Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Awal Ramadhan tahun 2024 ini berpotensi adanya perbedaan penentuan. Hal ini terjadi setelah terbit ketetapan ormas yang berdasarkan hisab memutuskan 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada 11 Maret 2024. Sementara berdasarkan sistem rukaytul hilal, posisi hilal, baik dari sisi tinggi maupun elongasinya tak mungkin dapat di-rukyat pada 29 Sya’ban 1445 H atau 10 Maret 2024 sehingga diprediksi 1 Ramadhan 1445 H istikmal bertepatan dengan 12 Maret 2024. Pemerintah mengimbau umat Islam untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi. Imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H/2024 M. Dalam edaran yang ditanda tangani pada 26 Februari 2024 oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini diharapkan umat Islam tetap mengutamakan nilai toleransi. “Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi,” ungkap Menag, Selasa (5/3/2024). Selain itu, dalam melaksanakan ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri umat Islam diimbau sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Umat Islam juga dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan syiar pada bulan Ramadan dengan tetap mempedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. “Umat Islam diimbau untuk melaksanakan berbagai kegiatan di masjid, mushala, dan tempat lain dalam rangka syiar Ramadhan dan menyampaikan pesan-pesan taqwa serta mempererat persaudaraan sesama anak bangsa,” tulis edaran tersebut.

Palembang — 1miliarsantri.net : Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 2024 resmi dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Main Dining Hall, Jakabaring Sport City, Kota Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (1/32024) malam. Presiden mengapresiasi peran aktif seluruh kader IMM dalam menjalankan agenda kebangsaan. Termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang pemilihnya 56 persen atau 113 juta orang itu generasi milenial dan Z. “Jadi menurut saya anak muda Indonesia tidak apatis terhadap politik justru generasi muda punya kemauan besar untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” terang Presiden kepada awak media. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi membuka acara Muktamar IMM Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, Pj. Gubernur Sumatra Selatan Agus Fatoni, dan Ketua DPP IMM Abdul Musawir Yahya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat ini mengizinkan umrah mandiri menggunakan visa turis, termasuk bagi jamaah Indonesia. Bagi jamaah yang ingin melakukan umrah mandiri dengan mengajukan visa turis melalui aplikasi Nusuk. Umrah mandiri atau backpacker tengah menjadi perbincangan masyarakat belakangan ini. Sebab, biaya yang dikeluarkan untuk umrah mandiri jauh lebih hemat ditambah keleluasaan waktu selama di Tanah Suci. Pengajuan visanya pun saat ini makin mudah dengan Nusuk. Lewat aplikasi yang dirilis pemerintah Arab Saudi ini, jamaah dapat memesan waktu untuk raudhah juga berbagai informasi lain terkait umrah, haji, wisata, penginap, hingga kuliner di Madinah dan Mekkah. Sayangnya, Kementerian Agama (Kemenag) malah melarang umrah backpacker tersebut. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beralasan larangan tersebut untuk melindungi umat Muslim yang ingin beribadah umrah, padahal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan ijin Umrah Backpacker. “Perjalanan umrah berbeda dengan perjalanan wisata lainnya, karena melibatkan aturan-aturan peribadatan yang harus dipatuhi. Ini kalau kita ke luar negeri kita bisa sendiri. Kemana? Ke Eropa, Jepang, Amerika, kemanapun kita bisa lakukan sendiri, karena tidak ada aturan-aturan dalam melakukan perjalanan itu, tapi umroh berbeda. Ada aturan peribadatan yang harus dipenuhi,” terang Yaqut. Menurut Yaqut, tidak semua umat memahami aturan-aturan tersebut, sehingga diperlukan bimbingan dan bantuan dalam melaksanakan ibadah umroh. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis ikut memberi tanggapan soal larangan umrah mandiri. Mengutip laman Himpuh, Kiai Cholil menilai umrah backpacker layak dicoba. Menurut Kiai Cholil, kebijakan Arab Saudi yang membuka kesempatan bagi semua orang untuk mengurus secara mandiri keberangkatan umrahnya ke tanah suci.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri (PM) yang juga Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters, di Grand Hall New Zealand Parliament Buildings, di hari ketiga kunjungan kerjanya di Wellington, Selandia Baru. Selain membicarakan kerja sama antar kedua negara, Wapres bersama Wakil PM Peters juga membahas sikap politik kedua negara merespons kondisi terkini di Palestina. “Saya juga tadi menyinggung tentang perang di Palestina, di mana saya bersama dengan Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru. Saya kira kita punya pandangan yang sama untuk menghentikan perang di sana melalui perundingan dan gencatan senjata yang permanen,” terang Wapres kepada 1miliarsantri.net seusai kedatangan nya di Selandia Baru, Sabtu (02/03/2024). Wapres juga menuturkan, dirinya mengajak Selandia Baru untuk turut menggalang bantuan kemanusiaan bagi Palestina. “Dan juga untuk bantuan kemanusiaan yang perlu digalang melalui dunia internasional karena suasana di Palestina sangat memprihatinkan,” imbuhnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) menjalin sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Polres Kabupaten Bliter dalam menangani masalah video viral yang menyampaikan pesan memperbolehkan tukar pasangan suami istri. Video berdurasi 33 menit itu diunggah di akun Mbah Den (Sariden), pada 25 Februari 2024, dengan judul “Mengerikan, Ajaran Kiyai Salamah, Halalkan Berzina Jaminan Masuk Surga”. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Blitar, Baharudin menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Polres Blitar untuk menindaklanjuti masalah tersebut. “Polres Blitar melakukan investigasi khusus terhadap Samsudin, yang mengakui bahwa video tersebut hanya rekaan semata demi meningkatkan jumlah pengikut dan penonton,” terangnya kepada 1miliarsantri.net, Jumat (1/3/2024). Baharuddin mengatakan, Polres Blitar telah meminta pengelola kanal untuk menghapus video tersebut agar tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat. “Setelah investigasi, Kasat Polres Blitar telah menginformasikan kepada kami bahwa video tersebut direkam di Jawa Barat dengan pelibatan aktor figuran. Bagian sensitif dari video tersebut terkait kebolehan melakukan hubungan intim secara bebas dan saling tukar pasangan, dipotong dan diunggah secara terpisah oleh beberapa pihak. Hal ini menyebabkan kegaduhan di masyarakat, seolah-olah praktik tersebut terjadi di Kabupaten Blitar,” ungkapnya. Baharuddin menambahkan, pihaknya mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat, termasuk memberi pembinaan kepada Samsudin. Baharuddin juga memastikan bahwa lembaga yang dikelola Samsudin tidak memiliki legalitas sejak akhir 2022.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersilahkan para calon jamaah umrah untuk melakukan umrah secara mandiri atau backpaker. Hanya saja para jamaah dihimbau untuk tetap menjaga nama baik Indonesia. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis menyatakan, jaman sekarang masyarakat sudah sangat mudah untuk keliling dunia, apalagi ibadah umrah, terutama yang ingin mencoba umrah secara mandiri. Namun, tetap perlu memperhatikan regulasi dan prosedur yang berlaku, serta menjaga nama baik negara. “Masyarakat yang ingin melakukan umrah backpaker diharapkan dapat memperhatikan nama baik Indonesia, jangan sampai pergi ke sana dan sesampainya disana tidak bisa pulang,” terang KH Cholil kepada 1miliarsantri.net, Kamis (29/2/2024). KH Cholil juga meminta kepada masayarkat yang akan melakukan umrah backpaker sudah memperoleh tempat tinggal terlebih dahulu sebelum keberangkatan. Hal ini penting untuk menghindari kesulitan mencari akomodasi saat tiba di tanah suci, sehingga proses ibadah dapat dilakukan dengan lancar. Selain itu, disarankan juga untuk mempersiapkan perlengkapan dan kebutuhan selama perjalanan dengan baik agar tidak terlalu bergantung pada tempat tujuan. “Barangkali ada backpaker, tidak ada tempat tinggalnya. Jangan sampai tinggal di masjid setempat,” jelasnya. Dia juga mengingatkan bagi masyarakat yang akan melakukan umrah backpaker ke tanah suci menguatkan niatnya untuk ibadah, bukan liburan semata. Hal ini penting agar fokus selalu tertuju pada ibadah dan mendapatkan manfaat spiritual yang maksimal selama di tanah suci. “Jangan sampai berangka ke sana hanya tidur, balik-balik dari masjid. Mungkin sampai ya ganti-ganti baju dan mandi di masjid itu saya pikir tidak baik,” sambungnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengambil kebijakan baru untuk kuota pendampingan lansia, pendamping jamaah haji penyandang disabilitas, dan penggabungan mahram pada musim haji 2024. Kebijakan ini sebelumnya ditiadakan pada musim haji 2023. Kuota ini memungkinkan jamaah haji lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan pendamping khusus dari keluarganya agar benar-benar bisa maksimal dalam penjagaan dan proses ibadah hajinya. Sistem ini juga memungkinkan suami-istri atau anak kandung/orang tua yang terpisah waktu keberangkatannya, semisal karena waktu mendaftarnya tidak berbarengan, bisa dilakukan penggabungan mahram sehingga bisa berangkat haji bersama. Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama Anna Hasbie mengatakan, kuota pendampingan lansia, pendamping jamaah haji penyandang disabilitas, dan penggabungan mahram diberi kesempatan untuk melakukan pelunasan ditahap kedua. Pelunasan tahap II ini akan berlangsung pada 13-26 Maret 2024. Tahap ini menurutnya diperuntukkan untuk empat kategori, yaitu ad Jamaah yang belum melakukan pelunasan biaya haji pada tahap I karena mengalami gagal sistem Pendamping jamaah haji lanjut usia Jamaah haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua yang terpisah Pendamping jamaah haji penyandang disabilitas. “Batas akhir input data pengajuan pendampingan lansia, penggabungan mahram, dan pendamping penyandang disabilitas akan berakhir pada 7 Maret 2024,” terang Anna kepada 1miliarsantri.net, Rabu (28/2/2024). Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Lampung H Puji Raharjo menjelaskan bahwa jamaah yang akan mengajukan pendampingan lansia, pendamping jamaah haji penyandang disabilitas, dan penggabungan mahram diharuskan mendaftarkan diri ke Kemenag kabupaten/kota.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Data Kementerian Agama mencatat pada 2024 ini, jamaah haji reguler yang masuk kategori lansia dengan usia 65 tahun ke atas berjumlah sekitar 45.000 orang. Jumlah ini lebih sedikit dibanding musim haji tahun 2023 lalu yakni sebesar 30 persen dari kuota yakni 61.000 orang. Walaupun jumlah jamaah haji lansia menurun, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief meminta jajarannya agar kualitas haji ramah lansia tahun ini dapat ditingkatkan, terutama pada aspek program dan mitigasi risikonya. “Haji Ramah Lansia pada aspek layanan sudah cukup baik. Ini berkaca dari penyelenggaraan haji 2023. Tapi mohon diperkuat programnya,” terang Hilman Latief saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Program Haji Ramah Lansia dan Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H. Mengaca pada kebijakan 2023 lalu, ada 9 ikhtiar yang dilakukan Kemenag untuk mewujudkan Haji Ramah Lansia. Ikhtiar itu meliputi: “Kita perlu mematangkan program Haji Ramah Lansia mulai dari sebelum jamaah berangkat, saat mereka di Arab Saudi, serta saat kepulangan atau setelah berhaji,” ungkapnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Kantor Urusan Agama (KUA) selain menjadi tempat pencatatan pernikahan bagi umat muslim, juga direncanakan akan dijadikan tempat pencatatan pernikahan bagi umat non-muslim. “Kita sudah sepakat sejak awal, bahwa KUA ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama,” terang Menag Yaqut, dikutip Senin (26/2/2024). Menag mengungkapkan ini dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam bertajuk ‘Transformasi Layanan dan Bimbingan Keagamaan Islam sebagai Fondasi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan’. “Sekarang ini jika kita melihat saudara-saudari kita yang non-muslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Padahal, itu harusnya menjadi urusan Kementerian Agama,” lanjut Menag dalam rapat yang dilangsungkan di Jakarta tersebut. Dengan mengembangkan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan agama selain Islam, Menag berharap data-data pernikahan dan perceraian bisa lebih terintegrasi dengan baik. Lebih lanjut, Menag juga berharap aula-aula yang ada di KUA dapat dipersilakan untuk menjadi tempat ibadah sementara bagi umat non-muslim yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain. “Saya juga berharap aula-aula di KUA yang ada dapat dipersilahkan bagi saudara-saudari kita umat non-muslim yang masih kesulitan untuk memiliki rumah ibadah sendiri, baik karena tidak adanya dana untuk mendirikan rumah ibadah atau karena sebab lain. Bantu saudara-saudari kita yang non-muslim untuk bisa melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Tugas muslim sebagai mayoritas yaitu memberikan pelindungan terhadap saudara-saudari yang minoritas, bukan sebaliknya,” pesan Menag.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) RI melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pengangkutan Udara Jamaah Haji Reguler tahun 1445 H/2024 M dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Proses penandatanganan dilakukan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Berdasarkan data jamaah berangkat pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sepertiganya masih diisi oleh mereka yang berusia di atas 65 tahun. Karenanya, lanjut Dirjen PHU Hilman Latief, Pemerintah masih mengusung program Haji Ramah Lansia dalam penyelenggaraan haji 1445H/2024M. “Ini perlu menjadi perhatian maskapai untuk memberikan layanan prioritas bagi jemaah haji lansia. Termasuk juga jemaah disabilitas. Saya berharap ini juga menjadi concern dari Garuda Indonesia,” terang Dirjen PHU Hilman Latief kepada 1miliarsantri.net, Sabtu (24/2/2024). Ia pun meminta pihak Garuda Indonesia untuk memberikan serta mengkomunikasikan inovasi layanan penerbangan bagi jemaaah haji. “Alhamdulillah hari ini kita telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Garuda Indonesia. Kami berharap Garuda Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Tolong dipersiapkan, dan segera sampaikan apa inovasi layanan yang akan diberikan maskapai agar bisa disinkronkan dengan program Haji Ramah Lansia,” tutur Hilman. Hal ini disambut baik oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Ia menyampaikan, pihaknya akan mempersiapkan layanan penerbangan haji dengan optimal. “Garuda Indonesia berkomitmen terhadap safety atau keamanan penerbangan, services excellence dan ada beberapa tambahan service yang kita berikan kepada jemaah haji Indonesia,” ujar Irfan.