicarakan dalam briefing resmi bersama BIN pada pagi hari yang sama. “Minggu ini, kami juga akan bertemu lagi dengan BIN dan pihak-pihak terkait. Saya ingin pertemuan ini menjadi langkah konkret terakhir sebelum eksekusi di lapangan,” tegas Menag. Pencegahan Dini Jadi Fokus Utama

Angka Kemiskinan Nasional Turun, tapi Warga Miskin di Wilayah Perkotaan Meningkat

Redaksi 1MS RebornAgustus 20, 2025Agustus 20, 202503 mins

Tegal – 1miliarsantri.net : Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data kemiskinan nasional per Maret 2025. Secara umum, kabar yang tersaji cukup melegakan. BPS mencatat bahwa persentase dan jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun. Namun, yang menjadi perhatian adalah fakta bahwa warga miskin di wilayah perkotaan meningkat populasinya. Dalam laporannya, BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin nasional pada Maret 2025 berada di angka 8,47 persen, turun 0,10 persen dibandingkan September 2024 yang tercatat 8,57 persen. Penurunan ini setara dengan berkurangnya sekitar 210 ribu penduduk miskin, sehingga totalnya kini ada 23,85 juta jiwa. BPS juga menjelaskan bahwa penduduk masuk kategori miskin jika pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Untuk periode Maret 2025, garis kemiskinan nasional ditetapkan sebesar Rp609.160 per kapita per bulan atau setara dengan sekitar Rp20 ribu per hari. Angka ini mencakup kebutuhan pangan dan non-pangan minimum yang dianggap layak untuk hidup. Data BPS juga menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan turun dari 13,01 juta orang pada September 2024 menjadi 12,58 juta orang pada Maret 2025 atau 11,34 persen pada September 2024 menjadi 11,03 persen pada Maret 2025. Artinya, ada perbaikan meski skalanya relatif kecil. Namun sebaliknya, angka kemiskinan di wilayah perkotaan justru naik dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen pada periode yang sama. Kenaikan 0,07 persen itu setara dengan tambahan sekitar 220 ribu warga miskin di kota, dari 11,05 juta jiwa menjadi 11,27 juta jiwa. “Dibanding September 2024, jumlah penduduk miskin Maret 2025 perkotaan meningkat sebanyak 0,22 juta orang. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan justru menurun sebanyak 0,43 juta orang,” tulis BPS dalam publikasi resminya Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025 yang dirilis pada 25 Juli 2025. Perbedaan tren ini memunculkan pertanyaan besar bagi banyak masyarakat Indonesia: apa yang membuat kemiskinan di kota justru meningkat sementara di perdesaan mengalami perbaikan? Tiga Penyebab Warga Miskin di Perkotaan Meningkat