Perbandingan Kesepakatan Transfer Data Pribadi antara Amerika Serikat dan Negara Lain; Ancaman bagi Privasi Individu di Masa Depan?

Jakarta – 1miliarsantri.net : Data pribadi kini menjadi salah satu aset paling berharga dalam ekosistem digital global. Ancaman bagi privasi individu dapat terjadi, bila negara tidak mengatur regulasi secara ketat. Kesepakatan transfer data pribadi kerap dijadikan prasyarat perjanjian dagang antar negara. Menurut laporan World Economic Forum (WEF) 2020, data pribadi bahkan disebut sebagai “minyak baru” yang menggerakkan ekonomi digital.

Informasi tentang identitas, perilaku, lokasi, hingga preferensi pengguna menjadi komoditas yang memiliki nilai strategis untuk perusahaan teknologi besar dan juga negara-negara yang ingin mengoptimalkan pengawasan dan kebijakan publik.

Data Pribadi: Aset Strategis di Era Digital

Di Indonesia, isu permintaan transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana pemerintah dan masyarakat memandang kedaulatan data dan perlindungan privasi. Data yang tidak dikelola dengan baik berpotensi disalahgunakan, mulai dari pelanggaran privasi individu hingga ancaman keamanan nasional.

Sejatinya, ini bukan kali pertama bagi Amerika Serikat untuk melakukan kesepakatan transfer data dengan negara lain. Berikut beberapa perbandingan kesepakatan transfer data pribadi Amerika Serikat.

Uni Eropa: Standar Perlindungan Data Paling Ketat dengan GDPR

Uni Eropa adalah pelopor regulasi perlindungan data pribadi yang sangat ketat melalui General Data Protection Regulation (GDPR) yang mulai berlaku pada 2018. GDPR tidak hanya mengatur bagaimana perusahaan memproses data warga UE, tetapi juga membatasi transfer data ke negara-negara yang tidak memiliki standar perlindungan setara.

Studi oleh European Data Protection Board (EDPB) menunjukkan bahwa GDPR memberikan efek protektif signifikan terhadap kebocoran data dan penyalahgunaan oleh pihak ketiga, serta menguatkan hak subjek data dalam mengontrol informasi pribadinya.

Keseriusan UE dalam penegakan GDPR tercermin dalam denda besar yang pernah dijatuhkan kepada perusahaan teknologi raksasa, seperti Google dan Facebook, yang mencapai ratusan juta euro.

Dalam konteks hubungan dengan AS, UE menuntut agar kesepakatan perdagangan tidak mengorbankan hak privasi, sehingga AS harus beradaptasi dengan mekanisme perlindungan ini, misalnya lewat Privacy Shield Framework (yang sempat dibatalkan dan direvisi). Model ini menunjukkan bahwa kedaulatan data dapat dipertahankan dengan regulasi yang tegas dan implementasi yang konsisten.

Kanada: Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Data

Kanada menerapkan pendekatan yang berbeda, dengan menyeimbangkan perlindungan data dan fleksibilitas perdagangan.

Berdasarkan Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA), Kanada mengharuskan organisasi untuk memberikan transparansi penuh mengenai penggunaan data dan menyediakan mekanisme pengaduan bagi individu yang merasa data pribadinya disalahgunakan.

Dalam laporan Canadian Privacy Commissioner 2021, disebutkan bahwa pengawasan ketat dan proses audit reguler menjadi kunci keberhasilan pengelolaan data.

Kanada juga bekerja sama dengan AS dalam Privacy Shield dan beberapa inisiatif lain, meski dengan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran data lintas negara. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang aktif dan akuntabilitas sebagai penyeimbang kebutuhan ekonomi dan hak privasi.

Jepang dan APEC Cross-Border Privacy Rules (CBPR): Fleksibilitas dan Perlindungan

Skema Cross-Border Privacy Rules (CBPR) yang dikembangkan oleh Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) menjadi contoh inovatif bagaimana negara-negara Asia Pasifik, termasuk Jepang, mengatur transfer data pribadi secara lintas batas tanpa mengorbankan privasi.

Dalam laporan APEC Privacy Framework (2015), CBPR dijelaskan sebagai sistem sukarela yang mengatur standar perlindungan data dengan mekanisme sertifikasi perusahaan yang berpartisipasi. Jepang sendiri sebagai negara dengan teknologi maju mengadopsi CBPR untuk menjaga iklim perdagangan digital yang kondusif sambil melindungi data warga.