DPR Jawab 17+8 Tuntutan Rakyat, Enam Keputusan Diambil

Tegal – 1miliarsantri.net : Setelah seminggu penuh desakan publik, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyampaikan jawaban atas “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati” yang tenggatnya berakhir pada 5 September 2025.

Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (5/9/2025), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi dua koleganya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, mengumumkan enam keputusan hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi.

“Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan pada Kamis, 4 September 2025,” kata Dasco, dikutip dari kanal YouTube resmi DPR RI.

Enam Keputusan DPR

1. Tunjangan perumahan anggota DPR resmi dihentikan per 31 Agustus 2025.
2. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, kecuali menghadiri undangan kenegaraan, berlaku mulai 1 September 2025.
3. Pemangkasan fasilitas dan tunjangan, meliputi biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi.
4. Penghentian hak keuangan bagi anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya.
5. Penegasan koordinasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan mahkamah partai terkait penonaktifan anggota bermasalah.
6. Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan DPR.

Latar Belakang: 25 Tuntutan Publik

Jawaban DPR lahir dari gelombang tekanan masyarakat sipil pasca demonstrasi di berbagai daerah pada 25–28 Agustus 2025.

Kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, berisi aktivis, akademisi, hingga kreator digital, menyerahkan 25 tuntutan di Gerbang Pancasila DPR pada Kamis (4/9). Dari jumlah itu, 17 poin harus dijawab dalam sepekan, sementara 8 poin lain diberi tenggat hingga 31 Agustus 2026. Tiga tuntutan yang diminta dijawab segera, yakni:

1. Membekukan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru DPR.
2. Membuka transparansi anggaran DPR secara menyeluruh.
3. Meminta Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah, termasuk mendorong KPK turun tangan bila diperlukan.

Isi Tuntutan Rakyat