Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Untuk kesekian kalinya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Opini WTP ini merupakan yang kelima kalinya berturut-turut atau quintrick sejak BPKH menyusun Laporan keuangan Tahun 2018. Tahun 2022 juga merupakan tahun pertama BPKH menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan BMI sebagai anak perusahaan. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan bagi BPKH Opini WTP atas Laporan keuangan BPKH ini merupakan hal yang sangat penting sebagai bukti akuntabilitas pengelolaan dana haji. Opini WTP ini untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan dana haji yang prudent. “Opini WTP juga menjadi bukti bahwa dana haji telah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan dan akuntabel. Selain itu, Opini WTP kelima kalinya ini menunjukan bahwa pengelolaan dana haji aman dan likuid sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku”, terang Fadlul. Secara konsisten pengelolaan dana haji dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dimana hasilnya berupa nilai manfaat yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri setiap tahun. Laporan Keuangan BPKH terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Realisasi Anggaran. Posisi dana haji yang dikelola BPKH sampai dengan bulan Desember 2022 mengalami peningkatan 4,88 % atau menjadi sebesar Rp166,54 triliun dibanding tahun 2021 senilai Rp158,79 triliun.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Dalam acara Kongres Budaya Umat Islam Indonesia, Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan Deklarasi Muharam 1445 H. Deklarasi tersebut dibacakan oleh Dr KH Jeje Zainudin, Ketua MUI yang membawahi bidang seni budaya dan peradaban Islam Dia didampingi oleh Pembina LSBPI MUI Rhoma Irama dan para Pengurus MUI Pusat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Rabu (26/07/2023). “Kami, seniman dan budayawan muslim, dan peserta Kongres Budaya Umat Islam Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang bertema ‘Mengukuhkan Peran Kebudayaan Islam Indonesia dalam Merekatkan Kebhinnekaan Bangsa’, dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045,” ungkap Ustadz Jeje saat membacakan Deklarasi Muharam 1445 H.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Seolah tak ada henti-hentinya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun selalu membuat kontroversi yang membuat masyarakat resah. Dalam beberapa waktu yang lalu, Ponpes Al Zaytun memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah. Meski terlihat biasa saja, namun ada yang berbeda dari peringatan tersebut dibandingkan dengan peringatan-peringatan tahun baru Islam lainnya. Acara peringatan tahun baru tersebut diduga dihadiri oleh Sejumlah tokoh agama termasuk aktivis Israel bernama Monique Rijekrs. Acara yang Ditayangkan di akun YouTube resmi Al Zaytun Official tersebut memperlihatkan Monique yang menyapa seluruh jajaran Al Zaytun dalam sambutannya. “Shalom untuk Al Zaytun. Salam damai dari saya Fakta Israel. Salam damai buat Syekh Panji Gumilang dan seluruh keluarga besar Al Zaytun,” katanya. Dalam sambutannya tersebut, dia mengucapkan terima kasih atas diperbolehkannya menggunakan pakaian Bintang Daud yang sebenarnya lambang tersebut dilarang untuk digunakan saat berkunjung ke Betlehem. “Saat Saya berkunjung ke Betlehem, tour guide melarang saya memakai kaos ini. Tetapi di sini, di Indramayu, saya bisa masuk,” kata Monique. Selain itu, sebagaimana visi perdamaian yang ada di Al Zaytun, ia menyampaikan sambutannya tentang pesan perdamaian. Menurutnya, damai itu sendiri dimulai dari Al-Zaytun.

Muara Enim — 1miliarsantri.net : Peresmian Gereja Katolik di Lawang Kidul, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) membuat heboh media sosial lantaran diiringi tabuhan musik marawis oleh para santri Nahdlatul Ulama (NU). Peristiwa ini terjadi pada Rabu (19/07/2023) lalu. Melalui video yang beredar di medsos, Rabu, 26 Juli 2023 terlihat beberapa pria dan wanita berbusana Muslim berada di atas panggung sambil memainkan alat musik rebana dan darbuka. Group musik Marawis itu diduga berasal dari salah satu pondok pesantren NU di Muara Enim. Mereka terdengar melantunkan shalawat nabi dalam acara peresmian gereja itu. Tak hanya sekedar sebagai penghibur, namun peresmian gereja itu juga dilakukan oleh Pj Bupati Muara Enim Usmawri Kaffah. Lantunan musik dan salawat nabi yang dimainkan group marawis itu terlihat dinikmati oleh para tamu undangan. Dalam kursi undangan terlihat salah satu orang berkopiah hitam mengenakan seragam banser berada di tengah-tengah tamu undangan. Terkait hal itu, Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriadi tidak membantah adanya peresmian gereja yang diiringi musik marawis itu. Ia mengaku selain dihadiri Pj Bupati Muara Enim, dirinya saat itu juga hadir dalam acara peresmian Gereja Katolik Paroki Santo Yosef. Ia juga mengatakan jika acara tersebut terbuka untuk umum.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyikapi gugatan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. MUI Jabar menilai, sikap Ridwan Kamil berupaya menuntaskan polemik layak diapresiasi, meskipun Ridwan Kamil digugat. Menurut Ketua MUI Jabar, Rahmat Syafei, gugatan kepada Ridwan Kamil gegara membentuk Tim Investigasi merupakan hak yang bersangkutan. Bahkan, di mata MUI, gugatan Panji ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung hal yang biasa. Rahmat menegaskan, senafas dengan Ridwan Kamil atas sikapnya itu. Begitu pun dengan alasan Kang Emil, sapaannya, membentuk tim investigasi adalah upayanya sebagai pemimpin untuk menjaga Jabar dan NKRI. “MUI apresiasi langkah Pak Gubernur,” kata Rahmat, Selasa (25/07/2023). Pihaknya juga sepakat dengan alasan Kang Emil membentuk tim investigasi yang berisi unsur MUI, pemerintah dan alim ulama. Keputusan Kang Emil sendiri berangkat dari hasil masukan para ulama.

Surabaya — 1miliarsantri : PIC Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Universitas Airlangga, Adistiar Prayoga, menilai sangat penting penerapan teknologi blockchain dalam rantai pasok produk halal di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Adistiar dalam Kajian Fiqih Muamalah (Kafilah) 2023 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, yang dikutip 1miliarsantri.net, Senin (24/07/2023). “Beberapa negara menerapkan proses sertifikasi halal dengan prinsip end product. Prinsip itu menjelaskan, suatu produk dinyatakan halal saat tidak ditemukan barang najis dan haram saat proses penelitian produk akhir,” kata Adistiar. Dia menambahkan, Proses tersebut melibatkan berbagai pihak di sepanjang rantai pasok dengan pemahaman kehalalan yang beragam. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemalsuan dan penipuan. “Hal ini sangat rentan terhadap status kehalalan. Terlebih jika terjadi moral hazard seperti pemalsuan, pencampuran, dan penipuan,” sambung nya. Indonesia menerapkan proses sertifikasi halal dengan prinsip zero tolerance. Prinsip tersebut membuat tidak adanya toleransi bahan haram dan najis meskipun 0.01% dalam satu produk. Maka itu, sangat penting penjagaan atas kehalalan pada rantai pasok melalui teknologi blockchain. “Teknologi blockchain memberikan alternatif. Semua pihak dapat menelusuri riwayat transaksi dan kehalalan produk dalam hitungan detik. Semua yang ada di sini bisa meng-input data. Cuman datanya itu nanti sifatnya konsensus,” ujar Adis.

Batam — 1miliarsantri.net : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Ka. Kanwil KemenhumHAM) Kepulauan Riau, Saffar Muhammad Godam mengatakan, sebanyak 39 narapidana anak di Provinsi Kepulauan Riau menerima remisi khusus peringatan Hari Anak Nasional 2023, dan tiga orang di antaranya langsung bebas. “Ada 39 narapidana anak yang mendapatkan remisi pada peringatan Hari Anak Nasional 2023. Ada 36 orang anak mendapatkan remisi dan masih menjalani sisa pidana, sedangkan tiga napi anak langsung bebas,” terang Saffar Muhammad Godam kepada media di Batam, Ahad (23/07/2023). Dia menjelaskan, 39 narapidana anak yang mendapatkan remisi itu tersebar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Batam dan Rutan kelas I Tanjungpinang. Tiga orang narapidana anak yang langsung bebas terdapat di LPKA Batam. “Jadi, rinciannya, ada 34 orang di LPKA Batam, kemudian yang mendapatkan remisi 1 bulan ada 29 anakdan remisi 2 bulan ada lima anak. Untuk di Rutan Tanjungpinang ada dua anakyang mendapatkan remisi 1 bulan. Untuk tiga anak yang langsung bebas setelah mendapatkan remisi ini, ada di LPKA Kelas II Batam,” imbuhnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ramai nya pemberitaan perkawinan beda agama, membuat Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan Surat Edaran (SE MA) Nomor 2 Tahun 2023. SE MA ini meminta pengadilan untuk tidak mengabulkan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama. Keberadaan SE MA ini sekadar hukum semu (beleidsregel) yang tidak menciptakan norma baru. Meskipun demikian, SE MA ini menegaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “SE MA hanya menegaskan tentang keberadaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. SE MA bertujuan supremasi atas norma di UU Perkawinan. “SE posisinya bukan dalam rangka menegasikan norma dalam UU, tapi sebaliknya, menguatkan atas norma yang terdapat dalam UU. Hakikatnya, tidak ada norma baru di SE MA,” terang Prof Ahmad Tholabi Kharlie, pakar hukum dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Minggu (23/7/2023). Prof Tholabi menambahkan, walaupun SE MA ini memperkuat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi fakta lain menunjukkan adanya ihwal perkawinan beda agama yang diatur dalam Pasal 35 huruf (a) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya di penjelasan norma tersebut. Hal demikian, menurutnya, membuat keputusan pengadilan bisa saja berbeda dengan SE MA itu. “Secara praksis bisa saja menyimpang dari SE,” kata Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Sebab, lanjut Tholabi, hal tersebut masuk dalam wilayah penafsiran hukum. Demikian ini, menurutnya, berarti terkait independensi hakim.

Surabaya — 1miliarsantri.net : Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak kepala sekolah maupun komite sekolah melaksanakan tugas sesuai Permendikbud No 75 Tahun 2016. Terutama untuk menghindarkan penarikan pungutan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Khofifah menghadirkan dan mengajak 1.600 kepala sekolah SMA/SMK dan SLB Negeri se Jawa timur menandatangani pakta integritas. Para Kepala sekolah tersebut diajak untuk memiliki komitmen yang sama. “Permendikbud 75/2016 memberikan ruang bagi peran serta masyarakat termasuk komite sekolah untuk memberikan support pada kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Misalnya ekstrakulikuler, olimpiade, atau kegiatan lain yang menyangkut peningkatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah,” terang Khofifah. Khofifah menambahkan, biasanya untuk memberi support itu, ada penarikan sumbangan atau bantuan yang dilakukan oleh komite. Maka pihaknya tekankan jika ada pungutan sumbangan maupun bantuan harus betul-betul atas dasar keputusan rapat dan dilakukan secara sukarela. Dngan adanya pakta integritas ini, semua harus sepaham bahwa pungutan yang dilakukan komite atau sekolah tidak boleh memaksa atau mewajibkan. Termasuk tidak boleh ditargetkan dengan nominal tertentu. “Tidak ada yang boleh mewajibkan apalagi diwajibkan harus dengan angka tertentu. Semua perencanaan anggaran yang dilakukan Komite harus transparan Akuntabel dan Kredibel,” tandas Khofifah. Tidak hanya itu, Khofifah juga menegaskan bahwa setiap proses perencanaan program yang dilakukan oleh komite tujuannya harus jelas tujuan dan peruntukannya. Serta harus ada sistem pengawasan berupa berita acara yang dicatatkan pada saat rapat komite. “Berita acara ini menjadi penting. Berita acara juga ditandatangani para anggota rapat dan kemudian dilaporkan pada kepala sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan,” tegasnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat, Panji Gumilang, kini sedang berperkara di Bareskrim Mabes Polri atas kontroversi yang sering disampaikan hingga berakibat menyalahi hukum dengan azas pelaporan dugaan penodaan agama. Kasus Panji Gumilang rupa-rupanya sudah pernah diprediksi oleh Mantan Presiden Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gusdur, pada 17 tahun lalu atau pada tahun 2006. Saat itu Gusdur sudah memprediksi apa yang akan terjadi pada Ponpes Al Zaytun Indramayu dan Panji Gumilang. Ternyata, di tahun 2023, prediksi Gusdur ini terbukti. Pada tahun 2006 lalu, Gusdur pernah melakukan wawancara dengan tim repoter NII Crisis Center (NCC), didampingi putrinya, Yeni Wahid dan Sulaiman (Sekretaris pribadinya). Pada saat itu, Gusdur ditanya oleh reporter mengenai kapan dirinya akan membongkar kebobrokan Ponpes Al Zaytun Indramayu dan Panji Gumilang. “Tunggu saja tanggal mainnya, mereka sendiri kok yang akan menggali kuburannya sendiri,” ujar Gusdur kala itu. Kemudian, pada kesempatan wawancara tersebut, Gusdur juga mengungkapkan, bahwa Karni Ilyas memberikan bocoran kepadanya untuk bongkar-bongkaran soal baiat ala Negara Islam Indonesia (NII) di Ponpes Al Zaytun Indramayu. “Inikan jelas-jelas makar. Kok ada Negara dalam Negara dibiarkan,” tegas Gus Dur. Pada 17 tahun yang lalu, Gusdur berucap bahwa saat itu Ponpes Al Zaytun Indramayu sedang mengalami kepanikan yang luar biasa, dan sibuk untuk menyelamatkan diri. “Intinya sekarang ini seluruh jajaran Zaytun sedang panik dan super sibuk bagaimana menyelamatkan diri. Ini harus kita lawan bersama, apa artinya saya sendirian,” lanjut Gus Dur. Terkait banyaknya orang yang menyerang Ponpes Al Zaytun Indramayu kala itu, Gusdur mengatakan, bahwa sebenarnya orang-orang itu kurang kritis, ditengah orang yang buta dan membuta. “Tapi masih baguslah mereka masih mau mengkritisi Zaytun. Zaytun itu bukan sekedar isu sesat, Zaytun itu musuh kemanusiaan, musuh bersama kita semua. Ia bagai mesin penghancur masa depan anak bangsa, zaytun itu alat iblis untuk merusak tatanan masyarakat,” jelas Gus Dur. Gus Dur memberikan gambaran ketika anak-anak mahasiswa disuruh menipu orangtuanya sendiri katanya teknis, Gus Dur menidung itu adalah penipuan dan kesesatan karena mengajarkan anak menjadi penipu. “Teknis Mbahmu, nipu yah nipu. Kalo ada orang masih percaya dengan gombalannya Zaytun, orang tersebut pasti orang munafiq. Kalau ada orangtua yang belain Zaytun yah orang tua yang durhaka dan gak punya hati nurani,” ungkap Gus Dur. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, fakta demi fakta tentang Ponpes Al Zaytun Indramayu mulai terungkap dan apa yang pernah disampaikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gusdur benar-benar terbukti. Menurut Gusdur, pesantren pimpinan Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang atau yang biasa disapa Panji Gumilang ini, terdapat trafficking atau perdagangan manusia yang berkedok Negara Islam Indonesia (NII). “Inikan trafficking atas nama NII. Apa itu gak jahat? Apapun alasannya untuk perjuangan, kondisi darurat,” ungkapnya dikutip dari berbagai sumber saat melakukan wawancara dengan tim repoter NII Crisis Center (NCC). Yang dimaksud trafficking berkedok NII oleh Gusdur sangat beralasan. Pasalnya, di Ponpes Al Zaytun Indramayu orang-orang disuruh bekerja secara rodi layaknya Romusha, yang diterapkan oleh militer Jepang. “Kalian bisa lihat sendiri itu di Zaytun, orang dibuat kerja rodi kaya Romusha. Tenaganya diperas, istri dan anaknya dipisahkan. Gak digaji sepantasnya, jangankan berharap UMR dan ada Jamsostek. Itu bisa-bisa tipu mereka aja,” paparnya. Lalu, Gusdur pun membandingkan Panji Gumilang dengan apa yang dilakukan PKI, Hitler, dan Zionis Yahudi. Gusdur menilai, sosok Panji Gumilang sangat jahat, karena tidak menyayangi dan membela anak buahnya sama sekali. “PKI, Hitler, dan Zionis Yahudi sekalipun yang dibilang masyarakat itu jahat, mereka sangat sayang dan membela anak buahnya. Apa Imam Kartosuwiryo rela jamaahnya diperas begitu?! saya yakin ia marah dan terluka,” jelasnya.