Category: Berita Nasional

Surabaya – 1miliarsantri.net : Momen pemberangkatan jamaah haji embarkasi Surabaya tahun ini terasa menarik. Pasalnya, Pesantren Alam Bumi Al Qur’an Wonosalam Jombang, Jawa Timur, turun gunung untuk melayani jamaah haji. Seribu cangkir jahe merah dan kopi dibagikan tiap hari, selama sebulan penuh. Hal ini dilakukan, agar jamaah haji tetap bugar dan rileks saat keberangkatan. Husnul Maram Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur (Jatim) menyatakan, embarkasi haji Surabaya tahun ini memberangkatkan sekitar 36.928 orang. Dari seluruh jumlah itu, ia menyebut, 35.152 berasal dari jamaah Jatim, 698 jemaah dari Bali, dan 668 jamaah dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian, 420 orang dari petugas kloter, 175 orang dari petugas haji daerah, dan 76 orang dari pembimbing. Di saat keberangkatan, seluruh jamaah haji melakukan persiapan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Selama sehari penuh mereka beraktifitas, mulai dari pengarahan, manasik akhir, cek kesehatan, hingga pembagiaan paspor. Momen inilah yang dimanfaatkan Bumi Al Qur’an untuk membersamai jamaah haji. “Haji adalah momentum berkorban. Jamaah haji harus rela berkorban untuk mendapatkan kemabruran. Mabrur artinya penuh kebajikan. Allah memberikan isyarat di awal juz 4, bahwa tidak seorang pun mendapat kemabruran hingga mau menginfaqkan harta yang dicintainya. “Bagi Bumi Al Qur’an, minuman instan Jahe Merah inilah produk yang paling dicintai,” terang KH. Ahmad Ghozali Fadli, M.Pd.I, pengasuh Pesantren. Kiai Fadli menambahkan, dulu lahan pesantren adalah perkebunan jahe merah, kemudian dibangun sedikit demi sedikit. Penanaman pun akhirnya dilakukan oleh masyarakat sekitar. Dalam proses produksi, mulai dari pencucian jahe hingga pengemasan, lisan santri tak berhenti melantunkan bacaan Al Quran. Hal ini dilakukan, agar kemanfaatan minuman ini lebih terasa dan memberkahi. Selain produk yang paling dicintai, ternyata Jahe Merah sangat bermanfaat bagi jamaah haji. Permasalahan jamaah yang harus berjalan jauh, sakit persendian, gatal-gatal selama di Madinah, hingga hilangnya konsentasi karena kelelahan, ini dapat diatasi dengan minum jahe merah. Terlihat di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, tidak sedikit jamaah yang duduk-duduk hingga tengah malam di stand sambil konsultasi mengenai kesehatan. “Kami diutus untuk membersamai jamaah haji. Diberikan amanat untuk membagi kopi dan jahe merah sebanyak-banyaknya. Dan minuman jahe merah ini yang paling disukai jamaah. Kami bagikan permen jahe juga,” terang Syarif, salah satu Penjaga Stand. (har)

Bandung – 1miliarsantri.net : Kontroversi yang terus dilakukan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun berdampak dengan hadirnya puluhan kiai yang berkumpul di Kota Bandung untuk membahas polemik Ponpes atau Mahad Al Zaytun. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Sate dipimpin Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, Senin (19/6/2023). Uu mengatakan, hasil rekomendasi para kiai ini akan dilaporkan ke Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Setelah itu, baru akan diputuskan nantinya. “Karena apa yang diputuskan barusan belum tentu jadi keputusan yang final. Pemimpin yang mengambil sebuah keputusan yang memiliki kewenangan yaitu Pak Gubernur. Keputusannya saya tidak bisa menyebutkan. Pokoknya gitu aja. Nanti yang menyampaikan adalah Pak Gubernur karena Pak Gubernur yang memberikan keputusan. Saya hanya menyampaikan hasil rapat ini dengan Kesbangpol dan Biro Kesra,” terangnya kepada media. Sementara itu, Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar juga belum bisa menyampaikan hasil apa saja dari pertemuan ini. Semua keputusan akan disampaikan langsung Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. “Saya diamanatkan begitu, nanti saja pak gubernur yang akan menyampaikan, sore jam 3 katanya,” ujarnya. Diketahui, polemik Mahad Al Zaytun ramai di media sosial. Salah satunya pernyataan pimpinannya Panji Gumilang yang selalu berkontroversi. Hingga akhirnya Forum Indramayu Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Kamis (15/6/2023). Mereka menyampaikan beberapa tuntutan pada pengurus Ponpes Al Zaytun. Pertama, meminta pihak berwajib mengusut tuntas dugaan ajaran sesat Al Zaytun dengan melibatkan MUI dan Kemenag. Selain itu, massa aksi juga meminta poloisi dan aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Ponpes Al Zaytun. Untuk poin tuntutan ketiga, Forum Indramayu Menggugat meminta penegakkan UUPA tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah. Massa Forum Indramayu Menggugat juga meminta diberhentikannya pembuatan dermaga khusus Al Zaytun. Untuk poin terakhir, massa aksi menilai Al Zaytun dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar. (den)

Jakarta – 1miliarsantri.net : Semakin santer nya pemberitaan di sosial media terkait Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, membuat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis mendesak pemerintah hadir menyelesaikan masalah Ponpes Al Zaytun di Indramayu karena MUI telah memutuskan ajarannya menyimpang. “MUI menilai ajaran Al Zaytun sangat meresahkan masyarakatnsehingga membikin gaduh dan didemo massa. Menurut kami agar kiranya segera diproses hukum demi melindungi agama dan umat,” terang Cholil kepada 1miliarsantri.net, Minggu (18/6/2023). Diberitakan sebelumnya, ratusan massa dari Forum Indramayu Menggugat (FIM) berunjuk rasa di pintu gerbang Ma’had Al Zaytun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Kamis (15/6/2023). Koordinator Aksi FIM, Sayid Muhlisin mengatakan, pendemo menyuarakan tuntutan, yang pertama mendesak MUI dan Kementerian Agama untuk mengusut tuntas dugaan ajaran sesat Ponpes Al Zaytun. Kedua, usut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang. Ketiga tegakkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah oleh Al Zaytun. Sayid menilai pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dirasa sangat lamban dalam menangani permasalahan berbagai macam penyimpangan yang terjadi di Ponpes Al Zaytun, padahal banyak pihak sudah menganggap bahwa ponpes tersebut sudah menyimpang sangat jauh dari ajaran Islam. “Pemerintah terkesan lamban dalam mengusut tuntas permasalahan yang terjadi, karena terus terang banyak masyarakat yang menilai Al Zaytun sudah menyimpang dari ajaran Islam,” pungkas Sayid. (den)

Jakarta – 1miliarsantri.net : Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023. Ketetapan ini disampaikan langsung Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi usai Sidang Isbat Awal Zulhijjah 1444 Hijriyah yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Ahad (18/6/2023). Sidang isbat dihadiri para Duta Besar Negara Sahabat, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, serta lembaga dan instansi terkait lainnya. Dalam konferensi pers penetapan 1 Zulhijjah 2023, Wamenag didampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Abdullah Djaidi, dan Dirjen Bimas Islam Kemenag, Prof Kamaruddin Amin. Zainut menuturkan, keputusan ini diambil setelah dilaksanakan nya rukyatul hilal di 99 titik di Indonesia, sehingga mempertimbangkan hasil hisab posisi hilal dan laporan rukyatul hilal dibeberapa lokasi tersebut. Dia menjelaskan, kriteria baru MABIMS telah menetapkan bahwa secara astronomis, hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal tiga derajat dan elongasinya minimal 6,4 derajat. Kesepakatan ini menjadi pedoman empat negara dalam menetapkan awal bulan Qomariyah, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. “Oleh karenanya berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenenuhi kriteria MABIMS, serta ketiadaan laporan melihat hilal, sidang isbat secara mufakat bahwa 1 Dzulhijjah 1444 Hijriyah jatuh pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 M. Dan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023,” terang Zainut saat konferensi pers di Kantor Kemenag Jakarta, Ahad (18/6/2023) malam. (wink)

Jakarta – 1miliarsantri.net : Sikap pemerintah yang dinilai sangat lamban dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait Ma’had Al Zaytun, dipertanyakan oleh Ketua Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali Muhammad. Menurutnya dengan berbagai penyimpangan ajaran di Ma’had Al Zaytun serta adanya keterkaitan dengan NII KW 9, pemerintah tidak cukup untuk memberikan teguran. Tetapi menurutnya pemerintah juga harus secepatnya mengambil tindakan tegas membubarkan. “Jadi apa lagi yang mau ditunggu pemerintah. Mengapa ada negara di dalam negara ini dibiarkan begitu saja. HTI yang punya pemikiran tentang khilafah sudah dibubarkan, FPI juga sudah dibubarkan, lah kok ini Al Zaytun dia jelas punya struktur pemerintahannya sendiri, malah tambah dibiarkan,” terang Kiai Athian kepada 1miliarsantri.net, Sabtu (17/06/2023). Kiai Athian melihat adanya saling lempar dan menunggu di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat dalam menyelesaikan persoalan Al Zaytun. Hal tersebut menurutnya justru semakin menimbulkan banyak pertanyaan dan kecurigaan di tengah masyarakat. Kiai Athian mengatakan selama 22 tahun, Al Zaytun dengan leluasa menyesatkan umat. FUUI bahkan mencatat ada sebanyak 151 ribu masyarakat dari berbagai daerah yang pernah bergabung dengan NII KW 9 yang berbasis di Al Zaytun. Kebanyakan adalah buruh, karyawan dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Bahkan menurutnya banyak mahasiswa yang pernah masuk menjadi anggota NII KW 9 tak bisa melanjutkan studinya lantaran biaya kuliah justru disetorkan sebagai iuran wajib kepada Al Zaytun. “Sekarang setelah 22 tahun terakhir ini kita kan tidak pantau lagi, berapa yang mereka rekrut. Jadi apa yang ditunggu lagi oleh pemerintah. MUI kan sudah investigasi, hasilnya bahwa jelas ada hubungan antara Al Zaytun dengan NII KW 9, bahan yang memimpin Al Zaytun itu adalah Presidennya NII KW 9,” sambungnya. Lebih lanjut Kiai Athian mengatakan hasil investigasi MUI dan FUUI pada 2001 juga telah menemukan bahwa adanya penyetoran dana setiap bulan dari anggota yang mengalir kepada struktural NII KW 9 dari Rp 8 ratus ribu hingga Rp 2 juta. Untuk memenuhi tuntutan itu, anggota NII pun dihalalkan mencuri, menipu dan merampok tak terkecuali harta milik keluarganya atau orang tuanya sendiri. Kiai Athian mengatakan FUUI sudah menyerahkan berbagai dokumen yang berisi temuan dan bukti-bukti penyimpangan ajaran Al Zaytun serta hubungan kuat dengan NII KW 9. Dokumen itu telah diserahkan sejak 2001 kepada Polri, TNI, hingga BIN. Namun menurut Athian hingga saat ini tak ada tindakan apapun terhadap Al Zaytun. “Harus diambil langkah yang jelas dan tegas itu. Tinggal bubarkan saja kalau ada yang teriak-teriak itu berarti pelindungnya,” katanya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan, akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu. Ridwan Kamil menjelaskan kalau urusan fikih, ada di wilayah para ulama. Oleh karena itu, pihaknya sedang berkoordinasi menunggu fatwa dari MUI. “Kalau fatwanya harus ada tindakan secara keagamaan, maka pemerintah Jawa barat akan melakukan sebuah ukuran, karena urusan agama, fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan keamanan ada wilayah pusat,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, saat ditemui di Trans Hotel, Kota Bandung, Kamis (15/6/2033). Idealnya, menurut dia, yang harus turun pertama itu adalah kementerian agama melalui kanwil kemenag. “Ya, sesuai peraturan perundang-undangan, tapi urusan kondusivitas, menjaga kemanan, demonya tidak merusak itu urusan pemerintah daerah, jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka,” katanya. Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan segera membahas masalah Al-Zaytun tersebut dengan semua pihak. “Saya akan rapatkan tindakan apa yang bisa kami lakukan,” tutup Emil. (dang)

Jakarta – 1miliarsantri.net : Berbagai macam kontroversi yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun kerap menjadi sorotan publik. Salah satu kontroversi dari Ponpes Al Zaytun adalah saat perayaan 1 Muharram di ponpes tersebut, dimana pimpinan ponpes Panji Gumilang dalam sambutannya mengajak para undangan dan para santri untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan umat Yahudi berjudul Havenu Shalom Alaichem. Sebagaimana diketahui oleh publik, beberapa waktu lalu, pendiri Ma’had Al-Zaytun, Panji Gumilang mengajak seluruh jamaah untuk menyanyikan salam ala Yahudi, havenu shalom aleichem, kembali viral di media sosial. Dalam cuplikan video yang ditayangkan akun Youtube Al-Zaytun Official, Panji Gumilang tidak sekadar mengajak para peserta untuk membaca assalamualaikum, tetapi juga membaca salam sambil bernyanyi. Acara tersebut terjadi untuk merayakan peringatan awal tahun 1444 Hijriyah. “Saya mengajak saudara untuk mengucap salam yang tidak assalamualaikum saja, (tapi) sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai saya rasa bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, havenu shalom aleichem.” Reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat terutama dari Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, hingga menggelar Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Hidayatut Tholibin di Indramayu. Bahtsul Masail tersebut mengangkat tema seputar kontroversi penyimpangan ajaran di pondok pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Dalam kegiatan Bahtsul Masail tersebut dirumuskan oleh KH Zaenal Mufid, KH Umar Faruq, K Khozinatul Asror, K M Mubasysyarum, KH MNA Syamil Mumtaz, K Abdul Hamid, K Afif Yahya Azis dan menghadirkan mushohih yakni KH Ubaidillah Harits, KH Juhadi Muhammad, KH Ahmad Baidhowi, KH Ahmad Yazid Fattah, KH Ghufroni Masyhuda, KH Masqsudi Marfu, Kh Abu Bakar Sidiq, dan KH Mutohar. Salah satu yang dibahas adalah soal menyanyikan lagu Havenu Shalom Alechem tersebut bagi umat Islam. Menurut Bahtsul Masail, menyanyikan lagu umat agama lain bila dikaji dari segi kemunculan dan penggunaannya juga dihukumi haram, karena dianggap menyerupai dan mensyiarkan tradisi agama lain, mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi hilangnya konstitusi syariat perihal fikih “Mengucapkan salam” kepada non muslim. (jank)

Bogor – 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) RI membangun Pusat Pelayanan Literasi Keagamaan Islam (PLKI) Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Hadir dalam acara ini Ketua MUI Bogor, Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin beserta jajarannya, Staf Ahli Abu Rokhmad, Staf Khusus Menag Wibowo Prasetyo, Kepala Kawil Kemenag Jawa Barat Ajam Mustajam, Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta Cecep Khoirul Anwar, perwakilan Bappenas, serta alim ulama setempat. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berharap dengan adanya keberadaan gedung ini diharapkan dapat menjadi pusat belajar umat Islam Indonesia bahkan dunia. “Saya berharap, pusat literasi ini tidak hanya punya bangunan megah. Tapi juga mampu mengubah wajah keIslaman di negeri yang kita cintai ini, menjadi Islam yang ramah dan menjadi rujukan bagi umat Islam dunia,” ungkap Menag saat peletakan batu pertama Pusat PLKI, di Ciawi, Bogor, Jumat (16/06/2023). Menag Yaqut juga mengatakan pembangunan Pusat PLKI ini menjadi sejarah baru UPQ. Seperti diketahui, UPQ merupakan satuan kerja dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag yang bertugas untuk mencetak mushaf Al-Qur’an. “Hadirnya Pusat PLKI akan mengembangkan keberadaan percetakan mushaf Al-Qur’an di Indonesia. UPQ yang selama ini ada hanya mampu memproduksi 300 ribu mushaf Al-Qur’an pertahun, akan meningkat menjadi 1 juta pertahun,” sambung Menag Yaqut. Dengan meningkatnya produksi ini, Menag juga berharap agar turut memperhatikan para disabilitas netra. “Saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini banyak. Kalau UPQ saat ini hanya mampu mencetak juz 30 Al-Qur’an braille, maka sekarang saya perintahkan untuk mencetak 30 juz huruf braille. Ini sangat penting untuk saudara-saudara kita tuna netra,” ungkap Menag. Selain itu, PLKI juga dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini mengingat generasi muda saat ini, membaca Al-Qur’an secara digital. “Jangan sampai bangunan ini, yang kita buat megah ini, percetakan kita siapkan dengan baik, tapi pada saatnya kita akan dikalahkan oleh zaman yang semakin canggih. Cita-cita kita adalah bagaimana berkompetisi dengan teknologi informasi yang sangat cepat. Hal ini harus dibangun dan dijawab. Hadirnya UPQ dan Pusat Literasi adalah bagian dari upaya untuk menjawab hal tersebut,” lanjutnya. Menag mengajak para alim ulama terutama yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya untuk mengawal pembangunan gedung ini beserta programnya. “Tolong dijaga ini, menjadi legacy kita bersama. menjadi warisan semua, sehingga kita juga memiliki keinginan untuk menjaganya. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini mendapat ridho dari Allah Swt,” tandas Menag. Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kamaruddin Amin dalam laporannya menyampaikan, UPQ akan mencetak lebih banyak mushaf Al-Qur’an. “UPQ ini berdiri tahun 2016. Sejak berdirinya, kita telah berhasil mencetak lebih dari 2,3 juta Al-Qur’an. Kita targetkan ke depan bisa mencetak dan mencapai target, yaitu sekitar 10 juta tiap tahunnya,” ungkapnya. Sebagai pusat literasi keagamaan, menurut Kamaruddin, di komplek UPQ juga akan terdapat beberapa pusat kajian. Di antaranya, pusat kajian Al-Qur’an dan Pusat kajian kaligrafi. (lin)

Indramayu – 1miliarsantri.net : Massa Al Zaytun melantunkan lagu Havenu Shalom Aleichem sambil menunggu kedatangan para pengunjuk rasa dari Forum Indramayu Menggugat, Kamis (15/6/2023). Aksi tersebut sudah dilakukan mulai pukul 08.15 hingga pukul 10.00 WIB. Massa Al Zaytun pun terlihat mendendangkan lagu Havenu Shalom Aleichem bersama-sama dengan ceria sambil bertepuk tangan. Terdengar suara seorang perempuan yang memimpin lagu tersebut dengan menggunakan pengeras suara. Setelah itu, massa Al Zaytun kemudian melantunkan asmaul husna. Mereka juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan sejumlah lagu lainnya. Sementara itu, hingga pukul 10.40 WIB, pengunjuk rasa dari Forum Indramayu Menggugat belum datang. Padahal, dalam edaran seruan aksi yang beredar di media sosial, mereka mengklaim akan menggelar aksi pukul 08.00 WIB dengan melibatkan 5.000 orang. Dengan adanya rencana aksi unjuk rasa itu, pihak Ponpes Mahad Al Zaytun dikabarkan telah menyampaikan surat pemberitahuan ke Polres Indramayu. Dalam surat pemberitahuan itu, pihak Al-Zaytun disebutkan akan menyambut para demonstran dengan mengerahkan massa 10.000 orang. Sementara itu, ratusan massa dari Forum Indramayu Menggugat datang sekitar pukul 11.30 WIB. Mereka langsung dihadang barisan polisi, pada jarak sekitar 20 meter dari depan Ma’had Al-Zaytun dan sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian saat berlangsung aksi unjuk rasa di depan Ma’had Al-Zaytun, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Sejumlah perwakilan massa sempat berorasi dari atas mobil. Mereka kemudian merangsek dan berusaha menembus barisan polisi agar bisa mendekat ke area Ma’had Al-Zaytun. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar bahkan turun langsung bersama-sama personelnya menahan massa yang terus berusaha memaksa untuk mendekati Ma’had Al-Zaytun. Beruntung, aksi saling dorong tidak berlangsung lama. Perwakilan massa kembali melanjutkan orasi meski kemudian aksi saling dorong kembali terulang. Koordinator aksi, Sayid Mukhlisin, mengatakan, dalam aksi tersebut, pihaknya lebih menyoroti kasus agraria seputar tanah Ma’had Al-Zaytun. ‘’Soal penguasaan tanah oleh ponpes ini sangat banyak, ada ribuan hektare. Kita mendesak Kementerian ATR/BPN untuk mengusut hal itu,’’ kata Sayid. Selain itu, massa juga mempertanyakan soal perijinan terkait sejumlah aset milik Al-Zaytun. Di antaranya, galangan kapal maupun dermaga yang dibangun pihak Al-Zaytun. ‘’Kita mendesak dinas perizinan, itu mereka (pihak Al-Zaytun) punya izin nggak membangun dermaga, jalan, yang mereka lakukan itu,’’ cetus Sayid. Selain itu, Sayid mengatakan, pihaknya juga mendesak Kemenag dan MUI agar mengusut tuntas kasus yang kini membelit Al-Zaytun. Masyarakat butuh konfirmasi karena mereka yang paling berwenang Selain itu, massa juga mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus dugaan perkosaan yang sudah ditangani polda. Massa juga mempertanyakan manfaat keberadaan Ma’had Al-Zaytun bagi warga sekitar. Setelah melakukan aksi orasi sekitar 30 menit, massa membubarkan diri dengan tertib tanpa pengawalan petugas kepolisian. (sp)

Indramayu – 1miliarsantri.net : Kontroversi yang kerap dilakukan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang kian meresahkan masyarakat dan mendapat respon dari massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat. Mereka rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa di Ponpes Mahad Al-Zaytun, Kamis (15/6/2023). Dalam edaran seruan aksi yang beredar di media sosial, sebanyak 3.000 orang direncanakan mendatangi pondok pesantren yang terletak di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu tersebut. Massa menuntut kepada Pemerintah dan pihak terkait agar segera menutup Ponpes tersebut karena dianggap sudah menyimpang jauh dari Syariat Islam dan meresahkan masyarakat. Dengan adanya rencana aksi unjuk rasa itu, pihak Ponpes Mahad Al-Zaytun juga dikabarkan telah menyampaikan surat pemberitahuan ke Polres Indramayu. Dalam surat pemberitahuan itu, pihak Al-Zaytun disebutkan akan menyambut para demonstran dengan mengerahkan massa sebanyak 10 ribu orang. Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar mengatakan, pihaknya akan melakukan pengamanan. Dia pun mengimbau para demonstran dalam menyampaikan pendapat di muka umum untuk menaati aturan hukum yang berlaku. “Kami dari Polres Indramayu sudah mempersiapkan dengan baik untuk mengamankan kegiatan tersebut. Sampai saat ini kita update terus perkembangannya. Untuk personel kita siapkan,” terang Fahri. Fahri meminta kepada seluruh pihak tetap menghormati dan menaati aturan hukum di wilayah nya dan tidak berlaku anarkis selama demontrasi dilakukan. “Silahkan menyampaikan aksi demonstrasi nya dan dihimbau untuk bisa menghormati, menjaga keamanan bersama agar tidak terjadi ketegangan yang berakibat ricuh selama demonstrsi dilakukan,” pungkasnya. (sp)

Jakarta – 1miliarsantri.net : Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru no.34/2023 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban saat Merebaknya Penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) dan Antisipasi Penyakit Peste Des Petits Ruminants (PPR) pada Hewan Kurban. Penetapan Fatwa MUI terkait hewan kurban yang terkena LSD atau PPR itu selain berdasarkan pertimbangan agama juga penjelasan dari dokter hewan seperti Denny Widaya Lukman, Vetnizah Juniantito, Supratikno dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB. Ada pula keterangan dari Prof Bambang Sumiatro dari FKH UGM, dan I Wayan Masa Tenaya dari FKH Udayana. Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorum Niam Sholeh, menjelaskan, berdasarkan fatwa tersebut, hewan yang terjangkit LSD dengan gejala klinis kategori ringan hukumnya sah dijadikan kurban. “Hewan yang terjangkit PPR dengan gejala klinis Sub-Akut hukumnya sah dijadikan hewan kurban,” kata KH Niam, Rabu (14/6/2023). Hewan dengan LSD ringan yang memiliki benjolan pada tubuh sapi atau kerbau tidak merusak daging. LSD gejala klinis berat dengan sekitar 50% bejolan pada tubuh hewan. Sudah ada benjolan yang pecah, menjadi koreng, dan terbentuk jaringan parut. “Gejala klinis berat ini berpengaruh pada kerusakan di kulit dan permukaan daging sapi atau kerbau,” ujar KH Niam. LSD sering disebut penyakit kulit berbenjol. Penyakit ini menular pada sapi atau kerbau akibat virus LSD. Cirinya, muncul benjolan padat pada kulit di hampir semua bagian tubuh hewan. PPR merupakan penyakit menular pada kambing/domba akibat virus PPR. Cirinya, muncul ingus kental berwarna kekuningan dari hidung dan kelopak mata hewan. Muncul pula luka pada bibir, rongga mulut, lidah, serta adanya diare yang bisa disertai darah. Sementara virus PPR ada kategori gejala klinis mulai dari yang paling ringan adalah sub-Akut, Akut, dan Per Akut. Gejala klinis yang dibolehkan adalah yang Sub-Akut dengan tanda suhu tubuh kambing/domba pada 39-40 derajat celcius, hewan tidak menunjukkan gejala parah, dan dapat sembuh sekitar 10-14 hari. Ketika hewan masuk dalam kategori Akut dan Per Akut, Kiai Niam menyampaikan, Fatwa MUI mengharamkan untuk dijadikan hewan kurban. “Hewan yang terjangkit PPR dengan gejala klinis Per-Akut dan Akut sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban, ” sambung KH NIam. 9 Panduan Penyembelihan Hewan KurbanFatwa yang disahkan pada 1 Juni 2023 tersebut memuat ketentuan hukum dan panduan antisipatif pelaksanaan ibadah kurban agar penyakit seperti LSD dan PPR tidak merebak dan diantisipasi pengaruhnya. Berikut sembilan panduan Komisi Fatwa MUI dalam berkurban bagi umat Islam: