Kemenag Buka Bantuan Perpustakaan Masjid 2025, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

Tegal – 1miliarsantri.net : Masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga ruang belajar, diskusi, dan pusat literasi umat. Kabar baik datang dari Kementerian Agama (Kemenag) yang resmi meluncurkan program Bantuan Operasional Perpustakaan Masjid 2025. Program ini memberi kesempatan bagi pengurus masjid di seluruh Indonesia untuk mengajukan bantuan dana guna memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat pengetahuan. Pendaftaran sudah dibuka sejak 2 September hingga 30 September 2025. Menariknya, proses pengajuan dilakukan sepenuhnya secara daring melalui platform Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam (ELIPSKI). Jadi, tak perlu ribet bolak-balik kantor, semua bisa diurus dari laptop atau bahkan smartphone. Apa Saja yang Bisa Dibiayai Bantuan Ini? Bantuan operasional yang diberikan berupa dana tunai yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan perpustakaan masjid. Beberapa di antaranya meliputi: Dengan dukungan ini, perpustakaan masjid diharapkan bisa lebih modern, ramah pengunjung, dan relevan dengan kebutuhan generasi sekarang. Perpustakaan Masjid sebagai Pusat Pembelajaran Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menegaskan betapa pentingnya peran perpustakaan di masjid. “Perpustakaan masjid adalah jantung pembelajaran di lingkungan masjid. Dengan bantuan ini, kami ingin memperkuat fungsi masjid sebagai pusat informasi dan edukasi keagamaan yang dapat meningkatkan kualitas umat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (4/9/2025), dikutip dari laman resmi Kemenag. Pernyataan ini sejalan dengan upaya Kemenag menjadikan masjid lebih dari sekadar tempat ibadah. Masjid juga bisa menjadi ruang edukasi, literasi, bahkan pusat kegiatan sosial yang memperkuat kualitas masyarakat. Syarat Mengajukan Bantuan Tidak semua perpustakaan masjid otomatis bisa mendapat bantuan. Ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi, antara lain: Syarat-syarat ini dibuat agar dana benar-benar tepat sasaran dan digunakan secara maksimal. Dokumen yang Harus Disiapkan Selain memenuhi syarat umum, pengurus masjid juga diminta menyiapkan proposal lengkap dengan isi sebagai berikut: Meskipun terlihat banyak, semua dokumen ini penting untuk memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai kebutuhan. Ada Pendampingan dari Operator ELIPSKI Bagi pengurus masjid yang masih bingung dengan prosedur daring, tak perlu khawatir. Operator ELIPSKI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota siap memberikan pendampingan. Tujuannya agar proses pendaftaran lebih mudah, cepat, dan tanpa hambatan teknis. Kenapa Program Ini Penting? Kalau kita pikirkan lebih dalam, bantuan semacam ini tidak hanya sekadar dana hibah. Ia bisa membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Bayangkan kalau ribuan masjid di Indonesia berhasil mengembangkan perpustakaannya: Bahkan, perpustakaan masjid bisa bertransformasi jadi ruang kolaborasi komunitas semacam co-working space Islami, di mana santri, pelajar, mahasiswa, dan jamaah bisa belajar, berdiskusi, atau mengembangkan ide-ide kreatif. Program Bantuan Operasional Perpustakaan Masjid 2025 merupakan langkah nyata Kemenag dalam menghidupkan budaya literasi di lingkungan masjid. Melalui bantuan ini, masjid bukan hanya ramai saat shalat berjamaah, tapi juga bisa hidup dengan aktivitas intelektual dan edukasi. Bagi pengurus masjid, jangan sia-siakan kesempatan ini. Pastikan semua syarat dan dokumen dipenuhi, lalu segera ajukan sebelum batas waktu 30 September 2025. Karena pada akhirnya, masjid yang makmur bukan hanya yang penuh jamaah, tetapi juga yang kaya ilmu dan literasi. Penulis: Satria S Pamungkas Editor: Glancy Verona Ilustrasi by AI

Read More

Cek! Ini Daftar 108 Santri Melaju ke Semifinal MQK Internasional 2025, Namamu Termasuk?

Tegal – 1miliarsantri.net : Dunia pesantren kembali diramaikan kabar menggembirakan. Panitia Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) Internasional 2025 akhirnya mengumumkan nama-nama peserta yang berhak maju ke babak semifinal. Dari sekitar 10 ribu pendaftar, hanya 108 santri terbaik yang berhasil bertahan. Pertanyaannya, apakah nama kamu termasuk di dalamnya? Persaingan menuju semifinal tidak main-main. Dari ribuan santri yang mendaftar, hanya 467 yang lolos untuk mengikuti babak penyisihan. Setelah melalui ujian yang ketat, jumlah itu kembali menyusut menjadi 108 orang saja. Bisa dibayangkan, betapa tegangnya menunggu hasil seleksi ini. Babak penyisihan MQK sendiri telah digelar secara daring pada 3–4 September 2025 lalu, yakni sejak pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Para peserta diuji kemampuan membaca, memahami, dan menganalisis teks-teks klasik dalam Kitab Kuning secara mendalam. Untuk menjaga objektivitas, panitia menunjuk 24 kiai sebagai dewan hakim, dibantu 8 panitera serta 8 tenaga IT. Semua bekerja sama memastikan jalannya lomba virtual berjalan tertib dan lancar. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Suyitno, menyebut hal ini sebagai bukti kesiapan pesantren menghadapi era digital. “Pesantren tidak hanya mampu bersaing dalam keilmuan, tetapi juga membuktikan kesiapan dalam transformasi digital,” katanya, Kamis (4/9/2025), dikutip dari laman resmi Kemenag. Menggelar lomba online dengan ribuan peserta tentu bukan tanpa hambatan. Beberapa daerah sempat terkendala jaringan dan listrik. Namun semua bisa diatasi dengan baik. Direktur Pesantren Ditjen Pendis, Basnang Said, menegaskan bahwa hal ini menunjukkan pesantren makin siap menghadapi tantangan zaman. “Kita patut bersyukur, meski sempat terkendala jaringan internet dan listrik di beberapa titik, semuanya dapat diatasi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa sistem dan SDM pesantren sudah sangat siap,” tuturnya. Perjuangan para semifinalis berikutnya akan berlangsung di Pesantren As-’Adiyah Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan, pada 1–7 Oktober 2025. Pemilihan lokasi ini bukan kebetulan. As-’Adiyah dikenal luas sebagai pusat keilmuan Islam di kawasan timur Indonesia. Pesantren ini memiliki sejarah panjang dalam melahirkan ulama dan cendekiawan Muslim. Tidak heran bila dijadikan tuan rumah babak puncak MQK Internasional. Baca juga: Gelombang Startup Indonesia: Fintech dan Agritech Memacu Revolusi Ekonomi Digital Delapan Cabang Lomba yang Dipertandingkan Santri putra maupun putri akan beradu kemampuan dalam delapan majelis lomba, yaitu: Setiap cabang menguji keahlian santri di bidang yang berbeda, mulai dari fiqh, hadis, tafsir, hingga bahasa Arab. Sekretaris Ditjen Pendis, M. Arskal Salim GP, menegaskan bahwa MQK bukan sekadar perlombaan. Menurutnya, ajang ini menjadi ruang aktualisasi bagi santri sekaligus mengokohkan peran pesantren di kancah global. Cek Daftar 108 Semifinalis Nah, inilah yang paling ditunggu: daftar 108 semifinalis MQK Internasional 2025 sudah bisa kamu lihat di tautan resmi panitia. [Klik di sini untuk cek daftar lengkap semifinalis MQK 2025] Apakah Nama Kamu Ada Di Dalamnya? Apapun hasilnya, perjalanan MQK tahun ini menjadi bukti nyata bahwa santri tidak hanya menguasai kitab kuning, tapi juga mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Dari 10 ribu pendaftar hingga tersaring menjadi 108 orang, perjuangan ini menunjukkan semangat santri Indonesia untuk terus mengukir prestasi. Kalau kamu atau temanmu termasuk di dalam daftar, selamat! Kalau belum, jangan patah semangat. Ingat, satu kompetisi tidak menentukan segalanya. Baca juga: Bisnis Halal Indonesia 2024-2030: Dari UMKM Pesantren ke Pusat Industri Global! Penulis: Satria S Pamungkas Editor: Glancy Verona

Read More

Mulai September 2025, Wisatawan Asing Wajib Gunakan Aplikasi All Indonesia

Bali – 1miliarsantri.net: Mulai 1 September 2025, wisatawan internasional yang masuk ke Indonesia wajib menggunakan aplikasi terintegrasi All Indonesia. Platform ini menggantikan formulir kedatangan manual dengan sistem digital yang menyatukan imigrasi, bea cukai, kesehatan, hingga karantina. Melalui aplikasi tersebut, penumpang internasional, baik WNI maupun WNA, wajib mengisi deklarasi kedatangan digital sebelum atau saat tiba di bandara dan pelabuhan yang ditentukan pemerintah. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menjelaskan bahwa All Indonesia akan memberi pengalaman lebih mudah, cepat, dan nyaman bagi wisatawan. Kebijakan ini sejalan dengan program Tourism 5.0 yang menargetkan digitalisasi layanan pariwisata dan peningkatan daya saing nasional. Tujuan dan Fungsi Aplikasi Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan bahwa All Indonesia adalah terobosan penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang efisien, ramah, dan aman. Dengan satu sistem terpadu, wisatawan cukup mengisi data sekali untuk semua keperluan kedatangan. Selain mempercepat pemeriksaan di bandara dan pelabuhan, aplikasi ini dirancang ramah untuk semua kalangan, termasuk lansia, difabel, hingga anak-anak. QR code yang dihasilkan setelah pengisian dapat langsung ditunjukkan ke petugas imigrasi atau bea cukai. Baca Juga: Ukraina Dijanjikan Perisai Baru: 26 Negara Siap Pasang Badan Mekanisme Penggunaan Pengisian dapat dilakukan paling cepat tiga hari sebelum keberangkatan melalui situs resmi (allindonesia.imigrasi.go.id) atau aplikasi di Google Play dan App Store. Tahap awal penerapan diberlakukan di: Ke depannya, sistem ini akan diperluas ke pintu masuk lain secara bertahap. Bagi wisatawan yang membawa hewan, tumbuhan, atau produk turunannya, All Indonesia memudahkan pelaporan barang bawaan untuk pemeriksaan karantina. Integrasi Pungutan Wisatawan Asing di Bali Sejak 2024, Bali memberlakukan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp150.000 per orang. Melalui All Indonesia, pembayaran ini bisa dilakukan via kanal resmi seperti Love Bali atau sistem pembayaran nasional. Dana PWA digunakan untuk menjaga lingkungan, melestarikan adat, serta meningkatkan layanan pariwisata Bali. Integrasi pembayaran diharapkan menutup celah penipuan pihak ketiga dan mempercepat proses verifikasi. Respons Publik dan Tantangan Pelaku industri pariwisata dan operator bandara menyambut baik digitalisasi ini karena mampu memangkas antrean dan mempermudah logistik kedatangan. Namun, ada catatan penting terkait sosialisasi, ketersediaan akses pembayaran internasional, dan jaminan keamanan data pribadi. Pemerintah menyatakan bahwa aplikasi ini dibangun melalui kolaborasi lintas instansi, Kemenparekraf, Imigrasi, Bea Cukai, dan Kemenkes, serta dilengkapi dukungan teknis di lokasi kedatangan. Lebih dari Sekadar Administrasi Ke depan, All Indonesia ditargetkan bukan hanya sebagai kartu kedatangan digital, tetapi juga menjadi portal terpadu wisatawan. Rencana pengembangannya mencakup: Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang transformasi digital layanan publik di Indonesia. Baca Juga: Proyeksi Ekonomi 2025: Indonesia Diambang Lonjakan atau Ancaman? Panduan untuk Wisatawan Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan: Kegagalan menunjukkan bukti pengisian atau pembayaran dapat menyebabkan proses tambahan di titik kedatangan. Oleh karena itu, wisatawan disarankan menyiapkan semua persyaratan sejak sebelum berangkat. Dengan penerapan All Indonesia, pemerintah berharap pengalaman wisatawan menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Penulis: Faruq Ansori Editor: Glancy Verona dan Toto Budiman Ilustrasi by AI

Read More
Raja Juli Antoni

Klarifikasi Menhut Raja Juli Antoni Soal Viral Main Domino dengan Pembalak Liar

Bondowoso – 1miliarsantri.net: Isu yang menyorot perhatian publik belakangan ini adalah munculnya foto yang memperlihatkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sedang bermain domino dengan sosok yang disebut sebagai tersangka pembalakan liar, Azis Wellang. Ramai perbincangan di media sosial membuat publik bertanya-tanya, benarkah Menhut Raja Juli punya hubungan dengan pelaku perusakan hutan? Pertanyaan ini akhirnya terjawab setelah sang menteri memberikan klarifikasi langsung melalui akun media sosial pribadinya. Latar Belakang Pertemuan Menhut Raja Juli Antoni Untuk memahami duduk perkara, penting melihat konteks pertemuan tersebut. Menhut Raja Juli menjelaskan bahwa malam itu ia memenuhi undangan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Pertemuan mereka berlangsung intens, membicarakan berbagai isu sekitar dua jam di ruang belakang. Tidak ada pembahasan terkait kasus pembalakan liar sedikit pun. Namun saat hendak pulang, ia melewati ruang tamu di mana sejumlah orang tengah bermain domino. Dari sinilah foto yang menjadi viral itu diambil. Baca juga: Pertahanan Nasional Penting Di Tengah Ancaman Global, Ini Pesan Presiden Prabowo Fakta Klarifikasi Menhut Raja Juli Setelah foto tersebar, muncul spekulasi bahwa Menhut Raja Juli memiliki kedekatan dengan pembalak liar. Namun dalam klarifikasinya, ia menegaskan beberapa poin penting yakni: Baca juga: DPR RI Resmi Pangkas Tunjangan! Ada yang Belum Puas? Sikap Tegas Menhut Raja Juli terhadap Pembalakan Liar Klarifikasi ini penting karena publik menaruh harapan besar kepada Menhut Raja Juli dalam menjaga hutan Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menekankan tidak ada ruang kompromi bagi pelaku pelanggaran hukum di kawasan hutan. Ia berjanji akan menegakkan aturan sekeras-kerasnya, tanpa pandang bulu. Pernyataan ini sekaligus menutup spekulasi adanya kedekatan pribadi dengan pembalak liar. Jika ditelaah lebih dalam, klarifikasi Menhut Raja Juli menunjukkan bahwa transparansi pejabat publik mutlak dibutuhkan di era digital. Satu foto tanpa konteks bisa menciptakan persepsi keliru yang berdampak besar. Dengan keterbukaannya, ia tidak hanya meluruskan kabar, tetapi juga memperkuat citra bahwa pejabat negara harus siap diawasi publik. Dalam kasus ini, sikap jelas dan lugas dari Menhut Raja Juli justru menjadi pembeda antara rumor dan fakta. Publik juga perlu menyadari bahwa viralnya sebuah foto belum tentu mencerminkan kejadian sebenarnya. Klarifikasi dari Menhut Raja Juli membuktikan pentingnya tabayyun sebelum menghakimi. Dengan ketegasannya dalam melawan pembalakan liar, ia menegaskan kembali komitmennya menjaga hutan Indonesia. Penulis : Ainun Maghfiroh Editor : Thamrin Humris Sumber foto: pelitaindonews.com Sumber berita: https://www.cnbcindonesia.com/news/20250907084843-4-664743/menhut-raja-juli-buka-suara-soal-main-domino-dengan-pembalak-liar

Read More
DPR RI

DPR RI Resmi Pangkas Tunjangan! Ada yang Belum Puas?

Bondowoso – 1miliarsantri.net: DPR RI kembali menjadi sorotan publik setelah resmi mengumumkan pemangkasan sejumlah tunjangan anggota dewan. Keputusan ini diambil setelah gelombang kritik keras dari mahasiswa dan masyarakat, yang menuntut transparansi serta efisiensi penggunaan anggaran negara. Namun, meski DPR RI sudah menghentikan tunjangan perumahan dan memangkas tunjangan lain, ternyata masih muncul pertanyaan, apakah langkah ini benar-benar menjawab keresahan rakyat atau justru masih jauh dari harapan? Tunjangan Anggota DPR RI yang Dipangkas Pengumuman pemangkasan tunjangan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan bahwa mulai akhir Agustus 2025, tunjangan perumahan tidak lagi diberikan. Selain itu, sejumlah fasilitas seperti tunjangan listrik, telepon, transportasi, hingga komunikasi intensif ikut dipotong. Langkah ini disebut sebagai bentuk transparansi sekaligus penyesuaian anggaran. Namun, publik tetap bertanya-tanya berapa sebenarnya take home pay anggota DPR RI setelah pemangkasan tersebut. Dari dokumen resmi, diketahui total gaji dan tunjangan melekat anggota DPR mencapai Rp16,7 juta. Ditambah tunjangan konstitusional sebesar Rp57,4 juta, maka total bruto mencapai Rp74,2 juta. Setelah dipotong pajak, anggota DPR RI masih bisa membawa pulang sekitar Rp65,5 juta setiap bulannya. Jumlah ini tentu tidak kecil, apalagi jika dibandingkan dengan rata-rata penghasilan masyarakat umum. Baca juga: Pertahanan Nasional Penting Di Tengah Ancaman Global, Ini Pesan Presiden Prabowo Suara Mahasiswa dan Tuntutan yang Belum Terjawab Meski DPR RI telah mengumumkan kebijakan baru, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai langkah tersebut masih belum cukup. Menurut mereka, dari 13 tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi, baru sebagian kecil yang ditanggapi. Isu lain seperti pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi total kabinet, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan dosen masih belum mendapatkan kepastian. Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi untuk menentukan arah gerakan selanjutnya. Artinya, pemangkasan tunjangan DPR RI bukanlah akhir dari gelombang protes, melainkan awal dari dorongan lebih besar agar lembaga legislatif benar-benar serius mendengar suara rakyat. Baca juga: Rencana Konferensi Ulama se-Asia Tenggara Direspons Positif Pemerintah Apakah Pemangkasan Ini Sekadar Simbolik? Bagi sebagian pihak, pemangkasan tunjangan DPR RI dianggap sebagai langkah simbolik, bukan solusi substansial. Anggaran yang dihemat mungkin tidak sebanding dengan tuntutan reformasi besar-besaran yang diajukan masyarakat. Transparansi memang penting, tetapi tanpa adanya komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat melalui kebijakan nyata, pemangkasan ini dikhawatirkan hanya sebatas pencitraan politik. Keputusan DPR RI memang menjadi angin segar di tengah derasnya kritik, tetapi pertanyaan besar masih menggantung, yaykni apakah ini awal dari perubahan nyata, atau sekadar cara meredam keresahan publik? Pada akhirnya, kamu sebagai rakyat tetap berharap bahwa DPR RI tidak hanya berhenti pada pemangkasan tunjangan, melainkan juga berkomitmen penuh dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Penulis : Ainun Maghfiroh Editor : Thamrin Humris Sumber foto: beritanasional.com Sumber berita: https://news.detik.com/berita/d-8099653/dpr-sudah-pangkas-tunjangan-anggota-bem-si-ngaku-belum-puas

Read More

Aksi Kemanusiaan: Donor Darah di Masjid Darussalam Bekerjasama dengan PMI Kabupaten Bekasi

8 Tahun Donor Darah Rutin Di Masjid Darussalam Bekasi – 1miliarsantri.net: Masjid Darussalam Mutiara Gading Timur, Mustikajaya, Bekasi kembali menggelar kegiatan donor darah rutin bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi. Kegiatan kemanusiaan ini diinisiasi oleh DKM Masjid Darussalam dan diikuti oleh jamaah serta warga dari lingkungan sekitar, termasuk dari wilayah Jatimulya, Rawamulya, dan sekitarnya. Partisipasi Tinggi dari Warga Antusiasme masyarakat terlihat jelas dengan hadirnya puluhan peserta. Berdasarkan laporan panitia, jumlah total pendaftar mencapai 53 orang, dengan rincian: Dengan demikian, tercatat 45 kantong darah berhasil terkumpul untuk mendukung kebutuhan stok darah di PMI Kabupaten Bekasi. Suasana Kegiatan Kegiatan yang berlangsung pada hari Ahad (Minggu-red), 14 September 2025 berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti. Panitia menyediakan fasilitas yang nyaman bagi peserta, mulai dari ruang tunggu, pemeriksaan kesehatan awal, hingga proses pengambilan darah yang ditangani langsung oleh tim medis PMI. Warga tampak bersemangat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Masjid Darussalam dan PMI Kabupaten Bekasi , karena selain berdonor darah, mereka juga dapat bersilaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di lingkungan Masjid Darussalam. Apresiasi Untuk Panitia dan Semua Pihak Atas suksesnya acara tersebut, pengurus DKM Masjid Darussalam menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. “Alhamdulillah, pelaksanaan donor darah berjalan lancar. Atas nama Pengurus DKM Darussalam mengucapkan terima kasih kepada semuanya tanpa terkecuali atas partisipasi & kerjasamanya, semoga Allah SWT memberkahi & meridhoi.Mohon maaf segala kekurangan-kekurangannya, demikian pernyataan resmi dari pengurus DKM Masjid Darussalam Donor darah rutin yang telah berlangsung 8 (delapan) tahun di Masjid Darussalam tidak hanya menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap sesama, tetapi juga menjadi sarana ibadah sosial yang mendatangkan pahala. Dengan semangat kebersamaan, kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam penyediaan darah yang sangat dibutuhkan oleh pasien di rumah sakit.** Penulis : Oom Komariah Editor : Thamrin Humris Foto istimewa

Read More

Proyeksi Ekonomi 2025: Indonesia di Ambang Lonjakan atau Ancaman?

Bondowoso – 1miliarsantri.net : Indonesia memasuki 2025 dengan rasa campur aduk: ada optimisme yang tumbuh, tapi juga kekhawatiran yang tak bisa diabaikan. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di kisaran 4,7%–5,0%. Angka ini terdengar menjanjikan, tapi jalan menuju ke sana tidak sepenuhnya mulus. Ada rintangan global, ada pekerjaan rumah dalam negeri, dan ada harapan besar dari masyarakat yang menanti bukti nyata. Proyeksi: Antara Optimisme dan Realitas Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan ekonomi tumbuh 4,93% pada 2025. Namun, angka ini masih sedikit di bawah ambang psikologis 5%. Penyebabnya? Konsumsi rumah tangga yang melambat dan biaya produksi yang terus tertekan. Citibank bahkan lebih berhati-hati, menaruh prediksi di 4,7%, sembari menekankan risiko geopolitik dan harga komoditas global yang tidak stabil. Di tengah bayang-bayang itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap optimistis. Baginya, target mendekati 5% masih mungkin, asal reformasi fiskal, insentif investasi, dan kebijakan moneter berjalan sesuai jalur. Awan Kelabu di Langit Global Ekonomi Indonesia memang tidak hidup di ruang hampa. Proteksionisme dagang, perang tarif, dan gangguan rantai pasok masih menghantui ekspor andalan seperti sawit, batu bara, dan nikel. Di sisi lain, rupiah rentan bergejolak. Jika melemah terlalu tajam, daya beli masyarakat bisa tertekan, sementara industri padat karya menghadapi margin yang makin tipis. Inflasi diperkirakan tetap di kisaran 2%–3,5%, tetapi harga pangan dan energi bisa tiba-tiba melonjak. Semua ini membuat stabilitas ekonomi terasa rapuh, meski angka di atas kertas terlihat stabil. Jawaban dari Pemerintah dan Dunia Usaha Bank Indonesia sudah menyiapkan langkah: menurunkan suku bunga acuan untuk merangsang kredit. Bahkan ada harapan pertumbuhan bisa tembus 5,1% jika sinergi kebijakan moneter-fiskal benar-benar jalan. Pemerintah pun berfokus pada belanja infrastruktur yang lebih selektif, insentif pajak bagi industri padat karya, dan penyederhanaan perizinan lewat Online Single Submission (OSS). Targetnya jelas: investasi lebih cepat masuk, lapangan kerja lebih luas terbuka, dan ketimpangan antarwilayah bisa dikurangi. Transformasi digital juga jadi kata kunci. Pemerintah ingin penetrasi internet 4G/5G menjangkau hampir seluruh kota besar dan daerah tertinggal pada akhir 2025. Bonus Demografi: Harapan Besar, Tantangan Serius Indonesia punya modal yang jarang dimiliki negara lain: 70% penduduk berada di usia produktif. Tapi bonus demografi ini bisa berubah jadi beban bila tidak dikelola dengan baik. Pendidikan vokasi, pelatihan berbasis teknologi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas harus dipacu. Tanpa itu, generasi muda bisa terjebak dalam lingkaran pengangguran dan pekerjaan informal. Ekonomi Hijau: Antara Tren dan Kebutuhan Di tengah kekhawatiran global soal iklim, Indonesia mulai menapaki jalur ekonomi hijau. Dari energi terbarukan hingga industri sawit berkelanjutan, sektor ini dianggap bisa menjadi motor baru pertumbuhan. Bukan hanya soal menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekspor, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pertanyaannya, apakah komitmen ini akan konsisten, atau sekadar retorika di panggung politik? Sinergi, Transparansi, dan Konsistensi Tahun 2025 bisa menjadi titik balik. Jika pemerintah, BUMN, dan UMKM mampu bekerja sama dengan pendekatan bottom-up, maka jalan menuju lonjakan besar semakin terbuka. Namun jika transparansi proyek diabaikan, regulasi tumpang tindih, dan sinergi hanya sebatas wacana, maka jalan yang dilalui Indonesia akan tetap terjal. Kuncinya sederhana tapi sulit: implementasi nyata, inovasi berkelanjutan, dan komitmen kolektif. Pada akhirnya, masyarakat akan menilai bukan dari janji, melainkan dari perubahan yang mereka rasakan di meja makan, di tempat kerja, dan di biaya hidup sehari-hari. Penulis: Glancy VeronaEditor: Abdullah al-MustofaIlustrasi: AI Generated

Read More

Ekonomi Hijau Indonesia: Janji Manis, Bisnis Besar, atau Sekadar Fatamorgana?

Bondowoso – 1miliarsantri.net : Kata “ekonomi hijau” semakin sering muncul di ruang publik Indonesia. Ia terdengar dalam pidato pejabat, presentasi korporasi, bahkan kampanye politik. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah ekonomi hijau benar-benar menjadi arah baru pembangunan, atau sekadar jargon yang indah di atas kertas? Indonesia sejatinya memiliki modal besar. Potensi energi terbarukan mencapai 3.700 GW dari surya, hidro, hingga panas bumi. Ditambah lagi, ekosistem mangrove seluas 3,3 juta hektare yang berfungsi sebagai paru-paru dunia sekaligus benteng pesisir. Semua ini menjadikan Indonesia kandidat kuat untuk tampil sebagai pemain utama dalam ekonomi hijau global. Janji Hijau di Atas Kertas Pemerintah sudah berulang kali menunjukkan komitmennya. Pada 2025, ditandatangani investasi jumbo senilai US$22 miliar (Rp358,4 triliun) dengan mitra internasional untuk mengembangkan Green Sustainable Industrial Zones. Proyek ini mencakup pembangunan PLTS skala besar di Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang, serta masuknya investasi di bidang elektronik, semikonduktor, pusat data, hingga hidrogen hijau. Di atas kertas, semua terlihat menjanjikan. Apalagi kementerian terkait telah menggandeng IDSurvey dan Baznas untuk memperkuat verifikasi serta transparansi proyek. Prinsip ESG (environmental, social, governance) pun diwajibkan menjadi standar setiap pembangunan. Namun publik bertanya: apakah semua komitmen itu akan terwujud di lapangan? Ataukah akan bernasib sama seperti jargon pembangunan lain yang menguap bersama pergantian agenda politik? Keteladanan dari Sektor Keuangan Sektor keuangan, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI), mencoba memberikan teladan. Hingga Juni 2025, pembiayaan berkelanjutan BSI mencapai Rp72,8 triliun, dengan porsi Rp15,3 triliun khusus untuk proyek hijau. Menariknya, mereka juga meluncurkan inovasi “zakat hijau”: mengintegrasikan dana zakat untuk mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau tidak harus selalu bertumpu pada investasi asing atau megaproyek, tetapi juga bisa tumbuh dari inisiatif finansial domestik yang kreatif. Peluang di Tengah Tantangan Indonesia sudah mulai membuktikan sebagian potensinya. Salah satunya lewat rencana ekspor listrik ke Singapura, yang memanfaatkan energi terbarukan di Sumatra tanpa mengorbankan kebutuhan domestik. Proyek kabel bawah laut disiapkan agar ramah ekosistem laut, sebuah kompromi antara kepentingan bisnis dan kelestarian. Namun, tantangan tetap mengadang. Regulasi masih tumpang tindih, kapasitas verifikasi terbatas, dan kebutuhan pembiayaan jangka panjang sulit dipenuhi tanpa kepastian fiskal. Sektor UMKM, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam transisi ini, justru sering tertinggal karena minim akses kredit hijau dan pelatihan teknologi ramah lingkungan. Investor pun berhitung hati-hati. Tanpa kepastian hukum dan insentif yang konsisten, komitmen ESG berisiko berhenti di tahap uji coba. Antara Visi dan Realitas Ekonomi hijau jelas menyimpan peluang besar. Ia bisa menjadi motor pertumbuhan baru sekaligus penyerap tenaga kerja. Tapi, sebagaimana pengalaman pembangunan di masa lalu, kuncinya bukan sekadar visi, melainkan konsistensi eksekusi. Transparansi dana, keberanian politik, serta sinergi lintas sektor akan menentukan apakah ekonomi hijau di Indonesia menjadi bisnis masa depan yang nyata, atau hanya retorika indah untuk meredam kritik. Pada akhirnya, publik akan menilai bukan dari pidato dan perjanjian internasional, melainkan dari seberapa jauh kebijakan hijau ini benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Penulis: Glancy VeronaEditor: Abdullah al-MustofaIlustrasi by AI

Read More

DPR Jawab 17+8 Tuntutan Rakyat, Enam Keputusan Diambil

Tegal – 1miliarsantri.net : Setelah seminggu penuh desakan publik, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyampaikan jawaban atas “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati” yang tenggatnya berakhir pada 5 September 2025. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (5/9/2025), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi dua koleganya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, mengumumkan enam keputusan hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. “Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan pada Kamis, 4 September 2025,” kata Dasco, dikutip dari kanal YouTube resmi DPR RI. Enam Keputusan DPR Latar Belakang: 25 Tuntutan Publik Jawaban DPR lahir dari gelombang tekanan masyarakat sipil pasca demonstrasi di berbagai daerah pada 25–28 Agustus 2025. Kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, berisi aktivis, akademisi, hingga kreator digital, menyerahkan 25 tuntutan di Gerbang Pancasila DPR pada Kamis (4/9). Dari jumlah itu, 17 poin harus dijawab dalam sepekan, sementara 8 poin lain diberi tenggat hingga 31 Agustus 2026. Tiga tuntutan yang diminta dijawab segera, yakni: Isi Tuntutan Rakyat 17 Tuntutan Mendesak 8 Tuntutan Jangka Panjang (hingga 2026) Antara Janji dan Bukti Keluarnya enam keputusan DPR dipandang sebagai langkah awal. Namun, publik menunggu apakah komitmen ini sekadar upaya meredam tekanan, atau benar-benar membuka jalan menuju reformasi nyata. Koalisi masyarakat sipil menegaskan akan terus mengawal agar 17+8 tuntutan tidak berhenti sebagai dokumen formalitas, melainkan menjadi agenda perubahan yang menyentuh langsung hajat hidup rakyat. Penulis: Satria S PamungkasEditor: Glancy Verona, Abdullah al-MustofaIlustrasi by AI

Read More

Hari Palang Merah Indonesia 2025: Sejarah dan Momentum Peringatan

Surabaya – 1miliarsantri.net : Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan bagian dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, organisasi kemanusiaan global yang bergerak di bidang kesehatan, sosial, dan bantuan kemanusiaan. PMI didirikan pada 17 September 1945 atas prakarsa Wakil Presiden Mohammad Hatta. Kehadirannya membawa misi mulia: membantu masyarakat yang membutuhkan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan di atas segalanya. Sejak berdiri, PMI aktif memberikan bantuan dalam berbagai situasi darurat, mulai dari bencana alam, konflik, hingga pandemi. Relawan dan tim medis PMI hadir untuk memberikan pertolongan pertama, bantuan logistik, hingga layanan kesehatan. Selain itu, PMI juga berperan dalam pendidikan, pelatihan, serta program sosial di berbagai wilayah Indonesia. Sejarah Palang Merah Indonesia Awal mula terbentuknya PMI berangkat dari instruksi Presiden Soekarno pada 3 September 1945 untuk membentuk Palang Merah Nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Kesehatan saat itu, Dr. Buntaran, membentuk Panitia 5 pada 5 September 1945. Panitia ini diketuai dr. R. Mochtar dengan anggota dr. Bahder Djohan, dr. Djuhana, dr. Marzuki, dan dr. Sitanala. Puncaknya, pada 17 September 1945 berdirilah Perhimpunan Palang Merah Indonesia yang kemudian disahkan secara nasional melalui Keppres Nomor 25 Tahun 1959 dan diperkuat dengan Keppres Nomor 264 Tahun 1963. PMI pertama kali aktif dalam membantu perang revolusi kemerdekaan, termasuk menangani pengembalian tawanan perang Sekutu maupun Jepang. Atas kiprahnya, pada 1950 PMI diakui secara internasional dan resmi bergabung dengan Palang Merah Internasional. Tujuan dan Tugas Palang Merah Indonesia PMI dibentuk dengan tujuan meringankan penderitaan sesama tanpa membedakan agama, bangsa, suku, bahasa, golongan, maupun pandangan politik. Saat ini, PMI menjadi organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, tugas PMI meliputi: Momentum Hari Palang Merah Indonesia 2025 Tanggal 17 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Tahun ini, PMI merayakan HUT ke-80 dengan mengusung tema #TebarkanKebaikan. Tema ini mengandung makna ajakan untuk menularkan kebaikan, sekecil apapun, sebagai wujud kontribusi nyata bagi kemanusiaan. Momentum ini biasanya diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain donor darah, seminar kesehatan, pelatihan pertolongan pertama, hingga kampanye kemanusiaan. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan berkontribusi pada gerakan kemanusiaan yang dijalankan PMI. Dengan menumbuhkan kepedulian bersama, Indonesia yang lebih kuat dan berdaya dapat terwujud. Selamat Hari Palang Merah Indonesia 2025! Penulis: Gita Rianti D. PratiwiEditor: Glancy Verona dan Abdullah al-Mustofa

Read More