Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) RI menargetkan sebanyak 30.000 tanah wakaf akan mendapat sertifikat di 2024. Target ini bertambah dari tahun sebelumnya, yaitu 25.000 tanah wakaf. Untuk mencapai target tersebut, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf akan menjaring data tanah wakaf yang akan disertifikasi melalui proses digital. Setelah itu, akan dilakukan koordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi dan penyiapan dokumen. “Bukti otentik itu penting. Pencatatan sertifikat itu kuat jika terjadi permasalahan dalam proses di BPN,” ungkap Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur dalam rapat daring Koordinasi Sertifikasi Wakaf Tahun 2024, Kamis (1/2/2024). Waryono menegaskan, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota perlu menyiapkan daftar dan dokumen tanah wakaf yang akan diajukan kepada BPN terkait pelaksanaan sertifikasi. Selanjutnya, Kanwil Kemenag dapat berkoordinasi dengan Kanwil BPN. “Mohon identifikasi lagi oleh Kanwil dan daerah terkait aset wakaf kita. Berupa apa, digunakan untuk apa, siapa nazirnya, dan mauquf ‘alaihnya untuk apa,” tambah Waryono. Kemenag juga akan membagi dua tahap pengajuan sertifikasi pada Februari dan Juni. Kemudian, proses penjaringan dilakukan di pertengahan tahap, diikuti koordinasi dengan pihak strategis seperti Kanwil BPN, Dewan Masjid Indonesia, Pesantren, Madrasah, Ormas Islam, dan lembaga perwakafan.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Tahap I pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1445 H/2024 M telah dibuka sejak 10 Januari 2024. Adapun per 31 Januari 2024, lebih dari 113 ribu jamaah haji reguler telah melunasinya. “Bertahap, jamaah haji Indonesia melunasi biaya haji. Sekarang sudah ada 113.243 jamaah yang melakukan pelunasan,” terang Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie dalam siaran Pers nya yang dikutip Sabtu (3/2/2024). Anna menyampaikan, yang sudah melunasi terdiri atas 101.645 jamaah yang memang masuk alokasi kuota berangkat tahun ini dan 11.598 jamaah kuota cadangan. Sebelum melakulan pelunasan, mereka harus melakukan pemeriksaan untuk memenuhi syarat istithaah kesehatan. Perlu diketahui, mulai tahun ini, memenuhi syarat Istitha’ah Kesehatan menjadi salah satu persyaratan bagi jamaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan untuk melunasi Bipih. “Sampai hari ini, tercatat ada 168.457 jamaah yang sudah periksa dan memenuhi syarat istithaah kesehatan,” jelasnya. Adapun jamaah yang sudah melakukan pemeriksaan dan memenuhi syarat istitha’ah kesehatan dapat melakukan pelunasan Bipih. Keputusan Dirjen PHU mengatur mekanisme pelunasan bagi jemaah haji reguler masuk alokasi kuota keberangkatan tahun ini, antara lain jamaah haji melakukan pembayaran Bipih pada Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti.

Jakarta — 1miliarsantri.net : !Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftahul Huda menyampaikan penjelasan ihwal pinjaman berbunga untuk keperluan pendidikan. Lantas apakah hal ini dibolehkan dalam Islam? Kiai Miftah menjelaskan, pada dasarnya pinjaman berbunga adalah riba dan hukum riba adalah haram. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. “Dalam kaidah lain bahwa segala transaksi pinjaman yang terdapat unsur manfaat yang diambil oleh pemberi pinjaman dan itu dipersyaratkan dalam akad maka itu masuk kategori riba,” terang Miftahul Huda kepada 1miliarsantri.net, Jumat (2/2/2024). Sebelumnya, ramai diperbincangkan tentang pinjaman online yang disediakan pihak kampus ITB dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Atas kegaduhan itu, Rektorat ITB telah meminta maaf atas kisruh program pinjaman online (pinjol) untuk biaya kuliah dari Danacita yang viral di media sosial X. Mereka mengeklaim program biaya kuliah menggandeng lembaga pembiayaan menjadi salah satu alternatif untuk mahasiswa.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rapat Koordinasi Zakat Impact Forum 2024 bersama Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Berlangsung di kantor Bappenas, Selasa (30/1/2024), rapat mematangkan persiapan Zakat Impact Forum yang akan digelar pada Februari 2024. Zakat Impact Forum merupakan forum bersama Kementerian Agama dengan Bappenas yang akan dihadiri BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat. Forum tersebut dibentuk untuk melihat pengaruh dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam mendukung pembangunan nasional dan SDGs, terutama berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur, menyampaikan, pihaknya telah menginisiasi pemetaan konsolidasi program beasiswa yang disalurkan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). “Dalam estimasi hitungannya, tidak kurang dari Rp300 miliar yang telah disalurkan dari dana zakat, namun hal tersebut belum terlihat dampaknya dalam pemberian beasiswa,” ungkapnya kepada 1miliarsantri.net, Kamis (1/2/2024). Waryono menyebut, dana zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut perlu dikelola atau dijahit bersama oleh BAZNAS dan LAZ.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membentuk Majelis Tahkim sebagai sebuah institusi yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa internal NU. Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Perkumpulan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal. “Majelis tahkim itu adalah satu institusi baru di bawah PBNU yang dibentuk berdasarkan mandat Peraturan Perkumpulan tentang Majelis Tahkim (Penyelesaian Perselisihan Internal) yang diputuskan di Konbes tahun 2023, September lalu di Pondok Gede,” ungkap Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1/2024) Amin menjelaskan PBNU atas keputusan Rapat Gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah pada Desember 2023 membentuk tim guna mendaftar nama yang diajukan untuk menjadi pengurus Majelis Tahkim. Mereka terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota. “Ketuanya adalah KH Miftachul Akhyar. Beliau merangkap juga sebagai anggota. Dan sekretarisnya KH Abdul Ghofur Maimoen yang juga merangkap sebagai anggota, dibantu oleh beberapa wakil ketua, dibantu juga oleh beberapa wakil sekretaris dan beberapa anggota,” sambungnya. Amin menjelaskan Majelis Tahkim mendapatkan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan internal yang terjadi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Di dalam Perkum Pasal 7, diuraikan hal tersebut berlaku untuk kepengurusan NU dan badan otonom di semua tingkatan. Amin juga menyebut Majelis Tahkim ini bersifat pasif. Artinya, persidangan Majelis Tahkim dilakukan saat ada permintaan penyelesaian sengketa. “Majelis Tahkim akan bersidang hanya manakala ada permohonan penyelesaian-penyelesaian sengketa atau perselisihan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berselisih dari lingkungan Nahdlatul Ulama,” imbuhnya. Teknis penyelesaian sengketa melalui Majelis Tahkim ini secara lebih lanjut akan diatur dalam hukum acara yang diputuskan dalam bentuk Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), seperti cara mengajukan permohonan, pelaksanaan persidangan, hingga perihal pengambilan putusan. Namun, prinsip-prinsip umumnya sudah diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerima kunjungan Duta Besar RI untuk Uni Emirates Arab (UEA) Husin Bagis. Pada pertemuan tersebut, Menag mengusulkan penambahan jumlah dai dari Indonesia yang akan dikirim ke UEA untuk mengikuti pelatihan. Turut mendampingi Menag, Stafsus Menag Wibowo Prasetyo dan Abdul Rochman . “Dai-dai kita ini kompetensinya sangat baik. Satu ayat saja bisa dibahas sampai tiga jam. Kemarin sudah saya bahas bersama Dirjen Bimas Islam ke depan jumlah pengiriman dai Indonesia ke Uni Emirates Arab bisa ditambahkan”, terang Menag kepada 1miliarsantri.net, Selasa (30/1/2024). Kementerian Agama sebelumnya telah mengirimkan 20 dai-daiyah ke UEA untuk mengikuti Daurah Tadrib Du’at di Abu Dhabi sejak 6 -21 Januari 2024 lalu. Kegiatan kerjasama dengan pemerintah UEA tersebut dalam rangka menambah kompetensi, daya jelajah, dan pengalaman lintas budaya para dai, khususnya terkait pengembangan Moderasi Beragama yang sama-sama dikembangkan di kedua negara. Menanggapi usulan Menag, Dubes RI untuk UEA Husin Bagis mengatakan akan membicarakan hal tersebut ke pemerintah UEA. “Saat ini sudah kembali ke Tanah Air 20 dai yang kemarin dikirim. Rencananya, setiap 3 bulan kita pilih 20 dai dari Indonesia, jadi setahun ada 80 orang. Kita akan bicarakan lagi apakah bisa ada tambahan, entah bisa jadi 30 atau 35 dai per 3 bulan,” ucap Dubes. Dubes juga mengatakan bahwa pemerintah UEA ingin belajar terkait pengelolaan dana haji dari pemerintah Indonesia. “UEA juga ingin belajar dari Indonesia bagaimana cara mengelola dana haji.

Surabaya — 1miliarsantri.net : Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menggalang dana kemanusiaan untuk Palestina. Hasil penggalangan disalurkan melalui NU Care-Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Lazisnu) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Hasil yang terkumpul dan disalurkan berjumlah Rp200 juta. Penyerahan itu secara simbolis dilakukan Kamis (25/1) siang kepada Ketua Lazisnu PWNU Jawa Timur, Afif Amrullah. Rektor Unusa, Prof Dr Ir Achmad Jazidie M.Eng., menegaskan komitmennya mendukung korban konflik di Palestina. “Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis ke-Islam-an, Unusa merasa memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina yang tengah mengalami kesulitan,” urainya. Dia menambahkan, generasi muda perlu tahu mengenai krisis kemanusiaan yang sedang dialami oleh Palestina. Dengan menyadarkan generasi muda akan realitas konflik dan penderitaan yang terjadi, diharapkan dapat memotivasi mereka untuk terus bersikap proaktif dan memberikan dukungan massif kepada Palestina. Bantuan yang disalurkan merupakan hasil penggalangan yang dilakukan selama satu bulan, yakni sejak akhir bulan November hingga tanggal 31 Desember 2023. Total dana yang terkumpul yakni sebesar Rp 200 juta. Dengan adanya dukungan ini, Unusa menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak dan nilai kehormatan kemanusiaan.

Bantul — 1miliarsantri.net : Memperingati kelahiran Nahdlatul Ulama genap berusia 101 tahun pada Ahad (28/1/2024) dalam penanggalan Hijriah, tepatnya 16 Rajab 1445 H. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar sejumlah acara yang berpusat di Yogyakarta. Ketua Panitia Pelaksana Harlah Ke-101 NU Syarif Munawi menyampaikan bahwa kegiatan ini dibuka dengan Istighotsah di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Bantul, Yogyakarta pada Ahad (28/1/2024). Istighotsah dipimpin langsung oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan diisi mauidhah hasanah oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Kegiatan ini diikuti oleh warga dan seluruh pengurus NU Bantul, para kiai pesantren di Bantul, serta santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. “Kegiatan doa bersama ini dimaksudkan untuk memohon pertolongan Allah bagi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan Indonesia. Sebagai ungkapan syukur atas perjalanan Nahdlatul Ulama yang telah mencapai 101 tahun hijiriah, panitia menyajikan 101 tumpeng untuk dinikmati bersama,” terangnya kepada 1miliarsantri.net, Ahad (28/1/2024). Kegiatan rangkaian Harlah Ke-101 NU dilanjutkan dengan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini digelar di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, Senin (29/1/2024). Pada Halaqah Nasional ini hadir empat pembicara, yakni Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf; Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir; COO Center for Shared Civilizational Values, North Caroline, USA H Muhammad Cholil; dan pengajar di Boston University, USA Prof Robert W Hefner. Halaqah dipandu oleh Anggota Lakpesdam PBNU Prof Ismail Fajrie Alatas. Selanjutnya, rangkaian Harlah Ke-101 NU diisi dengan Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, pada Selasa (30/1/2024). Kegiatan Konbes NU kali ini fokus membahas Peraturan Perkumpulan (Perkum) yang mengatur dasar dan wewenang pembahasan dan penetapan hukum, metode dan proses pengambilan keputusannya, serta hal-hal terkait lainnya.

Surabaya — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) RI menggelar forum pertemuan pemimpin lembaga pendidikan tinggi pesantren atau Mudir Ma’had Aly. Pertemuan yang dihadiri 79 Mudir Ma’had Aly ini berlangsung di Surabaya, 25 – 27 Januari 2024. Forum ini mendiskusikan kurikulum, digitalisasi, dan rencana pengaplikasian kitab kuning digital pada pendidikan tinggi pesantren. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani menyatakan bahwa lembaga pendidikan pesantren, termasuk Ma’had Aly, telah melahirkan ulama-ulama besar. Para alumni pesantren telah berkiprah di banyak sektor, baik formal maupun non formal. Namun, menurutnya masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan berkaitan dengan lulusan lembaga pendidikan pesantren, yaitu rekognisi atau pengakuan. “Atas dasar itu, Kemenag terus berupaya untuk mendorong rekognisi alumni pesantren. Salah satunya memberikan fasilitasi kepada para santri melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB),” terangmya kepada 1miliarsantri.net di Surabaya, Sabtu (27/1/2024). Saat ini, kata Kang Dhani, sapaan akrabnya, alumni Pendidikan Diniyah Formal (PDF), melalui skema PBSB bisa kuliah di perguruan tinggi, misalnya UI, UGM, dan lainnya. Mereka juga dapat mengambil jurusan seperti ilmu kedokteran, akuntansi, dan hubungan internasional. Meski demikian, Kang Dhani menyadari bahwa PR rekognisi ini belum selesai. Ia mengaku pernah mendapat cerita dari alumni Marhalah Tsaniah Ma’had Aly (setara S2) yang terkendala ketika hendak melanjutkan S3. “Ketika dia mau daftar S3 di kampus umum menggunakan ijazah Ma’had Aly, pihak kampus tidak tahu. Begitu ditanya akreditasi dan disodorkan hasil akreditasi Ma’had Aly yang hasilnya mumtaz alias unggul, mereka juga tidak tahu,” ujarnya. Kang Dhani mengajak seluruh mudir untuk terus meningkatkan kualitas Ma’had Aly. Sebagai bagian dari subsistem pendidikan nasional, Kang Dhani berharap ke depan Ma’had Aly sudah siap diakreditasi oleh lembaga seperti Lamgama (Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal). “Akreditasi dari Majelis Masyayikh dengan hasil mumtaz (A), jayyid (B), dan maqbul (C) seperti yang selama ini dijalani harus dilanjutkan, tetapi sebagai pelengkap perlu ditambah dengan akreditasi dari lembaga semacam Lamsama,” lanjutnya. Sehingga, imbuhnya, Ma’had Aly yang memperoleh akreditasi mumtaz dari Majelis Masyayikh juga mendapatkan predikat unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri. Hal ini merupakan salah satu bentuk adaptasi Ma’had Aly.

Den Haag — 1miliarsantri.net : Mahkamah Internasional (ICJ) yang dipimpin Hakim Ketua Joan Donoghue, membacakan putusan sela atas gugatan Afrika Selatan terhadap genosida yang dilangsungkan Israel di Jalur Gaza. Mahkamah Internasional memerintahkan Israel mengambil semua langkah mencegah genosida dan memastikan pasukannya tidak melakukan genosida. “Israel harus secara efektif dan segera melakukan upaya-upaya pencegahan pelanggaran Artikel 2 Konvensi Genosida,” baca hakim Donoghue dalam persidangan di Den Haag, Jumat (26/1/2024). Yang dimaksud Artikel 2 tersebut adalah membunuh anggota kelompok tertentu; Menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok; Dengan sengaja menimbulkan kondisi bagi kelompok tertentu yang bisa menuju kehancuran fisik seluruhnya atau sebagian; Menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok; dan memindahkan secara paksa anak satu kelompok ke kelompok lain. Putusan itu tak secara eksplisit memerintahkan Israel mengehentikan penyerangan ke Gaza. Kendati demikian, sukar agaknya bagi Israel untuk memenuhi poin pertama putusan itu tanpa sepenuhnya menghentikan serangan. Hakim Donoghue juga memerintahkan Israel harus mengirimkan laporan paling 30 hari untuk memenuhi semua perintah pengadilan. Israel juga dilarang menghancurkan barang bukti terkait dugaan genosida. Hakim Donoghue mengatakan putusan ini menciptakan kewajiban internasional bagi Israel. ICJ juga memerintahkan Israel mencegah dan menghukum penghasutan genosida di Jalur Gaza. Mahkamah mengiyakan tudingan Afrika Selatan bahwa sejumlah pejabat Israel mendorong genosida di Gaza dengan komentar-komentar mereka. Pengadilan juga memerintahkan Israel segera mengambil tindakan yang efektif mengizinkan pasokan bantuan kemanusiaan dan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan ke Gaza. Dalam pertimbangan putusannya, ICJ mengiyakan bahwa ada ancaman nyata terhadap keberlangsungan kehidupan di Gaza. Mereka mengutip laporan PBB soal memprihatikannya kondisi fasilitas kesehatan dan pengungsian di Gaza. Dalam keterangannya yang dirilis pada Rabu (24/1/2024), ICJ mengungkapkan, panel beranggotakan 17 hakim akan merilis putusan mereka terkait kasus dugaan genosida Israel. Dalam putusannya ICJ tidak membahas gugatan utama tentang apakah Israel melakukan genosida atau tidak di Gaza. Keputusan ICJ mengikat secara hukum dan tanpa banding. Namun ICJ tak mempunyai kemampuan untuk menegakkan putusannya. Hal itu akan diserahkan ke rapat Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Amerika Serikat diperkirakan akan memveto resolusi DK PBB untuk menegakkan putusan Mahkamah Internasional. Namun, hal ini akan membuat Amerika Serikat dan Israel dipandang tak menaati prosedur hukum internasional yang akan semakin merusak citra kedua negara di mata dunia. Persidangan dugaan genosida Israel di Jalur Gaza telah digelar selama dua hari di pengadilan ICJ di Den Haag pada 11-12 Januari 2024 lalu. Pada hari pertama persidangan, Afsel selaku penggugat, memaparkan secara lisan bukti-bukti terkait adanya intensi dan tindakan genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Adila Hassim, seorang pengacara yang mewakili Afsel, mengatakan kepada panel hakim ICJ bahwa Israel telah melanggar Pasal II Konvensi Genosida. Hal itu mencakup “pembunuhan massal” terhadap warga Palestina di Gaza. “Israel mengerahkan 6.000 bom per pekan. Tidak ada yang selamat. Bahkan bayi yang baru lahir pun tidak. Para pemimpin PBB menggambarkannya sebagai kuburan anak-anak. Tidak ada yang bisa menghentikan penderitaan ini, kecuali perintah dari pengadilan ini,” tukas Hashim.