Dengarkan Artikel Ini

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dan KJRI Jeddah mengingatkan masyarakat mewaspadai modus haji ilegal 2026. Visa non-haji, jalur cepat, hingga atribut palsu berisiko denda, deportasi, dan cekal masuk Arab Saudi hingga 10 tahun.

Jakarta — 1miliarsantri.net | Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus keberangkatan haji ilegal menjelang Musim Haji 2026. Peringatan ini muncul seiring kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang semakin ketat terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Dalam pertemuan antara Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Puji Raharjo dengan Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron B. Ambary, kedua pihak sepakat memperkuat edukasi publik agar Warga Negara Indonesia tidak terjebak praktik haji non-prosedural.

Puji Raharjo menegaskan, “Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa Pemerintah Arab Saudi hanya mengakui visa haji resmi sebagai dokumen sah untuk beribadah haji.”

Baca juga : Catatan Armuzna Haji 1446 H, Antara Harapan Dan Realitas Dalam Meraih Kemabruran Haji

Modus Haji Ilegal: Visa Non-Haji hingga Jalur Cepat

Kemenhaj dan KJRI Jeddah mengidentifikasi sejumlah modus yang kerap digunakan dalam praktik haji ilegal, di antaranya:

Penggunaan visa ziarah atau kunjungan untuk berhaji
Tawaran “jalur cepat tanpa antre”
Penggunaan atribut haji palsu
Pemalsuan identitas jemaah
Paket haji tanpa izin resmi

Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambary juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran tidak resmi tersebut. Ia menegaskan visa ziarah maupun visa kunjungan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah haji.

Risiko Berat: Denda, Deportasi, hingga Cekal 10 Tahun

Media mainstream juga menyoroti risiko serius bagi jemaah yang nekat mengikuti haji ilegal. Penggunaan visa non-haji dapat berujung penangkapan aparat keamanan Saudi, deportasi, hingga larangan masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun.

Selain itu, sejumlah kasus menunjukkan adanya jemaah yang ditindak karena menggunakan atribut haji palsu atau identitas tidak sah. Hal ini membuat ibadah gagal sekaligus menimbulkan konsekuensi hukum.