Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima’Ulama/VIII/2024 menyampaikan keputusannya mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain. Merespons hal itu, anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan, Amri Yusuf menegaskan BPKH selama ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan haji berdasarkan akad wakalah sebagai landasan syariah dari jamaah yang memercayakan pengelolaan keuangan hajinya kepada BPKH. “BPKH akan tetap patuh terhadap peraturan perundangan yang menyatakan dana haji dikelola dengan prinsip syariah sesuai Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2014,” terang Amri di Jakarta, Selasa (7/8/2024). Pihaknya mengajak semua pihak untuk mempelajari fatwa MUI tersebut dengan teliti agar memperoleh pemahaman yang menyeluruh untuk mencegah terjadinya multitafsir. Implementasi Fatwa MUI tersebut akan dibahas bersama pemerintah dan DPR, untuk merumuskan skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang selaras dengan Fatwa MUI, sambil tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta tidak memberatkan jamaah yang akan berangkat pada tahun 2025 dan selanjutnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2018, Pasal 37 Ayat 5, pembagian proporsi penggunaan nilai manfaat atau hasil investasi setoran awal harus mendapatkan persetujuan DPR. “BPKH tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual, dan memberikan prosentase nilai manfaat yang lebih besar kepada jemaah tunggu agar tercapai skema self financing,” lanjut Amri Yusuf.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ukhuwah, KH Arif Fahrudin mengungkapkan sejumlah data terkait aksi boikot terhadap produk-produk afiliasi Israel dalam Forum Ukhuwah Islamiyah yang digelar Komisi Ukhuwah MUI di Jakarta Barat, Rabu (31/7/2024) lalu. Menurutnya, aksi boikot yang telah dilakukan masyarakat Indonesia efektif. “Berdasarkan data, kita bisa melihat boikot yang dilakukan masyarakat jelas efektif, terbukti dengan tergerusnya penjualan sejumlah perusahaan yang diyakini terafiliasi dengan Israel,” terang Kiai Arif kepada 1miliarsantri.net, Senin (5/8/2024). Hasi survei lembaga riset pemasaran Compas.co.id sepanjang periode 19 Mei-15 Juni 2024 menyebutkan bahwa sales value 156 dari 206 brand yang diyakini terafiliasi Israel menurun, sebaliknya manufaktur dalam negeri justru meningkat. Total jumlah produk terjual (sales quantity) dari 206 merek terafiliasi Israel di Indonesia merosot tiga persen dibanding dua pekan sebelumnya, dan dari 6.884.802 jumlah produk terjual, turun ke angka 6.673.745 produk. MUI sendiri telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 83 Tahun 2023, yang kemudian disusul dengab Fatwa No. 14/Ijtima’ulama/VIII/2023. Dalam fatwa ini, MUI mengimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan memboikot produk Israel. Menurut Kiai Arif, fatwa MUI terbaru tersebut telah berhasil menggerakkan konsumen untuk beralih mengkonsumsi produk yang tidak terafiliasi Israel dan efeknya mendongkrak penjualan produk-produk dalam negeri. Berlanjutnya boikot produk terafiliasi Israel diharapkan akan menghasilkan efek yang lebih besar, apabila diiringi dengan penguatan produk nasional, yang bisa dilihat dengan peningkatan penjualan. Menurutnya, penguatan produk nasional akan memiliki banyak efek positif, karena meningkatnya konsumsi produk lokal akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian dalam negeri, seiring juga dengan meningkatnya daya saing produk Indonesia di pasar internasional. “Ini artinya, konsumen dapat berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi,” sambung Kiai Arif. Dengan memprioritaskan produk lokal yang bebas dari afiliasi Israel, tambah dia, maka keuntungan mayoritasnya akan beredar di Indonesia, di mana para pengendali serta pemegang posisi-posisi kunci pada perusahaan adalah WNI, bukan orang asing. “Boikot harus tetap berlanjut, tidak boleh kendor,” tegasnya sambil mengingatkan bahwa konsumen Muslim harus mewaspadai manuver perusahaan asing terafiliasi Israel yang masih berusaha kuat membelokkan persepsi publik dengan berbagai cara, termasuk melakukan kampanye hitam atas produk lokal untuk mematahkan efektivitas gerakan boikot. Tidak hanya memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, menurut Kiai Arif, masyarakat Indonesia hendaknya juga memboikot produk atau perusahaan multinasional asal Prancis. Pasalnya, Prancis telah mengabaikan hak asasi manusia, termasuk hak umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya dengan benar. Seperti diketahui, pada September tahun lalu, Menteri Olahraga Prancis, Amelie Oudea-Castera, mengonfirmasi hijab dilarang untuk semua tim Prancis di Olimpiade yang sedang berlangsung sekarang, di bawah prinsip-prinsip sekularisme Prancis, yakni laicite. Kebijakan tersebut dikritik oleh Kantor HAM PBB dan Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Jakarta — 1miliarsantri.net : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan dalam Pasal 102 menghapus praktik sunat perempuan. Berikut bunyi Pasal 102: Upaya Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a paling sedikit berupa: a. Menghapus praktik sunat perempuan. b. Mengedukasi balita dan anak prasekolah agar mengetahui organ reproduksinya. c. Mengedukasi mengenai perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. d. Mengedukasi untuk menolak sentuhan terhadap organ reproduksi dan bagian tubuh yang dilarang untuk disentuh. e. Mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat pada organ reproduksi. f. Memberikan pelayanan klinis medis pada kondisi tertentu. Hukum Sunat Perempuan Dalam Islam Ulama kharismatik, Buya Yahya Zainul Maarif yang akrab disapa Buya Yahya dalam sebuah kajian di Channel Youtube Al-Bahjah TV menjelaskan hukum khitan atau sunat bagi perempuan.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kritik parlemen terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M tidak berkaitan dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan tertentu. Hal itu disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR-RI, John Kennedy Azis. Menurut dia, pembentukan Pansus dilakukan untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan haji. Politikus Partai Golkar itu membantah adanya anggapan bahwa Pansus bertujuan “menyerang” Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). “Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang, menurut saya, carut-marut, ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar undang-undang dan juga melanggar kesepakatan,” kata John Kennedy saat dikonfirmasi 1miliarsantri.net, Sabtu (3/8/2024). Dia menambahkan, mekanisme ibadah haji semestinya berjalan sesuai prosedur yang ada. Namun, penyelenggaraan haji pada tahun ini yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) justru semakin carut-marut. Di antara pelbagai persoalan yang disoroti Pansus ialah antrean jamaah hingga kualitas makanan saat di Tanah Suci. “Jangan orang baru antre empat tahun sudah bisa berangkat haji karena sesuatu. Sementara, orang yang antre belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak berangkat. Jadi, itu yang harus kami rapikan. Jauh lebih penting saat ini memastikan Pansus bekerja untuk perbaikan pelayanan haji, daripada melayani pernyataan Ketum PBNU yang tidak jelas landasannya,” beber Kennedy.

Yogyakarta — 1miliarsantri.net : Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah dan Lazismu Pusat mengucurkan beasiswa kader senilai Rp3,5 miliar. Peluncuran program ini disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Agung Danarto melaunching Beasiswa Kader Muhammadiyah 2024, Jumat (2/8/2024) Agung menyebut beasiswa ini adalah bagian dari perhatian serius yang diberikan Muhammadiyah untuk kadernya. Total dana Beasiswa Kader 2024 ini sebesar Rp3,5 miliar dari Lazismu Pusat untuk 400 orang. Penjaringan dilakukan melalui dua skema yaitu untuk kader yang aktif di Ortom minimal tingkat daerah dan beasiswa kader mustadh’afin. Dari Rp 3,5 miliar tersebut akan dibagi untuk penerima beasiswa S1 sebanyak 250 orang dengan per orang akan mendapat Rp. 4 juta, dan S2 sebanyak 150 orang dengan masing-masing penerima beasiswa akan mendapatkan Rp. 5 juta. Agung berharap peluang beasiswa ini dimanfaatkan oleh kader untuk studi lanjut, sehingga kader memiliki kemampuan untuk bersaing di tengah kemajuan Muhammadiyah saat ini. Kemajuan tersebut membutuhkan kader yang lebih kompeten untuk mengisi pos-pos strategis di Muhammadiyah. “Misalnya untuk masuk menjadi dosen di universitas Muhammadiyah-’Aisyiyah minimal dibutuhkan magister. Dari tahap ini saja kader-kader kita yang sejak dini menjadi aktivis di Persyarikatan Muhammadiyah tidak memenuhi kriteria, karena tidak selesai atau belum menempuh jenjang pendidikan S2,” tuturnya. Beasiswa Kader 2024 dibuka mulai 29 Juli sampai dengan 5 Agustus 2024. Tidak hanya memperhatikan dari sisi kekaderannya, Beasiswa Kader juga memperhatikan potensi akademik, dan kemampuan finansial bagi kader yang sedang menempuh studi lanjut mulai D3/D4/S1 maupun S2. Ketua MPKSDI PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan Beasiswa Kader ini dibuka sebesar-besarnya bagi kader untuk membantu meringankan beban biaya, sehingga bisa melakukan studi lanjut. Sosok yang akrab disapa Gus Bah ini menyampaikan program ini didukung penuh oleh Lazismu.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah selesai mengadakan rapat pleno di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Ahad (28/07/2027). Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan poin hasil pleno tersebut. Garis besar hasil pleno tersebut, antara lain sebagai berikut: Selain itu, Gus Yahya juga menyampaikan tentang perkembangan mutakhir dalam hubungan antara PKB dan PBNU. Ada beberapa prinsip hubungan NU dengan PKB, antara lain prinsip hubungan historis, prinsip hubungan irisan konstituensi, hubungan teologis, dan prinsip tradisi. Namun, Gus Yahya menegaskan prinsip dasar yang paling penting adalah bahwa hubungan PBNU dan PKB tidak dapat dianggap kongruen (sama).

Jakarta — 1miliarsantri.net : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merampungkan perhelatan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2, 25-26 Juli 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta. Pertemuan yang diikuti 12 negara Pasifik tersebut berhasil mengadopsi Chair’s Summary atau Kesimpulan Keketuaan Indonesia. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon, didaulat menyampaikan kesimpulan tersebut. “IPPP ini bertujuan untuk meningkatkan peran parlemen dalam membina kemitraan dan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Kepulauan Pasifik berdasarkan pada komitmen bersama meningkatkan konektivitas regional dan pembangunan inklusif untuk mengatasi tantangan regional dan global yang beraneka ragam dan belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Fadli saat membacakan pembukaan dokumen Summary tersebut. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR 2014-2019 tersebut menyampaikan sejumlah hal strategis yang terangkum dalam Chair’s Summary, sebagai bentuk komitmen penuh institusi DPR dan parlemen-parlemen Kepulauan Pasifik dan penegasan kesamaan pandangan dalam melihat dinamika yang terjadi di Pasifik. Summary yang disepakati secara konsensus itu memuat sejumlah hal. Pertama, penegasan kembali komitmen meningkatkan konektivitas ekonomi, politik, dan sosial di kawasan, dengan visi menjadikan Pasifik sebagai kawasan terintegrasi, saling terhubung erat untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Kedua, komitmen teguh menjaga perdamaian dan keamanan regional, membangun ketahanan, dan menciptakan kesejahteraan bagi semua berdasarkan prinsip saling percaya dan menghormati kedaulatan serta integritas teritorial setiap negara melalui trek diplomasi parlemen. Ketiga, penegasan cara pandang lautan samudera sebagai perekat, bukan pemisah, dengan menghormati keragaman budaya, peningkatan keterlibatan diplomatik dan politik sebagai elemen pemersatu dalam kerangka mempererat kerja sama dan saling pengertian yang lebih berkelanjutan. Keempat, menekankan perhatian bersama terhadap isu ketidakpastian ekonomi, dampak nyata perubahan iklim, degradasi laut, dan bencana alam, ancaman ketahanan pangan, dan keamanan maritim. Kelima, urgensi peningkatan kolaborasi, kemitraan, dan konektivitas berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati integritas dan kedaulatan teritorial untuk membangun landasan bagi perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan regional. Keenam, urgensi diplomasi parlemen untuk menciptakan masa depan yang lebih adil, tangguh, dan sejahtera bagi semua. Ketujuh, keprihatinan terhadap degradasi lingkungan laut, samudra, dan keanekaragaman hayati laut akibat sampah laut, polusi air, plastik, dan eksploitasi yang tidak berkelanjutan, yang semua tersebut berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, ketahanan pangan, kemajuan ekonomi, dan pembangunan inklusif.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Persyarikatan yang didirikan KH Amad Dahlan ini, secara tegas dan tanpa keraguan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola Ijin Usaha Pertambangan(IUP) akhirnya tidak ada lagi kontroversi tentang iya atau tidaknya Muhammadiyah mengelola tambang yang ditawarkan pemerintah. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogya, Ahad (28/7/2024). Unsur kehati hatian PP Muhammadiyah menerima IUP dari pemerintah memang dilakukan dengan menggelar rapat konsolidasi nasional dari 27-28 Juli di Universitas Aisiyah Muhammadiyah Yogya. Meskipun disertai unsur kehati hatian, namun di internal Muhammadiyah juga masih ada yang tidak sependapat. Ketidaksetujuan itu diwujudkan dalam demo di luar acara konsolidasi di Universitas Aisiyah Muhammadiyah. Anak anak muda Muhammadiyah menyindir dengan spanduk bertuliskan; NU-Muhammadiyah dibedakan dengan qunut, tetapi disatukan dengan tambang. Tapi, demo itu toh tidak bisa mengganggu keputusan PP Muhammadiyah yang sudah final menerima IUP dari pemerintah. Meskipun demo anak anak muda Muhammadiyah tidak merubah keputusan final penerimaan pengelolaan tambang, namun di level publik yang paham Muhammadiyah masih tetap mempertanyakan; Kenapa sih Muhammadiyah mau? Apa karena ditekan? Atau karena Muhammadiyah sudah tidak mau ribut atau berseberangan dengan pemerintah? Itulah letupan letupan pertanyaan dari pihak yang tidak sepaham. Dalam konferensi pers yang disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti menjelaskan Muhammadiyah mengungkap alasan menerima konsesi izin usaha pertambangan atau izin tambang yang ditawarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prof Mu’ti menyebut Muhammadiyah berkomitmen memperluas dan memperkuat dakwah dalam ekonomi. Hal ini termasuk dalam pengelolaan tambang. “Yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial,” katanya. Prof Mu’ti menambahkan penerimaan IUP itu juga disertai komitmen menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumberdaya insani yang handal dan berintegritas tinggi. Ia juga menuturkan keputusan menerima izin tambang diambil setelah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, dan majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah juga menerima masukan dari pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama telah mengumumkan hasil akhir Uji Kompetensi (Ikhtibar Tashfiyah atau Tahdid Mustawa) Calon Mahasiswa Universitas Al Azhar Mesir 2024. Total ada lebih 1.500 calon mahasiswa yang dinyatakan lulus pada uji kompetensi tahun ini. Uji Kompetensi dilaksanakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Markaz Syekh Zayed li Ta’lim al-Lughah al-‘Arabiyyah li Ghayr an-Nathigin Biha. Prosesnya difasilitasi oleh Markaz Al-Azhar Indonesia atau OIAA Indonesia. “Hari ini kami umumkan 1.562 peserta lulus Uji Kompetensi Calon Mahasiswa Universitas Al Azhar Mesir 2024. Ada 20 orang sebagai calon penerima beasiswa Al-Azhar 2024/2025, dan 1.542 orang sebagai calon mahasiswa non beasiswa atau mandiri,” terang Plt Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad di Jakarta, Senin (29/7/2024). Berdasarkan pengumuman tersebut, lanjut Prof Abu Rokhmad, peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi berhak mendapatkan rekomendasi studi dari Kementerian Agama. Tujuannya, untuk memperlancar proses pengurusan dokumen pendaftaran ke Universitas Al-Azhar. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ahmad Zainul Hamdi merinci bahwa ada sejumlah tahapan lanjutan yang harus diikuti peserta. Bagi calon mahasiswa baru yang tidak memiliki ijazah muadalah (disetarakan dengan SLTA Al-Azhar), atau pernah memiliki ijazah muadalah namun berakhir masa berlakunya, atau memiliki ijazah sebelum TA 2020/2021, harus mengikuti: a) Program penyiapan kompetensi (i’dad ta’hili), yaitu kelas persiapan mengikuti uji kompetensi penyetaraan (muadalah) b) Ujian penyetaraan (ikhtibar muadalah), sebagai syarat mendaftar di Universitas Al-Azhar c) Uji kompetensi level bahasa Arab (placement test/tahdid mustawa)

Jakarta — 1miliarsantri.net : Duta Besar Republik Indonesia di Tunis, Tunisia, Zuhairi Misrawi mengapresiasi dukungan Universitas Zaitunah kepada mahasiswa Indonesia yang belajar di negara itu. Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara apresiasi Rektor Universitas Zaitunah atas kelulusan para mahasiswa Indonesia di Fakultas Peradaban Islam, Universitas Zaitunah, Kamis (25/7/2024) lalu. Acara tersebut dihadiri oleh Rektor Universitas Zaitunah, Abdul Latif Bouazizi, dan beberapa dosen lainnya. Dalam kesempatan itu, Zuhairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Rektor Universitas Zaitunah dan para dosen yang telah memberikan perhatian kepada para mahasiswa. “Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Zaitunah dan para dosen yang telah memberikan perhatian dan kasih-sayang tidak terbatas kepada para mahasiswa Indonesia,” tukas Zuhairi. Zuhairi mengaku bangga atas prestasi dan kelulusan mahasiswa Indonesia dalam setahun terakhir yang mengalami peningkatan signifikan, baik pada jenjang S1, S2, maupun S3. Hal itu, lanjutnya, dapat dicapai berkat perhatian para dosen Universitas Zaitunah kepada para mahasiswa dengan mendorong peningkatan kemampuan akademis mereka. “Sungguh, para mahasiswa Indonesia sangat beruntung karena mendapatkan bimbingan dan pembelajaran langsung dari para dosen yang mumpuni,” sambungnya.