Bekasi Di Goyang Gempa 4,9 Magnitudo, Pusat Gempa 14 km Tenggara Bekasi

Bekasi – 1miliarsantri.net: Warga Bekasi sempat dikejutkan oleh guncangan gempa bumi bermagnitudo 4,9 yang terjadi pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. BMKG melalui saluran resmi Telegram WRS-BMKG menerbitkan “Warning Gempa dirasakan.” Gempa bumi dengan kekuatan 4,9 magnitudo, dengan pusat gempa berada di darat 14 km Tenggara Kabupaten Bekasi, terjadi tepat pada pukul 19:54:55 WIB, juga dirasakan dibeberapa wilayah di Jabodetabek. Menurut laporan BMKG, gempa ini dirasakan(MMI):III Purwakarta, III Bekasi, II-III Jakarta, II-III Depok, II-III Tangerang, II-III Tangerang Selatan, II Pelabuhan Ratu. Dampak dan Kondisi Terkini

Read More

Menag Tegaskan Langkah Cepat Atasi Intoleransi, Fokus pada Pencegahan Dini dan Pendidikan Toleransi

Tegal – 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, memastikan bahwa Kementerian Agama akan bergerak cepat dalam menangani berbagai kasus intoleransi yang masih terjadi di Indonesia. Penegasan ini ia sampaikan saat berkunjung ke kantor Kompas Gramedia Group di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Nasaruddin mengakui bahwa masih ada sejumlah kasus intoleransi yang masuk dalam catatan kementeriannya. Ia mencontohkan peristiwa di Sumatera Barat dan Jawa Barat yang baru-baru ini terjadi. Menurutnya, setiap kasus akan ditangani secara kasuistik agar penanganannya tepat sasaran. “Memang masih ada beberapa kasus yang kami catat, seperti peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Sumatera Barat dan Jawa Barat. Kami sudah memiliki daftar kasus tersebut dan menanganinya secara kasuistik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pihaknya bergerak cepat berkoordinasi dengan pimpinan aparat, termasuk Kapolri, untuk memastikan penanganan berjalan efektif. Dalam waktu dekat, Kemenag juga akan menggelar pertemuan bersama Bintal (Pembinaan Rohani dan Mental) Provos dari berbagai angkatan, Badan Intelijen Negara (BIN), serta pihak terkait lainnya. Bahkan, menurutnya, pembahasan pencegahan dini telah dibicarakan dalam briefing resmi bersama BIN pada pagi hari yang sama. “Minggu ini, kami juga akan bertemu lagi dengan BIN dan pihak-pihak terkait. Saya ingin pertemuan ini menjadi langkah konkret terakhir sebelum eksekusi di lapangan,” tegas Menag. Pencegahan Dini Jadi Fokus Utama Bagi Nasaruddin, kunci mengatasi persoalan intoleransi adalah dengan memperkuat langkah pencegahan dini. Ia menilai bahwa potensi konflik harus dicegah sebelum berkembang menjadi masalah besar. Menurutnya, upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan aparat hingga tingkat kecamatan, tokoh agama, imam desa, dan tokoh lokal lainnya. Ia menekankan agar setiap informasi sensitif segera dilaporkan ke pusat, tanpa menunggu situasi memburuk. “Sedapat mungkin, informasi yang ada jangan ditahan, laporkan segera ke pusat,” pesannya. Dengan teknologi komunikasi saat ini, seperti telepon, ia meyakini laporan bisa diterima dalam waktu kurang dari 24 jam dan langsung ditindaklanjuti. Menag menargetkan tidak hanya mengeliminasi, tetapi juga meniadakan potensi terjadinya konflik. Menurutnya, mengeliminasi berarti membatasi risiko, sedangkan meniadakan berarti memastikan situasi kondusif sehingga konflik tidak pernah muncul. Perkuat Fondasi Pendidikan Toleransi Selain langkah penanganan langsung, Nasaruddin menilai penyelesaian masalah intoleransi tidak dapat dilakukan hanya di level praksis. Perlu ada pembenahan di tingkat yang lebih mendasar, terutama dalam pendidikan. Untuk itu, ia memperkenalkan program “kurikulum cinta” yang bertujuan agar pendidikan agama tidak mengajarkan kebencian atau menonjolkan perbedaan, melainkan menumbuhkan kesadaran akan persamaan dan titik temu antaragama. “Kurikulum cinta ini akan dipadukan dengan ekoteologi,” jelasnya. Kedua konsep ini, menurutnya, merupakan pendekatan baru untuk memperkuat toleransi beragama dan kemanusiaan. Prinsip dasarnya adalah mencintai sesama manusia tanpa membedakan bangsa, warna kulit, atau agama, serta membangun kerukunan antara manusia dengan alam.

Read More

Angka Kemiskinan Nasional Turun, tapi Warga Miskin di Wilayah Perkotaan Meningkat

Tegal – 1miliarsantri.net : Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data kemiskinan nasional per Maret 2025. Secara umum, kabar yang tersaji cukup melegakan. BPS mencatat bahwa persentase dan jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun. Namun, yang menjadi perhatian adalah fakta bahwa warga miskin di wilayah perkotaan meningkat populasinya. Dalam laporannya, BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin nasional pada Maret 2025 berada di angka 8,47 persen, turun 0,10 persen dibandingkan September 2024 yang tercatat 8,57 persen. Penurunan ini setara dengan berkurangnya sekitar 210 ribu penduduk miskin, sehingga totalnya kini ada 23,85 juta jiwa. BPS juga menjelaskan bahwa penduduk masuk kategori miskin jika pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Untuk periode Maret 2025, garis kemiskinan nasional ditetapkan sebesar Rp609.160 per kapita per bulan atau setara dengan sekitar Rp20 ribu per hari. Angka ini mencakup kebutuhan pangan dan non-pangan minimum yang dianggap layak untuk hidup. Data BPS juga menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan turun dari 13,01 juta orang pada September 2024 menjadi 12,58 juta orang pada Maret 2025 atau 11,34 persen pada September 2024 menjadi 11,03 persen pada Maret 2025. Artinya, ada perbaikan meski skalanya relatif kecil. Namun sebaliknya, angka kemiskinan di wilayah perkotaan justru naik dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen pada periode yang sama. Kenaikan 0,07 persen itu setara dengan tambahan sekitar 220 ribu warga miskin di kota, dari 11,05 juta jiwa menjadi 11,27 juta jiwa. “Dibanding September 2024, jumlah penduduk miskin Maret 2025 perkotaan meningkat sebanyak 0,22 juta orang. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan justru menurun sebanyak 0,43 juta orang,” tulis BPS dalam publikasi resminya Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025 yang dirilis pada 25 Juli 2025. Perbedaan tren ini memunculkan pertanyaan besar bagi banyak masyarakat Indonesia: apa yang membuat kemiskinan di kota justru meningkat sementara di perdesaan mengalami perbaikan? Tiga Penyebab Warga Miskin di Perkotaan Meningkat Berkenaan dengan hal ini, Ateng Hartono selaku Deputi Bidang Statistik Sosial BPS memaparkan tiga faktor utama yang memicu kenaikan angka kemiskinan di perkotaan. 1. Kenaikan jumlah setengah penganggur Dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025, jumlah setengah penganggur naik sekitar 460 ribu orang. Mereka adalah pekerja yang jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu dan masih aktif mencari pekerjaan tambahan. Kondisi ini mencerminkan bahwa banyak penduduk kota yang bekerja, tetapi pendapatannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Kenaikan harga pangan Sepanjang setahun terakhir, harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan, seperti minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih. Di kota, yang sebagian besar kebutuhan pangannya bergantung pada pasokan dari luar, kenaikan harga ini langsung memukul daya beli masyarakat. 3. Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada laki-laki TPT laki-laki di perkotaan naik dari 5,87 persen pada Agustus 2024 menjadi 6,06 persen pada Februari 2025. Menurut Ateng, hal ini signifikan karena di banyak keluarga, laki-laki masih menjadi penopang utama ekonomi rumah tangga. Jika mereka menganggur, risiko keluarga jatuh miskin akan meningkat. Mengapa Warga Desa Justru Lebih Tahan?

Read More

Perbandingan Kesepakatan Transfer Data Pribadi antara Amerika Serikat dan Negara Lain; Ancaman bagi Privasi Individu di Masa Depan?

Jakarta – 1miliarsantri.net : Data pribadi kini menjadi salah satu aset paling berharga dalam ekosistem digital global. Ancaman bagi privasi individu dapat terjadi, bila negara tidak mengatur regulasi secara ketat. Kesepakatan transfer data pribadi kerap dijadikan prasyarat perjanjian dagang antar negara. Menurut laporan World Economic Forum (WEF) 2020, data pribadi bahkan disebut sebagai “minyak baru” yang menggerakkan ekonomi digital. Informasi tentang identitas, perilaku, lokasi, hingga preferensi pengguna menjadi komoditas yang memiliki nilai strategis untuk perusahaan teknologi besar dan juga negara-negara yang ingin mengoptimalkan pengawasan dan kebijakan publik. Data Pribadi: Aset Strategis di Era Digital Di Indonesia, isu permintaan transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana pemerintah dan masyarakat memandang kedaulatan data dan perlindungan privasi. Data yang tidak dikelola dengan baik berpotensi disalahgunakan, mulai dari pelanggaran privasi individu hingga ancaman keamanan nasional. Sejatinya, ini bukan kali pertama bagi Amerika Serikat untuk melakukan kesepakatan transfer data dengan negara lain. Berikut beberapa perbandingan kesepakatan transfer data pribadi Amerika Serikat. Uni Eropa: Standar Perlindungan Data Paling Ketat dengan GDPR Uni Eropa adalah pelopor regulasi perlindungan data pribadi yang sangat ketat melalui General Data Protection Regulation (GDPR) yang mulai berlaku pada 2018. GDPR tidak hanya mengatur bagaimana perusahaan memproses data warga UE, tetapi juga membatasi transfer data ke negara-negara yang tidak memiliki standar perlindungan setara. Studi oleh European Data Protection Board (EDPB) menunjukkan bahwa GDPR memberikan efek protektif signifikan terhadap kebocoran data dan penyalahgunaan oleh pihak ketiga, serta menguatkan hak subjek data dalam mengontrol informasi pribadinya. Keseriusan UE dalam penegakan GDPR tercermin dalam denda besar yang pernah dijatuhkan kepada perusahaan teknologi raksasa, seperti Google dan Facebook, yang mencapai ratusan juta euro. Dalam konteks hubungan dengan AS, UE menuntut agar kesepakatan perdagangan tidak mengorbankan hak privasi, sehingga AS harus beradaptasi dengan mekanisme perlindungan ini, misalnya lewat Privacy Shield Framework (yang sempat dibatalkan dan direvisi). Model ini menunjukkan bahwa kedaulatan data dapat dipertahankan dengan regulasi yang tegas dan implementasi yang konsisten. Kanada: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Data Kanada menerapkan pendekatan yang berbeda, dengan menyeimbangkan perlindungan data dan fleksibilitas perdagangan. Berdasarkan Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA), Kanada mengharuskan organisasi untuk memberikan transparansi penuh mengenai penggunaan data dan menyediakan mekanisme pengaduan bagi individu yang merasa data pribadinya disalahgunakan. Dalam laporan Canadian Privacy Commissioner 2021, disebutkan bahwa pengawasan ketat dan proses audit reguler menjadi kunci keberhasilan pengelolaan data. Kanada juga bekerja sama dengan AS dalam Privacy Shield dan beberapa inisiatif lain, meski dengan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran data lintas negara. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang aktif dan akuntabilitas sebagai penyeimbang kebutuhan ekonomi dan hak privasi. Jepang dan APEC Cross-Border Privacy Rules (CBPR): Fleksibilitas dan Perlindungan Skema Cross-Border Privacy Rules (CBPR) yang dikembangkan oleh Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) menjadi contoh inovatif bagaimana negara-negara Asia Pasifik, termasuk Jepang, mengatur transfer data pribadi secara lintas batas tanpa mengorbankan privasi. Dalam laporan APEC Privacy Framework (2015), CBPR dijelaskan sebagai sistem sukarela yang mengatur standar perlindungan data dengan mekanisme sertifikasi perusahaan yang berpartisipasi. Jepang sendiri sebagai negara dengan teknologi maju mengadopsi CBPR untuk menjaga iklim perdagangan digital yang kondusif sambil melindungi data warga.

Read More

“Pengadilan Rakyat Global” Gaza Tribunal Desak Intervensi Bersenjata PBB demi Hentikan Genosida Paling Mematikan

Gaza – 1miliarsantri.net : Di sebuah ruangan pengadilan rakyat di Gaza Tribunal Sarajevo pada Mei lalu, suara tangis saksi perempuan Gaza yang kehilangan keluarganya menjadi kesaksian hidup tentang penderitaan yang tak terbayangkan. Para hakim moral, akademisi, dan tokoh masyarakat dunia yang duduk di meja panel terdiam, lalu mencatat setiap detail. Inilah Gaza Tribunal, sebuah “juri nurani internasional” yang kini menyerukan langkah paling drastis: intervensi bersenjata PBB untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai fase paling mematikan dari genosida di Jalur Gaza. Tribunal Rakyat dengan Sejarah Panjang Gaza Tribunal, atau Pengadilan Rakyat Global, dibentuk pada November 2024 di London oleh hampir 100 akademisi, intelektual, aktivis HAM, dan tokoh masyarakat sipil. Tujuannya adalah menginvestigasi dugaan kejahatan perang, genosida, dan apartheid yang terjadi di Gaza, dengan pendekatan moral dan kemanusiaan. Gaza Tribunal bukanlah lembaga resmi negara atau organisasi internasional. Ia berakar pada tradisi “pengadilan rakyat”—forum independen yang didirikan untuk memberikan putusan moral terhadap kejahatan kemanusiaan ketika institusi resmi gagal bertindak. Pendahulunya yang paling terkenal adalah Russell Tribunal on Vietnam pada 1966 yang digagas filsuf Bertrand Russell dan Jean-Paul Sartre, serta Russell Tribunal on Palestine pada 2009. Dalam kasus Gaza, tribunal ini pertama kali diluncurkan di London pada November 2024, lalu menggelar sidang lanjutan di London (Februari 2025) dan Sarajevo (Mei 2025). Sidang puncak akan digelar di Istanbul pada Oktober 2025. Dengan menghadirkan saksi dari Gaza, pakar hukum internasional, aktivis HAM, hingga jurnalis, tribunal ini berusaha menyusun dokumen moral yang kuat—“vonis nurani”—untuk dunia. “Fase Paling Mematikan” Menurut Richard Falk, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Palestina sekaligus profesor hukum internasional di Princeton, dunia kini menghadapi kegagalan moral yang berbahaya. “Kita memasuki fase paling mematikan dari genosida di Gaza,” ujarnya. “Jika PBB dan masyarakat internasional tidak bertindak segera, maka sejarah akan mencatat ini sebagai salah satu kegagalan terbesar kemanusiaan.” Sejak Oktober 2023, lebih dari 62.000 warga Palestina terbunuh dalam serangan Israel di Gaza. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Infrastruktur sipil, rumah sakit, universitas, hingga tempat ibadah hancur. Laporan lembaga internasional menunjukkan tingkat kelaparan dan penyakit yang sangat tinggi, dengan sebagian wilayah Gaza kini dikategorikan mengalami kelaparan massal (famine). Dasar Hukum: Dari “Uniting for Peace” hingga R2P Gaza Tribunal menekankan bahwa intervensi bukan sekadar tuntutan moral, melainkan memiliki dasar hukum internasional. Tribunal mengutip Resolusi “Uniting for Peace” (1950) yang memberi kewenangan kepada Majelis Umum PBB untuk bertindak ketika Dewan Keamanan terblokir veto. Selain itu, ada juga doktrin “Responsibility to Protect” (R2P) yang diadopsi Sidang Umum PBB pada 2005. Prinsip ini menegaskan kewajiban komunitas internasional untuk melindungi populasi sipil ketika sebuah negara gagal mencegah genosida, kejahatan perang, atau pembersihan etnis. Dengan dua dasar ini, Gaza Tribunal menyerukan pengiriman pasukan internasional PBB ke Gaza untuk memberikan perlindungan langsung kepada warga sipil. Menentang “Komplisitas” Barat Salah satu kritik utama yang muncul dalam persidangan Gaza Tribunal adalah komplisitas negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan sekutu lainnya. Negara-negara ini dituduh bukan hanya menutup mata terhadap penderitaan Palestina, tetapi juga terus memasok senjata dan dukungan diplomatik bagi Israel. Namun, menurut Falk, opini publik mulai bergeser. Gelombang protes mahasiswa di kampus-kampus AS dan Eropa, boikot produk tertentu, hingga desakan embargo senjata menunjukkan bahwa solidaritas masyarakat dunia masih bisa memengaruhi kebijakan politik, sebagaimana yang pernah terjadi dalam kampanye global melawan apartheid di Afrika Selatan. Membungkam Kebenaran Tribunal juga menyoroti upaya sistematis untuk membungkam kebenaran. Beberapa pelapor khusus PBB dilabeli dan diserang, sementara jurnalis di lapangan menghadapi ancaman serius. Kasus paling mencolok adalah pembunuhan jurnalis Al Jazeera, yang memicu kemarahan global. Menurut para hakim tribunal, serangan terhadap jurnalis bukan hanya upaya membungkam saksi mata, tetapi juga bagian dari strategi menghapus narasi korban. Dukungan Turki

Read More

Presiden ‘Batalkan Kenaikan 250% PBB-P2 Kabupaten Pati’ Bukti Prabowo Peduli Rakyat, Begini Penjelasannya!

Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan PBB-P2 di Pati hingga 250% demi rakyat. Kebijakan ini jadi pelajaran penting soal aspirasi publik. Jakarta – 1miliarsantri.net: Beberapa waktu lalu jagad medsos dihebohkan peristiwa protes rakyat Pati berujung bentrok dengan aparat keamanan setempat akibat kebijakan tidak populis Bupati Kabupaten Pati yang menaikan Pajak PBB P-2 hingga 250%. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen di Kabupaten Pati sempat menjadi sorotan publik. Bagi banyak masyarakat, keputusan ini terasa begitu memberatkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Kebijakan Bupati Sudewo menaikan Pajak PBB P-2 hingga 250% meresahkan masyarakat Pati. Rakyat Pati ramai-ramai melakukan protes hingga menimbulkan bentrok dengan aparat keamanan setempat. Langkah cepat Presiden dalam merespons keluhan rakyat menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan sejati adalah yang mau mendengar. Melalui Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, pesan tegas disampaikan kepada Bupati Pati, Sudewo, agar membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut. Arahan ini bukan hanya sekadar teguran, tapi perintah langsung yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kebijakan Kenaikan Pajak yang Mengundang Protes Bayangkan saja, PBB-P2 yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, tiba-tiba melonjak hingga 250 persen. Bagi sebagian kecil orang, mungkin ini tak terlalu terasa, tapi bagi mayoritas warga Pati, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan usaha kecil, sehingga kenaikan ini jelas menambah beban. Gelombang protes pun tak terelakkan. Dari perbincangan di media sosial hingga aksi nyata di lapangan, suara rakyat mengalir deras menolak kebijakan tersebut. Rasa kecewa bercampur marah, karena mereka merasa keputusan itu diambil tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga. Prabowo Menunjukkan Kepemimpinan yang Tanggap Sebagai Presiden, Prabowo Subianto tak tinggal diam. Arahan yang ia berikan sangat jelas: batalkan kebijakan yang membebani rakyat dan cari solusi pendanaan lain untuk pembangunan daerah. Arahan ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, Prabowo ingin memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, ia menegaskan bahwa kebijakan publik harus lahir dari empati, bukan sekadar perhitungan angka di atas kertas. Kamu sebagai warga negara tentu ingin pemimpin yang peka terhadap masalah di lapangan. Dalam hal ini, Prabowo memberikan contoh bahwa suara rakyat adalah fondasi kebijakan negara. Respons Cepat Pemerintah Daerah Yang menarik, arahan presiden langsung direspons cepat oleh Bupati Sudewo. Dengan sikap tegak lurus, ia mencabut keputusan kenaikan PBB-P2 dan menyatakan kebijakan tersebut resmi dibatalkan.

Read More

Belajar Agama Lewat Ai dan Mengganti Peran Guru dengan Teknologi Canggih?

Situbondo – 1miliarsantri.net : Di era serba digital, hampir semua hal bisa kita pelajari lewat teknologi. Mulai dari cara memasak, berbisnis, hingga memahami konsep ilmiah yang rumit. Lalu muncul satu pertanyaan penting, bisakah belajar agama lewat AI? Kini tinggal mengetik pertanyaan tentang tafsir ayat, sejarah nabi, atau tata cara ibadah, dan dalam hitungan detik, maka AI mampu memberikan jawaban lengkap. Terdengar praktis dan menawarkan kemudahan. Tetapi perlu kita renungkan bersama, apakah teknologi ini bisa benar-benar menggantikan peran guru agama? Sebelum membahas soal peran guru agama bukan sekedar pengajar ilmu, mari kita pahami dulu mengapa banyak orang tertarik belajar agama lewat AI : Pertama, aksesnya sangat cepat. Kita tidak perlu menunggu jadwal kajian atau mencari buku tebal. Cukup dengan buka aplikasi, tanyakan apa saja, dan jawabannya langsung muncul. Kedua, AI mampu menyajikan informasi dalam berbagai bentuk teks, audio, bahkan video. Misalnya, kita ingin belajar tentang makna shalat atau sejarah penyebaran Islam, AI langsung bisa memberikan penjelasan dalam bahasa yang mudah dipahami. Bahkan, beberapa AI sudah dilengkapi terjemahan dan penjelasan mendalam dari berbagai sumber terpercaya. Meskipun semua ini terdengar luar biasa, kita tetap perlu bijak dan selektif mencari sumber ilmu. Belajar agama bukan sekadar menghafal teori atau memahami fakta. Tapi ada nilai-nilai spiritual, adab, dan keteladanan yang hanya bisa kita dapatkan dari interaksi langsung dengan guru. Apakah AI Bisa Menggantikan Peran Guru Agama? Di sinilah pertanyaan besarnya, bisakah belajar agama lewat AI sepenuhnya menggantikan guru? Jawabannya, tidak. AI memang pintar, cepat tanggap, dan bisa diakses kapan saja, tapi ia tidak punya nurani, pengalaman hidup, atau kemampuan menuntun secara personal. Guru agama bukan sekadar pengajar ilmu. Mereka juga menanamkan akhlak, memberi teladan, serta membuka ruang diskusi yang penuh ketulusan. Hal-hal ini sulit, bahkan mustahil, ditemukan lewat layar ponsel. Selain itu, AI hanya alat bantu yang bergantung pada data. Jika data yang diproses benar, kita mendapat manfaat. Tetapi bila salah, tanpa bimbingan guru kita bisa keliru dalam memahami agama. Inilah sebabnya, walau teknologi membantu, peran guru tetap tidak tergantikan. Lalu, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Sederhana saja, gunakan AI sebagai pelengkap, bukan pengganti. Misalnya, kita bisa memakai AI untuk mencari referensi cepat, memahami istilah yang sulit, atau mendapatkan gambaran awal tentang suatu topik. Setelah itu, kita tetap harus memverifikasi dan mendalami materi tersebut dengan bertanya kepada guru, ustadz, atau sumber-sumber terpercaya. Berikut ini adalah dalil-dalil dari Al-Qur’an dan Hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, terutama dari guru secara langsung yang bersanad, yaitu memiliki sanad (mata rantai keilmuan) yang bersambung hingga Rasulullah ﷺ. Meskipun tidak semua dalil secara eksplisit menyebut “bersanad”, namun konsep menuntut ilmu dari guru yang otoritatif dan terpercaya sangat ditekankan dalam Islam. Dalil dari Al-Qur’an 1. Surah An-Nahl ayat 43 Artinya: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” 2. Surah Az-Zumar ayat 9 Artinya : “Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”

Read More

Kim Keon Hee ‘Eks Ibu Negara Korea Selatan Pertama Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka’ Ini Kronologinya

Eks Ibu Negara Korsel “Kim Keon Hee” Resmi Jadi Tersangka Dugaan Suap dan Manipulasi Saham. Korea Selatan – 1miliarsantri.net: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang mantan Ibu Negara, Kim Keon-hee, resmi berstatus tersangka. Kasus ini bukan sekadar heboh di media, tapi juga membuka mata kita bahwa jabatan tinggi pun tidak kebal dari hukum. Tim investigasi khusus menemukan bahwa Kim Keon-hee diduga menerima barang-barang mewah bernilai fantastis dari seorang pengusaha. Kalau kamu mengikuti berita luar negeri, kasus ini bagaikan drama politik yang penuh misteri, konflik kepentingan, dan tentu saja kemewahan. Kronologi Kasus yang Menjerat Kim Keon Hee Kasus ini mulai mencuat ketika tim investigasi melakukan penggeledahan di kediaman Kim Jin-woo, saudara ipar Kim Keon-hee, pada 25 Juli lalu. Di sana, mereka menemukan garansi jam tangan mewah merek Vacheron Constantin, nilainya mencapai puluhan juta won. Jam itu dibeli oleh seorang pengusaha berinisial Seo pada September 2022, lalu langsung diberikan kepada Kim Keon-hee. Seo mengaku pembelian itu murni atas permintaan Kim, tanpa maksud suap. Tapi, tim penyelidik mencurigai ada agenda tersembunyi di balik pemberian tersebut. Kenapa? Karena pemberian jam itu bertepatan dengan periode perusahaan Seo menandatangani kontrak operasi anjing robot dengan Dinas Keamanan Presiden. Tambah lagi, Seo punya riwayat mendonasikan KRW 10 juta untuk kampanye Yoon Suk-yeol pada 2021. Temuan Lain Berupa Kalung Mewah dan Lukisan Misterius Tak cuma jam tangan, penyelidikan juga menemukan kalung Van Cleef & Arpels dan sebuah lukisan yang diduga karya seniman Lee Woo-hwan. Kalung itu pernah menjadi sorotan saat Kim Keon-hee memakainya di KTT NATO Spanyol, Juni 2022. Masalahnya, kalung tersebut tidak tercatat dalam daftar aset resmi. Dari catatan toko Van Cleef & Arpels, model kalung yang sama dibeli oleh orang dekat petinggi Seohee Construction setelah Yoon menang pilpres pada Maret 2022. Ada fakta yang bikin kening berkerut, yakni menantu pimpinan Seohee Construction diangkat sebagai kepala staf perdana menteri pada Juni 2022, tepat sebelum perjalanan luar negeri ketika Kim mengenakan kalung tersebut. Dugaan Balas Jasa Jabatan Tim penyelidik menduga ada kaitan antara pemberian kalung dan penunjukan jabatan penting tersebut. Mereka sedang mengumpulkan bukti untuk memastikan apakah ini bagian dari balas jasa atau murni kebetulan. Pimpinan Seohee Construction dan beberapa pihak terkait rencananya akan dipanggil untuk diperiksa lebih lanjut. Kalau ini terbukti, bukan hanya Kim Keon-hee yang akan terjerat, tapi jaringan bisnis-politik di sekitarnya juga bisa terseret.

Read More

Kemeriahan Rangkaian Kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Ma’had Tahfidzul Qur’an Darul Hijrah Salam

Pasuruan – 1miliarsantri.net : Suasana malam kemeriahan rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Ma’had Tahfidzul Qur’an Darul Hijrah Salam berlangsung khidmat. Setelah waktu Isya’, halaman pondok berubah menjadi panggung semangat kebangsaan rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI. Seluruh santri berkumpul bersama para asatidz, untuk menyaksikan rangkaian acara penutup lomba sekaligus pentas seni dan drama bertema perjuangan kemerdekaan. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Agustusan yang telah dimulai sejak 9 Agustus dengan berbagai lomba internal santri. Malam puncak tanggal 16 Agustus dirancang tidak hanya sebagai hiburan, melainkan juga sebagai momentum refleksi bagi para santri untuk memahami kembali makna kemerdekaan dan perjuangan. Rangkaian acara dibuka dengan penampilan pentas seni beragam aliran bela diri. Sejumlah santri berbakat tampil percaya diri di depan ratusan pasang mata. Mulai kobujutsu dengan teknik toya dan double stick, pencak silat IPSI dan Tapak Suci yang penuh kekuatan dan kearifan lokal, serta taekwondo dari bela diri asal Korea yang dikenal dengan tendangan cepat dan akurat. Setiap gerakan dipadukan dengan soundtrack latar yang mengiringi, sehingga memberi nuansa heroik, menegangkan sekaligus membangkitkan semangat perjuangan. Para penonton pun larut, bersorak takbir setiap kali aksi spektakuler ditampilkan. Pentas seni ini tidak hanya menjadi wadah unjuk keterampilan dan kekuatan semata, tetapi juga simbol disiplin, sportivitas, dan kerja keras, serta nilai-nilai kebaikan yang diwariskan para pahlawan bangsa. Malam Puncak Kemerdekaan Menampilkan Pentas Seni Setelah panggung dipenuhi energi bela diri, suasana berubah menjadi lebih dramatis. Santri kelas XI, dengan dukungan beberapa santri kelas XII, mempersembahkan sebuah drama bertema perjuangan melawan penjajahan. Kisah dimulai dengan gambaran kehidupan rakyat desa yang tertekan oleh pajak berat, dilanjutkan dengan memanasnya konflik akibat penindasan penjajah, hingga berujung pada pertumpahan darah. Puncaknya, para tokoh dalam drama berhasil mengangkat semangat rakyat untuk bangkit melawan. Dengan pengorbanan dan kebersamaan, mereka meraih hak kemerdekaan yang diakhiri dengan dramatis juga menyentuh hati serta pembacaan naskah kemerdekaan yang menggertarkan ruh-ruh pendengarnya. Setiap plot dalam drama diiringi dengan soundtrack yang sesuai, sehingga menambah kesan hidup dan emosional. Penonton pun terbawa suasana, seolah kembali menyaksikan potongan sejarah perjuangan bangsa. Drama ini bukan sekadar pertunjukan, melainkan media edukasi bagi para santri untuk meresapi betapa ‘mahalnya’ harga kemerdekaan yang kini mereka nikmati. Pesan moral yang disampaikan jelas, kemerdekaan adalah hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan, yang harus dijaga dengan iman, ilmu, dan amal. Menjelang akhir, acara ditutup dengan tausiyah singkat seputar makna kemerdekaan, doa bersama yang khusyuk, serta sesi makan bersama seluruh santri. Malam itu, kebersamaan terasa erat, seolah meneguhkan bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya warisan, melainkan nilai yang harus terus dijaga.

Read More
Lomba Agustusan yang diselenggarakan oleh santri Darul Hijrah Salam di HUT Kemerdekaan RI ke 80

Semangat Juang 45 Tersulut dalam Lomba Agustusan Santri Darul Hijrah Salam

Pasuruan – 1miliarsantri.net : Derai tawa, sorak sorai, dan semangat membara mewarnai halaman Ma’had Tahfidzul Qur’an Darul Hijrah Salam, saat perayaan lomba Agustusan digelar pada 09 – 10 Agustus 2025. Di balik kesederhanaan perlombaan khas 17 Agustus, tersulut semangat juang 45 yang tak kalah hebat dari para pahlawan dahulu. Para santri, dengan jiwa muda dan tekad membara, bukan hanya bersaing untuk menang, tetapi juga menyalakan kembali api nasionalisme. Suasana semarak kemerdekaan menyelimuti Ma’had Tahfidzul Qur’an Darul Hijrah Salam, saat seluruh santri berkumpul untuk mengikuti rangkaian lomba dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Perlombaan ini bukan sekadar ajang hiburan, melainkan simbol perjuangan para santri layaknya para pejuang bangsa merebut kemerdekaan. Di sinilah, makna kemerdekaan dirayakan bukan sekadar seremonial—namun sebagai momen untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebersamaan dalam bingkai nilai-nilai pesantren. Selama dua hari penuh, para santri unjuk kekompakan dan sportivitas dalam berbagai cabang lomba yang telah disiapkan panitia OSDHA yang tentunya di support langsung oleh sekolah dan pondok. Di antaranya adalah : Bola Beracun, Bola Berapi, Estafet, Tarik Tambang, Cerdas Cermat, serta Team Working yang menguji kecerdasan, kekuatan, sekaligus kebersamaan. Sportivitas dan solidaritas ukhuwah islamiyah menjadi lambang pertama yang harus dikedepankan untuk memeriahkan lomba tanpa adanya permusuhan kelak. Sistem kelompok yang sudah dibagikan secara acak di hari-hari sebelumnya menjadi tantangan tersendiri untuk masing masing personal, diharapkannya agar bisa saling bahu membahu untuk meraih kemenangan dan mengerti satu sama lain. Sorak-sorai penonton, tawa, hingga teriakan semangat terdengar di setiap sudut lapangan. Santri dari berbagai kelompok saling mendukung timnya masing-masing, namun tetap menjunjung tinggi nilai ukhuwah Islamiyah dan sportivitas. Tak hanya peserta yang menunjukkan semangat juang, panitia OSDHA pun tampil solid, di balik meriahnya perlombaan, terselip kerja keras para panitia OSDHA yang mempersiapkan segalanya sejak jauh hari. Mulai dari penyusunan konsep lomba, pembagian kelompok, penyediaan peralatan, hingga memastikan jalannya acara tetap tertib dan kondusif. Dukungan para asatidz dan kerja sama lintas divisi menjadikan lomba ini bukan hanya ajang hiburan, tetapi juga menjadi cerminan manajemen organisasi yang solid. Tujuan  Diselenggarakannya Lomba Agustusan Santri Darul Hijrah “Perlombaan ini bukan sekadar ajang hiburan. Kami ingin para santri merasakan kembali semangat perjuangan, bahwa kemenangan tidak diraih sendirian, melainkan dengan kerja sama dan pengorbanan. Itulah makna kemerdekaan yang ingin kami tanamkan,” ujar Nebuchad Nezar El-Faix, Ketua OSDHA sekaligus ketua panitia.  

Read More