Revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Apa Urgensinya?

Bekasi – 1miliarsantri.net: Perkembangan hukum di Indonesia terus mengalami dinamika, termasuk dalam pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Undang-Undang Pengelolaan Zakat) telah menjadi landasan hukum yang penting, namun seiring berjalannya waktu, muncul kebutuhan untuk melakukan revisi demi mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Revisi ini dinilai krusial untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang ada, seperti optimalisasi pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Lalu, apa urgensi dari Revisi UU Pengelolaan Zakat? Simak pembahasannya berikut ini.

Urgensi Revisi UU Pengelolaan Zakat

Ada beberapa alasan utama mengapa revisi UU Pengelolaan Zakat dianggap sangat mendesak. Pertama, optimalisasi potensi zakat nasional. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, namun realisasi pengumpulannya masih jauh di bawah angka tersebut. Regulasi yang lebih kuat dan adaptif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat serta mempermudah proses pengumpulan zakat.

Kedua, penguatan kelembagaan. UU saat ini dinilai belum cukup kuat dalam mengatur tata kelola BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Revisi diperlukan untuk mempertegas peran, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga, termasuk dalam hal pengawasan internal dan eksternal. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat.

Ketiga, penguatan aspek hukum dan sanksi. Meskipun UU Nomor 23 Tahun 2011 sudah mengatur sanksi, namun penerapannya dinilai masih lemah. Revisi diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan, misalnya bagi muzaki (orang yang berzakat) yang sengaja menghindari kewajibannya atau amil (pengelola zakat) yang menyalahgunakan dana.

Keempat, integrasi sistem data zakat. Saat ini, belum ada sistem data yang terintegrasi antara BAZNAS, LAZ, dan pemerintah. Akibatnya, sulit untuk memetakan secara akurat potensi, realisasi, dan dampak penyaluran zakat secara nasional. Revisi UU dapat menjadi momentum untuk membangun sistem informasi zakat nasional yang terpadu.

Tujuan Revisi UU Pengelolaan Zakat