Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Evaluasi pelaksanaan haji tahun 2023 dilakukan oleh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) RI agar dalam pelaksanaan musim haji tahun mendatang bisa lebih baik dari pelaksanaan tahun ini. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan perubahan mekanisme penetapan jamaah haji berhak berangkat di 2024. “Ada catatan khusus yang saya kira penting dibahas bersama DPR. Salah satunya adalah membalik proses. Kemarin itu jamaah lunas dulu baru cek kesehatan, sehingga sering kali petugas kita itu tidak berani atau merasa nggak enak hati meloloskan meskipun jamaah dalam kondisi payah dengan alasan sudah melunasi,” terang Menag Yaqut ketika menutup Kegiatan Operasional pelaksanaan haji 2023, Sabtu (05/08/2023). Yaqut menyatakan, perubahan mekanisme ini penting untuk didiskusikan guna menekan angka kematian jamaah di tahun depan. Nantinya tergantung pembicaraan di DPR, dia berharap semoga bisa diubah posisinya. Cek kesehatan dulu, jika sudah dinyatakan layak, baru melunasi “Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka kematian jamaah haji. Berdasarkan data Siskohat, hingga akhir masa operasional haji ada 773 jamaah wafat. Ini terdiri dari 752 jamaah haji reguler, 18 jamaah haji Khusus, dan tiga jamaah haji furada,” lanjutnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Bagi sebagian besar masyarakat, terutama jamaah Nadhlatul Ulama pasti sudah populer dengan lagu Syubbanul Wathan atau dikenal dengan judul lagu Ya Lal Wathan. Lirik syair Ya Lal Wathan yang digubah KH Abdul Wahab Chasbullah ini mempunyai makna nasionalisme dari semangat kepesantrenan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof H Mohammad Mahfud Mahmodin (MD) mengatakan, lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan setiap acara seremonial di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama sangat terasa ‘nyambung’ jika dilanjut dengan Ya Lal Wathan. Sebab kedua lagu tersebut merupakan tanda kecintaan kepada tanah air. “Ya Lal Wathan, Ya Lal Wathan. Hubbul wathan minal iman. Kalau diterjemahkan bebas: aduhai tanah airku, aduhai tanah airku, mencintai tanah air itu bagian dari iman. Itu nasionalisme yang paling tinggi, yang lahir dari semangat kepesantrenan,” terang Mahfud dalam Resepsi Puncak Haul Almarhumin Sesepuh dan Warga Pondok Buntet Pesantren Cirebon, Sabtu (05/08/2023) malam. Ia menegaskan, nasionalisme bagi warga pesantren bukan termasuk rukun iman. Sebab rukun iman sudah ditetapkan ada enam. Tetapi nasionalisme kepesantrenan itu merupakan bagian dari cabang-cabang iman. “Karena saya ingin beribadah harus punya tanah air, tanah air ini harus dicintai. Maka disebut Indonesia biladi anta unwanul fakhama: Indonesia negeriku, engkau adalah tanda kehormatanku. Kemudian kullu man ya’tika yauman thamihan yalqa himama: barangsiapa yang datang mengganggumu akan kusikat habis, kujatuhkan di bawah dulimu,” lanjut Mahfud. Ungkapan semangat nasionalisme melalui syair berbahasa Arab juga terdapat di Aceh. Syair ini muncul pada 1930 atau beberapa tahun setelah momentum Sumpah Pemuda. Ya abna anaa jimsana IndonesiaKummina minkum wandzur ilaa wadlnikumWathani anta abun liTsalitsun min abawainiWathani anta hayatiWa munaa nafsi wa aini

Padang — 1miliarsantri.net : Mrnyikapi video yang beredar yang menanyangjan sejumlah aparat kepolisian masuk kedalam masjid dengan menggunakan sepatu dan menginjak karpet masjid, Pengurus Harian Masjid Raya Sumatra Barat, Yuzardi Ma’at, mengklarifikasi bahwa sajadah yang terinjak-injak saat aparat kepolisian memulangkan ratusan pendemo yang menginap di Masjid Raya Sumbar bukanlah sajadah yang dipakai lagi untuk sholat. Yuzardi menyebut yang diinjak-injak aparat kepolisian saat masuk kedalam masjid tu adalah sajadah bekas yang memang kerap dipinjamkan ke musafir yang singgah dan menginap di Masjid Raya Sumbar. “Itu (sajadah yang terinjak aparat) adalah sajadah bekas yang tidak pernah dipakai lagi untuk sholat. Dan kejadian itu di aula lantai satu, bukan tempat sholat,” kata Yuzardi, kepada media, Senin (07/08/2023). Sebagaimana diiketahui sebuah video menayangkan polisi menginjak sajadah sholat di Masjid Raya Sumbar viral di sosial media. Kejadian itu pada Sabtu (05/08/2023) kemarin saat aparat dari Brimob Polda Sumbar memulangkan paksa ratusan pendemo yang sudah berhari-hari menginap di Masjid Raya Sumbar. Yuzardi menceritakan, semula pada Senin (31/07/2023) lalu usai melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur Sumbar, ada ratusan pendemo yang meminta izin di lapangan parkir Masjid Raya Sumbar. Karena alasan kemanusiaan, pengurus melarang pendemo tersebut menginap di parkiran. Mereka disuruh masuk ke ruangan aula. Lantaran ruangan aula lantai satu Masjid Raya Sumbar hanya berlantai keramik, pengurus mengizinkan memakai sajadah bekas sebagai alas. “Sajadah yang kami pinjamkan memang bukan sajadah yang masih dipakai untuk sholat. Karena sajadah yang masih dipakai adalah sajadah ukuran besar di lantai dua,” imbuhnya. Yuzardi juga menjelaskan aula lantai satu Masjid Raya Sumbar tidak masuk area batas suci. Karena ketika hari-hari tertentu ketika ada acara, boleh masuk ke aula pakai sandal atau sepatu. Namun ketika sehari-hari ketika tidak ada acara, pengurus menyarankan agar masuk aula melepas alas kaki.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Aktifitas Penyelenggaraan ibadah haji 1444H/2023M telah berakhir dan telah resmi ditutup pelaksanaan operasional nya olej Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Namun demikian, masih ada 77 jamaah haji sakit yang masih dirawat di RS Arab Saudi. “Perawatan 77 jamaah yang sakit akan terus dilanjutkan di RS Arab Saudi sampai jamaah dinyatakan layak terbang untuk di antar pulang ke Tanah Air,” terang Menag, Sabtu (05/08/2023). Menag menambahkan, pemantauan jamaah sakit, akan dilanjutkan Tim Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah. Keluarga jamaah dapat mengupdate kondisi jamaah sakit secara berkala melalui Call Center Kementerian Agama di No 146.

Surabaya — 1miliarsantri.net : Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Mabes Polri dalam menyelesaikan masalah Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. “Mendukung sepenuhnya langkah MUI dalam menyikapi kasus Al Zaytun,” ungkap Sekretaris Bassra, KH Syafik Rofii, Jumat (04/08/2023). Bassra berpandangan, sebagian perbuatan atau kelakuan pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang adalah sesat dan menyesatkan. Sebagian lagi ajaran di Ponpes Al Zaytun tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Mantan Wabup Bangkalan ini menyebut, sudah sewajarnya MUI mengambil sikap tersebut. Tak lupa, Bassra mengucapkan terima kasih kepada institusi Polri yang telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dengan pasal penistaan agama. “Kami berharap dengan penetapan tersengka ini, Panji Gumilang bisa menyadari kesalahan dan kembali ke jalan benar. Kembali ke jalan lurus yang diridhoi Allah SWT,” harapnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Setelah sekitar enam bulan menjadi kontroversi publik, akhirnya nasib Penji Gumilang ditetapkan tersangka dan ditahan di Mabes Polri. Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri telah resmi menetapkan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong. Akibat perbuatannya, Panji Gumilang terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Uniknya, ketika berita ini diberitahukan kepada pengamat terosisme Al Chaidar yang pekan lalu baru saja mendapat gelar doktor antropologi dari Universitas Indonesia hanya mengucap kalimat pendek: Alhamdulillah. Mantan koman NII KW IX yang kini tinggal di sebuah kawasan di Jakarta Timur, mengucapakan kata yang sama dan pendek saja, yakni Alhamdulillah. Apa pun itu apa yang terjadi pada sosok Pemimpin Ponpes Al Zaytun tersebut keduanya lega bahwa akhirnya pihak kepolisian melalui Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan tersangka dikenakan Pasal 156a KUHP dan atau Pasal 45a Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. “Dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara,” kata Djuhandhani di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (01/08/2023) malam. Menurut Djuhandhani, penetapan status ini dilakukan usai Bareskrim Polri melakukan gelar perkara dan memiliki cukup alat bukti untuk menjadikan Panji Gumilang sebagai tersangka dan langsung dilakukan penangkapan. Penyidik juga telah memeriksa 40 saksi dan 17 ahli. Saat ini yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka 1×24 jam. “Saat ini penyidik masih mempunyai 1×24 jam, jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini,” kata Djuhandhani. Sebelumnya, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri telah menaikkan status kasus penistaan agama yang melibatkan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dalam pemeriksaan perdana, penyidik turut mendalami riwayat Pondok Pesantren Al-Zaytun itu sendiri. Dinaikkannya status perkara ke tahap penyidikan usai penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menemukan unsur pidana dalam kasus penistaan agama tersebut. Hal itu dilakukan setelah penyidik Dittipidum Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara sesaat setelah memeriksa para saksi, ahli, juga pelapor serta terlapor. Selanjutnya, mantan komandan NII KW IX Amirul Mukminin selain merasa lega Panji Gumilang sudah jadi tersangka di depan hukum, dia berhadap agar ke depan keadilan harus ditegakkan. Sebab, selama ini memang sudah banyak masalah terkait sosok tersebut. ”Keputusan Polri ini akan mendinginkan suasana. Apalagi, sekarang sudah dekat pelaksanaan pemilu. Jadi kalau tidak segera diatasi, mengurangi kesolidan negara ini dalam menyambut pesta demokrasi,” kata Amirul Mukmin, Kamis (03/08/2023) malam. Menurut dia, apa pun itu sosok Panji Gumilang adalah orang penting di kalangan pengikut NII. Dia adalah khalifah gerakan itu saat ini. Tujuan NII pun sudah jelas, yakni ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Lucunya meski begitu Panji Gumilang selama ini dibiarkan bahkan terlihat dapat perhatian khusus dari pihak tertentu.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong. Akibat perbuatannya, Panji Gumilang terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Buntut penahanan Panji Gumilang, Pegiat media sosial Zen Assegaf atau akrab disapa Habib Kribo mengatakan, kasus Al Zaytun ini sudah sangat menyimpang dari apa yang diharapkan. Awalnya, Al Zaytun disebut ingin mendirikan negara dalam negara, anti-Pancasila, dan radikalisme. “Saya dukung itu, karena dari dulu saya dukung, tapi kemari yang dipersoalkan penistaan agama. Yang dibahas Fiqih ibadah itu kan furuiyah, itu debatable, Islam ini terpecah jadi 72 golongan, masing-masing berbeda cara ibadahnya,” terang Habib Kribo, Rabu (02/08/2023) Dirinya juga mempertanyakan pihak-pihak yang mempersoalkan shalat Al Zaytun karena shafnya berbeda dengan pada umumnya. “Di Makkah aja itu shalat bercampur dengan perempuan, masalah gini tak bisa ditanggapi dengan hukum ajak dialog,” tegasnya. Ia berpendapat masalah perbedaan ritual tak perlu dibawa ke polisi, apalagi jika sampai membawa-bawa isu penistaan agama. Sejak awal, ia mengaku tak sepakat jika masalah keimanan dibawa ke ranah hukum. “Kalau penisataan agama dibawa ke hukum saya tidak setuju karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi,” imbuhnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Bareskrim Mabes Polri akhirnya resmi menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat, Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penistaan agama dan langsung ditahan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, menyampaikan, penetapan tersangka ini sejalan dengan naiknya status kasus ini ke penyidikan. “Semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka,” ujar Djuhandani Rahardjo Puro kepada media di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (01/08/2023).

Wakil Menteri Agama RI – Zainut Tauhid Sa’adi

Surakarta – 1miliarsantri.net : Melatar belakangi banyak nya terdapat karya tafsir Al-Qur’an yang diterjemahkan dan ditulis dalam bahasa Jawa. Namun sayangnya luput dari perhatian para peneliti, terlebih peneliti Barat. Padahal karya-karya itu memiliki kedalaman dan kekhasan. Hal itu menjadi pandangan sekaligus Pidato yang disampaikan Islah Gusmian bertajuk “Tafsir Al-Qur’an dan Lanskap Kejawaan: Resepsi, Transmisi dan Strategi Budaya”. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta itu dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Tafsir. “Al-Qur’an harus dipahami pesan-pesannya, bagaimana pergumulan yang terjadi, sejauh mana nilai dan tradisi Jawa berperan dalam membangun dan menghasilkan suatu tafsir serta bagaimana nilai-nilai Jawa dibawa dan Al-Qur’an diresapi, menjadi hal-hal yang menarik dikaji,” terang Islah dalam pidato pengukuhan nya sebagai Guru Besar ke-16 UIN Raden Mas Said Surakarta. Islah mengisahkan perhatiannya pada karya-karya mufasir yang mempublikasikan tafsir Al-Qur’an dengan sejumlah perangkat kebudayaan (bahasa) Jawa. Ia menyebut sejumlah nama: Kiai Salih bin Umar al-Samarani (1820-1903), Kiai Imam Ghozali Solo (1887-1969), ST. Cahyati, Raden Muhammad Qamar/Tafsir Anom V (1854-1927), Raden Muhammad Adnan (1889-1969), Bagus Ngarpah, Munawar Chalil (1908-1961), Kiai Bisri Mustafa (1916-1994), Kiai Mujab Mahalli (1958-2003), Bakri Syahid (1918-1994) hingga Kiai Shodiq Hamzah. Dalam pidatonya, Islah menceritakan minat dan ketertarikannya akan naskah-naskah tafsir Al-Qur’an berbahasa Jawa sejak ia menjadi dosen di UIN Surakarta. Hubungan antara Al-Qur’an dan tafsir dengan ruang batin Jawa yang terabaikan di tradisi akademik menjadi kegelisahan Islah. Ia pun mendirikan Pusat Kajian Naskah dan Khazanah Islam Nusantara di kampusnya. Islah lantas mengumpulkan satu persatu naskah keagamaan hingga mencapai ribuan untuk ia dokumentasi, digitalisasi dan teliti. Salah satu hasil dari ketekunannya adalah karya disertasi pada tahun 2014 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang dialektika tafsir Al-Qur’an dan praktik politik rezim Orde Baru (1968-1998). “Dalam riset itu saya menunjukkan bahwa sebagai produk ilmu pengetahuan, penafsiran Al-Qur’an dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah faktor genealogi pengetahun penafsir, audiens, konteks sosial politik ketika tafsir ditulis dan dipublikasikan. Ada pengaruh latar belakang, peran sosial, budaya, dan politik penafsir,” ucap Islah. Dalam kajian tafsir Al-Qur’an yang menjadi pusat kajian tidak hanya pada teks (Al-Qur’an). Sejak era klasik, selain memahami dan mengacu teks Al-Qur’an dengan segala sistem kebahasaan di dalamnya, dalam penafsiran diperlukan juga pemahaman atas konteks di luar teks, baik konteks mikro (audien dan objek yang diajak berbicara saat teks Al-Qur’an diwahyukan kepada Nabi Muhammad) maupun konteks makro (kondisi sosial, budaya dan politik masyarakat Arab), serta konteks sejarah sosial-budaya ketika penafsiran dilakukan.