Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri (PM) yang juga Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters, di Grand Hall New Zealand Parliament Buildings, di hari ketiga kunjungan kerjanya di Wellington, Selandia Baru. Selain membicarakan kerja sama antar kedua negara, Wapres bersama Wakil PM Peters juga membahas sikap politik kedua negara merespons kondisi terkini di Palestina. “Saya juga tadi menyinggung tentang perang di Palestina, di mana saya bersama dengan Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru. Saya kira kita punya pandangan yang sama untuk menghentikan perang di sana melalui perundingan dan gencatan senjata yang permanen,” terang Wapres kepada 1miliarsantri.net seusai kedatangan nya di Selandia Baru, Sabtu (02/03/2024). Wapres juga menuturkan, dirinya mengajak Selandia Baru untuk turut menggalang bantuan kemanusiaan bagi Palestina. “Dan juga untuk bantuan kemanusiaan yang perlu digalang melalui dunia internasional karena suasana di Palestina sangat memprihatinkan,” imbuhnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) menjalin sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Polres Kabupaten Bliter dalam menangani masalah video viral yang menyampaikan pesan memperbolehkan tukar pasangan suami istri. Video berdurasi 33 menit itu diunggah di akun Mbah Den (Sariden), pada 25 Februari 2024, dengan judul “Mengerikan, Ajaran Kiyai Salamah, Halalkan Berzina Jaminan Masuk Surga”. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Blitar, Baharudin menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Polres Blitar untuk menindaklanjuti masalah tersebut. “Polres Blitar melakukan investigasi khusus terhadap Samsudin, yang mengakui bahwa video tersebut hanya rekaan semata demi meningkatkan jumlah pengikut dan penonton,” terangnya kepada 1miliarsantri.net, Jumat (1/3/2024). Baharuddin mengatakan, Polres Blitar telah meminta pengelola kanal untuk menghapus video tersebut agar tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat. “Setelah investigasi, Kasat Polres Blitar telah menginformasikan kepada kami bahwa video tersebut direkam di Jawa Barat dengan pelibatan aktor figuran. Bagian sensitif dari video tersebut terkait kebolehan melakukan hubungan intim secara bebas dan saling tukar pasangan, dipotong dan diunggah secara terpisah oleh beberapa pihak. Hal ini menyebabkan kegaduhan di masyarakat, seolah-olah praktik tersebut terjadi di Kabupaten Blitar,” ungkapnya. Baharuddin menambahkan, pihaknya mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat, termasuk memberi pembinaan kepada Samsudin. Baharuddin juga memastikan bahwa lembaga yang dikelola Samsudin tidak memiliki legalitas sejak akhir 2022.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersilahkan para calon jamaah umrah untuk melakukan umrah secara mandiri atau backpaker. Hanya saja para jamaah dihimbau untuk tetap menjaga nama baik Indonesia. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis menyatakan, jaman sekarang masyarakat sudah sangat mudah untuk keliling dunia, apalagi ibadah umrah, terutama yang ingin mencoba umrah secara mandiri. Namun, tetap perlu memperhatikan regulasi dan prosedur yang berlaku, serta menjaga nama baik negara. “Masyarakat yang ingin melakukan umrah backpaker diharapkan dapat memperhatikan nama baik Indonesia, jangan sampai pergi ke sana dan sesampainya disana tidak bisa pulang,” terang KH Cholil kepada 1miliarsantri.net, Kamis (29/2/2024). KH Cholil juga meminta kepada masayarkat yang akan melakukan umrah backpaker sudah memperoleh tempat tinggal terlebih dahulu sebelum keberangkatan. Hal ini penting untuk menghindari kesulitan mencari akomodasi saat tiba di tanah suci, sehingga proses ibadah dapat dilakukan dengan lancar. Selain itu, disarankan juga untuk mempersiapkan perlengkapan dan kebutuhan selama perjalanan dengan baik agar tidak terlalu bergantung pada tempat tujuan. “Barangkali ada backpaker, tidak ada tempat tinggalnya. Jangan sampai tinggal di masjid setempat,” jelasnya. Dia juga mengingatkan bagi masyarakat yang akan melakukan umrah backpaker ke tanah suci menguatkan niatnya untuk ibadah, bukan liburan semata. Hal ini penting agar fokus selalu tertuju pada ibadah dan mendapatkan manfaat spiritual yang maksimal selama di tanah suci. “Jangan sampai berangka ke sana hanya tidur, balik-balik dari masjid. Mungkin sampai ya ganti-ganti baju dan mandi di masjid itu saya pikir tidak baik,” sambungnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengambil kebijakan baru untuk kuota pendampingan lansia, pendamping jamaah haji penyandang disabilitas, dan penggabungan mahram pada musim haji 2024. Kebijakan ini sebelumnya ditiadakan pada musim haji 2023. Kuota ini memungkinkan jamaah haji lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan pendamping khusus dari keluarganya agar benar-benar bisa maksimal dalam penjagaan dan proses ibadah hajinya. Sistem ini juga memungkinkan suami-istri atau anak kandung/orang tua yang terpisah waktu keberangkatannya, semisal karena waktu mendaftarnya tidak berbarengan, bisa dilakukan penggabungan mahram sehingga bisa berangkat haji bersama. Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama Anna Hasbie mengatakan, kuota pendampingan lansia, pendamping jamaah haji penyandang disabilitas, dan penggabungan mahram diberi kesempatan untuk melakukan pelunasan ditahap kedua. Pelunasan tahap II ini akan berlangsung pada 13-26 Maret 2024. Tahap ini menurutnya diperuntukkan untuk empat kategori, yaitu ad Jamaah yang belum melakukan pelunasan biaya haji pada tahap I karena mengalami gagal sistem Pendamping jamaah haji lanjut usia Jamaah haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua yang terpisah Pendamping jamaah haji penyandang disabilitas. “Batas akhir input data pengajuan pendampingan lansia, penggabungan mahram, dan pendamping penyandang disabilitas akan berakhir pada 7 Maret 2024,” terang Anna kepada 1miliarsantri.net, Rabu (28/2/2024). Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Lampung H Puji Raharjo menjelaskan bahwa jamaah yang akan mengajukan pendampingan lansia, pendamping jamaah haji penyandang disabilitas, dan penggabungan mahram diharuskan mendaftarkan diri ke Kemenag kabupaten/kota.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Data Kementerian Agama mencatat pada 2024 ini, jamaah haji reguler yang masuk kategori lansia dengan usia 65 tahun ke atas berjumlah sekitar 45.000 orang. Jumlah ini lebih sedikit dibanding musim haji tahun 2023 lalu yakni sebesar 30 persen dari kuota yakni 61.000 orang. Walaupun jumlah jamaah haji lansia menurun, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief meminta jajarannya agar kualitas haji ramah lansia tahun ini dapat ditingkatkan, terutama pada aspek program dan mitigasi risikonya. “Haji Ramah Lansia pada aspek layanan sudah cukup baik. Ini berkaca dari penyelenggaraan haji 2023. Tapi mohon diperkuat programnya,” terang Hilman Latief saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Program Haji Ramah Lansia dan Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H. Mengaca pada kebijakan 2023 lalu, ada 9 ikhtiar yang dilakukan Kemenag untuk mewujudkan Haji Ramah Lansia. Ikhtiar itu meliputi: “Kita perlu mematangkan program Haji Ramah Lansia mulai dari sebelum jamaah berangkat, saat mereka di Arab Saudi, serta saat kepulangan atau setelah berhaji,” ungkapnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Kantor Urusan Agama (KUA) selain menjadi tempat pencatatan pernikahan bagi umat muslim, juga direncanakan akan dijadikan tempat pencatatan pernikahan bagi umat non-muslim. “Kita sudah sepakat sejak awal, bahwa KUA ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama,” terang Menag Yaqut, dikutip Senin (26/2/2024). Menag mengungkapkan ini dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam bertajuk ‘Transformasi Layanan dan Bimbingan Keagamaan Islam sebagai Fondasi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan’. “Sekarang ini jika kita melihat saudara-saudari kita yang non-muslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Padahal, itu harusnya menjadi urusan Kementerian Agama,” lanjut Menag dalam rapat yang dilangsungkan di Jakarta tersebut. Dengan mengembangkan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan agama selain Islam, Menag berharap data-data pernikahan dan perceraian bisa lebih terintegrasi dengan baik. Lebih lanjut, Menag juga berharap aula-aula yang ada di KUA dapat dipersilakan untuk menjadi tempat ibadah sementara bagi umat non-muslim yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain. “Saya juga berharap aula-aula di KUA yang ada dapat dipersilahkan bagi saudara-saudari kita umat non-muslim yang masih kesulitan untuk memiliki rumah ibadah sendiri, baik karena tidak adanya dana untuk mendirikan rumah ibadah atau karena sebab lain. Bantu saudara-saudari kita yang non-muslim untuk bisa melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Tugas muslim sebagai mayoritas yaitu memberikan pelindungan terhadap saudara-saudari yang minoritas, bukan sebaliknya,” pesan Menag.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) RI melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pengangkutan Udara Jamaah Haji Reguler tahun 1445 H/2024 M dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Proses penandatanganan dilakukan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Berdasarkan data jamaah berangkat pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sepertiganya masih diisi oleh mereka yang berusia di atas 65 tahun. Karenanya, lanjut Dirjen PHU Hilman Latief, Pemerintah masih mengusung program Haji Ramah Lansia dalam penyelenggaraan haji 1445H/2024M. “Ini perlu menjadi perhatian maskapai untuk memberikan layanan prioritas bagi jemaah haji lansia. Termasuk juga jemaah disabilitas. Saya berharap ini juga menjadi concern dari Garuda Indonesia,” terang Dirjen PHU Hilman Latief kepada 1miliarsantri.net, Sabtu (24/2/2024). Ia pun meminta pihak Garuda Indonesia untuk memberikan serta mengkomunikasikan inovasi layanan penerbangan bagi jemaaah haji. “Alhamdulillah hari ini kita telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Garuda Indonesia. Kami berharap Garuda Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Tolong dipersiapkan, dan segera sampaikan apa inovasi layanan yang akan diberikan maskapai agar bisa disinkronkan dengan program Haji Ramah Lansia,” tutur Hilman. Hal ini disambut baik oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Ia menyampaikan, pihaknya akan mempersiapkan layanan penerbangan haji dengan optimal. “Garuda Indonesia berkomitmen terhadap safety atau keamanan penerbangan, services excellence dan ada beberapa tambahan service yang kita berikan kepada jemaah haji Indonesia,” ujar Irfan.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemilu 2024 baru selesai dan berjalan lancar. Tidak terjadi huru-hara, konflik di masyarakat, dan mengindikasikan masih adanya harapan bagi demokrasi Indonesia di masa depan. Namun demikian, Pemilu 2024 juga masih memiliki banyak catatan. Kelancaran pemilihan pada 14 Februari 2024 lalu patut disyukuri. Demikian disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. Salah satu catatan negatif yang perlu digaris tebal dari penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menurut Abdul Mu’ti adalah mobilisasi finansial yang masih dominan. Kenyataan itu membuat demokrasi kehilangan ruh, atau dalam istilah Mu’ti disebut ‘demokrasi zombie’. “Demokrasi yang minus nilai, demokrasi yang orientasinya hanya menang-kalah. Atau demokrasi yang sangat berorientasi kekuasaan. Ini yang menurut saya menjadi bagian dari catatan,” terang Mu’ti kepada 1miliarsantri.net, Jumat (23/2/2024). Catatan kedua Abdul Mu’ti dari gelaran Pemilu 2024 adalah masyarakat yang masih belum beranjak menuju demokrasi yang substantif. Dia menjelaskan, pertimbangan masyarakat dalam memilih masih bersifat primordial dan pragmatis. “Saya melihat ada gejala di sebagian masyarakat vote by order. Yang sebenarnya itu sudah menjadi rahasia umum. Dan inilah yang perlu diperbaiki, sehingga demokrasi kita ke depan bisa lebih substantif dan bahkan kita bisa membangun budaya demokrasi. Yang ada sekarang adalah Indonesia yang menerapkan demokrasi, tapi belum menjadi negara yang demokratis. Ini yang memang menjadi tantangan kita bersama-sama,” ungkap Mu’ti. Di balik catatan itu, Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara yang menjalankan demokrasi berdarah-darah. Sebab Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan gembira, serta rakyat yang semakin dewasa dan terbuka dalam menerima perbedaan pilihan. Abdul Mu’ti juga memberikan catatan terkait dengan bantuan sosial yang ditengarai oleh banyak pihak bertendensi politik. Menurutnya pendekatan-pendekatan material seperti itu harus diubah dan dihindari. Dia memandang, dana-dana kampanye yang dikeluarkan oleh partai politik dan calon presiden juga harus diaudit. Padahal dalam peraturan tertera untuk melakukan audit dana kampanye itu.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis mengingatkan peran dai untuk menjadikan politik sebagai sarana, bukan tujuan. Kiai Cholil Nafis menekankan, para dai jangan terlalu serius menjadikan materi-materi politik itu menjadi materi dakwah yang hanya untuk mencapai kekuasaan. “Tetapi dijadikan politik sebagai sarana bisa memasukkan ide-ide yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” terang Kiai Cholil Nafis kepada 1miliarsantri.net, Kamis (22/2/2024). Kiai Cholil mengingatkan, para dai jangan sampai ada yang melanggar hukum karena menghasut, tetapi para dai harus membawakan materi yang menguatkan dan menjaga persatuan seperti menganggap perbedaan dalam hal politik ini sebagai dinamika yang baik. “Meningkatkan demokrasi Indonesia lebih baik, memasukkan ajaran Islam terkait dengan persatuan. Memasukkan ke dalam dakwahnkita bagaimana membangun keadaban,” tegasnya. Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menegaskan, politiknya para dai bukan politik praktis, melainkan politik keadaban. “Politiknya para dai itu bukan politik praktis untuk memenangkan partai-pilpres, bukan itu. Tujuan dalam berdakwah itu adalah bangsa yang baik, adil, sejahtera, menuju baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur,” jelasnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti jam kerja para petugas Pemilu 2024 yang dinilai melebihi jam batas kewajaran. Budi mengibaratkan petugas pemilu bekerja layaknya tentara satuan khusus. “Mereka kerja di atas 10 jam, bahkan 16 jam seperti Kopassus (Komando Pasukan Khusus TNI AD), khusus dan berat,” terang Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers usai rapat evaluasi kesehatan petugas Pemilu di Gedung Kemenkes Jakarta, Rabu (21/2/2024). Budi mengusulkan proses skrining kesehatan dilakukan sebelum warga menjadi petugas penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Usulan tersebut muncul karena terdapat 71 petugas penyelenggara Pemilu 2024 meninggal dunia. “Kami ingin mengusulkan agar bisa duduk bersama-sama Pak Tito, Kepala KPU, ini mungkin difasilitasi sama Pak Moeldoko agar kalau bisa itu menjadi syarat. Jadi screening kesehatan itu menjadi syarat untuk mereka menjadi petugas,” imbuh Budi. Menurutnya, screening kesehatan petugas pemilu ini sangat penting untuk mengetahui kondisi fisik mereka. Sehingga, pemerintah, KPU, dan Bawaslu bisa menentukan kelayakan dari calon petugas. Mengingat di lapangan masih banyak petugas yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Sehingga ketika mereka kelelahan dalam bekerja, bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Budi menyayangkan masih banyak petugas pemilu yang gugur saat bertugas. Meskipun, jumlahnya sudah banyak menurun dari pemilu 2019. “Kami pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan melihat satu nyawa saja sudah sangat banyak. Ada banyak masyarakat yang berduka. Kalau bisa tidak ada yang meninggal (lagi), karena nyawa itu terlalu berharga,” ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi melaporkan jumlah petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang meninggal. Hingga Ahad (18/2/2024) pukul 23.58 WIB, total ada 84 petugas pemilu yang meninggal dunia.