Dengarkan Artikel Ini

17 Tuntutan Mendesak

Tarik TNI dari tugas sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
Bentuk tim investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan dan korban aksi 25–31 Agustus.
Bekukan kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru DPR.
Publikasikan anggaran negara secara transparan.
Dorong pemeriksaan anggota DPR bermasalah oleh Badan Kehormatan DPR.
Pecat atau beri sanksi kader partai yang melukai etika publik.
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
Libatkan kader partai dalam ruang dialog publik.
Bebaskan semua demonstran yang masih ditahan.
Hentikan tindakan represif aparat.
Proses hukum aparat yang melakukan kekerasan.
Pastikan TNI kembali ke barak.
Tegaskan TNI tidak boleh mengambil alih fungsi Polri.
Jangan gunakan TNI dalam urusan sipil.
Pastikan buruh mendapat upah layak.
Cegah PHK massal secara darurat.
Buka dialog dengan serikat buruh terkait outsourcing dan upah murah.

8 Tuntutan Jangka Panjang (hingga 2026)

Audit menyeluruh DPR dan perketat syarat calon legislatif.
Reformasi partai politik, termasuk kewajiban laporan keuangan.
Reformasi perpajakan yang adil.
Segera sahkan RUU Perampasan Aset.
Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
Pastikan TNI konsisten kembali ke barak.
Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk PSN dan UU Cipta Kerja.

Antara Janji dan Bukti

Keluarnya enam keputusan DPR dipandang sebagai langkah awal. Namun, publik menunggu apakah komitmen ini sekadar upaya meredam tekanan, atau benar-benar membuka jalan menuju reformasi nyata.

Koalisi masyarakat sipil menegaskan akan terus mengawal agar 17+8 tuntutan tidak berhenti sebagai dokumen formalitas, melainkan menjadi agenda perubahan yang menyentuh langsung hajat hidup rakyat.

Penulis: Satria S Pamungkas
Editor: Glancy Verona, Abdullah al-Mustofa
Ilustrasi by AI