Jakarta — 1miliarsantri.net : Dalam artikelnya yang dipublikasikan Aljazeera, berjudul Ardh al-Wada’ wa al-‘Alamat as-Sab’u Li Zawali Israel, Nahad Zaky, menjelaskan menuliskan analisis tentang eksistensi Israel yang semakin terancam Dia menulis bahwa pada 2003, ketika Israel berada di tengah-tengah upayanya untuk memadamkan Intifada Al-Aqsa, ketika mereka mengepung Presiden Palestina saat itu, Yasser Arafat, di dalam markas besar kepresidenan di Ramallah, dan beberapa bulan sebelum melaksanakan beberapa operasi terkejam yang menargetkan faksi-faksi perlawanan Palestina, Abraham Burg, yang menjabat selama empat tahun sebagai Pembicara Knesset Israel, menulis, “Ada kemungkinan besar bahwa generasi kita akan menjadi generasi Zionis terakhir.” Burg percaya bahwa proyek kolonial Zionis yang dimulai pada abad ke-19 akan segera berakhir dan tidak memiliki tempat di abad ke-21. Lebih dari 20 tahun kemudian, spekulasi yang sama digaungkan oleh sejarawan anti-Zionis Israel, Ilan Pappé, ketika dia menyatakan pada awal agresi Israel terhadap Jalur Gaza pada Oktober 2023 dalam sebuah wawancara dengan podcast Al-Maqdisi Street: “Israel bukan hanya sebuah negara, melainkan sebuah proyek kolonial pemukim, dan saat ini kita sedang menyaksikan awal dari akhir proyek ini.” Pappé mengakui bahwa akhir dari proyek ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Awal dari akhir Zionisme adalah era yang panjang dan berbahaya yang mungkin berlangsung selama beberapa dekade, tetapi dia menganggapnya sebagai takdir yang tak terelakkan yang harus kita persiapkan saat ini. Dalam konteks ini, Pappé membuat daftar beberapa indikator yang ia anggap sebagai pendahulu keruntuhan Zionisme. Indikator-indikator ini telah dibahas oleh banyak sejarawan dan pemikir selama beberapa dekade terakhir, terutama oleh Dr Abdelwahab El-Messiri, dan dalam laporan ini kami akan membuat daftar 7 indikator yang disebutkan oleh Pappé, El-Messiri, dan sejarawan serta pemikir lain yang tertarik dengan proyek gerakan Zionisme: Pertama, perang saudara Israel Pada bulan-bulan menjelang perang Gaza, ratusan ribu pemukim Israel turun ke jalan dalam demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam apa yang pada saat itu dikenal sebagai ‘krisis amandemen yudisial’. Pada saat itu, pemerintah Netanyahu mengupayakan beberapa amandemen konstitusional yang akan membatasi kekuasaan lembaga peradilan demi kepentingan cabang eksekutif. Untuk memahami tingkat keparahan perubahan ini, pertama-tama kita harus memahami konteks yang melatarbelakanginya. Menurut banyak analis dan pakar, pemerintahan sayap kanan Netanyahu adalah salah satu pemerintahan paling ekstremis dalam sejarah Israel. Pemerintahan ini muncul di saat “partai-partai Zionis” di dalam Israel lebih terpecah belah daripada sebelumnya, seiring dengan berkecamuknya konflik antara Zionisme sekuler dan Zionisme religius, yang oleh Pappé dilihat sebagai elemen penting yang akan menulis garis akhir proyek Zionis. Dia menunjukkan bahwa persatuan yang tampak dari masyarakat Israel akan mulai hancur dengan berakhirnya perang Israel di Gaza, dan konflik agama-sekuler di Israel akan segera berkobar lagi, terutama dengan munculnya partai-partai sayap kanan. Pada 2015, sejarawan Israel Ilan Pappé dan akademisi Amerika Serikat Noam Chomsky menerbitkan sebuah buku bersama, On Palestine, di mana mereka menganalisis rezim apartheid di Afrika Selatan dan rezim apartheid di Palestina, serta mendiskusikan kedua kasus tersebut sebagai model perlawanan terhadap imperialisme. Dalam bab keempat buku “Masa Depan Negara Israel”, Chomsky mencatat bahwa sepuluh tahun terakhir di dalam Israel telah menyaksikan perubahan politik yang besar, di mana mentalitas Israel telah condong ke arah nasionalis kanan ekstrem, sebuah situasi yang digambarkan oleh pemikir Amerika itu mirip dengan hari-hari terakhir rezim apartheid di Afrika Selatan. Pada November 2022, tujuh tahun setelah penerbitan buku ini, hasil pemilihan umum Israel mengkonfirmasi visi ini, setelah “koalisi sayap kanan” yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu meraih kemenangan telak, memenangkan 64 dari 120 kursi Knesset, yang mengembalikan Netanyahu ke tampuk kekuasaan 18 bulan setelah ia meninggalkannya. Penulis dan jurnalis Israel, Nahum Brennai, mengomentari hasil pemilu ini dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Yediot Aharonot, dengan mengatakan bahwa pemilu ini merupakan awal dari berakhirnya era Zionisme sekuler, sementara mantan direktur Pusat Studi Strategis Gavi di Tel Aviv, Yossi Alpher, menulis sebuah artikel yang diterbitkan oleh gerakan “Perdamaian Sekarang” Israel yang menganjurkan solusi dua negara, dengan mengutip visi masa depan Israel yang suram yang diprediksi cendekiawan dan filsuf Israel Yeshayahu Leibowitz. Leibowitz meramalkan masa depan Israel setelah perang 1967, ketika dia mengatakan bahwa euforia ekstrem yang terjadi setelah Perang Enam Hari akan mengubah Negara Israel dari model kebanggaan nasionalisme yang sedang naik daun menjadi semacam nasionalisme religius yang ekstrem, yang pada gilirannya akan mengarah pada lebih banyak kekerasan, yang pada akhirnya akan mengarah pada akhir dari proyek Zionis. Kedua, Israel telah gagal menjadi negara yang stabil dan aman Negara Zionis didirikan atas dasar keyakinan bahwa orang Yahudi hanya dapat merasa aman dalam satu negara yang pemerintahan dan hukumnya mereka kendalikan. Keamanan adalah tujuan utama yang menjadi dasar gagasan Zionis dalam bukunya “The State of the Jews” pada 1896, yang kemudian mengumumkan berdirinya negara Israel pada 1948. Meskipun demikian, Israel belum mampu menjaga keamanan orang-orang Yahudi di dalam wilayahnya karena beberapa alasan, yang paling penting adalah bahwa Israel terus mengikuti logika kekerasan dan pemukiman yang sama seperti yang telah dilakukannya lebih dari 75 tahun yang lalu. Berlanjutnya sistem apartheid terhadap orang-orang Palestina, pendudukan tanah mereka, penghancuran rumah-rumah mereka dan dehumanisasi, di samping peperangan tentara penjajah melawan Mesir, Yordania, Suriah dan Lebanon, dan akhirnya kegagalan yang sangat memalukan dalam Operasi Banjir Al-Aqsa, semua ini mengakibatkan kegagalan Israel menjadi stabil dan aman, yang merupakan salah satu indikator terpenting dari awal runtuhnya proyek Zionisme, menurut para pengamat. Selain itu, Israel telah gagal menjadi negara bagi semua orang Yahudi dari seluruh dunia, seperti yang diinginkan oleh proyek Zionis sejak awal. Meskipun pemandangan dominan sepanjang abad ke-19 dan ke-20 diwakili oleh gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina, kita menemukan bahwa abad ke-21 menyaksikan gelombang migrasi terbalik dari wilayah pendudukan ke Amerika Serikat dan Eropa. Jumlah pemukim yang meninggalkan Israel melebihi 750 ribu orang pada akhir 2020, dan mencapai 900 ribu orang pada akhir 2022. Sejak 7 Oktober 2023, gelombang emigrasi dari Israel telah meningkat secara signifikan, dengan hampir 470 ribu warga Israel beremigrasi sejak peluncuran Operasi Badai Al-Aqsa, menurut laporan Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sumber mengindikasikan bahwa orang-orang Yahudi Barat yang saat ini tinggal di Amerika Serikat dan Eropa lebih bahagia daripada orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah pendudukan di Palestina, yang tercermin dalam generasi baru Yahudi,…
