Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemilu 2024 baru selesai dan berjalan lancar. Tidak terjadi huru-hara, konflik di masyarakat, dan mengindikasikan masih adanya harapan bagi demokrasi Indonesia di masa depan. Namun demikian, Pemilu 2024 juga masih memiliki banyak catatan. Kelancaran pemilihan pada 14 Februari 2024 lalu patut disyukuri. Demikian disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. Salah satu catatan negatif yang perlu digaris tebal dari penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menurut Abdul Mu’ti adalah mobilisasi finansial yang masih dominan. Kenyataan itu membuat demokrasi kehilangan ruh, atau dalam istilah Mu’ti disebut ‘demokrasi zombie’. “Demokrasi yang minus nilai, demokrasi yang orientasinya hanya menang-kalah. Atau demokrasi yang sangat berorientasi kekuasaan. Ini yang menurut saya menjadi bagian dari catatan,” terang Mu’ti kepada 1miliarsantri.net, Jumat (23/2/2024). Catatan kedua Abdul Mu’ti dari gelaran Pemilu 2024 adalah masyarakat yang masih belum beranjak menuju demokrasi yang substantif. Dia menjelaskan, pertimbangan masyarakat dalam memilih masih bersifat primordial dan pragmatis. “Saya melihat ada gejala di sebagian masyarakat vote by order. Yang sebenarnya itu sudah menjadi rahasia umum. Dan inilah yang perlu diperbaiki, sehingga demokrasi kita ke depan bisa lebih substantif dan bahkan kita bisa membangun budaya demokrasi. Yang ada sekarang adalah Indonesia yang menerapkan demokrasi, tapi belum menjadi negara yang demokratis. Ini yang memang menjadi tantangan kita bersama-sama,” ungkap Mu’ti. Di balik catatan itu, Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara yang menjalankan demokrasi berdarah-darah. Sebab Pemilu di Indonesia diselenggarakan dengan gembira, serta rakyat yang semakin dewasa dan terbuka dalam menerima perbedaan pilihan. Abdul Mu’ti juga memberikan catatan terkait dengan bantuan sosial yang ditengarai oleh banyak pihak bertendensi politik. Menurutnya pendekatan-pendekatan material seperti itu harus diubah dan dihindari. Dia memandang, dana-dana kampanye yang dikeluarkan oleh partai politik dan calon presiden juga harus diaudit. Padahal dalam peraturan tertera untuk melakukan audit dana kampanye itu.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis mengingatkan peran dai untuk menjadikan politik sebagai sarana, bukan tujuan. Kiai Cholil Nafis menekankan, para dai jangan terlalu serius menjadikan materi-materi politik itu menjadi materi dakwah yang hanya untuk mencapai kekuasaan. “Tetapi dijadikan politik sebagai sarana bisa memasukkan ide-ide yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” terang Kiai Cholil Nafis kepada 1miliarsantri.net, Kamis (22/2/2024). Kiai Cholil mengingatkan, para dai jangan sampai ada yang melanggar hukum karena menghasut, tetapi para dai harus membawakan materi yang menguatkan dan menjaga persatuan seperti menganggap perbedaan dalam hal politik ini sebagai dinamika yang baik. “Meningkatkan demokrasi Indonesia lebih baik, memasukkan ajaran Islam terkait dengan persatuan. Memasukkan ke dalam dakwahnkita bagaimana membangun keadaban,” tegasnya. Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menegaskan, politiknya para dai bukan politik praktis, melainkan politik keadaban. “Politiknya para dai itu bukan politik praktis untuk memenangkan partai-pilpres, bukan itu. Tujuan dalam berdakwah itu adalah bangsa yang baik, adil, sejahtera, menuju baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur,” jelasnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti jam kerja para petugas Pemilu 2024 yang dinilai melebihi jam batas kewajaran. Budi mengibaratkan petugas pemilu bekerja layaknya tentara satuan khusus. “Mereka kerja di atas 10 jam, bahkan 16 jam seperti Kopassus (Komando Pasukan Khusus TNI AD), khusus dan berat,” terang Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers usai rapat evaluasi kesehatan petugas Pemilu di Gedung Kemenkes Jakarta, Rabu (21/2/2024). Budi mengusulkan proses skrining kesehatan dilakukan sebelum warga menjadi petugas penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Usulan tersebut muncul karena terdapat 71 petugas penyelenggara Pemilu 2024 meninggal dunia. “Kami ingin mengusulkan agar bisa duduk bersama-sama Pak Tito, Kepala KPU, ini mungkin difasilitasi sama Pak Moeldoko agar kalau bisa itu menjadi syarat. Jadi screening kesehatan itu menjadi syarat untuk mereka menjadi petugas,” imbuh Budi. Menurutnya, screening kesehatan petugas pemilu ini sangat penting untuk mengetahui kondisi fisik mereka. Sehingga, pemerintah, KPU, dan Bawaslu bisa menentukan kelayakan dari calon petugas. Mengingat di lapangan masih banyak petugas yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan. Sehingga ketika mereka kelelahan dalam bekerja, bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Budi menyayangkan masih banyak petugas pemilu yang gugur saat bertugas. Meskipun, jumlahnya sudah banyak menurun dari pemilu 2019. “Kami pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan melihat satu nyawa saja sudah sangat banyak. Ada banyak masyarakat yang berduka. Kalau bisa tidak ada yang meninggal (lagi), karena nyawa itu terlalu berharga,” ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi melaporkan jumlah petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang meninggal. Hingga Ahad (18/2/2024) pukul 23.58 WIB, total ada 84 petugas pemilu yang meninggal dunia.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1445 H pada 10 Maret 2024. Sidang Isbat akan dihelat di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kamaruddin Amin mengatakan, kegiatan ini akan digelar secara hybrid, daring dan luring. “Sidang Isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah,” terang Dirjen pada Rapat Persiapan Penetapan Awal Ramadan di Jakarta, Senin (19/2/2024). Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kemenag, Adib menambahkan, Sidang Isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang ini juga akan melibatkan perwakilan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan undangan lainnya. “Kami juga mengundang pimpinan MUI dan Komisi VIII DPR RI untuk hadir dalam sidang,” ucapnya. Adib menerangkan, Sidang Isbat akan dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1445 H berdasarkan hasil hisab (perhitungan astronomi). Pemaparan dilakukan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag mulai pukul 17.00 WIB.

Denpasar — 1miliarsantri.net : Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus (UHN-IGB) Sugriwa Denpasar Bali menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesian Banking School (STIE-IBS) mengembangkan keuangan kampus dalam perspektif Hindu dan Islam (Syariah). Kerja sama kedua kampus ini terjalin usai acara webinar Ekonomi dan Keuangan Perspektif Hindu-Islam, yang diselenggarakan Program Studi (Prodi) Kewirausahaan, UHN IGB Sugriwa berkolaborasi dengan STIE Indonesian Banking School (IBS). Rektor UHN IGB Sugriwa, I Gusti Ngurah Sudiana menyambut baik webinar ini hingga menghasilkan kerja sama antara kedua kampus. Kerja sama ini diharapkan dapat mendatangkan kebaikan dan kemajuan bagi kedua kampus. “UHN Sugriwa saat ini sedang berupaya mengembangkan kampus sebagai perguruan tinggi Badan Layanan Umum (BLU),” terang Rektor UHN IGB Sugriwa, I Gusti Ngurah Sudiana kepada 1miliarsantri.net, Senin (19/2/2024). Ditambahkannya, maka sangat penting untuk menjalin jejaring dan melirik sektor-sektor ekonomi kampus yang dapat memberikan kontribusi guna terbuka peluang bisnis untuk peningkatan ekonomi kampus,” sambung I Gusti Ngurah Sudiana. Selaku Rektor, kata I Gusti Ngurah Sudiana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara webinar dan menyambut baik kerjasama ini.

Surabaya — 1miliarsantri.net : KPPU berupaya untuk selalu memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok agar tetap aman jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini. Salah satunya memantau langsung pasar, yang kali ini mengambil sampel di Pasar Tambahrejo Surabaya, Sabtu (17/2). Kegiatan ini dihadiri Ketua KPPU RI, M. Fanshurullah Asa, Budi Joyo Santoso (Anggota KPPU), Adhi Karyono (Pj Gubernur Jawa Timur), H. Ferry Firmawan (Ketua Komisi 2 BPKN), Ermin Tora (Kakanwil Bulog Jawa Timur), Pemerintah Kota Surabaya, Polda Jawa Timur dan dinas terkait. Pemantauan tersebut merupakan komitmen KPPU dalam melakukan pengawasan persaingan usaha sebagai amanat dari Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999. Kegiatan ini juga dilakukan untuk menampung keluhan dari para pelaku usaha berkaitan dengan harga maupun ketersediaan bahan pokok di pasar. Adapun hasil pemantauan di Pasar Tambahrejo menunjukkan informasi dimana harga beras premium mencapai Rp. 16.000/Kg berada 15% diatas harga HET dan harga beras medium mencapai Rp. 11.000/Kg (0,9% diatas HET). harga gula pasir berkisar Rp. 17.000/kg (9,6% diatas HET), harga daging ayam Rp. 33.000/kg (10,2% dibawah HET), harga daging sapi Rp. 110.000/kg (21,4% dibawah HET), harga telur ayam Rp. 29.000/kg (7,4% diatas HET), harga bawang merah Rp. 25.000/kg (39,7% dibawah HET), harga cabe rawit Rp. 80.000/kg (40,4% diatas HET), dan harga cabe merah keriting Rp. 80.000/kg (45,4% diatas HET). “Hari ini KPPU menemukan fakta bahwa meski terdapat beberapa komoditas yang berada diatas HET yang ditetapkan oleh Pemerintah, diantaranya beras, gula, dan cabe, namun ketersediaan pasokan masih stabil, bahkan beberapa komoditas dijual dibawah HET seperti bawang merah, daging sapi dan daging ayam ras. KPPU sendiri akan fokus untuk mengawasi ada tidaknya potensi persaingan usaha tidak sehat, jangan sampai pelaku usaha melakukan praktek kartel atau persekongkolan untuk mengatur pasar yang berpengaruh pada harga bahan pokok, karena kasihan masyarakat kecil terutama untuk persiapan masuk puasa ramadhan”, jelas Fanshurullah.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan akan terjadi hujan lebat disertai petir dan angin kencang yang masih berpotensi turun di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk sejumlah kota besar di Tanah Air. Berdasarkan peringatan dini cuaca yang dikutip dari situs BMKG dari Jakarta pada hari Ahad (18/2/2024), hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan turun di beberapa titik di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Hujan lebat juga berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, serta Papua. Sementara itu, hujan dengan intensitas lebih ringan dapat terjadi di sejumlah titik di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Secara khusus BMKG memperingatkan potensi hujan petir turun di kota Jambi, Pangkal Pinang, Pekanbaru, dan Padang. Kota lain dapat mengalami hujan intensitas sedang termasuk Pontianak serta Palembang dan potensi hujan ringan di Bandung, Surabaya, Banjarmasin, Palangka Raya, Ambon, Mataram, Jayapura, Manokwari, Mamuju, Makassar, Kendari, dan Medan.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Arya Sandhiyudha, mencermati ragam informasi di sosial media yang menayangkan kerancuan jumlah perolehan suara. Arya mengultimatum KPU soal keterbukaan informasi publik ini. “Banyak protes soal C1 untuk DPR RI tidak bisa diakses di situs KPU. Ini menyulitkan verifikasi caleg dan publik atas informasi KPU. Hati-hati Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menayangkan informasi di website nya. Harus dicek dengan benar sistemnya, ditayang serta-merta, dan menginfokan yang akurat benar tidak menyesatkan,” terang Arya dalam keterangan tertulis yang diterima 1miliarsantri.net, Sabtu (17/2/2024). Arya menegaskan posisi KPU sebagai badan publik penyelenggara Pemilu, berkewajiban melaksanakan keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pemilu. “Di tengah dinamika proses perhitungan suara lapangan dan perdebatan sosial media, harusnya Website KPU dapat menjadi referensi informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan,” ungkap Arya. Arya menegaskan hal ini tidak hanya terkait perhitungan suara presiden dan wakil presiden, namun lebih penting juga di level penayangan jumlah suara partai politik dan caleg. “Karena pemilu ini terkait hajat hidup orang banyak kewajiban menginformasikannya harus serta-merta dan akurat. Kalau tidak, bisa timbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” imbuh Arya. Arya juga menyebutkan KPU harus cek ulang tiap bahan informasi yang masuk dan hendak ditayangkan.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui BPKH Limited, anak usahanya yang berfokus pada ekosistem haji dan umrah, meluncurkan Quick Win Project untuk meningkatkan kualitas layanan haji dan umrah. Project ini diharapkan dapat memberikan manfaat tak terbatas pada keuangan haji maupun penyelenggaraan ibadah haji. Quick Win Project memiliki dua fokus utama, pertama optimalisasi akomodasi haji Indonesia di Mekkah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi akomodasi jemaah haji Indonesia. Kemudian yang kedua penyediaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk konsumsi Jemaah haji: Membawa produksi Nusantara dan kuliner asli Indonesia ke tanah suci, sekaligus menguntungkan pengusaha anak bangsa. Dalam peluncurannya, BPKH Limited telah menandatangani Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (DJPHU) Kementerian Agama untuk mendukung Quick Win Project ini. BPKH Limited juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra bisnis, termasuk tenant, supplier, importir, dan aggregator. Kepala BPKH Fadlul Imansyah menegaskan BPKH berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh atas seluruh kegiatan BPKH Limited di Arab Saudi. Melalui program tersebut BPKH Limited juga diharapkan dapat membuka jaringan seluas-luasnya untuk berkolaborasi positif “Jadi Indonesia nantinya tidak hanya menjadi konsumen saja tapi juga masuk kedalam ekossitem haji tersebut seperti akomodasi dan katering, pastinya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji jemaah Indonesia , dari jemaah kembali kepada jemaah lagi harapnya,” terang Fadlul dalam keterangan resmi, yang dikutip Jumat (16/2/2024). Sementara di kesempatan yang sama Ketua Dewan Pengawas Firmansyah N. Nazaroedin menyatakan Pendirian BPKH Limited sebagai anak usaha BPKH di Arab Saudi merupakan strategi BPKH untuk mengoptimalkan potensi perolehan imbal hasil dari investasi yang dilakukan di Tanah Suci.

Balikpapan — 1miliarsantri.net : Sebanyak 149 kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXX asal Kaltim siap mengikuti Training Center (TC) di Balikpapan maupun Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda, Kamis, mengatakan pemusatan latihan tersebut dilaksanakan pada Februari 2024 dan dari 149 kafilah terdapat 24 orang dari cabang kaligrafi yang akan melaksanakan TC di Jakarta. “Karena MTQ XXX ini tak lama lagi, maka Kaltim sebagai tuan rumah juga mempersiapkan kafilah yang akan bertanding. Ada 149 kafilah yang akan mengikuti TC pada Februari ini,” terang Sekda Sri Wahyuni ketika memimpin rapat koordinasi persiapan TC Kafilah MTQ Nasional XXX asal Kaltim, di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim. Didampingi Karo Kesra Setdaprov Kaltim Dasmiah, Sekda Sri menyebutkan TC dilaksanakan sejak 17 Februari-7 Maret 2024. Nanti nya Seluruh kafilah TC, dibina melalui Yayasan Pusdiklat Kementerian Agama RI di Jakarta. “Insya Allah seluruh kafilah akan dibina oleh Dewan Hakim Nasional. Kaltim harus mampu bersaing dan meraih prestasi di MTQ ini,” sambungnya. Bagi kafilah yang TC di Jakarta akan dibina Prof Achmad Tholabi, seorang ahli Kaligrafi Islam Nasional. Selain itu, kafilah yang mengikuti seleksi atau TC ini merupakan hasil MTQ provinsi dari juara pertama hingga ketiga. “Dari hasil TC akan dipilih 76 kafilah yang mewakili Provinsi Kaltim,” cakapnya.