1miliarsantri.net

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Minggu, 23 Juli 2023 – 06:41 WIB oleh Avirista Midaada dengan judul “Kisah Mahamenteri Kartini, 3 Pembantu Raja dalam Mengatur Kerajaan Majapahit | Halaman 3”. Untuk selengkapnya kunjungi:https://daerah.sindonews.com/read/1158175/29/kisah-mahamenteri-kartini-3-pembantu-raja-dalam-mengatur-kerajaan-majapahit-1690067227/20 Untuk membaca berita lebih mudah, nyaman, dan tanpa banyak iklan, silahkan download aplikasi SINDOnews.– Android: https://sin.do/u/android– iOS: https://sin.do/u/ios Mojokerto — 1miliarsantri.net : Kerajaan Majapahit pernah menjadi kemaharajaan besar di Nusantara sejak akhir abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur ini memiliki struktur pemerintahan dan pembagian area dengan masing-masing pemimpinnya. Dalam menjalankan pemerintahan, ada tiga mahamenteri yang membantu sang raja. Berbagai piagam Majapahit mencatat bahwa perintah raja ditampung tiga mahamenteri, yang disebut mahamenteri kartini terdiri dari Mahamenteri Hino, Mahamenteri Halu, dan Mahamenteri Sirikan. Kemudian perintah itu disalurkan kepada para tandapakirakiran makabehan, termasuk sang panca Wilwatikta. Demikianlah kedudukan Mahâmenteri Kartini itu dalam pemerintahan negara terlalu tinggi dan mahamantri katrini sudah dikenal sejak pemerintahan raja Kertarajasa. Tetapi, ketiga mahamenteri itu tidak mempunyai wewenang dalam urusan pemerintahan negara secara langsung. Urusan pemerintahan negara ada di tangan sang panca Wilwatikta yang dikepalai oleh patih seluruh negara, seperti dinyatakan dalam Nagarakretagama pupuh 10. Sang panca Wilwatikta terdiri dari patih, demung, kanuruhan, rangga, dan tumenggung. Artinya secara kesimpulan jabatan Mahamenteri Kartini ini konon telah ada sejak awal pembentukan negara Majapahit, sebagaimana tercantum dalam Piagam Kudadu dan Piagam Pemanggungan. Jika susunan Mahamenteri Kartini dalam O.J.O. LXXXIV dibanding dengan susunan Mahamenteri Kartini pada Piagam Bendasari, terdapat dua nama yang sama, yakni Dyah Iswara dan Dyah Ipoh, tetapi berbeda kedudukannya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Keris Kiai Naga Siluman milik Pangeran Diponegoro yang sempat hilang ratusan tahun telah ditemukan di Belanda dan resmi diserahkan ke Museum Nasional Indonesia di Jakarta pada 5 Maret 2020 lalu. Penyerahan keris Kiai Naga Siluman itu dilakukan Duta Besar Indonesia untuk Belanda saat itu, I Gusti Agung Wesaka Puja dan diterima langsung oleh Kepala Museum Nasional Indonesia Siswanto. “Ini momentum bersejarah dengan kembalinya keris Pangeran Diponegoro sejak keluar dari tanah air kita 150 tahun lalu,” kata I Gusti Agung Wesaka Puja dikutip dari laman BBC Indonesia. Sejarawan Belanda, Caroline Drieenhuizen mengatakan Belanda selalu ragu terkait pemulangan artefak-artefak Indonesia. “Kalaupun dikembalikan, mereka melakukannya seperti keinginan baik mereka, bukan karena Indonesia punya hak untuk mendapatkan barang itu kembali. Mereka tidak merasa itu,” kata Caroline. Keris Pangeran Diponegoro tersebut dikabarkan sempat hilang dan Caroline menyatakan museum-museum itu tidak mencari dengan benar.

Yogyakarta — 1miliarsantri.net : “Dan hari ini saya dengan rasa khidmat akan melantik saudara Soedirman menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat kita dengan pangkat Jenderal. Kewajiban seorang panglima besar bagi kita adalah berat sekali,” Demikian ucapan Presiden Sukarno saat melantik Soedirman menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 18 Desember 1945 di Markas Besar Tentara di Gondokusuman, Yogyakarta. Pengangkatan Kolonel Soedirman yang masih berumur 29 tahun menjadi orang nomor satu di TKR di luar dugaan Belanda saat itu, karena dalam pemilihan Panglima Besar TKR, Soedirman harus bersaing dengan Hamengkubuwono IX, Widjoyo Soeryokusumo, GPH Purbonegoro, Oerip Soemohardjo, Suryadarma, M Pardi, dan Nazir. Peluang Soedirman menjadi panglima besar sangat tipis. Setelah pemilihan, sebuah surat kabar Belanda mengejek dan meremehkan pengangkatan Soedirman menjadi panglima. “Republik Indonesia mengangkat seorang guru SD menjadi panglima besar. Tahu apa guru sekolah itu!” tulis media Belanda seperti dikutip dari buku Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman yang ditulis oleh Letjen (Purn) Tjokropranolo terbitan CV Haji Masagung 1993. TKR terpaksa menggelar rapat pemilihan panglima besar karena di kalangan pucuk pimpinan TKR daerah merasakan adanya satu kekurangan, yaitu Soepriyadi sebagai pimpinan tertinggi TKR yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno tidak pernah muncul. Atas dasar itu, ada keinginan kuat di kalangan pimpinan markas tinggi TKR untuk memilih dan mengangkat seorang perwira tinggi guna menggantikan Soepriyadi. Kemudian, pada 12 November 1945 di Markas Tinggi Tentara Keamanan Rakyat (MTTKR) di Gondokusuman, Yogyakarta, menggelar Konferensi Besar TKR. Selain dihadiri oleh hampir semua Komandan Divisi dan Resimen TKR, Konferensi juga dihadiri oleh Sri Sultan Hamengkubuono IX, Sunan Pakubuwono XII, dan Mangkunegoro X. Utusan dari Sumatra yang hadir hanya seorang, yaitu Kolonel Moh Noeh mewakili enam Divisi di Sumatera, sedangkan wakil dari Jawa Timur tidak hadir lengkap karena sedang menghadapi keadaan genting sebagai akibat peristiwa 10 November. Hadir pula beberapa mantan KNIL seperti Didi Kartasasmita, Jatikusumo (KNIL dan PETA), Gatot Soebroto (KNIL dan PETA), dan Suryadarma. Awalnya, konferensi yang dipimpin Kepala Staf Umum Letjen Oerip Soemohardjo berjalan lancar. Namun, suasana tiba-tiba menjadi tegang ketika diumumkan akan dilanjutkan rapat lain yang tidak dapat ditunda, yakni memilih calon-calon yang akan dipilih menjadi pimpinan tertinggi TKR. Karena dadakan, peserta yang hadir belum siap dengan calon-calonnya. Suasana tegang menjadi tenang dan hangat setelah Soedirman meminta rapat diskors untuk memilih calon-calon. Pada saat itu sudah kelihatan kebijaksanaan dan kearifan Soedirman yang ketika itu berpangkat Kolonel dengan senjata dan pasukannya yang paling banyak. Ketika rapat dimulai lagi, rapat dipimpin oleh Holland Iskandar. Pemilihan berjalan secara terbuka, demokratis. Ada delapan nama calon yang tercantum di papan tulis, di antaranya Hamengkubuwono, Widjoyo Soeryokusumo, GPH Purbonegoro, Soemohardjo, Soedirman, Suryadarma, M. Pardi, dan Nazir. Tata cara pemilihan dilakukan dengan hanya mengangkat tangan satu persatu, setelah nama-nama calon disebutkan oleh panitia. Pemilihan dilakukan tiga kali. Yang pertama dua orang calon gugur. Pemilihan selanjutnya dua orang calon juga gugur lagi. Barulah pada pemilihan yang ketiga, giliran nama Kolonel Soedirman disebut.