Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengajak berbagai stakeholder untuk bersatu mengentaskan masalah petani dan dunia pertanian di Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi alam melimpah, namun petani sebagai soko guru bangsa nasibnya masih memprihatinkan. Ketika panen mereka kerap dikepung oleh produk pangan impor. Menurut Haedar, Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan, namun juga ikut merasakan dan proaktif dalam memberdayakan masyarakat petani. Melalui ini Muhammadiyah diharapkan tidak hanya dikenal sebagai produsen fatwa keagamaan, atau gerakan pendidikan dan kesehatan saja. Dalam mengusahakan keberdayaan petani Muhammadiyah mengajak gerak secara kolaboratif atau membangun kebersamaan. Kolaborasi itu dijalin secara pentahelix, yang melibatkan institusi pendidikan, masyarakat, swasta atau pemodal, dan ormas keagamaan yang dalam hal ini adalah Muhammadiyah. Tak lain gerakan kolaboratif ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yang menurut Haedar sampai sekarang mereka masih jauh panggung dari api. Petani sebagai penyedia pangan, tapi tak jarang anak-anak dan keluarga mengalami kesusahan makan. Haedar memandang, selain gerakan yang dilakukan secara kolaboratif juga dibutuhkan pendorong lahirnya produk kebijakan yang berpihak kepada para petani. Mulai dari kebijakan yang mempermudah akses untuk pupuk, sampai kebijakan impor pangan di saat para petani sedang panen atau produk pangan dalam negeri jumlahnya melimpah. “Inikan di politik urusannya. Jadikan pokitik itu akarnya partai dan kekuatan masyarakat. Nanti kita bisa desakkan urusan ini pada pemerintahan baru. Karena sekuat-kuat kita saja itu kalau politik kebijakannya tidak sungguh-sungguh itu, kita ini kaya menabrak tembok terus,” sambungnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah Indonesia dan Uruguay menjalin perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) Jaminan Produk Halal (JPH). MoU ini ditandatangani Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzales. “Atas nama BPJPH saya bersyukur atas ditandatanganinya MoU Kerja sama Jaminan Produk Halal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uruguay yang telah dilaksanakan Senin (12/8/2024)” terang Muhammad Aqil Irham di Kantor BPJPH. MoU ini merupakan tindak lanjut dari proses pembicaraan bilateral kedua negara yang dimulai sejak awal tahun 2024 lalu, yang dilanjutkan dengan pembahasan finalisasi draft MoU. “Kami harapkan kerja sama ini menjadi sinergi sukses dan produktif yang sangat penting untuk perkembangan masa depan, khususnya dalam memanfaatkan potensi pasar halal global dan menghadapi tantangan industri halal global. Sinergi ini tentu juga akan membawa implikasi positif bagi penguatan ekosistem halal masing-masing negara, sekaligus memperkuat peranan sektor produk halal dalam meningkatkan nilai ekonomi kedua negara,” lanjut Aqil. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzales mengatakan bahwa perjanjian kerja sama tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi ekonomi kedua negara.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terus menuai kritik dan kecaman. Pasalnya, peraturann pemerintah ini mengatur penyediaan alat krontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Setelah kalangan dewan di DPR RI, kini para Ustadzah pun mengecam hal serupa. Hj. Imas Masruroh, Mubalighah Aswaja dari Cirebon menyatakan, menolak tegas PP 28/2024 karena berpotensi merusak besar merusak generasi muda kita. “Pemerintah harus segera merevisi PP tersebut. Jangan sampai generasi muda kita menjadi ‘korban’ dari terbitnya PP 28/2024 itu,” urainya kepada 1miliarsantri.net, Rabu (14/8/2024). Mubalighah Aswaja dari Palembang bahkan secara tegas menolak PP 28/2024 karena menjadi legalitas seks bebas dan aborsi. Begitu juga Hj. Padliyati Siregar dari Sumatera Selatan, juga tak kalah tegas meminta kepada pemerintah untuk mecabut PP tsb. Sementara pengasuh ponpes Darus Syifa’ dari Lombok Nusa Tenggara Barat Ustadzah Hj Nikmah juga menolak PP 28/2024. Ia sangat khawatir remaja akan terdorong melakukan seks bebas dengan adanya fasilitas alat kontrasepsi yang dengan mudah bisa diakses padahal seharusnya alat kontrasepsi tersebut hanya untuk pasutri. Ustadzah Fatimatuz Zuhro pimpinan daerah Wanita Islam Lombok Timur juga menolak dan menentang PP 28/2024 karena akan memfasilitasi seks bebas dengan penyediaan alat kontrasepsi. Remaja yang saat ini sudah bergaul bebas, ucap dia, akan makin bebas dan rusak dengan PP tersebut. “Jika remaja kita saat ini rusak bagaimana nasib Bangka kita ke depan. Karena itu meminta pemerintah mencabut PP tersebut. Jika tidak dicabut, maka tinggal tunggu adzab Allah di dunia dengan menyebarnya HIV/Aids dan kerusakan. Lainnya serta adzab akhirat jauh lebih pedih lagi,” tukasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa’aduddin Djamal mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyambut baik terselenggaranya Muslim Fashion Festival (Muffest) 2024. Ia meminta agar potensi terhadap fashion muslim terus digali agar lebih maju lagi di kancah internasional. “Islamic fashion sekarang jadi kebutuhan yang banyak permintaan. Indonesia bukan hanya sebagai pengguna tapi juga sebagai basis produksi,” ungkap Sandiaga Uno di acara Muffest 2024, Istora Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2024). Lebih lanjut Sandiaga meminta pihak-pihak terkait untuk terus menggali potensi agar bisa bekerja sama dengan Muffest. “Semoga internasional muslim festival bisa kita wujudkan ke depan di Indonesia,” tambahnya. Dalam kunjungannya tersebut Sandiaga menyempatkan diri melihat lebih dekat hasil karya para desainer Indonesia, dengan mendatangi aneka both di sana. Salah satu yang ia kunjungi dan mengaku terkesan yaitu both Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH). Ia mengaku kagum dengan hasil karya desainer AMANAH yang memperkenalkan budaya asli Aceh kepada masyarakat luas. “Saya kagum peningkatan kualitas produknya. Saya juga rutin melihat ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di Aceh. Program AMANAH ini bisa mengangkat spek dan kualitas dari produknya yang sangat mengikuti standar dan trend fashion terkini,” pujinya.

Balikpapan — 1miliarsantri.net : Menjelang upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, IKN, duplikat Sang Saka Merah Putih dan teks Proklamasi tiba di Balikpapan. Duplikat Sang Saka Merah Putih dan teks Proklamasi itu dibawa Nayla Aulita Alqubra Sinapoy dan Lili Wenda, yang tiba di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Sabtu (10/8/2024). Kedatangan mereka disambut sejumlah pejabat Kaltim. Antara lain, Pj Gubernur Kaltim, Sekda Prov, Kapolda Kaltim dan Pangdam VI/Mlw.Nayla Aulita Alqubra Sinapoy dan Lili Wenda memasuki mobil, yang selanjutnya membawa duplikat Sang Saka Merah Putih dan teks Proklamasi menuju IKN dengan iring-iringan mobil. Di tengah perjalanan kirab, mereka disambut ratusan warga Balikpapan, khususnya di kawasan Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur. Para wara memadati ruas Jalan Mawarman untuk bisa melihat secara langsung Kirab Duplikat Sang Saka Merah Putih melintas di jalan tersebut. Ratusan pelajar dan warga Balikpapan tampak bersemangat mengibarkan bendera plastik kecil di tangan mereka saat Kirab melintas di sepanjang Jalan Mulawarman. Iring-iringan pembawa Sang Saka Merah Putih kemudian masuk tol di Manggar, lalu keluar Kilometer 13 dan melanjutkan perjalanan melalui Jembatan Pulau Balang untuk menuju IKN.

Denpasar — 1miliarsantri.net : Rekaman video mobil jenis double cabin berstiker bendera Israel diposting oleh akun Instagram Gaza Update Indonesia. Mobil tersebut berwarna dasar putih dengan stiker bendera bintang daud yang menjadi bendera resmi Israel. Di pintu depan mobil tertulis logo Bali Efata. Mobil tersebut tampak sedang terparkir di salah satu jalan raya. Masih dalam rekaman video, seorang anak tampak menurunkan sepeda dari mobil tersebut yang dibantu oleh seorang lelaki dewasa. Berdasarkan narasi dari video tersebut, mobil 4 Wheel Drive tersebut berkeliaran di salah satu jalan di Bali. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali Zainal Abidin mengonfirmasi kebenaran video tersebut. Menurut Zainal, pihaknya pun sudah mencoba untuk mengklarifikasi ke kantor dimana mobil tersebut beroperasi yang berlokasi di Jalan Garuda, Puri Gading, Jimbaran – Bali. Namun karena hari libur, maka pihaknya tidak bisa menemui siapapun. Meski belum mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut, Zainal mengungkapkan, pihaknya menyaksikan jika bangunan di kantor mobil itu berornamen bintang daud. “Makanya kita mau konfirmasi lebih. Kemarin mobilnya gak ada. Tapi di bangunannya memang ada lambang bintang daud nya,” terang Zainal kepada 1miliarsantri.net, Ahad (11/8/2024). Meski dikenal sebagai provinsi yang terbuka dengan budaya internasional dengan masyarakat yang sebagian besar merupakan non Muslim, Bali sempat menolak tim nasional Israel berlaga di Piala Dunia U-20 yang sebelumnya hendak digelar pada 2023 lalu. Gubernur Bali I Wayan Koster menolak timnas Israel berlaga di Pulau Dewata dengan berbagai alasan, dari takut trauma bom hingga merujuk pada sikap presiden pertama, Ir Soekarno. Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 yang seharusnya berlangsung pada 20 Mei-11 Juni 2023.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Sebanyak 11 Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) segera bertransformasi menjadi universitas atau institut setelah dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Agama (Kemenag) dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong PTKN untuk melakukan proses alih status. Bahkan, transformasi PTKN menjadi salah satu program prioritas tahun ini sebagaimana dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama di Semarang pada Februari 2024. Bersamaan itu, ada 11 PTKN yang melakukan proses transformasi, yakni sembilan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), satu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan satu Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAHN). Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta para pimpinan PTKN fokus dan serius dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menag mengingatkan bahwa proses transformasi kelembagaan yang tengah berlangsung harus benar-benar diorientasikan pada upaya menjadikan PTKN semakin baik. “Saya minta PTKN fokus pada perluasan akses dan peningkatan mutu. Transformasi harus memberi dampak pada semakin terbukanya akses bagi generasi muda bangsa mendapat pendidikan tinggi yang baik dan bermutu,” ungkap Menag di Jakarta, Sabtu (10/8/2024). Menag bersyukur, proses transformasi 11 PTKN yang diuapayakan sejak 2023, telah menemukan titik terang. Menag Yaqut meminta, usaha memajukan PTKN, termasuk melalui proses transformasi ini, harus dijawab dengan kinerja bagi perluasan akses dan peningkatan kualitas. “Kita bersyukur, hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan KemenPANRB sudah terbit dan 11 PTKN telah dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan. Kini, MenPANRB telah menyampaikan Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden 11 PTKN ini,” terang Menag. Menag berharap Peraturan Presiden ini segera terbit dan sekaligus menandai disahkannya proses transformasi 11 PTKN dari institut menjadi universitas dan dari sekolah tinggi menjadi institut. Menurut Menag, transformasi menjadi salah satu upaya Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan bagi umat. Sejalan dengan itu, ada empat aspek penting yang harus selalu menjadi perhatian PTKN. Pertama, peningkatan sumber daya manusia (SDM), baik dosen, tenaga administrasi, maupun civitas academica lainnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengapresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menghadirkan kriteria produk yang terafiliasi Israel. Menurut Direktur Eksekutif YKMI Ahmad Himawan, kriteria itu akan menguatkan 10 daftar prioritas produk terafiliasi Israel yang pernah dirilis oleh YKMI. “YKMI sangat mendukung kriteria produk terafiliasi Israel dari MUI. Sebab, kriteria ini akhirnya memberikan landasan yang lebih kuat agar masyarakat Muslim dan konsumen Muslim menggunakan produk-produk nasional yang bukan produk terafiliasi Israel,” terang Himawan kepada 1miliarsantri.net, Jumat (9/8/2024). Dia pun menegaskan kriteria MUI itu menjawab keresahan umat. Pasalnya, kata dia, dengan kriteria itu masyarakat tidak lagi kebingungan dan bertanya-tanya mengenai kriteria dan definisi produk terafiliasi Israel. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ukhuwah Arif Fahrudin mengatakan terdapat lima kriteria produk yang terafiliasi Israel dan dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk tidak membeli produk tersebut. “Pertama, saham mayoritas dan pengendali perusahaan dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki afiliasi yang jelas dengan Israel. Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan merupakan entitas asing yang memiliki bisnis aktif di Israel,” tambah Arif. Ketiga, sikap politik pengendali perusahaan mendukung politik genosida dan agresi Israel atas Bangsa Palestina. Berikutnya, nilai-nilai yang dianut produsen bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama, Pancasila, dan UUD 1945, seperti LGBT, terorisme, dan ultra-liberalisme.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama mengajak seluruh majelis taklim di Indonesia berperan aktif dalam menggerakkan umat Islam untuk berwakaf dalam upaya mengentaskan masyarakat miskin di Indonesia. “Saya membayangkan kalau majelis taklim di Indonesia bersama-sama menggerakkan umat, masyarakat, untuk berwakaf sesuai dengan kemampuannya. Wakaf uang, seberapa pun itu, akan berfungsi sangat instrumental dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia,” terang Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin kepada 1miliarsantri.net, Kamis (8/8/2024). Kamaruddin menekankan pentingnya wakaf sebagai bentuk ibadah sosial yang strategis. Wakaf yang terkumpul bisa diberdayakan dalam bentuk kegiatan ekonomi masyarakat. Bagi dia, pengentasan masyarakat miskin bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat beragama. “Kemiskinan bukan hanya tugas negara, tapi tugas kita semua, kalau kita mampu. Mari kita berwakaf,” lanjutnya. Sementara itu, Direktur Penerangan Agama Islam Ahmad Zayadi menyebut majelis taklim tidak hanya menjadi gerakan besar untuk memperkuat sinergi dalam implementasi moderasi beragama. Lebih dari itu, Zayadi meminta majelis taklim juga memperluas program pada aspek sosial hingga pemberdayaan ekonomi umat. “Beragama tidak hanya pada aspek spiritual, tetapi bagaimana beragama itu kita bumikan pada aspek sosial kemasyarakatan. Tidak ada jarak agama dengan isu pendidikan, kesehatan, dan semua aspek dimensi kehidupan,” urai Zayadi. Di samping itu, Majelis Taklim mesti berkolaborasi dengan sejumlah pihak seperti lembaga filantropi, keuangan syariah, kesehatan, lingkungan dan lainnya dalam gerakan besar program yang dijalankan. “Kolaborasi ini bertujuan untuk pengembangan dan penguatan majelis taklim, serta menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan penyebaran nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif,” kata dia.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memerintahkan penarikan Buku Pelajaran Ahlussunnah Waljamaah “Ke-NU-an” Jilid I untuk Kelas 2 yang diterbitkan RMI PCNU Kabupaten Tegal. Instruksi tersebut disampaikan melalui Surat Nomor 635/PP/SU/LPM-NU/VII/2024 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU PBNU H Muhammad Ali Ramdhani dan H Harianto Oghie pada Ahad (28/7/2024). Hal itu ditujukan Satuan Pendidikan Ma’arif NU beserta Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif NU di tingkat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Indonesia. Instruksi itu merupakan langkah tindak lanjut Keputusan Rapat Pleno PBNU tanggal 27-28 Juli 2024 di Jakarta, berkaitan dengan beredarnya buku tersebut. Penarikan itu dilakukan mengingat adanya distorsi sejarah pendirian Nahdlatul Ulama. Karenanya, upaya itu dilakukan sebagai ikhtiar menghindarkan beredarnya pemahaman yang keliru dan salah paham di tengah- tengah santri dan siswa-siswi Ma’arif NU. Oleh karena itu, LP Ma’arif NU PBNU menginstruksikan tujuh hal melalui surat sebagaimana dimaksud di atas berikut