Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan hadiah kurma kepada masyarakat Indonesia berupa 100 ton. Kurma diserahkan secara simbolis oleh Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi kepada Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di kantor Kementerian Agama Jl. Lapangan Banteng Barat, Jakarta. “Saya mewakili masyarakat dan pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih atas pemberian hadiah kurma ini. InsyaAllah ini akan menjadi berkah untuk kita semua,” ungkap Menag kepada 1miliarsantri.net, Jumat (22/3/2024). Menag mengatakan, sebagai pihak yang diberikan amanah, Kementerian Agama akan mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan tentu menyalurkan hadiah ini sesuai dengan sasaran yang diharapkan. “Kami akan bergerak cepat untuk menyampaikan amanah ini kepada yang berhak, termasuk melalui masjid dan Ormas Keagamaan,” sambung Menag. Sebelumnya, Dubes Faisal bin Abdullah menyampaikan bahwa pemberian hadiah ini merupakan tradisi yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi setiap tahun.

Agam — 1miliarsantri.net : Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Wakaf MUI, bersama Bank Indonesia membangun gedung Halal Tourism Hub Buya Hamka, di tepi Danau Maninjau, Sungai Batang, Kabupaten Agam. Program percontohan (pilot project) pengembangan pariwisata ramah Muslim (PRM) di kawasan Danau Maninjau, Sumatera Barat ini diharapkan bisa menjadi pusat informasi dan pemasaran pariwisata ramah muslim dan UMKM halal masyarakat di kawasan Danau Maninjau dan sekitarnya. Pembangunan tahap 1 Halal Tourism Hub Buya Hamka sudah dimulai sejak bulan Desember 2023 dan diproyeksikan selesai pada April 2024 mendatang. Saat ini perkembangan pembangunan sudah mencapai 50 persen lebih dan dalam proses pemasangan atap. Sekjen MUI memaparkan pembangunan PRM ini sebagai apresiasi kepada tokoh bangsa Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang juga merupakan salah satu pendiri dan menjadi Ketua MUI pertama. “Buya Hamka mengajarkan kepada kita banyak hal, gagasan, pemikiran, budaya, dan karya yang menjadi tuntunan dan teladan masyarakat Indonesia dan dunia. Kita melengkapinya dengan membangun Halal Tourism Hub Buya Hamka,” ungkap Sekjen MUI kepada 1miliarsantri.net, Kamis (21/3/2024). Amirsyah berharap ini akan menjadi ikon pariwisata halal Sumatera Barat yang akan menjadi contoh dan diduplikasi di berbagai daerah lainnya. Pengembangan pariwisata ramah muslim menjadi bagian dari pengembangan ekonomis syariah dan produk halal. “Halal Tourism Hub Buya Hamka tidak hanya menjadi destinasi wisata, tapi juga tempat pengembangan UMKM halal. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengembangan pariwisata halal dan produk-produk UMKM untu segera melakukan sertifikasi halal,” tuturnya. Sementara itu Sekretaris Daerah Agam Edi Busti mengapresiasi MUI, Lembaga Wakaf MUI, dan BI yang memilih Nagari Sungai Batang sebagai pilot project PRM. Dia mengungkapkan bahwa program pariwisata ramah Muslim sejalan dengan fokus program unggulan Bupati Kabupaten Agam. “Halal Tourism Hub di Sungai Batang ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dalam meningkatkan sektor pariwisata dan UMKM Agam yang akan menjadi daya tarik utama wisatawan Nusantara dan mancanegara. Buya Hamka memiliki daya tarik,” tegasnya. Menurutnya, saat ini banyak turis dari Malaysia dan sekitarnya berkunjung ke Museum Buya Hamka yang lokasinya berjarak tiga kilometer dari Halal Tourism Hub Buya Hamka yang sedang dibangun. Pariwisata ramah muslim ini diharapkan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Bupati dan Sekda Agam mendukung penuh program tersebut. Dia juga mengapresiasi dukungan masyarakat yang memberikan akses lahan untuk jalan menuju gedung yang akan menjadi destinasi dan pusat informasi pariwisata halal dan UMKM Sungai Batang tersebut. “Kami akan membangun jalan akses yang semula jalan setapak agar dapat dilalui kendaraan. Pak Wali Nagari mohon dokumen hibah lahan segera disampaikan, tahun ini juga kami anggarkan,” tutur Edi Busti. Ia menjelaskan Bupati Agam memerintahkan agar membantu pembangunan akses jalan tersebut dipercepat. Kepala DEKS Bank Indonesia Imam Hartono memaparkan bahwa pengembangan PRM sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah menuju Indonesia pusat industri halal dunia. Bank Indonesia mendorong ekosistem PRM yang menjadi rantai nilai halal (halal value chain) dan pengembangan UMKM masyarakat. “Kami mengapresiasi kerjasama dengan Lembaga Wakaf MUI dan Nagari Sungai Batang serta Kabupaten Agam,” ungkap Imam Hartono.

Cirebon — 1miliarsantri.net : Selama bulan Ramadhan, Polresta Cirebon mengadakan kegiatan pesantren kilat bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH). Kegiatan yang diadakan di Masjid Syarif Hidayatullah Asrama Polisi Polresta Cirebon, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon itu dimulai pada Senin (18/3/2024). Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni mengatakan, diadakannya Pesantren Kilat ABH tersebut menyikapi terjadinya beberapa kasus yang terjadi sejak awal Ramadhan. Saat menggelar kegiatan KRYD dan Patroli Sahur, petugas kerap mendapatkan anak yang melakukan kegiatan negatif. Seperti perang sarung, bawa sajam, tawuran, mabuk-mabukan dan lainnya. “Sebagai generasi muda penerus bangsa, anak-anak harus mempersiapkan diri dari sekarang. Pasalnya, tantangan hidup kedepan akan semakin sulit. ‘Sehingga sekarang saatnya berubah, hijrah, jangan lagi ikut-ikutan kegiatan yang tidak ada gunanya,’’ terang Sumarni kepada 1miliarsantri.net, Rabu (20/3/2024). Dalam Pesantren Kilat Polresta Cirebon, para ABH akan mengikuti kegiatan selama lima hari hingga 22 Maret 2024, mulai pukul 15.00 WIB – 20.00 WIB. Mereka akan menerima pendidikan agama/tausyiah, termasuk pula pelatihan ekonomi kreatif, seperti barista coffee, pembuatan menu makanan untuk jualan dan telur asin.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Meski Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah menerbitkan Surat Edaran No 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Edaran ini terbit pada 18 Februari 2022. Namun Juru bicara Kementerian Agama Anna Hasbie menegaskan tidak ada satu poin pun dalam edaran tersebut yang melarang penggunaan pengeras suara dalam beragam aktivitas keagamaan, baik di masjid dan musalla. Menurut Anna, edaran ini mengatur penggunaan pengeras suara dalam dan pengeras suara luar. “Tidak ada larangan penggunaan pengeras suara di masjid dan musalla. Syiar Islam harus didukung. Kemenag terbitkan edaran untuk mengatur penggunaan pengeras suara dalam dan pengeras suara luar,” tegas Anna Hasbie di Jakarta, Selasa (19/3/2024). Penegasan ini kembali disampaikan Anna Hasbie mengingat masih ada sejumlah pihak yang belum memahami substansi edaran tersebut. Sayangnya, pihak tersebut lantas menyampaikan ke publik bahwa Pemerintah melarang penggunaan pengeras suara dalam aktivitas keagamaan di masjid dan musalla. Padahal, sama sekali tidak ada larangan penggunaan pengeras suara. Apalagi, masih ada yang menyebut bahwa azan dengan pengeras suara juga dilarang. “Masih ada yang gagal paham terhadap edaran SE 05 tahun 2022, lalu menyebut ada larangan penggunaan pengeras suara. Kami harap agar edaran itu dibaca dengan seksama. Jelas tidak ada larangan, yang ada hanya pengaturan pengeras suara. Bahkan, edaran ini secara tegas menyebutkan bahwa pembacaan Al-Quran sebelum azan dan juga saat azan, dapat menggunakan pengeras suara luar,” sambungnya. Anna Hasbie mengajak masyarakat untuk membaca dengan teliti dan memahami edaran Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Edaran ini disusun semata untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama dalam syiar di tengah masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya. Untuk itu, diatur juga bahwa suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu memperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara bagus atau tidak sumbang, serta pelafalannya juga baik dan benar. “Ketentuan ini juga didukung banyak pihak, termasuk NU, Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia, dan Komisi VIII DPR. Ini juga bukan edaran baru, sudah ada sejak 1978 dalam bentuk Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978. Di situ juga diatur bahwa saat Ramadan, siang dan malam hari, bacaan Al-Qur’an menggunakan pengeras suara ke dalam,” jelasnya. Aturan di Negara Muslim Pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid atau musalla, kata Anna Hasbie, tidak hanya ada di Indonesia. Peraturan sejenis juga diterapkan di beberapa negara, antara lain Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Malaysia, Uni Emirat Arab, Turki, dan Suriah. Arab Saudi, misalnya, menerbitkan edaran agar volume azan dan iqamah tidak melebihi sepertiga dari volume penuh pengeras suara. Mesir sejak 2018 juga memberlakukan pengaturan pengeras suara di masjid karena dinilai terlalu kencang. Sebagaimana Indonesia, Bahrain juga menerbitkan imbauan penggunaan pengeras suara. Untuk azan, menggunakan pengeras suara. Sedangkan pelaksanaan beragam ibadah Ramadan menggunakan pengeras suara dalam. Di Selangor, Malaysia, azan dan bacaan Al-Quran menggunakan pengeras suara luar. Sedang ceramah dan pembelajaran dibatasi hanya pada lingkungan masjid dan musalla. Sementara di Uni Emirat Arab (UEA), ada imbauan agar volume pengeras suara azan masjid tidak melebihi 85 desibel, lebih kecil dari Indonesia (100 desibel). Di Turki, penggunaan pengeras suara diperbolehkan saat azan dan khutbah Salat Jumat. Volume azan dan khutbah masjid juga tidak terlalu keras. Di Suriah, ada juga aturan bahwa penggunaan pengeras suara luar hanya untuk azan. Sementara Khutbah Jumat atau pengajian, menggunakan pengeras suara dalam. Berikut Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara sesuai edaran No SE 05 tahun 2022 a. Waktu Salat:

Jakarta — 1miliarsantri.net : Irsyadat atau seruan Majelis Ulama Indonesia (MUI) semakin memperkuat Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, yang menyatakan wajib hukumnya bagi umat Islam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Fatwa tersebut merekomendasikan agar umat Islam menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. “Ramadhan tahun ini masih diselimuti momentum penderitaan yang belum berhenti terhadap warga Palestina. Saudara-saudara kita masih mengalami penderitaan, kelaparan, kesakitan, ketidaktersediaan makanan, minuman dan tempat tinggal. Korban terus berjatuhan akibat kebijakan represif Zionis Israel,” terang Wakil Sekjen MUI Bidang Dakwah, KH Arif Fakhruddin di kantor MUI di Jakarta, Senin (18/3/2024). Menurut Arif, komitmen boikot sudah diperkuat dengan Fatwa MUI. Sehingga, hal itu mengikat secara keagamaan maupun secara kenegaraan dan kebangsaan. Ditambah, militer Israel terus melakukan genosida dengan mengebom warga sipil di Jalur Gaza, Palestina. MUI pun menyampaikan irsyadat ‘Ramadhan Bersama Palestina, Ramadhan Membasuh Luka Palestina’ Didukung lima pimpinan ormas dan lembaga Islam yang mewakili Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, dan Persatuan Islam (Persis), MUI tampil bersama membacakan deklarasi penting tersebut. Salah satu dari lima poin deklarasi tersebut tegas, menyeru umat Islam agar mulai bulan Ramadhan 1445 Hijriyah tidak menggunakan lagi produk perusahaan yang terafiliasi penjajah Israel dan pendukungnya. “Seperti kebutuhan konsumsi sahur, berbuka puasa, dan barang hantaran Lebaran (hampers) maupun produk-produk lainnya,” ungkap Arif. Meski sudah mengeluarkan fatwa dan instruksi kepada umat Islam, menurut Arif, MUI sebagai lembaga memang tidak mengeluarkan daftar nama produk terafiliasi Israel di Indonesia. Namun, beberapa merek yang beredar sudah disebut sebagai sebagai perusahan global yang terindikasi pro-Israel.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Dalam momentum Ramadhan tahun 2024 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) menggelar kegiatan berjuluk “PeaceSantren” dibeberapa Pesantren seluruh Indonesia, yang diawali di Pesantren Az Ziyadah Jakarta Timur, Sabtu (16/3/2024) sore. Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Saiful Rahmat Dasuki lewat kegiatan ini mengajak kepada para santri untuk menggaungkan pesan-pesan damai ke tengah-tengah masyarakat. “Mari dengan acara PeaceSantren ini kita jadikan pesan damai dari pesantren kita gaungkan ke seluruh khalayak yang ada di luar pesantren,” ujar Wamenag Saiful dalam sambutannya. Dia menambahkan, pondok pesantren adalah sebuah antitas pendidikan yang di dalamnya penuh dengan kedamaian, penuh persaudaraan dan penuh dengan suasana santai. Segala permasalahan yang ada di pesantren, bisa diselesaikan dengan damai, nyaman, dan aman. “Makanya kalau ada santri yang gampang marah, yang gampang teriak-teriak, nyantrinya kurang lama. Karena kalau sudah nyantri lama pasti biasanya akan timbul karakter yang santai, karakter yang tidak mudah meledak-ledak, tapi bukan pula tidak peduli dengan kehidupan di luar pesantren,” sambungnya yang disambut ketawa para undangan dan santri yang hadir. Dia mengatakan, di pesantren tidak pernah terdengar yang namanya tawuran antar santri. Karena setiap permasalahan di pesantren cukup diselesaikan dengan cara ngopi bareng, guyonan, dan bercanda. “Beda dengan tempat-tempat lain. Makanya program PeaceSantren ini adalah sebuah wujud dari ijtihad Kemenag untuk menyuarakan perdamaian yang menjadi karakter dunia pesantren,” imbuhnya. Dalam kegiatan PeaceSantren ini, Kemenag menggandeng Band Gigi. Ratusan santri yang hadir pun tampak senang dengan lagu-lagu yang dibawakan Band Gigi dalam acara ini, seperti lagu “Perdamaian” dan “Kota Santri”. Sang vokalis, Arman Maulana pun terus menggaungkan pesan damai lewat lagu-lagunya, serta mengajak para santri untuk selalu menyuarakan perdamaian. Setelah mendengar lagu-lagu religi dari Band Gigi, para santri juga disuguhkan dengan acara Dialog Perdamaian bersama personel Band Gigi dan juga Pengasuh Ponpes Az Ziyadah, Gus Muhajir Zayadi. Dalam dialog ini, drumer Band Gigi, Gusti Hendy berpesan kepada para santri Az-Ziyadah untuk selalu menancapkan perdamaian ke dalam hatinya.

Jakarta. — 1miliarsantri.net : Sepanjang tahun 2023, aksi kedermawanan (filantropi) umat Islam Indonesia berhasil mengumpulkan dana sebesar 46 juta dollar AS atau senilai Rp717,6 miliar. Aksi tersebut memecahkan rekor untuk mendukung sekitar dua juta pengungsi dan pengungsi internal (IDP) di 23 negara. Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) melaporkan, negara-negara yang paling banyak menerima bantuan zakat dan sadaqah, antara lain Lebanon, Suriah, dan Yaman. Dalam bentuk zakat, Yaman menerima 5,7 juta dollar AS (Rp87,7 miliar) dan Lebanon menerima 5,6 juta dollar AS (Rp87,2 miliar) di tahun 2023. Sementara untuk sadaqah tertinggi per negara, Suriah menerima bantuan tertinggi yaitu 8,6 juta dollar AS atau sekira Rp133,9 miliar pada tahun 2023. Di tahun 2023, Dana Zakat Pengungsi mengumpulkan kontribusi lebih dari 21 juta dollar AS (Rp327,1 miliar), yang dialokasikan untuk penerima yang memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan distribusi zakat 100 persen. Pendekatan ini didukung oleh 17 dukungan yang diterima UNHCR. Begitu pula, sumbangan sadaqah melampaui 25 juta dollar AS, yang memberikan manfaat kepada lebih dari 826.000 orang di 16 negara seperti Afghanistan, Bangladesh, Yunani, Etiopia, India, Yordania, Kenya, Libanon, Pakistan, dan Uganda. Sejak dimulainya Dana Zakat Pengungsi pada tahun 2017, kontribusi sadaqah telah membantu lebih dari 2,7 juta pengungsi dan IDP di 23 negara. “Bulan ini (Ramadan) secara tradisi ditandai dengan momen-momen kegembiraan, syukur, kekeluargaan, pertemuan bersama di meja. Namun, kekerasan yang meningkat dan brutal di seluruh dunia membuat banyak keluarga kehilangan momen-momen seperti ini,” terang Komisaris UNHCR, Filippo Grandi, dikutip Sabtu (16/3/2024). Laporan tersebut juga mencatat, filantropi umat Islam untuk pengungsi makin meningkat, dengan kontribusi terhadap UNHCR naik hampir dua kali lipat dalam dua tahun terakhir.

Jakarta — 1miliarsantri.net : PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) selama bulan Ramadhan rutin melakukan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat melalui transaksi digital. Sebagaimana diketahui, masjid memiliki beberapa fungsi utama, selain sebagai pusat ibadah, pendidikan dan pengajaran, serta sebagai pemberdayaan ekonomi umat melalui Baitul Mal. Direktur Retail Banking BSI, Ngatari mengatakan selama bulan Ramadhan, BSI akan menguatkan edukasi kepada masyarakat di masjid masjid. Khususnya pada transaksi digital melalui BSI Mobile. Hal ini juga dilakukan untuk mempererat hubungan antara BSI dengan komunitas yang ada di sekitar masjid. “Sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual, BSI terus memberikan edukasi kepada masyarakat salah satunya adalah literasi pembayaran digital melalui BSI Mobile. BSI Mobile saat ini sudah memiliki berbagai fitur yang bisa memberikan kemudahan bagi para nasabah untuk bisa berbagi selama bulan Ramadan,” terang Ngatari kepada 1miliarsantri.net, Jumat (15/3/2024). Kerja sama untuk layanan keuangan dan digitalisasi masjid ini salah satunya adalah pemanfaatan BSI Mobile dan QRIS, dimana aplikasi ini dapat memudahkan masjid dalam mengelola transaksi dan masyarakat untuk melakukan pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf secara non tunai. Menurut Ngatari, hal tersebut tentunya menunjang kemajuan masjid, baik dari segi banyaknya donatur, maupun kemudahan takmir untuk mengelola dana dari jemaah yang masuk via aplikasi. “Sementara dari sisi jemaah, mereka dapat memberikan zakat, infaq, dan sedekah secara lebih mudah melalui QRIS di BSI Mobile, maupun melalui fitur-fitur yang ada di BSI Mobile,” sambungnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kemenag kembali membuka Tahap II Pelunasan Biaya Perjalanan lbadah Haji (BPIH) 1445 H bagi jamaah reguler. Pelunasan ini akan berlangsung dari 13 – 26 Maret 2024. “Tahap I pelunasan biaya haji untuk jemaah reguler ditutup pada 23 Februari 2024. Total ada 200.601 jemaah yang telah melunasi. Masih ada sisa kuota sehingga dibuka pelunasan tahap II dari 13 – 26 Maret 2024. Waktu pelunasan dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB,” terang Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab di Jakarta, Kamis (14/3/2024). Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jeaaah. Indonesia kemudian mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota sehingga jumlahnya menjadi 241.000 jamaah. Kuota ini terbagi menjadi 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus. “Total ada 12.719 kuota yang tersedia pada pelunasan tahap II,” ungkap Saiful Mujab. Pelunasan tahap II diperuntukkan bagi jamaah haji reguler yang masuk dalam empat kategori, yaitu:1) jamaah yang belum melakukan pelunasan biaya haji pada tahap I karena mengalami gagal sistem;2) pendamping jamaah haji lanjut usia;3) Jamaah haji penggabungan suami/istri dan anak kandung/orang tua yang terpisah;4) pendamping jamaah haji penyandang disabilitas.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Indonesia menjadi negara pertama yang melakukan kontrak dengan pemerintah Arab Saudi terkait pelayanan penyelenggaraan untuk Jamaah Haji Indonesia. Negara ini akan mendapatkan beberapa keuntungan di antaranya mendapatkan tempat terbaik di Mina. “Saya senang sekali, persiapan haji 2024 ini berjalan lancar. Kami menyelesaikan kontrak pertama dibandingkan negara lain, dan kami diberikan tempat terbaik di Mina saat bertemu Menteri Haji di Arab Saudi,” terang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada 1miliarsantri.net di Jakarta, Rabu (13/3/2024). Hal ini sesuai dengan penjelasan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah Ramadhan Harisman sebelumnya yang mengungkapkan bahwa pada musim haji 1445 H/2024 M, tidak ada tenda jamaah haji Indonesia yang berlokasi di Mina Jadid. Seluruhnya berada di lokasi Mina seiring pemerintah sudah memesan tempat melalui e-hajj untuk lokasi mabit jamaah haji Indonesia selama di Mina. Tenda jamaah haji di Mina kini juga dilengkapi dengan tempat penyimpanan air cadangan. Ini disiapkan pihak Saudi untuk mengantisipasi jika ada keterlambatan pasokan air saat puncak haji. Untuk lebih memaksimalkan pelayanan haji, dalam kunjungan tersebut juga dibahas persiapan Haji 1445 H/ 2024 M dan masalah Visa Mujamalah. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah pelayanan visa haji yang dibatasi hanya sampai 20 Syawal 1445 H. Menurutnya, jamaah Indonesia biasanya selalu berubah di menit akhir, sedangkan pemerintah ingin memaksimalkan kuota yang telah diberikan pihak Arab Saudi. “Tambahan kuota haji yang diberikan ke presiden dari pangeran harus terserap maksimal,” ujarnya dikutip dari laman Kemenag. Selain itu, Menag juga mengungkapkan perhatiannya terkait penerbitan Visa Mujamalah. Karena menurutnya, pemerintah tetap perlu memonitor para jamaah haji yang menggunakan visa mujamalah sehingga tetap bisa menjamin kenyamanan, keamanan hingga keselamatan jamaah. Menag menambahkan, karena di UU Kemenag sendiri menggunakan visa apa pun harus melalui pemerintah. Kalau di luar pemerintah harus dari travel. Dia berharap ada pengaturan di haji yang akan datang ini bagi jamaah yang menggunakan Mujamalah agar tidak berangkat sendiri-sendiri sehingga keamanan dan keselamatan terjamin dari pemerintah.