1miliarsantri.net

Peran Sarjana Penggerak Ekonomi Kerakyatan (SPEK) dalam menjembatani Kebijakan dan Implementasi di Tingkat Akar Rumput Jakarta – 1miliarsantri.net | Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah terus memperkuat sektor ini melalui berbagai program strategis, mulai dari peningkatan produksi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, hingga penguatan distribusi dan intervensi gizi masyarakat. Komitmen tersebut juga tercermin dari alokasi anggaran yang signifikan. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan dalam kisaran Rp155 triliun hingga Rp159 triliun yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Anggaran ini mencakup program subsidi pupuk, pengembangan kawasan pangan, modernisasi pertanian, hingga program berbasis masyarakat seperti penguatan desa dan UMKM. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan dalam kisaran Rp155 triliun hingga Rp159 triliun yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Anggaran ini mencakup program subsidi pupuk, pengembangan kawasan pangan, modernisasi pertanian, hingga program berbasis masyarakat seperti penguatan desa dan UMKM. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Namun demikian, tantangan utama dalam pembangunan ketahanan pangan tidak hanya terletak pada kebijakan dan anggaran, melainkan pada efektivitas implementasi di tingkat akar rumput. Koperasi Soko Guru Perekonomian Nasional Pelaku utama sektor pangan—petani, nelayan, serta pelaku UMKM—masih menghadapi berbagai kendala klasik, seperti keterbatasan akses pembiayaan, lemahnya manajemen usaha, keterbatasan akses pasar, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi program yang bersifat makro perlu dilengkapi dengan penguatan kelembagaan dan pendampingan di tingkat mikro. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Mohammad Hatta yang sejak awal telah menegaskan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian nasional. Koperasi dan Ketahanan Pangan Dalam berbagai pidatonya pada era 1950-an, Hatta menekankan bahwa kekuatan ekonomi bangsa harus dibangun dari bawah, melalui organisasi ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Gagasan tersebut tetap relevan hingga hari ini, khususnya dalam konteks ketahanan pangan. Tanpa kelembagaan ekonomi yang kuat di tingkat rakyat, ketahanan pangan akan sulit terwujud secara berkelanjutan. Dalam perspektif yang lebih kontemporer, ekonom pembangunan Amartya Sen dalam karyanya Poverty and Famines (1981) juga menegaskan bahwa krisis pangan sering kali bukan disebabkan oleh kelangkaan produksi, melainkan karena lemahnya akses dan distribusi. Artinya, persoalan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga menyangkut struktur ekonomi dan keadilan akses. Peran SPEK Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Masa Depan Ekonomi Kerakyatan Di sinilah peran organisasi masyarakat sipil menjadi penting. Sarjana Penggerak Ekonomi Koperasi (SPEK), sebagai organisasi nasional yang memiliki legalitas hukum, dan Kredibilitas SPEK juga diperkuat dengan kehadiran Dewan Pengarah yang diisi oleh tokoh-tokoh nasional yang mumpuni dalam bidangnya. Diantaranya, Dr. Ir. Burhanuddin Abdullah merupakan ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (2003–2008) dan memiliki pengalaman dalam kebijakan ekonomi nasional maupun internasional. Kehadiran beliau dalam jajaran Dewan Pengarah SPEK memperkuat arah strategis organisasi dalam mendukung pengembangan koperasi, UMKM, serta ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. SPEK hadir sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya di sektor koperasi dan UMKM. Dalam konteks ketahanan pangan, SPEK memposisikan diri sebagai mitra strategis yang mengisi ruang antara kebijakan dan implementasi. Peran ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan pendampingan dan penguatan kapasitas pelaku usaha di lapangan: Ketua Umum SPEK, M. Harun Ichsan Indradewa, menegaskan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan merupakan kunci dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa,  “ketahanan pangan tidak bisa hanya mengandalkan intervensi dari atas, tetapi harus dibangun dari kekuatan pelaku usaha di tingkat bawah. Koperasi dan UMKM harus menjadi aktor utama, bukan sekadar pelengkap dalam kebijakan pangan nasional.” Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan pangan secara terintegrasi. Kolaborasi antara negara dan masyarakat menjadi kunci agar anggaran besar yang telah dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata. Pada akhirnya, ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga tentang keberdayaan pelaku ekonominya. Ketika petani, nelayan, dan pelaku UMKM semakin kuat dan terorganisir, maka fondasi ketahanan pangan nasional akan semakin kokoh. Dalam konteks inilah, SPEK berkomitmen untuk terus berkontribusi sebagai bagian dari solusi—menggerakkan intelektual, menguatkan koperasi, dan mendukung terwujudnya ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dalam menopang ketahanan pangan Indonesia. “Ketahanan pangan tidak cukup dibangun dari kebijakan, tetapi harus ditopang oleh kekuatan pelaku ekonomi rakyat yang terorganisir, berdaya, dan berkelanjutan.”*** Penulis : Pantun Angin, Sekretaris Jenderal SPEK (Sarjana Penggerak Ekonomi Kerakyatan) Editor : Thamrin Humris