Kategori: Berita Nasional

Jakarta – 1miliarsantri.net : Guna untuk mengamankan kegiatan partai politij Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, hari ini Ahad (16/07/2023) Polisi mengerahkan sebanyak 3.200 personel. Dalam pengamanan tersebut pihak kepolisian menerapkan tiga ring pengamanan yang mengitari venue acara. “Persiapan 3.200 personel mulai dari konsep pengamanan ring 1, 2, 3 yang mengitari wilayah GBK, termasuk juga sampai mau masuk,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin kepada media, Ahad (16/07/2023). Komarudin menambahkan, pihaknya juga akan melakukan melakukan pengawalan dan pengamanan kegiatan lain yang berbarengan, yaitu aktivitas masyarakat seperti car free day. Termasuk berkoordinasi dengan pihak penyelenggara, terkait dengan kantong parkir yang tersedia. “Sehingga dengan pengamanan tersebut diharapkan setiap kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Memang waktunya yang bersamaan dengan car free day, sehingga ada beberapa alur atau pola contra flow yang kita siapkan dari pagi,” tegas Komarudin. Partai Nasdem akan menggelar Apel Siaga Perubahan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Ahad (16/07/2023). Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak diundang. Nasdem mengeklaim apel siaga merupakan forum konsolidasi internal partai. “Apakah kemudian Pak Jokowi diundang? tidak. Karena kegiatan pada tanggal 16 Juli ini adalah kegiatan internal partai politik, jadi kita tidak mengundang pihak-pihak eksternal termasuk pemerintah yang non-kader Partai Nasdem,” terang Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (12/7/2023). Apel Siaga Perubahan sendiri sudah mendapatkan izin menggunakan Stadion GBK sejak 22 Februari 2023. Ia menjelaskan, apel tersebut juga bukan ajang untuk menandingi acara partai politik lain.

Jakarta – 1miliarsantri.net : Dua Pendakwah kondang yakni Ustad Abdul Somad (UAS) dan Ustad Adi Hidayat (UAH) disebut menjadi saksi ahli agama pada kasus dugaan penodaan agama yang dilaporkan ke Mabes Polri dan dilakukan oleh pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang. Saat dikonfirmasi langsung hal tersebut, UAS menyampaikan jika kabar itu tidak benar. Adapun UAS kini sedang berada di Malaysia untuk melakukan lawatan syiar. Pada Kamis (13/07/2023) kemarin, ia dijamu Perdana Menteri Anwar Ibrahim di kantornya, Putrajaya, Malaysia. “Tidak, kabar itu tidak benar, mohon maaf, matur suwun,” kata UAS dalam pesan singkatnya , Jumat (14/07/2023). Sebagaimana diketahui sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melakukan periksaan sejumlah saksi ahli agama. Mereka di antaranya dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan dari Muhammadiyah. Pemeriksaan dilakukan pada Kamis (13/07/2023). Nama UAS muncul dan UAH sendiri muncul lantaran disebut-sebut oleh sang pelapor kasus yakni Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Advokat Pembela Pancasila (FAPP), Ihsan Tanjung. Menurutnya saksi dari kalangan penceramah kondangan yang bakal dipanggil penyidik sebagai saksi ahli antara lain Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya. “Katanya akan panggil UAS, kemudian kabarnya Adi Hidayat juga, kemudian kabarnya Abah Luthfi juga dipanggil,” ujar Ihsan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (03/07/2023).

Indramayu – 1miliarsantri.net : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menyebut ada 815 santri yang terdaftar sebagai pemilih lokasi khusus Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Mereka akan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) khusus di area pesantren yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat itu. “Total pemilih di Ma’had Al Zaytun adalah 815 orang. Terdiri atas 398 laki-laki dan 417 perempuan,” terang Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Indramayu, Masykur, kepada media, Jumat (14/07/2023). Masykur menjelaskan, penetapan ratusan santri sebagai pemilih itu bermula ketika pimpinan ponpes mengirimkan surat kepada ketua KPU Indramayu pada 13 Maret 2023. Dalam surat yang diteken Syaikh Al Zaytun, Abdussalam Panji Gumilang itu, disebutkan ada 825 pelajar yang sudah memiliki hak pilih sehingga perlu didirikan TPS khusus di ponpes. Setelah itu, kata Masykur, KPU Indramayu melakukan proses verifikasi faktual terhadap ratusan pelajar itu. Ternyata, hanya 815 pelajar yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemilih TPS lokasi khusus. Sebagai catatan, pemilih TPS khusus adalah pemilih yang tidak bisa mencoblos di TPS alamat asalnya karena alasan tertentu seperti pekerjaan dan pendidikan. Mereka diperbolehkan mencoblos di TPS khusus dan namanya akan dicoret di TPS alamat asal.

Lamongan – 1miliarsantri.net : Ratusan ulama dan kiai dari berbagai penjuru daerah Indonesia menghadiri Halaqah Ulama Nasional yang digelar di Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur, Kamis siang (13/07/2023). Di dalam acara halaqah ini, Ketua RMI-NU DKI Jakarta, KH Rakhmad Zailani Kiki mengusulkan agar pesantren mengkaji persoalan lingkungan hidup (hifdz al-bi`ah) yang ada di kitab kuning atau karya ulama terdahulu. “Alhamdulillah, usulan PW RMI-NU DKI Jakarta tersebut diterima di sidang pleno. Karena memang, saat ini, umat manusia di dunia sedang menghadapi persoalan serius dari kerusakan lingkungan yang telah menyebabkan bencana ekologis di mana-mana, di berbagai tempat, yang jika tidak ditangani dengan cepat dan baik bisa menjelma menjadi kiamat ekologis,” ujar Ustad Kiki, Jumat (14/07/2023). Ustad Kiki menambahkan, saat ini saja, Jakarta sudah mengalami kerusakan lingkungan yang parah. Pada 2030 diprediksi Jakarta akan tenggelam atau terendam air laut. Menurut Ustad Kakai, kondisi Jakarta itu tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah di Indonesia. “Kondisi itu disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya penurunan permukaan tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebih, beban karena konstruksi infrastruktur, dan kondisi geologi serta pemanasan global yang berdampak pada mencairnya es di kutub sehingga permukaan air laut naik,” ucapnya Lebih lanjut, Ustad Kiki menjelaskan, pesantren harus peduli dengan persoalan lingkungan hidup dan turut menjadi motor penggerak dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup di daerahnya. Salah satunya, yakni melalui pengajian dan pembelajaran kitab kuning dan karya ulama yang membahas pentingnya menjaga lingkungan hidup. Menurutnya, ada beberapa ulama yang mempunyai karya pemikiran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, salah satunya adalah ulama terkemuka asal Indonesia yang juga Rais Aam PBNU periode 1991-1992, Prof KH Ali Yafie.

Surabaya – 1miliarsantri.net : Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui Program Studi (Prodi) Rekayasa Kecerdasan Artifisial (RKA) mengembangkan aplikasi Belajar Huruf Hijaiyah bersistem Artificial Intelligence (AI) dengan gawai. Aplikasi ini dikembangkan seiring perkembangan dunia industri komputasi yang makin kompetitif dengan makin berkembangnya implementasi teknologi berbasis AI pada kehidupan sehari-hari. Menurut Dosen Departemen Teknik Informatika ITS Dr Eng Nanik Suciati SKom MKom, pengembangan aplikasi ini bermula dari hasil tugas akhir (TA) mahasiswa bimbingannya yakni Irman Kurniawan. Hasil TA yang berjudul Aplikasi Belajar Huruf Hijaiyah menggunakan Pengenalan Tulisan Tangan Berbasis Convolutional Neural Network (CNN) pun menjadi penelitian dan pengembangan lebih lanjut di Prodi RKA ini. “TA ini dipilih karena cocok menggambarkan karya Prodi RKA,” ujar Nanik. Kepala Laboratorium Komputasi Cerdas dan Visi ITS ini melanjutkan, aplikasi tersebut cocok digunakan oleh semua umur. Hal ini didukung metode pembelajaran yang simpel dan mudah dipahami, sehingga anak dengan mudah mengenali huruf Arab sebelum mengaji. “Di dalam aplikasi pun terbilang lengkap dengan 30 huruf hijaiyah yang dapat dipelajari pengguna,” jelasnya.

Jakarta – 1miliarsantri.net : Wakil Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Najih Arromadloni, menyebut Negara Islam Indonesia harus dimasukkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) agar bisa dijangkau oleh hukum yang berlaku saat ini. Gus Najih dalam keterangan tertulis diterima media di Jakarta, Rabu (12/07/2023), mengatakan, NII merupakan induk organisasi teror di Indonesia dan semua kelompok teror yang ada di Indonesia saat ini adalah turunan NII. “Genealogisnya pasti bisa dilacak sampai ke NII. Dulu ketika ada Undang-Undang (UU) Subversif, mungkin bisa ditindak dengan itu. Sekarang kan sudah tidak ada; yang ada adalah UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme. Oleh karena itu, supaya NII ini bisa dijangkau dengan undang-undang yang baru, NII harus dimasukkan DTTOT,” terangnya. Menurut Gus Najih, aparat keamanan di Indonesia sudah memiliki data sebaran jaringan NII, tetapi tidak ada payung hukum untuk menindaklanjuti hal itu. Dia mengatakan kewenangan aparat keamanan adalah melaksanakan produk hukum, sementara perancangan dan pembuatan hukum berada di ranah eksekutif dan yudikatif. “Di wilayah eksekutif dan yudikatif inilah yang seharusnya proaktif untuk memberikan payung hukum supaya aparat bisa bekerja dengan efektif,” lanjutnya. Eksistensi NII dapat ditelisik hingga zaman orde lama. Ketika itu, pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Sukarno pernah beberapa kali menghadapi gerakan pemberontakan dari mereka yang melihat ada celah untuk bergerak saat Indonesia masih membangun stabilitas nasional.

Jakarta – 1miliarsantri.net : Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Ustadzah Syifa Fauzia menyebut rencana pertemuan aktivis LGBT se-ASEAN di Indonesia mengkhawatirkan. Dia pun berharap pemerintah Indonesia bisa terus mencegah dan menanggulangi munculnya kampanye LGBT ini. “Saya mendapat informasi dari berbagai pihak, katanya pertemuan ini sudah dibubarkan. Mungkin mereka mencari tempat lain selain di Indonesia. Mudah-mudahan ini memang betul dan tidak akan dilakukan di kota manapun di Indonesia,” jelasnya kepada media, Rabu (12/0/2023) Ustadzah Syifa menilai, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mengungkapkan eksistensi kelompok LGBT di Indonesia. Hal ini menjadi kekhawatiran dan ketakutan bangsa, mengingat betapa massifnya gerakan mereka saat ini. Kelompok LGBT disebut memiliki keinginan untuk tampil atau eksis, diakui, bahkan disahkan di Indonesia. Beragam kampanye dilakukan, yang mana mengkhawatirkan bagi generasi Tanah Air. “Mudah-mudahan dengan dibatalkannya acara ini, tidak ada acara serupa atau acara tandingan yang dibuat sehingga kampanye-kampanye LGBT yang lebih massif ini tidak hadir di Indonesia,” sambungnya. Kegiatan berkumpulnya kelompok pelangi tersebut juga disampaikan sebagai hal yang mengancam dan berbahaya, bagi generasi muda dan anak-anak Indonesia. Dari sisi orang tua dan lingkup agama, sosial dan budaya, hal ini merupakan tantangan karena tidak dikehendaki dan dilarang oleh agama. Dia menyebut, tidak ada pihak yang ingin budaya Indonesia terkontaminasi oleh aktivitas serupa. Karena itu, setiap pihak harus bersiap untuk mengatasinya di tahun-tahun ke depan. Ke depannya, aktivitas kelompok LGBT dinilai akan semakin beragam. Tidak akan ada yang bisa menebak tindakan atau terobosan yang akan mereka lakukan, untuk masuk dalam lingkup negara dan budaya Indonesia. “Kita harus bisa mencegah hal ini bagaimana pun caranya, semaksimal yang kita bisa. Untuk pemerintah, semoga bisa terus mencegah munculnya paham dan kampanye yang diisi LGBT ini,” kata Ustazah Syifa.

Jakarta – 1miliarsantri.net : Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Al Washliyah menyatakan diri menolak kegiatan pertemuan aktivis LGBT se-ASEAN di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum PP Muslimat Al Washliyah, Nurliati Ahmad. Pihak menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat agar menolak kegiatan yang diberi nama ASEAN QUEER ADVOCACY WEEK ini dan rencananya digelar di Jakarta 17 hingga 21 Juli nanti. “ASEAN QUEER ADVOCACY WEEK adalah tindakan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, hati dan nurani manusia, merusak hakikat dan esensi kemanusiaan. Tidak ada satupun alasan atas dasar nilai kemanusiaan, akal sehat dan hati nurani yang dapat membenarkan upaya memperjuangkan kepentingan LGBT,” terang Nurliati Ahmad, dalam keterangan tertulis yang dilkirim ke media, Rabu (12/07/2023). Indonesia disebut sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh dalam menjalankan aturan perundang-undangan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sementara, kegiatan propaganda LGBT disebut dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpotensi memicu konflik sosial, karena pengabaian terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia. Indonesia juga disebut sebagai negara yang menyakini bahwa agama berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, Negara harus mengaskan bahwa tidak ada tempat bagi propaganda LGBT di negara Indonesia. Sebagaimana hasil riset PEW, lanjutnya, yang menyatakan penerimaan homoseksualitas hanya tersebar luas di negara-negara di mana agama dianggap kurang penting dalam kehidupan (kecuali Rusia).

Jakarta – 1miliarsantri.net : Ketua MUI KH Cholil Nafis, secara tegas menolak rencana pertemuan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) se-ASEAN dengan nama ASEAN Queer Advocacy Week (AAW), akan dilangsungkan di Jakarta pada 17-21 Juli 2023. Dia menilai LGBT merupakan penyimpangan dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. “Astaghfirullah. Ini sudah menyimpang terus masih mengampanyekan lagi. Saya selamanya menolak penyimpangan ini, khususnya di Indonesia. Jangan sampai dianggap normal apalagi dilegalkan. Ini bertentangan dengan norma agama, Pancasila dan kenormalan manusia. Tolak!,” tegas Kyai Cholil kepada media di Kantor MUI, Selasa (11/7/2023). Menurut Kyai Cholil, LGBT selamanya tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Maka itu, dia mengajak semua elemen masyarakat Indonesia untuk menolak acara tersebut.

Jakarta – 1miliarsantri.net : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis tercengang benar-benar kaget karena ternyata masih banyak pengikut NII (Negara Islam Indonesia). Hal itu diketahui saat dirinya mendengar pengakuan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Garut, sekaligus selesai menyampaikan keynote speaker dengan tema “Pancasila dan Islam Memupuk Nasionalisme” di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ahad (09/07/2023) Menurut sambutan Kepala Kesbangpol Kabupaten Garut, realitanya masih ada aparatur yang menjadi pengikut NII. Ketua Umum MUI Kab. Garut juga menyampaikan kecolongan karena ada pengurus MUI dari NII yang sekarang sudah dikeluarkan. Demikian juga cerita Kepala Kantor Kemenag Kab. Garut yang masih ada penyuluh agama terpapar NII. “Jadi kesimpulannya, paham NII masih eksis dan nyata. Sejarahnya, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia DI/TII itu meluas di seluruh Indonesia yang melawan negara yang sah. Dan melakukan perlawanan secara meliter. Mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi dan Aceh selama tahun 1948 sampai tahun 1962. Ternyata setelah organisasinya dibubarkan, pahamnya masih terus ada,” ujarnya.