Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ramai nya pemberitaan perkawinan beda agama, membuat Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan Surat Edaran (SE MA) Nomor 2 Tahun 2023. SE MA ini meminta pengadilan untuk tidak mengabulkan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama. Keberadaan SE MA ini sekadar hukum semu (beleidsregel) yang tidak menciptakan norma baru. Meskipun demikian, SE MA ini menegaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “SE MA hanya menegaskan tentang keberadaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. SE MA bertujuan supremasi atas norma di UU Perkawinan. “SE posisinya bukan dalam rangka menegasikan norma dalam UU, tapi sebaliknya, menguatkan atas norma yang terdapat dalam UU. Hakikatnya, tidak ada norma baru di SE MA,” terang Prof Ahmad Tholabi Kharlie, pakar hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Minggu (23/7/2023). Prof Tholabi menambahkan, walaupun SE MA ini memperkuat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi fakta lain menunjukkan adanya ihwal perkawinan beda agama yang diatur dalam Pasal 35 huruf (a) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya di penjelasan norma tersebut. Hal demikian, menurutnya, membuat keputusan pengadilan bisa saja berbeda dengan SE MA itu. “Secara praksis bisa saja menyimpang dari SE,” kata Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Sebab, lanjut Tholabi, hal tersebut masuk dalam wilayah penafsiran hukum. Demikian ini, menurutnya, berarti terkait independensi hakim. “Sejauh tidak melanggar hukum acara, maka putusan hakim tidak bisa diintervensi, termasuk oleh edaran tersebut. Ini sangat mungkin terjadi,” katanya. Oleh karena itu, ia menyampaikan perlu harmonisasi antarnorma dalam dua UU yang tampak bertentangan itu. Harmonisasi antarnorma penting dilakukan, karena secara faktual, satu sisi UU Perkawinan tidak memberi ruang perkawinan beda agama, namun di sisi yang lain, UU Adminduk mengisyaratkan terdapat ruang soal itu, khususnya di penjelasan Pasal 35 huruf (a) UU No 23/2006. “Situasi inilah yang harus diharmonisasikan, jangan tabrakan antarnorma,” katanya. Namun, muncul pertanyaan lanjutannya, siapa mengikuti siapa? UU Adminduk mengikuti UU Perkawinan atau sebaliknya? Menurutnya, jawabannya, jika terkait dengan urusan perkawinan, tentu rezim perkawinan yang diterapkan. “UU Adminduk tentu mengikuti frame UU Perkawinan. Jangan sampai Adminduk lompat pagar di luar urusan administrasi. Mekanisme harmonisasi dengan melakukan perubahan oleh DPR dan Pemerintah terhadap UU Adminduk khususnya di penjelasan Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk,” pungkasnya. (rid)

Surabaya — 1miliarsantri.net : Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak kepala sekolah maupun komite sekolah melaksanakan tugas sesuai Permendikbud No 75 Tahun 2016. Terutama untuk menghindarkan penarikan pungutan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Khofifah menghadirkan dan mengajak 1.600 kepala sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri se Jawa timur menandatangani pakta integritas. Para Kepala sekolah tersebut diajak untuk memiliki komitmen yang sama. “Permendikbud 75/2016 memberikan ruang bagi peran serta masyarakat termasuk komite sekolah untuk memberikan support pada kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Misalnya ekstrakulikuler, olimpiade, atau kegiatan lain yang menyangkut peningkatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah,” terang Khofifah. Khofifah menambahkan, biasanya untuk memberi support itu, ada penarikan sumbangan atau bantuan yang dilakukan oleh komite. Maka pihaknya tekankan jika ada pungutan sumbangan maupun bantuan harus betul-betul atas dasar keputusan rapat dan dilakukan secara sukarela. Dngan adanya pakta integritas ini, semua harus sepaham bahwa pungutan yang dilakukan komite atau sekolah tidak boleh memaksa atau mewajibkan. Termasuk tidak boleh ditargetkan dengan nominal tertentu. “Tidak ada yang boleh mewajibkan apalagi diwajibkan harus dengan angka tertentu. Semua perencanaan anggaran yang dilakukan Komite harus transparan Akuntabel dan Kredibel,” tandas Khofifah. Tidak hanya itu, Khofifah juga menegaskan bahwa setiap proses perencanaan program yang dilakukan oleh komite tujuannya harus jelas tujuan dan peruntukannya. Serta harus ada sistem pengawasan berupa berita acara yang dicatatkan pada saat rapat komite. “Berita acara ini menjadi penting. Berita acara juga ditandatangani para anggota rapat dan kemudian dilaporkan pada kepala sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan,” tegasnya. Khofifah berharap, dengan penandatanganan pakta integritas maka capaian prestasi pendidikan yang diterima Jawa Timur juga diikuti tata kelola yang sangat baik pula. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh komite sekolah yang telah menunjukkan kegotongroyongan dalam membantu para siswa menjalankan proses belajarnya di sekolah. “Kami berterima kasih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komite SMAN 5 Surabaya bahwa ada suasana kegotongroyongan, suasana untuk saling membantu agar anak-anak kita tetap bisa memperoleh pendidikan dengan baik,” ucapnya. Selain itu, Gubernur Khofifah menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas antara Ka. Disdik Prov. Jatim dengan 24 orang Kacabdin Disdik Prov. Jatim dan sejumlah perwakilan kepala sekolah dengan komite sekolah dari beberapa Kabupaten Kota di Jawa Timur. Irjen Kemendikbud RI Chatarina Muliana Girsang secara Virtual menyampaikan bahwa penandatanganan Pakta Integritas Kepala Sekolah dan Komite Sekolah SMA/SMK dan SLB serta Kacabdin Pendidikan Jatim Tahun 2023 adalah bentuk komitmen tinggi seluruh jajaran Pemprov bersama komite sekolah yang didalamnya berasal dari unsur orang tua dan masyarakat. Ia berpesan, untuk mewujudkan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang berkualitas maka dukungan dari masyarakat dalam hal ini komite sekolah menjadi penting. Namun, seluruh ikhtiar ini harus didasarkan pada perencanaan program yang transparan, akuntabel, serta bebas dari perilaku korups. “Panandatangan pakta integritas ini merupakan penguatan ikhtiar untuk mencapai tujuan tersebut. Peran serta masyarakat termasuk peran serta pendidikan swasta tetap harus ditumbuhkan secara proporsional,” pungkasnya. (har)

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat, Panji Gumilang, kini sedang berperkara di Bareskrim Mabes Polri atas kontroversi yang sering disampaikan hingga berakibat menyalahi hukum dengan azas pelaporan dugaan penodaan agama. Kasus Panji Gumilang rupa-rupanya sudah pernah diprediksi oleh Mantan Presiden Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gusdur, pada 17 tahun lalu atau pada tahun 2006. Saat itu Gusdur sudah memprediksi apa yang akan terjadi pada Ponpes Al Zaytun Indramayu dan Panji Gumilang. Ternyata, di tahun 2023, prediksi Gusdur ini terbukti. Pada tahun 2006 lalu, Gusdur pernah melakukan wawancara dengan tim repoter NII Crisis Center (NCC), didampingi putrinya, Yeni Wahid dan Sulaiman (Sekretaris pribadinya). Pada saat itu, Gusdur ditanya oleh reporter mengenai kapan dirinya akan membongkar kebobrokan Ponpes Al Zaytun Indramayu dan Panji Gumilang. “Tunggu saja tanggal mainnya, mereka sendiri kok yang akan menggali kuburannya sendiri,” ujar Gusdur kala itu. Kemudian, pada kesempatan wawancara tersebut, Gusdur juga mengungkapkan, bahwa Karni Ilyas memberikan bocoran kepadanya untuk bongkar-bongkaran soal baiat ala Negara Islam Indonesia (NII) di Ponpes Al Zaytun Indramayu. “Inikan jelas-jelas makar. Kok ada Negara dalam Negara dibiarkan,” tegas Gus Dur. Pada 17 tahun yang lalu, Gusdur berucap bahwa saat itu Ponpes Al Zaytun Indramayu sedang mengalami kepanikan yang luar biasa, dan sibuk untuk menyelamatkan diri. “Intinya sekarang ini seluruh jajaran Zaytun sedang panik dan super sibuk bagaimana menyelamatkan diri. Ini harus kita lawan bersama, apa artinya saya sendirian,” lanjut Gus Dur. Terkait banyaknya orang yang menyerang Ponpes Al Zaytun Indramayu kala itu, Gusdur mengatakan, bahwa sebenarnya orang-orang itu kurang kritis, ditengah orang yang buta dan membuta. “Tapi masih baguslah mereka masih mau mengkritisi Zaytun. Zaytun itu bukan sekedar isu sesat, Zaytun itu musuh kemanusiaan, musuh bersama kita semua. Ia bagai mesin penghancur masa depan anak bangsa, zaytun itu alat iblis untuk merusak tatanan masyarakat,” jelas Gus Dur. Gus Dur memberikan gambaran ketika anak-anak mahasiswa disuruh menipu orangtuanya sendiri katanya teknis, Gus Dur menidung itu adalah penipuan dan kesesatan karena mengajarkan anak menjadi penipu. “Teknis Mbahmu, nipu yah nipu. Kalo ada orang masih percaya dengan gombalannya Zaytun, orang tersebut pasti orang munafiq. Kalau ada orangtua yang belain Zaytun yah orang tua yang durhaka dan gak punya hati nurani,” ungkap Gus Dur. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, fakta demi fakta tentang Ponpes Al Zaytun Indramayu mulai terungkap dan apa yang pernah disampaikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gusdur benar-benar terbukti. Menurut Gusdur, pesantren pimpinan Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang atau yang biasa disapa Panji Gumilang ini, terdapat trafficking atau perdagangan manusia yang berkedok Negara Islam Indonesia (NII). “Inikan trafficking atas nama NII. Apa itu gak jahat? Apapun alasannya untuk perjuangan, kondisi darurat,” ungkapnya dikutip dari berbagai sumber saat melakukan wawancara dengan tim repoter NII Crisis Center (NCC). Yang dimaksud trafficking berkedok NII oleh Gusdur sangat beralasan. Pasalnya, di Ponpes Al Zaytun Indramayu orang-orang disuruh bekerja secara rodi layaknya Romusha, yang diterapkan oleh militer Jepang. “Kalian bisa lihat sendiri itu di Zaytun, orang dibuat kerja rodi kaya Romusha. Tenaganya diperas, istri dan anaknya dipisahkan. Gak digaji sepantasnya, jangankan berharap UMR dan ada Jamsostek. Itu bisa-bisa tipu mereka aja,” paparnya. Lalu, Gusdur pun membandingkan Panji Gumilang dengan apa yang dilakukan PKI, Hitler, dan Zionis Yahudi. Gusdur menilai, sosok Panji Gumilang sangat jahat, karena tidak menyayangi dan membela anak buahnya sama sekali. “PKI, Hitler, dan Zionis Yahudi sekalipun yang dibilang masyarakat itu jahat, mereka sangat sayang dan membela anak buahnya. Apa Imam Kartosuwiryo rela jamaahnya diperas begitu?! saya yakin ia marah dan terluka,” jelasnya. Lalu, saat disinggung mengenai usaha Gusdur terhadap Ponpes Al Zaytun Indramayu, Gusdur menegaskan, apakah dirinya harus berkoar-koar berteriak untuk menghancurkan Ponpes Al Zaytun Indramayu. “Anda gak tahu! Apa saya harus teriak-teriak hancurkan Zaytun, fatwakan NII SESAT!. Dulu yang kasih anak-anak itu temuan MUI, saya diberi tahu Kyai Sahal Mahfudz,” terangnya. “Yah dibongkarlah sama anak-anak itu. Saya yang perintahkan Chaidar dan kawan-kawan untuk maju gugat,” katanya lagi. Gusdur mengaku, dirinya memang diminta oleh para Kyai untuk bicara soal Ponpes Al Zaytun Indramayu. Namun, pada saat itu Gusdur mengatakan, tunggu saja tanggal mainnya, dimana Gusdur akan melakukan tindakan. “Saya bilang nanti tunggu saja tanggal mainnya, Abu Toto itu tahu kok kalo ia sekarang tinggal menghitung hari,” lanjutnya lagi. Lantas, ketika ditanya tentang prediksinya tentang Ponpes Al Zaytun Indramayu, Gusdur mengaku, bahwa dirinya mempunyai muslim di RepublikaN. Lalu, Gusdur pun bercerita banyak tentang ramai-ramai umat NII KW9 berduyun-duyun jadi Tim Sukses di RepublikaN. “Abu Toto itu lagi panen duit. Habis dapat dari Wiranto, balik kanan ke JK. Sekarang ke RepublikaN. Umatnya itu kaya sapi yang tercocok hidungnya, kaya bebek ngekor Mas’ulnya,” urai Gus Dur. Sebelumnya, Gusdur juga pernah memprediksi tentang masa depan Ponpes Al Zaytun Indramayu. Prediksi ini dilakukannya jauh sebelum Ponpes Al Zaytun Indramayu terkenal, dan mengundang kontroversi seperti yang terjadi sekarang ini. Dikutip dari hasil wawancara yang dilakukan Gusdur dengan tim repoter NII Crisis Center (NCC), Gusdur mengungkapkan, bahwa Ponpes Al Zaytun Indramayu ini sebenarnya milik mantan Presiden RI, Soeharto. Menurut Gusdur, Soeharto pada zaman dulu mempunyai obsesi At tien dan Al Zaytun. Soeharto juga sangat paham dengan apa yang dilakukan Abdusaalam Rasyidi Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaytun Indramayu. “Pak Harto tahu semua yang dikerjakan si Panji Gumilang. Wong Abu Toto itu binaan ‘anak emasnya’ Ali Moertopo,” sebutnya. Gusdur juga mengungkapkan, bahwa Ponpes Al Zaytun Indramayu tersebut sebenarnya merupakan proyek mercusuar. Kendati demikian, keberadaan Ponpes Al Zaytun Indramayu ini sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali terhadap bangsa Indonesia. “Itu proyek mercusuar yang gak ada manfaatnya untuk bangsa,” lanjutnya. Gusdur juga menyampaikan, bahwa Soeharto memiliki mimpi yang sangat besar terhadap Indonesia. Hanya saja, mimpi besarnya tersebut hingga saat ini tidak kesampaian. “Pak Harto itu punya mimpi, tapi gak kesampaean. Ia yang memerintahkan Sa’adilah Mursyid mengirim sapi tapos ke Zaytun ditahun 1999,” paparnya. Fakta mengejutkan juga terungkap dari Gusdur, dimana sebelum reformasi, Kopassus menjaga ketat Ponpes Al Zaytun Indramayu, yang terletak di Haur Geulis, Indramayu, Jawa Barat. Pada saat Ponpes Al Zaytun Indramayu berusia 10 tahun, Gusdur mengungkap, bahwa lulusan Ponpes Al Zaytun Indramayu tidak bisa apa-apa. “Saya dengar santrinya gak bisa…

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang secara resmi melarang pengadilan mengabulkan pernikahan beda agama. Kiai Cholil menilai keputusan itu sebagai bentuk penghormatan pihak MA terhadap ajaran agama-agama yang ada di Indonesia. Keputusan yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. “Surat edara MA tentang tidak sahnya nikah beda agama dan pelarangan pencatatan nikah yang tidak sah adalah bagian dari penghormatan dan toleransi kepada ajaran agama-agama,” kata Kiai CholilI, Kamis (20/07/2023). Kiai Cholil mengatakan, MUI terus berupaya menghalau dan memerangi adanya praktik dan usaha pelegalan terhadap pernikahan beda agama belakangan ini. Hal itu mengingat adanya pengadilan yang mengabulkan pernikahan beda agama, legalisasi oleh penghulu ilegal, dan gugatan konstitusional sekelompok warga negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Oleh karena itu, (kita bisa) menegakkan agama dalam rangka menjaga entitas masing-masing, di saat bersamaan agama bisa menjadi sarana dan landasan menjaga keragaman,” ujar Kiai Cholil. Perjuangan MUI tersebut tidak hanya didorong ajaran normatif dalam agama, melainkan juga kandungan konstitusi juga melarang nikah beda agama. Konstitusi menghargai adanya entitas ajaran agama masing-masing dari campur aduk dan pembauran. Dengan demikian, larangan beda agama adalah bentuk orisinalitas menjaga kemurnian ajaran antaragama. “Berkenaan kita (MU) memperjuangkan untuk tidak sahkan beda agama karena dalam konstitusi kita itu mengakui entitas masing-masing (agama). Maka itu, keputusan MA harus dibarengi kesiapan masyarakat menghormati dan menerima perbedaan masing-masing sebagai kesepakatan bersama (al-mitsaw al-wathani).” pungkasnya. (rid)

Lamongan — 1miliarsantri.net : Perhelatan acara Musabaqah Qira’atil Kutub Nasional (MQKN) 2023 telah selesai dilaksanakan di Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Jawa Timur. Propinsi Jawa Tengah meraih Juara Umum dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, M. Ali Ramdhani dalam siaran pers yang diterima 1miliarsantri.net, Senin malam (17/07/2023). Kafilah Provinsi Jawa Tengah berhasil menyabet Juara Umum MQKN 2023 dengan memboyong 40 predikat juara. Terdiri dari perolehan juara 1 sebanyak 21 piala, juara 2 sebanyak tiga piala, juara 3 sebanyak sembilan piala, dan juara harapan sebanyak tujuh piala. “Perlu kami laporkan, dewan hakim MQKN menetapkan juara umum MQKN 2023 adalah Provinsi Jawa Tengah. Disusul Jawa Timur di posisi kedua dan Jawa Barat di posisi ketiga,” jelas Ali Ramdhani. Secara berurut, peringkat 10 besar adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Barat, Yogyakarta, Riau, Lampung, dan Sumatra Selatan. Juara umum kafilah Ma’had Ali adalah kafilah Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang, Jawa Timur. Disusul berikutnya, Pesantren Al Munawaroh Kota Pekan Baru, Riau, dan juara ketiga Ma’had Ali Sengkang Wajo, Sulawesi Selatan. Ali juga melaporkan, berdasarkan rekapitulasi MQKN, terdapat tiga pesantren yang mendapat juara 1 terbanyak, yaitu Madrasah Hidayatul Mubtadiin Lirboyo, Kediri, Jatim; Pesantren Raudhatul Ulum, Pati, Jawa Tengah; dan Pesantren Darul Ulum, Amsilati Pati Jepara, Jateng. “Santri putra dan putri yang memperoleh juara satu masing-masing berjumlah 26 orang. “Ini menandakan antara ulama laki-laki dan perempuan sama-sama hebatnya,” sambung Ali. Hadir dalam malam penutupan MQKN 2023, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Wamenag Saiful Rahmat Dasuki, Pimpinan Ponpes Sunan Drajat Lamongan, para staf khusus dan staf ahli Menag, serta para kiai pimpinan pondok pesantren seluruh Indonesia. Saat membacakan sambutan, Menteri Agama, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengatakan salah satu kekhasan pesantren yang tidak dimiliki oleh entitas pendidikan lainnya adalah tradisi keilmuannya yang kuat dan mengakar dari generasi ke generasi. “Tradisi keilmuan tersebut berupa pengajaran kitab kuning (turats) yang telah lama ada dan hingga kini bertahan di pesantren,” urai Menag. Melalui tradisi pembacaan dan pengkajian kitab kuning seperti itu, doktrin-doktrin dalam kitab kuning yang bersumber dan merujuk Alquran dan Sunnah sebagai sumber utama, menjadi ruh dan jiwa yang menggerakkan dan mengarahkan kehidupan pesantren. Ia juga mengharapkan perhelatan MQKN mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan santri dalam melakukan kajian dan pendalaman ilmu-ilmu agama Islam. Terutama yang bersumber dari kitab kuning. “Ini bagian dari proses kaderisasi ulama dan tokoh masyarakat di masa depan, serta terjalinnya silaturahmi antarpesantren seluruh Indonesia untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (ali)

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pimpinan Majelis Rasulullah SAW sekaligus Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Habib Nabiel Almusawa, mengajak setiap elemen bangsa menjadikan momentum tahun baru Islam 1 Muharam 1445 Hijriah untuk bermuhasabah dan melakukan perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pesan saya untuk para penguasa, hendaknya momentum hijrah ini digunakan untuk bertobat, Istighfar. Jangan sampai rakyat kita jadi ngga percaya dengan penguasa, ngga percaya dengan pemimpin. Kita disuruh taat kepada Ulil Amri, tetapi bukan yang korup, bukan yang mengkhianati rakyat, bukan yang menyebarkan fitnah, bukan yang seperti itu,” imbau Habib Nabiel kepada media di Jakarta, Selasa (18/07/2023). Ia berharap di tahun baru 1445 H, para pemimpin bangsa semakin mengayomi rakyat dan menjadi teladan yang baik bagi rakyat. Habib Nabiel juga mengajak umat Muslim di Tanah Air agar menjadikan momentum tahun baru Islam tidak hanya untuk memperbaiki dan meningkatkan sisi spiritual, namun juga memperbaiki diri dalam kehidupan berbangsa. Ia mengajak agar masyarakat menghormati jasa para pahlawan, yang sebagian besar dimotori oleh para ulama dan para habib, dalam memperjuangkan NKRI. Ia mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, justru sebaliknya setiap sila merupakan ajaran pokok dalam Islam. “Jadi saya ingin sampaikan bahwa pancasila Bhineka Tunggal Ika itu tidak ada masalah dengan islam. Oleh sebab itu masyarakat harusnya mensyukuri itu. Jadi jangan kemudian bikin Negara islam, NII, lalu ada aliran sesat akhirnya kemarin itu. Yang seperti itu ngga syukur namanya. (Pancasila) ini yang sudah disepakati oleh para pahlawan yang juga para ulama,” pungkasnya. (rid)

Biak — 1miliarsantri.net : Sebanyak sembilan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Biak Numfor, Papua, menerima sertifikat halal pangan olahan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Tahap pertama sertifikat halal produk UMKM diterima 22 sertifikat dan saat ini bertambah lagi sembilan sertifikat halal sehingga total 31 sertifikat halal produk MUI,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperibdag) Yubelius Usior kepada media di Biak, Senin (17/07/2023). Pemkab Biak Numfor melalui Disperindag mengajukan 65 penerbitan sertifikat halal produk UMKM Biak Numfor. Kadisperindag Usior mengatakan, jaminan produk halal menurut UU No. 33 Tahun 2014 sampai UU No. 39 Tahun 2021 di mana penyelenggaraan sertifikasi halal dilaksanakan pemerintah melalui BPJPH Kemenag Republik Indonesia. Sertifikasi halal pada produk olahan pangan UMKM Biak, menurut Kadisperindag Usior, perlu dilakukan karena dapat menjamin kepada masyarakat produk yang diproduksi pelaku usaha Biak benar-benar halal dan layak untuk dikonsumsi. Usior mengatakan, pemberian sertifikat halal sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk menjalankan perintah sesuai dengan syariat dan aturan. “Suatu produk dapat dikatakan halal apabila memenuhi standar proses sertifikasi halal (SJPH) yang memiliki lima kriteria,” ujarnya. Syarat produk olahan pangan disebut halal, menurut Usior, yakni meliputi komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. “Pemerintah daerah terus melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM guna mendapatkan sertifikat halal untuk semua jenis usaha yang diproduksi,” kata Usior. Berbagai produk UMKM Biak mendapat sertifikat halal di antaranya jenis kuliner, ekstrak sari jahe, sambal ikan julung, ikan asap, dan aneka kue. (mmi)

Jakarta — 1miliarsantri.net : Dalam berbagai kesempatan video-video yang viral, masyarakat disuguhkan pernyataan kontroversial Panji Gumilang yang menyimpang dari ajaran Islam. Berbagai penyimpangan tersebut karena cara pandangnya yang merasionalisasikan semua penafsiran ajaran Islam. Shalat bagi mereka adalah aktivitas dalam rangka mewujudkan negara Islam dengan “mencuci otak” sebanyak-banyaknya rakyat Republik Indonesia untuk hijrah ke NII Al Zaytun. Haji bagi mereka adalah muktamar perwakilan berbagai daerah untuk rapat paripurna menyusun agenda kenegaraan Islam. Kisah semua nabi dan rasul dengan musuh-musuh mereka dalam Al-Qur’an dirasionalkan dengan keadaan para petinggi Al Zaytun, yang sejak dahulu hingga saat ini terus mendapatkan tekanan dan serangan dari pemerintah dan rakyat Indonesia yang dianggap jahiliyah. Semua ajaran Islam yang tidak masuk akal bagi mereka dianggap sebagai amalan yang sia-sia karena tidak memberikan pengaruh langsung dalam kehidupan. Mereka menilai semua itu terjadi karena umat Islam terkungkungnya dalam pemahaman para ulama Ahlussunah wal Jamaah. Nll Al Zaytun “memuseumkan” semua pemahaman akidah dan ibadah ulama Ahlussunah wal Jamaah. Mereka telah menuhankan akal yang ditunggangi hawa nafsu di atas wahyu dan hadits. Tafsir mereka berbeda seratus delapan puluh derajat dari ajaran Islam yang dibawa Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam. Mereka berkiblat dengan pola kesombongan dengan berani menolak perintah Allah karena menuhankan akalnya. Dalam timbangan akidah Ahlussunah wal Jamaah bahwa sekte Muktazillah adalah sekte yang menuhankan akal. Mereka berpendapat bahwa semua dalil Al-Qur’an dan Al-Hadits jika bertentangan dengan akal, maka yang dimenangkan adalah akal. Karena itu, mereka menggiring semua dalil dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits dengan penafsiran rasionalis-pragmatis. Inilah sesungguhnya sumber akidah NII Al Zaytun. Yang para ulama Ahlussunah wal Jamaah menamakannya dengan ilmu kalam. Yakni, orang-orang yang bersandar pada akal dalam menetapkan perkara-perkara akidah dan ibadah. Yang di tengah masyarakat lebih familier dengan sebutan ilmu filsafat. Sekte Muktazilah dan mereka yang sepaham mengadopsi ilmu filsafat sebagai perangkat pendukung untuk mendalami, memahami, dan mengamalkan Islam. Karena berakidah sekte Muktazilah, NII Al Zaytun tidak mengambil ilmu dari kitab tafsir yang sudah masyhur, hadits, dan perkataan ulama Ahlussunah wal Jamaah. Di samping itu, dalam skala nasional ada sekte lokal yang sejalan dengan akidah Muktazilah dengan nama “Ajaran Isa Bugis”, yang telah dilarang sejak tahun 1970 ketika Menteri Agamanya, Buya Hamka. Untuk melanggengkan ajarannya dan mengecoh kaum Muslimin, NII Al Zaytun mengadopsi Ajaran Isa Bugis dengan mengadakan pengajian secara tertutup dari rumah ke rumah dan tersembunyi guna merekrut jamaah baru agar berhijrah ke NII Al Zaytun dengan berbaiat dan berkewajiban membayar infak dan lainnya setiap bulan. Metode pengajian sembunyi-sembunyi tersebut mereka praktikkan sebagai pengejawantahan akidah Muktazilah dengan dasar dalil dari salah satu nama surat, Al-Kahfi (Gua). Gua dalam kisah Ashabul Kahfi mereka artikan tempat-tempat tersembunyi untuk mendoktrin ajaran NII dalam rangka merekrut jamaah baru. Peran ilmu filsafat dalam akidah sekte Muktazilah meminggirkan dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits karena menuhankan akal. Terutama dalil-dalil yang terkait alam gaib yang tidak terjangkau akal. Mereka tidak beriman dengan syafaat Rasulullah kepada orang-orang beriman yang berbuat dosa dan perihal adanya nikmat serta azab kubur. Karena itu, tak perlu heran jika makna syafaat dalam perkara dosa di NII Al Zaytun merasionalkannya dengan tebusan uang bagi anggota jamaahnya yang bermaksiat. Penuhanan akal dalam akidah Muktazilah mengontaminasi keimanan hingga sampai pada titik nadirnya. Dari menafsiri dalil-dalil Al-Qur’an dan Al-Hadits secara serampangan sampai mempertanyakan eksistensi Tuhan. Tak ayal jika para pendewa akal tersebut terjemus dalam ideologi Komunis, sebagaimana pengakuan Panji Gumilang yang lantang lagi viral itu. Bahkan, lebih jauh mereka berupaya melenyapkan agama dengan berbagai makarnya karena agama dianggap sebagai sumber permusuhan dan peperangan. Tidak hanya sampai di situ, sekte Muktazilah juga berakidah Wihdatul Adyan. Yakni, keyakinan semua agama adalah satu, sama dan benar. Hal ini tampak jelas dari bergabungnya orang non-Muslim dalam shalat di masjid Al Zaytun. Termasuk salam Yahudi, nyanyian di masjid, dan anjuran untuk para santri mengkaji perjanjian lama dan baru. Penuhanan akal oleh sekte Muktazilah dengan dasar pemikiran yang diambil dari ilmu filsafat merusak keyakinan beragama dari dasar hingga puncaknya. Atas mereka yang menuhankan akal dari dalil-dalil Al-Qur’an dan Al-Hadits, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah mempunyai nasihat yang indah dengan berkata, “Akal bisa berfungsi jika dia memiliki kekuatan; sebagaimana penglihatan mata hanya bisa berfungsi jika ada cahaya. Apabila akal mendapati cahaya iman dan Al-Qur’an barulah akal akan seperti mata yang mendapatkan cahaya mentari. Jika bersendirian tanpa cahaya, akal tidak akan bisa melihat atau mengetahui sesuatu.” Ketahuilah. Syariat Islam tidak menafikan akal, bahkan memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Sangat banyak anjuran berfikir dalam Al-Qur’an, seperti: Tadabbur, tafakkur, dan lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta’ala, “La’allakum tatafakkaruun” (mudah-mudahan kamu berfikir); atau “afalaa ta’qiluun” (apakah kamu tidak berakal); atau “afalaa yatadabbaruuna Al-Qur’ana” (apakah mereka tidak merenungi isi kandungan Al-Qur’an) dan lainnya. Kesimpulannya adalah dalam akidah Ahlussunah wal Jamaah posisi akal ditempatkan pada apa yang diperintahkan Allah Ta’ala sebagai sang Pencipta. Yakni, akal dapat dijadikan argumen jika sesuai dengan Al-Qur-an dan Al-Hadits; atau tidak bertentangan dengan keduanya. Jika akal bertentangan dengan keduanya, maka akal tidak dapat mencapai kesempurnaan ilmu Allah Ta’ala yang termaktub di dalam Al-Qur’an dan petunjuk Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam yang termaktub di dalam Al-Hadits. Sehingga akal tidak lagi dapat menjadi argumen dan wajib ditinggalkan serta tunduk kepada keduanya. Tersebab Al-Qur’an adalah firman yang merupakan sebaik-baik perkataan dari semua perkataan yang ada. Sedangkan Al-Hadits shahih adalah sebaik-baik petunjuk dari semua petunjuk yang ada. Keduanya adalah perpaduan nilai dan norma yang merupakan dasar dalam hukum Islam yang bersifat baku. Penegakan hukum atas kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaytun adalah agenda “gangguan ketertiban dan keamanan” berskala nasional. Peran penegakan hukum secara objektif, profesional, dan berkeadilan sangat diharapkan. Sebaliknya, memolitisasi kasus ini adalah pengkhianatan atas amanah rakyat dan mencoreng wajah penegakan hukum Indonesia. Ingat! Jangan bermain api dalam kasus ini. Jangan karena ingin menyelamatkan segelintir orang, ribuan santri tergadai akidahnya dan termilantansi kebenciannya kepada negara. Bahkan selepas proses hukum atas siapa yang bersalah, peran pemerintah dalam rangka merehabilitasi para santri dan pekerja di Al Zaytun jauh lebih kompleks. Mereka secara umum adalah jamaah NII yang loyalis. Peralihan Al Zaytun sebagai aset pendidikan Islam ke tangan pemerintah akan jauh lebih efektif dalam merekonstruksi kurikulum, pengajar, dan para pekerja di sana. (ami)

Jakarta – 1miliarsantri.net : Guna untuk mengamankan kegiatan partai politij Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, hari ini Ahad (16/07/2023) Polisi mengerahkan sebanyak 3.200 personel. Dalam pengamanan tersebut pihak kepolisian menerapkan tiga ring pengamanan yang mengitari venue acara. “Persiapan 3.200 personel mulai dari konsep pengamanan ring 1, 2, 3 yang mengitari wilayah GBK, termasuk juga sampai mau masuk,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin kepada media, Ahad (16/07/2023). Komarudin menambahkan, pihaknya juga akan melakukan melakukan pengawalan dan pengamanan kegiatan lain yang berbarengan, yaitu aktivitas masyarakat seperti car free day. Termasuk berkoordinasi dengan pihak penyelenggara, terkait dengan kantong parkir yang tersedia. “Sehingga dengan pengamanan tersebut diharapkan setiap kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Memang waktunya yang bersamaan dengan car free day, sehingga ada beberapa alur atau pola contra flow yang kita siapkan dari pagi,” tegas Komarudin. Partai Nasdem akan menggelar Apel Siaga Perubahan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Ahad (16/07/2023). Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak diundang. Nasdem mengeklaim apel siaga merupakan forum konsolidasi internal partai. “Apakah kemudian Pak Jokowi diundang? tidak. Karena kegiatan pada tanggal 16 Juli ini adalah kegiatan internal partai politik, jadi kita tidak mengundang pihak-pihak eksternal termasuk pemerintah yang non-kader Partai Nasdem,” terang Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (12/7/2023). Apel Siaga Perubahan sendiri sudah mendapatkan izin menggunakan Stadion GBK sejak 22 Februari 2023. Ia menjelaskan, apel tersebut juga bukan ajang untuk menandingi acara partai politik lain. “Kami tidak punya pikiran, kami tidak punya rencana, tidak punya keinginan untuk melakukan show offers atau melakukan atau untuk sekadar gagah-gagahan untuk mengalahkan orang lain,” ujar Ali. Apel Siaga Perubahan adalah forum internal Partai Nasdem yang merupakan momentum untuk melakukan lompatan lebih tinggi. Sebab, Pemilu 2024 sangat tergantung dengan kekuatan dari konsolidasi itu. “Jadi kalau kemudian menggunakan GBK sebagai satu kegiatan, kegiatan ini kami rencanakan sebelum partai-partai lain menggunakan GBK untuk kegiatannya. Jadi tidak ada niat, tidak ada maksud apa-apa untuk melakukan show offers atau menandingi partai-partai lain,” ujar anggota Komisi III DPR itu. Apel Siaga Perubahan adalah forum konsolidasi internal guna melihat kekuatan infrastruktur partai. Serta, kesiapan para bakal calon anggota legislatif dalam menghadapi pertarungan di Pemilu 2024. Kegiatan Apel Siaga Perubahan juga akan dimeriahkan dengan berbagai even. Beberapa di antaranya adalah parade budaya dan pesta rakyat yang digelar Ahad mendatang di Stadion GBK, Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh akan menyampaikan pidatonya di hadapan 100 ribu kader yang direncanakan hadir di kawasan GBK. Selain itu, bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan juga akan menyampaikan pidatonya. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga diagendakan hadir dalam Apel Siaga Perubahan tersebut. Namun jumlahnya dibatasi, karena acara tersebut notabenenya merupakan forum konsolidasi internal Partai Nasdem. (wink)

Jakarta – 1miliarsantri.net : Dua Pendakwah kondang yakni Ustad Abdul Somad (UAS) dan Ustad Adi Hidayat (UAH) disebut menjadi saksi ahli agama pada kasus dugaan penodaan agama yang dilaporkan ke Mabes Polri dan dilakukan oleh pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang. Saat dikonfirmasi langsung hal tersebut, UAS menyampaikan jika kabar itu tidak benar. Adapun UAS kini sedang berada di Malaysia untuk melakukan lawatan syiar. Pada Kamis (13/07/2023) kemarin, ia dijamu Perdana Menteri Anwar Ibrahim di kantornya, Putrajaya, Malaysia. “Tidak, kabar itu tidak benar, mohon maaf, matur suwun,” kata UAS dalam pesan singkatnya , Jumat (14/07/2023). Sebagaimana diketahui sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melakukan periksaan sejumlah saksi ahli agama. Mereka di antaranya dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan dari Muhammadiyah. Pemeriksaan dilakukan pada Kamis (13/07/2023). Nama UAS muncul dan UAH sendiri muncul lantaran disebut-sebut oleh sang pelapor kasus yakni Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Advokat Pembela Pancasila (FAPP), Ihsan Tanjung. Menurutnya saksi dari kalangan penceramah kondangan yang bakal dipanggil penyidik sebagai saksi ahli antara lain Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya. “Katanya akan panggil UAS, kemudian kabarnya Adi Hidayat juga, kemudian kabarnya Abah Luthfi juga dipanggil,” ujar Ihsan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (03/07/2023). Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) sudah menerima berkas gugatan yang dilayangkan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang terhadap Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas. PN Jakpus menjadwalkan sidang perdana perkara gugatan tersebut pada 26 Juli 2023 Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 415/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Gugatan tercatat didaftarkan pada Kamis 6 Juli 2023. Adapun klasifikasi perkaranya digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. “Sidang perdana pada Rabu 26 Juli 2023,” tulis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, Jumat (14/7/2023). Beberapa rekan media sudah memantau perkara ini sejak masuk ke PN Jakpus. Namun, hingga hari ini, petitum dari gugatan Panji Gumilang tak kunjung dicantumkan di SIPP PN Jakpus. Padahal, petitum merupakan segala sesuatu yang oleh penggugat diminta akan dikabulkan dalam putusan hakim. “Petitum: belum dapat ditampilkan,” tulis SIPP PN Jakpus. Selain itu, komposisi hakim yang bakal menyidangkan perkara tersebut pun belum ditampilkan. Ini termasuk juru sita dan panitera yang belum ditetapkan dalam perkara tersebut sebagaimana informasi tercantum di SIPP PN Jakpus. (lis)