Dengarkan Artikel Ini

Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 mengingatkan Sejarah Pemberontakan G30S/PKI, Pahlawan Revolusi, Pemberontakan PKI 1926–1927 dan Madiun 1948 serta perjalanan Pancasila sebagai dasar negara.

JAKARTA — 1miliarsantri.net | Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum nasional yang berkaitan erat dengan tragedi politik dan kekerasan pada akhir September hingga awal Oktober 1965.

Peringatan ini tidak dapat dilepaskan dari Gerakan 30 September 1965 (G30S), penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat oleh PKI, serta perubahan besar dalam perjalanan politik Indonesia.

Dalam narasi resmi pemerintah pada masa Orde Baru, G30S dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai gerakan yang hendak mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Namun, kajian sejarah setelah Reformasi menunjukkan bahwa siapa yang paling bertanggung jawab, bagaimana struktur keterlibatan para pelaku, dan sejauh mana keterlibatan PKI sebagai organisasi masih menjadi bahan perdebatan akademik. Karena itu, pembahasan sejarah 1 Oktober perlu dibaca berdasarkan sumber dan konteksnya masing-masing.

Baca juga: 5,4 Juta Pekerja Informal Jabar Ditargetkan Dapat Asuransi Gratis pada 2027, Begini Cara Mengaksesnya

Mengapa 1 Oktober Diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila?

Hari Kesaktian Pancasila berbeda dengan Hari Lahir Pancasila 1 Juni.

Hari Lahir Pancasila berkaitan dengan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Sementara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober berkaitan dengan rangkaian peristiwa G30S 1965 dan peneguhan kembali Pancasila sebagai dasar negara setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas.

Peringatan 1 Oktober telah dilaksanakan sebelum adanya penetapan melalui Keputusan Presiden. Pada 17 September 1966, Menteri/Panglima Angkatan Darat mengeluarkan keputusan yang menjadi salah satu dasar awal penyelenggaraan peringatan tersebut.

Selanjutnya, Pemerintah secara resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967.

Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 27 September 1967 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Dokumen resmi JDIH BPK mencatat bahwa Keppres Nomor 153 Tahun 1967 berstatus berlaku dan secara khusus mengatur penetapan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Dalam penjelasan yang dikutip ANTARA, Keppres tersebut menempatkan 1 Oktober sebagai hari yang memiliki ciri dan corak khusus untuk mempertebal keyakinan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa dan negara Indonesia.

Baca juga: RUU Pengaturan Reforma Agraria Resmi Jadi UU, Pemerintah Dorong Keadilan Penguasaan Tanah

Peran Soeharto dalam Penumpasan

Sumber Foto:Wikipedia, ***Siti Hartinah Soeharto: Ibu Utama Indonesia / Abdul Gafur,– Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1982***

Mayor Jenderal Soeharto memimpin penumpasan Gerakan 30 September (G30S) dan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965–1966.

Mengambil Kendali: Sebagai Panglima Kostrad pada 1 Oktober 1965, Mayjen Soeharto memimpin operasi militer setelah gugurnya para pimpinan Angkatan Darat.
Mengamankan Jakarta: Ia mengerahkan pasukan RPKAD dan Kostrad untuk merebut kembali gedung RRI, pusat telekomunikasi, serta menetralkan kawasan Medan Merdeka
Operasi Pembersihan: Soeharto mengoordinasikan penumpasan dan perburuan terhadap anggota serta simpatisan PKI melalui rantai komando militer dan pembentukan Kopkamtib

Baca juga: SPEK Dukung Penguatan Tata Kelola YPK dan Masa Depan IKOPIN University

Jejak Pemberontakan Komunis Sebelum dan Sesudah Indonesia Merdeka

Jika melihat perjalanan sejarah, gerakan komunis di Indonesia telah mengalami beberapa fase penting sejak masa Hindia Belanda hingga awal masa kemerdekaan.

1. Pemberontakan PKI 1926–1927

Pada masa Hindia Belanda, PKI terlibat dalam pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan kolonial pada 1926–1927.

Gerakan tersebut bermula di sejumlah wilayah Jawa pada November 1926 dan kemudian berlanjut ke beberapa daerah di Sumatra pada Januari 1927.

Kajian sejarah yang tersimpan dalam repositori ilmiah Kementerian Pendidikan mencatat adanya serangkaian aksi bersenjata, sabotase, penyerangan terhadap fasilitas pemerintah dan bentrokan dengan aparat kolonial. Pemberontakan kemudian ditumpas pemerintah Hindia Belanda dan diikuti penangkapan terhadap banyak tokoh serta anggota gerakan komunis.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah awal gerakan komunis Indonesia.

Baca juga: Imam Besar Masjid Agung Jembrana KH Fathurrahim Sharing Tentang Harmonisasi di Bali

2. Peristiwa Madiun 1948

Setelah Indonesia merdeka, konflik politik antara pemerintah Republik dan kelompok kiri kembali mencapai titik kritis dalam Peristiwa Madiun 18 September 1948.

Pemberontakan tersebut berlangsung ketika Indonesia sedang menghadapi tekanan militer Belanda dan persoalan politik internal.

Kajian dari repositori Kemdikbud mencatat bahwa pada 18 September 1948 terjadi perebutan Madiun oleh kelompok yang dipimpin Sumarsono dan Djokosujono. Musso dan Amir Sjarifuddin kemudian bergerak ke Madiun dan mendukung gerakan tersebut.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan juga mencatat bahwa usaha Amir Sjarifuddin dan kembalinya Musso pada 1948 berujung pada Peristiwa Madiun, yang kemudian dihancurkan pemerintah Republik pada September 1948.

Menariknya, dokumen intelijen Amerika Serikat pada masa itu juga merekam konflik Madiun, tetapi menunjukkan bahwa interpretasi mengenai peristiwa tersebut tidak sederhana. Salah satu dokumen CIA yang telah dideklasifikasi bahkan memuat pembelaan dari pihak komunis yang menyangkal tuduhan bahwa tujuan gerakan tersebut adalah mendirikan pemerintahan Soviet di Madiun.

Baca juga: MTs dan SMP Islam Al Huda Rawasapi Gelar Competition of The Year dan Mabit, Asah Bakat serta Karakter Siswa

3. Gerakan 30 September 1965

Peristiwa ketiga dan paling menentukan terjadi pada 30 September–1 Oktober 1965.

Sekelompok pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Para korban kemudian ditemukan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Dalam narasi resmi negara pada masa Orde Baru, G30S disebut sebagai gerakan yang terkait dengan PKI. Sejumlah kajian setelah Reformasi kemudian mempertanyakan konsep “dalang tunggal” dan meneliti kemungkinan keterlibatan berbagai aktor, termasuk unsur militer dan tokoh-tokoh politik tertentu.

Karena itu, istilah G30S/PKI perlu ditempatkan sebagai istilah yang lahir dari historiografi dan narasi politik tertentu, sementara G30S merupakan istilah yang digunakan dalam banyak kajian sejarah kontemporer.

Baca juga: Doa Agar Anak Cerdas: Ikhtiar Mendidik Anak dengan Ilmu, Akhlak dan Iman

Enam Jenderal dan Satu Perwira TNI AD Gugur

Peristiwa 1965 menewaskan enam jenderal dan satu perwira pertama TNI Angkatan Darat.

Mereka kemudian dikenal sebagai Pahlawan Revolusi, yaitu:

Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani
Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto
Letnan Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono
Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman
Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan
Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo
Kapten Czi Anumerta Pierre Andreas Tendean

Mereka diculik dari kediaman masing-masing pada dini hari 1 Oktober 1965. Jenazah para korban kemudian ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya.

Kementerian Pendidikan dan Sekretariat Negara juga mencatat rangkaian penculikan terhadap Ahmad Yani, R. Suprapto, M.T. Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, Sutoyo, dan Pierre Tendean dalam sejarah Monumen Pancasila Sakti.

Baca juga: Saksi Sejarah G30S PKI Yang Selamat, Meski Sempat Mendapat Siksaan

Korban lainnya

Selain tujuh Pahlawan Revolusi tersebut, terdapat korban lain dalam rangkaian kekerasan G30S.

Di antaranya Brigadir Polisi Karel Sadsuitubun (K.S. Tubun) yang tewas dalam peristiwa di rumah Wakil Perdana Menteri II Johannes Leimena.

Putri Jenderal A.H. Nasution, Ade Irma Suryani Nasution, juga terkena tembakan ketika terjadi penyerangan di kediaman Nasution.

Jenderal A.H. Nasution sendiri menjadi sasaran penculikan tetapi berhasil meloloskan diri, meskipun mengalami luka.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa tragedi 1965 tidak hanya menyangkut konflik antarelite politik dan militer, tetapi juga menimbulkan korban dari kalangan aparat maupun keluarga.