Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan dalam Pasal 102 menghapus praktik sunat perempuan. Berikut bunyi Pasal 102: Upaya Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a paling sedikit berupa: a. Menghapus praktik sunat perempuan. b. Mengedukasi balita dan anak prasekolah agar mengetahui organ reproduksinya. c. Mengedukasi mengenai perbedaan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. d. Mengedukasi untuk menolak sentuhan terhadap organ reproduksi dan bagian tubuh yang dilarang untuk disentuh. e. Mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat pada organ reproduksi. f. Memberikan pelayanan klinis medis pada kondisi tertentu. Hukum Sunat Perempuan Dalam Islam Ulama kharismatik, Buya Yahya Zainul Maarif yang akrab disapa Buya Yahya dalam sebuah kajian di Channel Youtube Al-Bahjah TV menjelaskan hukum khitan atau sunat bagi perempuan.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kritik parlemen terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M tidak berkaitan dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan tertentu. Hal itu disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR-RI, John Kennedy Azis. Menurut dia, pembentukan Pansus dilakukan untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan haji. Politikus Partai Golkar itu membantah adanya anggapan bahwa Pansus bertujuan “menyerang” Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). “Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang, menurut saya, carut-marut, ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar undang-undang dan juga melanggar kesepakatan,” kata John Kennedy saat dikonfirmasi 1miliarsantri.net, Sabtu (3/8/2024). Dia menambahkan, mekanisme ibadah haji semestinya berjalan sesuai prosedur yang ada. Namun, penyelenggaraan haji pada tahun ini yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) justru semakin carut-marut. Di antara pelbagai persoalan yang disoroti Pansus ialah antrean jamaah hingga kualitas makanan saat di Tanah Suci. “Jangan orang baru antre empat tahun sudah bisa berangkat haji karena sesuatu. Sementara, orang yang antre belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak berangkat. Jadi, itu yang harus kami rapikan. Jauh lebih penting saat ini memastikan Pansus bekerja untuk perbaikan pelayanan haji, daripada melayani pernyataan Ketum PBNU yang tidak jelas landasannya,” beber Kennedy.

Yogyakarta — 1miliarsantri.net : Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah dan Lazismu Pusat mengucurkan beasiswa kader senilai Rp3,5 miliar. Peluncuran program ini disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Agung Danarto melaunching Beasiswa Kader Muhammadiyah 2024, Jumat (2/8/2024) Agung menyebut beasiswa ini adalah bagian dari perhatian serius yang diberikan Muhammadiyah untuk kadernya. Total dana Beasiswa Kader 2024 ini sebesar Rp3,5 miliar dari Lazismu Pusat untuk 400 orang. Penjaringan dilakukan melalui dua skema yaitu untuk kader yang aktif di Ortom minimal tingkat daerah dan beasiswa kader mustadh’afin. Dari Rp 3,5 miliar tersebut akan dibagi untuk penerima beasiswa S1 sebanyak 250 orang dengan per orang akan mendapat Rp. 4 juta, dan S2 sebanyak 150 orang dengan masing-masing penerima beasiswa akan mendapatkan Rp. 5 juta. Agung berharap peluang beasiswa ini dimanfaatkan oleh kader untuk studi lanjut, sehingga kader memiliki kemampuan untuk bersaing di tengah kemajuan Muhammadiyah saat ini. Kemajuan tersebut membutuhkan kader yang lebih kompeten untuk mengisi pos-pos strategis di Muhammadiyah. “Misalnya untuk masuk menjadi dosen di universitas Muhammadiyah-’Aisyiyah minimal dibutuhkan magister. Dari tahap ini saja kader-kader kita yang sejak dini menjadi aktivis di Persyarikatan Muhammadiyah tidak memenuhi kriteria, karena tidak selesai atau belum menempuh jenjang pendidikan S2,” tuturnya. Beasiswa Kader 2024 dibuka mulai 29 Juli sampai dengan 5 Agustus 2024. Tidak hanya memperhatikan dari sisi kekaderannya, Beasiswa Kader juga memperhatikan potensi akademik, dan kemampuan finansial bagi kader yang sedang menempuh studi lanjut mulai D3/D4/S1 maupun S2. Ketua MPKSDI PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan Beasiswa Kader ini dibuka sebesar-besarnya bagi kader untuk membantu meringankan beban biaya, sehingga bisa melakukan studi lanjut. Sosok yang akrab disapa Gus Bah ini menyampaikan program ini didukung penuh oleh Lazismu.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah selesai mengadakan rapat pleno di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Ahad (28/07/2027). Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan poin hasil pleno tersebut. Garis besar hasil pleno tersebut, antara lain sebagai berikut: Selain itu, Gus Yahya juga menyampaikan tentang perkembangan mutakhir dalam hubungan antara PKB dan PBNU. Ada beberapa prinsip hubungan NU dengan PKB, antara lain prinsip hubungan historis, prinsip hubungan irisan konstituensi, hubungan teologis, dan prinsip tradisi. Namun, Gus Yahya menegaskan prinsip dasar yang paling penting adalah bahwa hubungan PBNU dan PKB tidak dapat dianggap kongruen (sama).

Jakarta — 1miliarsantri.net : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merampungkan perhelatan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2, 25-26 Juli 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta. Pertemuan yang diikuti 12 negara Pasifik tersebut berhasil mengadopsi Chair’s Summary atau Kesimpulan Keketuaan Indonesia. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon, didaulat menyampaikan kesimpulan tersebut. “IPPP ini bertujuan untuk meningkatkan peran parlemen dalam membina kemitraan dan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Kepulauan Pasifik berdasarkan pada komitmen bersama meningkatkan konektivitas regional dan pembangunan inklusif untuk mengatasi tantangan regional dan global yang beraneka ragam dan belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Fadli saat membacakan pembukaan dokumen Summary tersebut. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR 2014-2019 tersebut menyampaikan sejumlah hal strategis yang terangkum dalam Chair’s Summary, sebagai bentuk komitmen penuh institusi DPR dan parlemen-parlemen Kepulauan Pasifik dan penegasan kesamaan pandangan dalam melihat dinamika yang terjadi di Pasifik. Summary yang disepakati secara konsensus itu memuat sejumlah hal. Pertama, penegasan kembali komitmen meningkatkan konektivitas ekonomi, politik, dan sosial di kawasan, dengan visi menjadikan Pasifik sebagai kawasan terintegrasi, saling terhubung erat untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Kedua, komitmen teguh menjaga perdamaian dan keamanan regional, membangun ketahanan, dan menciptakan kesejahteraan bagi semua berdasarkan prinsip saling percaya dan menghormati kedaulatan serta integritas teritorial setiap negara melalui trek diplomasi parlemen. Ketiga, penegasan cara pandang lautan samudera sebagai perekat, bukan pemisah, dengan menghormati keragaman budaya, peningkatan keterlibatan diplomatik dan politik sebagai elemen pemersatu dalam kerangka mempererat kerja sama dan saling pengertian yang lebih berkelanjutan. Keempat, menekankan perhatian bersama terhadap isu ketidakpastian ekonomi, dampak nyata perubahan iklim, degradasi laut, dan bencana alam, ancaman ketahanan pangan, dan keamanan maritim. Kelima, urgensi peningkatan kolaborasi, kemitraan, dan konektivitas berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati integritas dan kedaulatan teritorial untuk membangun landasan bagi perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan regional. Keenam, urgensi diplomasi parlemen untuk menciptakan masa depan yang lebih adil, tangguh, dan sejahtera bagi semua. Ketujuh, keprihatinan terhadap degradasi lingkungan laut, samudra, dan keanekaragaman hayati laut akibat sampah laut, polusi air, plastik, dan eksploitasi yang tidak berkelanjutan, yang semua tersebut berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, ketahanan pangan, kemajuan ekonomi, dan pembangunan inklusif.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Persyarikatan yang didirikan KH Amad Dahlan ini, secara tegas dan tanpa keraguan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola Ijin Usaha Pertambangan(IUP) akhirnya tidak ada lagi kontroversi tentang iya atau tidaknya Muhammadiyah mengelola tambang yang ditawarkan pemerintah. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogya, Ahad (28/7/2024). Unsur kehati hatian PP Muhammadiyah menerima IUP dari pemerintah memang dilakukan dengan menggelar rapat konsolidasi nasional dari 27-28 Juli di Universitas Aisiyah Muhammadiyah Yogya. Meskipun disertai unsur kehati hatian, namun di internal Muhammadiyah juga masih ada yang tidak sependapat. Ketidaksetujuan itu diwujudkan dalam demo di luar acara konsolidasi di Universitas Aisiyah Muhammadiyah. Anak anak muda Muhammadiyah menyindir dengan spanduk bertuliskan; NU-Muhammadiyah dibedakan dengan qunut, tetapi disatukan dengan tambang. Tapi, demo itu toh tidak bisa mengganggu keputusan PP Muhammadiyah yang sudah final menerima IUP dari pemerintah. Meskipun demo anak anak muda Muhammadiyah tidak merubah keputusan final penerimaan pengelolaan tambang, namun di level publik yang paham Muhammadiyah masih tetap mempertanyakan; Kenapa sih Muhammadiyah mau? Apa karena ditekan? Atau karena Muhammadiyah sudah tidak mau ribut atau berseberangan dengan pemerintah? Itulah letupan letupan pertanyaan dari pihak yang tidak sepaham. Dalam konferensi pers yang disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti menjelaskan Muhammadiyah mengungkap alasan menerima konsesi izin usaha pertambangan atau izin tambang yang ditawarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prof Mu’ti menyebut Muhammadiyah berkomitmen memperluas dan memperkuat dakwah dalam ekonomi. Hal ini termasuk dalam pengelolaan tambang. “Yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial,” katanya. Prof Mu’ti menambahkan penerimaan IUP itu juga disertai komitmen menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumberdaya insani yang handal dan berintegritas tinggi. Ia juga menuturkan keputusan menerima izin tambang diambil setelah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, dan majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah juga menerima masukan dari pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama telah mengumumkan hasil akhir Uji Kompetensi (Ikhtibar Tashfiyah atau Tahdid Mustawa) Calon Mahasiswa Universitas Al Azhar Mesir 2024. Total ada lebih 1.500 calon mahasiswa yang dinyatakan lulus pada uji kompetensi tahun ini. Uji Kompetensi dilaksanakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Markaz Syekh Zayed li Ta’lim al-Lughah al-‘Arabiyyah li Ghayr an-Nathigin Biha. Prosesnya difasilitasi oleh Markaz Al-Azhar Indonesia atau OIAA Indonesia. “Hari ini kami umumkan 1.562 peserta lulus Uji Kompetensi Calon Mahasiswa Universitas Al Azhar Mesir 2024. Ada 20 orang sebagai calon penerima beasiswa Al-Azhar 2024/2025, dan 1.542 orang sebagai calon mahasiswa non beasiswa atau mandiri,” terang Plt Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad di Jakarta, Senin (29/7/2024). Berdasarkan pengumuman tersebut, lanjut Prof Abu Rokhmad, peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi berhak mendapatkan rekomendasi studi dari Kementerian Agama. Tujuannya, untuk memperlancar proses pengurusan dokumen pendaftaran ke Universitas Al-Azhar. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ahmad Zainul Hamdi merinci bahwa ada sejumlah tahapan lanjutan yang harus diikuti peserta. Bagi calon mahasiswa baru yang tidak memiliki ijazah muadalah (disetarakan dengan SLTA Al-Azhar), atau pernah memiliki ijazah muadalah namun berakhir masa berlakunya, atau memiliki ijazah sebelum TA 2020/2021, harus mengikuti: a) Program penyiapan kompetensi (i’dad ta’hili), yaitu kelas persiapan mengikuti uji kompetensi penyetaraan (muadalah) b) Ujian penyetaraan (ikhtibar muadalah), sebagai syarat mendaftar di Universitas Al-Azhar c) Uji kompetensi level bahasa Arab (placement test/tahdid mustawa)

Jakarta — 1miliarsantri.net : Duta Besar Republik Indonesia di Tunis, Tunisia, Zuhairi Misrawi mengapresiasi dukungan Universitas Zaitunah kepada mahasiswa Indonesia yang belajar di negara itu. Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara apresiasi Rektor Universitas Zaitunah atas kelulusan para mahasiswa Indonesia di Fakultas Peradaban Islam, Universitas Zaitunah, Kamis (25/7/2024) lalu. Acara tersebut dihadiri oleh Rektor Universitas Zaitunah, Abdul Latif Bouazizi, dan beberapa dosen lainnya. Dalam kesempatan itu, Zuhairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Rektor Universitas Zaitunah dan para dosen yang telah memberikan perhatian kepada para mahasiswa. “Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Zaitunah dan para dosen yang telah memberikan perhatian dan kasih-sayang tidak terbatas kepada para mahasiswa Indonesia,” tukas Zuhairi. Zuhairi mengaku bangga atas prestasi dan kelulusan mahasiswa Indonesia dalam setahun terakhir yang mengalami peningkatan signifikan, baik pada jenjang S1, S2, maupun S3. Hal itu, lanjutnya, dapat dicapai berkat perhatian para dosen Universitas Zaitunah kepada para mahasiswa dengan mendorong peningkatan kemampuan akademis mereka. “Sungguh, para mahasiswa Indonesia sangat beruntung karena mendapatkan bimbingan dan pembelajaran langsung dari para dosen yang mumpuni,” sambungnya.

Semarang — 1miliarsantri.net : Pengurus Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Izzudin dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Falak Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang di Auditorium II Kampus III UIN Walisongo, Rabu (24/7/2024) lalu. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan SK dan pengalungan samir oleh Rektor UIN Walisongo Semarang Prof Nizar Ali kepada Prof Ahmad Izzudin. Ahmad Izzudin secara resmi menyandang gelar Profesor Ilmu Falak terhitung sejak 1 Oktober 2023 dan memperoleh kenaikan pangkat/golongan sebagai Pembina Utama Muda/IV/c pada 1 April 2024. Dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Falak, ia menyampaikan pidato berjudul Teori Arah Menghadap Kiblat: Upaya Mencari Teori Arah yang Relevan dan Akurat. Sebelumnya, ia merupakan sarjana dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN, sekarang UIN) Walisongo, Semarang pada 1997. Lalu gelar magisternya diraih di UIN Walisongo pada 2001 dan gelar doktoralnya ditamatkan di kampus yang sama pada 2011. Izzudin mengajar sejumlah mata kuliah di UIB Walisongo Semarang yakni Tarikh Tasyri, Fiqh Mawaris, Hisab Waktu Shalat dan Arah Kiblat, Qawaidul Fiqhiyah, Hisab Awal Bulan Kamariah Kontemporer, Hisab rukyat, Kajian Kitab Falak, Praktikum Ilmu Falak, Pengantar Ilmu Falak, Hisab Rukyat Klasik, Hisab Rukyat Kontemporer, Sejarah Perkembangan Ilmu Falak, dan Seminar Proposal. Izzudin saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2019-2024). Akademisi kelahiran Kudus, Jawa Tengah 52 tahun itu juga menjadi pengurus Lembaga Falakiyah PBNU masa khidmah 2022-2027. Ia juga aktif di beberapa lembaga. Di antaranya sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Falak Indonesia (ADFI), Ketua Umum Asosiasi Pesantren Falak Indonesia (APFI), Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Diklat Lembaga Falakiyah PBNU, Ketua Lajnah Falakiyah PWNU Jawa Tengah (2003- 2008), Sekretaris Bidang Ketakmiran Masjid Agung Jawa Tengah, Pengurus LPKBHI FSH UIN Walisongo, dan Tim Hisab Rukyat Kemenag RI.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) didaulat memberi sambutan dalam Pembukaan Pelatihan Digital Leadership Transformasi Digital di Lingkungan Nahdlatul Ulama “NU Digdaya” (Digitalisasi Data dan Pelayanan) yang digelar di Pusdiklat Kemenkominfo, Jakarta, 22 – 26 Juli 2024. Berikut adalah transkrip lengkap sambutan Gus Yahya dalam acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, was shalatu was salamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ‘ala alihii wa shahbihi wa man walah. Amma ba’ad. Yang saya hormati Pak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Pak Budi Setiadi. Ini beliau sengaja datang enggak pakai peci, supaya jelas mana yang menteri mana yang ketua umum. [Hadirin tertawa]. Soalnya kalau di sini enggak ada tulisannya, enggak ada yang tahu mana ketua umum, mana yang enggak, pakai peci semua. Yang saya hormati jajaran pimpinan Kemeninfo. Yang saya hormati perwakilan dari Prospera. Teman-teman dari PBNU, hadir di sini salah seorang ketua tanfidziyah, Pak Agus Zainal Arifin, ketua bidang transformasi digital. Ini memang tanggung jawab beliau. Wakil sekjen, Pak Najib Azca. Ini wakil sekjen bidang saya suruh [hadirin tertawa]. Yang saya hormati para peserta Digital Leadership Academy dari jajaran Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Tadi Bu Roksana Khan (yang presentasi dengan menggunakan Bahasa Inggris, ed.) sempat mengalami kesulitan teknis untuk menyiarkan suaranya. Tapi alhamdulillah bisa diatasi sehingga bisa keluar suaranya, walaupun saya tahu, untuk sebagian besar peserta ini ada suaranya atau tidak sama saja. [hadirin tertawa]. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kepala Badan Pengembangan SDM bahwa MoU antara PBNU dengan Kemenkominfo ini ditandatangani pada bulan Mei 2022. Dan itu adalah salah satu dari kerja sama yang paling awal dijalin oleh PBNU, khususnya dengan kementerian di dalam pemerintahan kita. Kenapa? Karena memang agenda transformasi digital itu menjadi salah satu agenda utama yang kita sepakati sejak awal. Dan kita sudah mau sejak awal: ini pokoknya segera transformasi digital. Tapi memang proses transformasi digital ini harus menempuh satu jalan yang yang tidak sederhana dan tidak linear. Ada sejumlah hal yang harus kami lakukan terlebih dahulu sebelum sampai kepada hal-hal yang lebih teknis yang bersifat teknologi, dan prosesnya membutuhkan waktu. Sehingga memang baru dua tahun kemudian kita sekarang berhasil mencapai tahap berikutnya, yaitu tahap penyiapan fasilitas teknologi yang dibutuhkan, mulai dari software sampai dengan hardware-nya. Insyaallah pada akhir bulan ini Nahdlatul Ulama sudah siap untuk mengoperasikan platform yang kita sebut sebagai NU Digdaya ini, yaitu Digital Data dan Layanan, yang akan menjadi platform yang menampung seluruh urusan keorganisasian dan layanan masyarakat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi di Agustus nanti, Pak Menteri, insyaallah di PBNU sudah enggak ada lagi kertas beredar. Insyaallah. Semuanya sudah melalui proses digital. Itu pun nantinya kita masih membutuhkan lebih lanjut satu proses nontechnological treatment. Jadi langkah-langkah di luar teknologi yang harus kita tempuh untuk mempersiapkan – seperti yang disebut oleh Pak Kepala BPSDM tadi – pola pikir, mindset dari jajaran dan pengurus Nahdlatul Ulama ini, agar siap mengoperasikan keseluruhan mekanisme digital ini. Memang, Bapak Ibu sekalian, transformasi digital atau mungkin secara lebih spesifik saya sebut saja manajemen organisasi melalui platform digital, itu adalah keniscayaan ketika kita menghadapi perkembangan demografis yang membuat ukuran organisasi itu sendiri tidak mungkin dikelola kecuali melalui platform digital. Dan ini sudah terjadi di berbagai pemerintahan. Indonesia ini kayaknya termasuk yang agak belakangan, Pak Menteri, ya. Sebelum ini itu ada Inggris dan beberapa negara lain yang sudah menerapkan e-government. Kenapa? Karena melihat bahwa mengelola demografi yang ukurannya besar itu enggak mungkin lagi bisa efektif kecuali melalui platform digital. Kami sudah merasakan hal itu sejak lama, dan melihat realitas semakin membesarnya ukuran NU ini, karena NU terus membesar.