Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan kesiapannya untuk membuka seluruh fakta terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 di tengah kontroversi yang kian memanas. Pernyataan ini disampaikan Yaqut sebagai respons atas berbagai tuduhan yang dilontarkan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR. “Kami siap memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada publik mengenai proses penyelenggaraan haji tahun 2024,” ujar Yaqut di Jakarta, Kamis (12/9/2024). Menag menekankan bahwa Kementerian Agama telah menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan transparansi. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum jika ditemukan bukti pelanggaran dalam penyelenggaraan haji. “Jika ada temuan pelanggaran, siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Yaqut, menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum. Pernyataan Menag ini muncul di tengah polemik terkait dugaan penyimpangan dalam proses pemberangkatan jemaah, khususnya mengenai fenomena sekitar 3.500 jemaah yang diduga dapat berangkat tanpa melalui masa tunggu yang lazim. Namun, meski telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan penjelasan, tindakan Menag Yaqut justru menimbulkan tanda tanya baru. Pansus Haji DPR mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Yaqut dalam dua pemanggilan yang telah dilakukan. Marwan Jafar, anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB, mengonfirmasi bahwa Menag telah dua kali tidak memenuhi undangan pemeriksaan. “Kami akan mengirimkan undangan ketiga, berharap beliau hadir kali ini,” ujar Marwan. Ketidakhadiran Menag ini semakin diperparah dengan adanya perbedaan keterangan mengenai alasan ketidakhadirannya. Pihak Kementerian Agama menyatakan bahwa Yaqut sedang menghadiri MTQ di Kalimantan Timur pada saat pemanggilan terakhir. Namun, Marwan mengklaim telah menemukan dokumen internal Kemenag yang menunjukkan bahwa Yaqut sebenarnya dijadwalkan menghadiri rapat koordinasi di kantornya di Jakarta. “Kami menemukan surat internal Kemenag yang menunjukkan Pak Menteri sebenarnya ada di Jakarta, bukan di Kaltim seperti yang diklaim,” ungkap Marwan. Situasi ini telah memicu pertimbangan untuk mengambil langkah lebih tegas dari pihak DPR. Pansus Haji kini berencana mengirimkan undangan ketiga dalam minggu ini. Marwan bahkan menegaskan kemungkinan meminta bantuan kepolisian jika Menag kembali mangkir, “Jika mangkir lagi untuk ketiga kalinya, sesuai UU MD3, kami mungkin akan meminta bantuan kepolisian untuk membawa Menteri.” Di tengah kontroversi ini, Kementerian Agama tetap bersikukuh bahwa penyelenggaraan haji 2024 telah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Namun, ketidakhadiran Menag dalam pemanggilan Pansus dan perbedaan keterangan mengenai keberadaannya telah membuka babak baru dalam polemik ini. Sementara itu, Marwan Jafar tetap kukuh dengan pendiriannya mengenai dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan haji. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan keterlibatan pihak berwenang dalam dugaan gratifikasi. “Data yang kami miliki menunjukkan adanya kejanggalan dalam proses seleksi dan pemberangkatan jemaah,” ungkap Marwan. Perlu diingat bahwa pembentukan Pansus Haji bertujuan untuk menginvestigasi berbagai permasalahan yang muncul selama musim haji 2024. Selain mengadakan rapat, tim DPR juga telah melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Kemenag pada 4 September lalu, menunjukkan keseriusan mereka dalam menggali informasi. Kontroversi ini telah menarik perhatian publik dan memicu perdebatan di berbagai kalangan. Banyak pihak menuntut adanya investigasi menyeluruh untuk mengungkap kebenaran di balik tuduhan-tuduhan tersebut, serta mengharapkan kehadiran Menag Yaqut dalam pemanggilan berikutnya untuk memberikan klarifikasi langsung. Masyarakat kini menantikan perkembangan lebih lanjut dari situasi ini, berharap agar transparansi dan keadilan dapat terwujud dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan haji 2024. Kehadiran atau ketidakhadiran Menag Yaqut dalam panggilan ketiga Pansus Haji DPR akan menjadi momen krusial yang dapat menentukan arah penyelesaian kontroversi ini. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meluncurkan program Madrasah Layak Belajar (MLB). Program ini akan memberikan bantuan kepada seribu madrasah swasta. Peluncuran dihadiri 191 pengurus madrasah, negeri dan swasta. “Proram ini tentunya sangat bermanfaat menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas madrasah di masing-masing daerah. Ini menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan anak-anak kita,” terang Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar siswa madrasah di seluruh Indonesia. Program ini menjadi stimulan agar madrasah bergerak dan berinovasi sesuai kemajuan zaman. Wamenag berusaha mendorong madrasah agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, salah satunya melalui transformasi digital. Tujuannya, agar daya tarik dan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di madrasah terus terjaga. “Kita berharap dengan program yang diberikan Baznas menjadi sebuah nafas segar. Semoga pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengikuti inisiasi dari Baznas,” lanjutnya. Wamenag berharap, penerima program Madrasah Layak Belajar dapat menjalankan amanah yang diberikan sehingga memperoleh output sesuai yang diharapkan. Ketua Baznas Noor Achmad menjelaskan, program MLB merupakan bantuan kepada madrasah swasta, khususnya yang berada di lingkungan tidak mampu. Bantuan ini berupa perbaikan sarana dan prasarana ruang kelas dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas madrasah. “Baznas melalui program ini akan menggulirkan stimulan untuk 1.000 madrasah. Jadi 1.000 madrasah yang masing-masing akan mendapatkan stimulasi 25 juta,” ungkap Noor Achmad. Kiai Noor menambahkan, MLB merupakan salah satu program utama Baznas. Ini sesuai visi Baznas, yaitu menjadi lembaga utama dalam mensejahterakan umat. Program ini juga digelar dalam rangka melaksanakan misi ketiga Baznas, yaitu mendistribusikan dan mengoptimalkan pendayagunaan ZIS untuk pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan. “Kami meyakini bahwa kesejahteraan akan kita capai melalui proses pendidikan. Kami meyakini bahwa pendidikan adalah tangga utama seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia,” sebutnya. Menurut data Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag, terdapat 217.021 total ruang kelas madrasah. Dari data ini, 162.579 ruang kelas dalam kondisi baik. Sementara 29.465 kelas rusak ringan,17.787 rusak sedang, dan 158 rusak berat. Melihat kondisi ini, Baznas terpanggil untuk menjadi bagian dari solusi dalam meningkatkan sarana dan prasarana madrasah. “Insya Allah ke depan kami komitmen untuk terus melakukan kualitas maupun kuantitas. Maka mohon didoakan semoga kinerja BAZNAS semakin optimal dan semakin banyak menebar manfaat untuk Indonesia,” urainya. Direktur KSKK Madrasah M. Sidik Sisdianto bersyukur atas program kerja sama Kemenag dengan Baznas ini. “Pastinya sangat bermanfaat dan dibutuhkan madrasah di seluruh Indonesia yang memilik kategori yang telah ditetaokan panitia,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menekankan agar NU Care-LAZISNU menyusun skema strategis dalam tauzi’ (pendistribusian) dan tasharuf (penyaluran) zakat, infakdan sedekah (ZIS) sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. “Lebih dari soal mengambil zakatnya, lebih dari soal mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqahnya, maka lebih penting dari amal zakat ini adalah tauzi’ dan tasharufnya,” terang Gus Yahya saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rakernas NU Care-LAZISNU, Jumat (6/9/2024). Gus Yahya menyampaikan betapa pentingnya LAZISNU menjadi sebuah lembaga yang kredibel dan akuntabel sehingga dapat terus mendulang kepercayaan masyarakat dalam penunaian zakat. “Berdasarkan itu kemudian masyarakat terpanggil sendiri untuk mengumpulkan zakat, infaq, dan sodaqohnya kepada kita daripada kita bujuk-bujuk orang sementara kita tidak terlebih dulu membuat skema yg jelas mengenai tauzi’ dan tasharufnya,” tegas Gus Yahya. Sejalan dengan transformasi digital NU dalam rencana strategis nasional, Gus Yahya mengimbau agar skema penyaluran zakat LAZISNU koheren dengan renstra yang telah disahkan pada akhir Juli 2024 lalu. “Nah, dalam konteks Rakernas LAZISNU ini yang ingin sy minta kepada LAZISNU untuk memikirkan skema tauzi’ dan tasharuf itu dalam kaitannya atau yang merujuk kepada renstra NU yg sudah disahkan,” ungkapnya. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab yang diemban seseorang atau sebuah lembaga dengan berdasarkan pada kapasitasnya. Menyadari NU sebagai sebuah organisasi yang besar, Gus Yahya merasa perlu lembaga dan badan otonom di bawahnya terkonsolidasi dengan program-program PBNU. Dengan memiliki program yang koheren dengan Renstra NU, Gus Yahya beranggapan bahwa realitas makna kehadiran LAZISNU akan lebih terasa di tengah-tengah masyarakat karena tujuan yang tepat sasaran. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menyiapkan langkah agar pondok pesantren terbebas dari kekerasan. Hal tersebut disampaikan Ketua PBNU Alissa Wahid dalam Diskusi Terarah dan Konsolidasi Rencana Strategis Penanganan Kekerasan. Dia mengatakan, sudah banyak berita yang menyoroti kekerasan di pesantren dan tak jarang kekerasan itu dilakukan oleh pengasuh pondok, termasuk santri senior. “Kita harus mengakui bahwa akhir-akhir ini berita tentang kekerasan di pesantren itu makin banyak, baik dilakukan oleh pengasuh maupun oleh santri senior kepada santri junior bahkan antarsantri yang setara,” terang Alissa. Alissa Wahid menyampaikan bahwa PBNU sedang memikirkan faktor-faktor penyebab kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. “Kita sedang memikirkan apa saja sih budaya pesantren atau pemahaman-pemahaman di pesantren yang ternyata serakah ini justru membuat hal-hal seperti itu bisa terjadi? Misalnya soal kesalahan-kesalahan pandangan tentang kesalahan pemahaman tentang tawadhu,” ungkapnya. Alissa juga memberikan contoh mengenai budaya senioritas yang menciptakan kesewenang-wenangan terhadap santri junior. “Misalnya ketaatan kepada santri senior itu kemudian membuat santri seniornya menggunakan nilai-nilai itu, justru untuk melakukan kekerasan pada juniornya, nah hal-hal seperti itu yang kita sedang pikirkan,” paparnya. Alissa juga menegaskan, persoalan mengenai kekerasan sangat sering terjadi, termasuk kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan menjadi persoalan yang bukan hanya penting, tetapi genting. “Betapa persoalan kekerasan sangat tren termasuk kekerasan seksual di pesantren bukan hanya penting tetapi genting,” ujarnya. Sebagai informasi, agenda diskusi ini diselenggarakan oleh Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU. Acara ini juga turut dihadiri A’wan PBNU Nyai Hj Badriyah Fayumi, Ketua RMI PBNU KH Hodri Ariev, serta perwakilan badan otonom dan lembaga lainnya yakni Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Lembaga Ta’lif wan Nasyr (LTN), Fatayat NU, Lembaga Bahtsul Masail (LBM), Muslimat NU, dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bersama dengan Menteri Pariwisata dan Kepurbakalaan Palestina Hani Naji Atallah Abdalmasih menjalin kerja sama bilateral yang fokus pada pengembangan dan promosi kepariwisataan. “Kami menandatangani MoU sebagai tindak lanjut kerja sama Indonesia dan Palestina untuk saling memberikan kerja sama di bidang pariwisata,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta, Sabtu (7/9/2024) malam. Kerja sama bilateral Indonesia dan Palestina dalam peningkatan sektor pariwisata kedua negara ditandai dengan penandatanganan MoU yang dilakukan Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno dan Menteri Pariwisata dan Kepurbakalaan Palestina Hani Naji Atallah Abdalmasih di Jakarta. Menparekraf RI menyoroti adanya potensi kolaborasi antara kedua negara dalam sektor pariwisata. Ia juga mengungkapkan bahwa Menteri Pariwisata Palestina akan mengunjungi Borobudur, situs candi Buddha tertua di dunia, sebagai bagian dari rencana kerja sama ini. Borobudur juga diharapkan dapat menarik perhatian wisatawan dari Palestina. Sandiaga menyebutkan bahwa Palestina memiliki banyak situs wisata religi yang selama ini menjadi favorit wisatawan Indonesia. Ia menyebutkan, kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk pertukaran informasi, teknologi, praktik terbaik, serta program pertukaran mahasiswa di bidang pariwisata antara Indonesia dan Palestina. “Khususnya nanti pasca-dibukanya kembali perbatasan Palestina untuk para jamaah yang datang dari Indonesia, karena di Palestina ini dua ya, bukan hanya Islam, tapi di Palestina ini juga punya situs-situs untuk wisata religi dari agama lain. Jadi, ini yang nanti juga menjadi bagian daripada kerjasama kita,” jelasnya. Saat ini, lanjut Menparekraf, kunjungan wisatawan Palestina ke Indonesia masih terbatas karena situasi di Palestina, namun terdapat potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, dia berharap dengan kerja sama itu, dapat menarik wisatawan Palestina ke Indonesia, khususnya ke Bali yang merupakan salah satu destinasi favorit. Selain itu, Borobudur di Yogyakarta juga akan diperkenalkan sebagai bagian dari potensi kolaborasi. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Kepurbakalaan Palestina Hani Naji Atallah Abdalmasih berharap dengan adanya kerja sama itu, wisatawan dari Indonesia yang ke negaranya bisa mencapai 100 ribu orang. “100 ribu targetnya untuk wisatawan dari Indonesia ke Palestina,” pungkas Menteri Pariwisata Palestina. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pasar modal syariah Indonesia telah menorehkan prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan bahwa kini masyarakat tidak perlu ragu untuk berinvestasi di pasar modal syariah, mengingat perkembangan yang pesat dan pengakuan global yang telah diraih. Dalam rangka peringatan HUT RI Ke-79, BEI juga meluncurkan program baru bertajuk ‘IDX Islamic-Dare to Invest 2024’, yang bertujuan untuk mendorong Galeri Investasi Syariah di berbagai daerah agar lebih giat dalam meningkatkan jumlah investor saham syariah. Menurut Risa E. Rustam, Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum BEI, Indonesia berhasil mendapatkan penghargaan “The Best Islamic Capital Market” dari Global Islamic Finance Award selama empat tahun berturut-turut sejak 2019 hingga 2022. Prestasi ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam mengembangkan pasar modal syariah yang kompetitif di dunia. Risa menambahkan bahwa kemajuan ini juga terlihat dari peningkatan signifikan jumlah saham syariah yang hampir mencapai 60 persen dalam lima tahun terakhir. Pada 23 Agustus 2024, tercatat ada 639 saham syariah, meningkat tajam dibandingkan 399 saham pada tahun 2018. Pertumbuhan ini diikuti dengan lonjakan jumlah investor di pasar modal syariah, yang meningkat lebih dari 240 persen. Dari 44.536 investor pada tahun 2018, kini jumlahnya mencapai 151.560 investor per Juli 2024, dengan tingkat keaktifan mencapai 14,1 persen. Dari sisi kapitalisasi pasar, pasar saham syariah juga mencatatkan peningkatan sebesar 54,6 persen, menjadikannya semakin menarik bagi investor. Pasar modal syariah Indonesia pun dikenal unggul dalam proses pencatatan transaksi saham secara end-to-end, sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menjadi pelopor dalam penerapan Syariah Online Trading System (SOTS), dengan 19 Anggota Bursa yang kini menyediakan layanan ini. (Iin) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Di tengah meningkatnya perdebatan mengenai kepatuhan syariah dalam dunia kripto, HAQQ Network muncul dengan solusi baru yang inklusif dan sesuai prinsip Islam. Sembilan bulan setelah peluncuran mainnet, platform blockchain ini telah berhasil menarik perhatian dengan berbagai pencapaian, termasuk 1,4 juta instalasi aplikasi Haqq Wallet di perangkat iOS dan Android. Indonesia, sebagai salah satu pasar digital terbesar di dunia, menjadi fokus utama ekspansi HAQQ. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang mencapai 8% pada tahun 2023 dan diproyeksikan mencapai $125 miliar pada 2024, HAQQ melihat peluang besar untuk membawa teknologi blockchain ke lebih banyak pengguna di Tanah Air. Visi mereka adalah menciptakan ekosistem digital yang etis, memungkinkan masyarakat Indonesia terlibat dalam perdagangan aset digital yang halal. Komitmen HAQQ terhadap inklusi keuangan terlihat dalam upayanya untuk mendukung trader Indonesia melalui platform seperti Haqqex, yang memungkinkan perdagangan aset digital di bawah pedoman syariah. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat menghargai prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan mereka. “HAQQ berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat Indonesia dalam dunia keuangan digital tanpa harus mengorbankan nilai-nilai etika mereka. Kami menyediakan solusi yang memungkinkan perdagangan aset digital yang halal dan menguntungkan,” terang Co-founder HAQQ, Alex Malkov. Inisiatif HAQQ lainnya, seperti FairShare dan Firoza Finance, juga dirancang untuk memberdayakan umat Islam Indonesia dalam memenuhi kewajiban amal secara transparan dan mudah. FairShare berfungsi sebagai platform pengelola Zakat, sementara Firoza Finance menawarkan solusi likuiditas yang sesuai dengan syariah, memungkinkan investasi dalam kripto dan fiat yang memenuhi standar Islam. Didukung oleh dana ekosistem sebesar $40 juta, HAQQ telah berhasil mengembangkan 25 proyek di berbagai negara. Di Indonesia, mereka berupaya membangun komunitas pengembang dan pengguna sejak awal, dengan fokus pada inovasi lokal dalam fintech. Dukungan finansial ini bukan sekadar memberikan sumber daya, tetapi juga menciptakan ekosistem di mana teknologi keuangan yang beretika dapat berkembang. Salah satu pencapaian terbesar HAQQ adalah mendapatkan pengesahan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memperkuat posisinya di pasar Indonesia. Dengan dukungan ini, Islamic Coin dari HAQQ siap menawarkan produk DeFi yang sesuai dengan syariah, memberikan jaminan kepada masyarakat Indonesia bahwa produk keuangan mereka mematuhi prinsip-prinsip Islam. Potensi besar pasar Indonesia dengan populasi Muslim yang sangat besar menjadikan HAQQ Network sebagai pemain kunci dalam transformasi digital yang beretika. Dukungan dari MUI bukan hanya meningkatkan kepercayaan pengguna tetapi juga membuka peluang lebih luas di pasar Indonesia yang sedang berkembang pesat. (wink) Baca juga :

Palangkaraya — 1miliarsantri.net : Setelah sukses merealisasikan Pembangunan 1.000 rumah guru, Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran kembali mencanangkan pembangunan 5.000 rumah guru dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo memberikan dukungan penuh terhadap program dari Gubernur Sugianto Sabran. Menurutnya pembangunan 5.000 rumah ini merupakan pengembangan signifikan dari inisiatif sebelumnya yang telah berhasil merealisasikan pembangunan 1.000 rumah guru di berbagai wilayah di provinsi ini. Pada kesempatan ini, Muhammad Reza Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo atas komitmen dan dukungannya terhadap kesejahteraan guru di provinsi ini. “Kami sangat mengapresiasi perhatian Bapak Gubernur terhadap nasib para guru. Program pembangunan 5.000 rumah ini merupakan bukti nyata dari kepedulian beliau dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para pendidik, yang tentunya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah,” ungkap Reza Prabowo saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/9/2024). Menurut Reza Prabowo, penyediaan rumah yang layak bagi para guru adalah langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah. Program ini lanjutnya, tidak hanya sekadar menyediakan tempat tinggal, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi para guru dalam mencerdaskan generasi muda. “Dengan tempat tinggal yang layak dan dekat dengan lokasi sekolah, diharapkan para guru dapat mengajar dengan lebih fokus dan maksimal,” ujarnya. Pembangunan 5.000 rumah guru ini direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap, dengan prioritas diberikan kepada daerah-daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas perumahan. Reza Prabowo menyampaikan bahwa program ini adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan guru. Reza Prabowo menekankan, guru yang mengabdi di daerah-daerah tersebut seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar, sehingga keberadaan rumah yang layak akan sangat membantu mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa para guru, terutama yang berada di daerah terpencil, mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah,” tegasnya. Lebih lanjut, Reza Prabowo menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan visi jangka panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di seluruh wilayahnya. “Dengan adanya rumah bagi guru, kita tidak hanya memberikan fasilitas fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para guru untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensi mereka,” lanjut Reza. Program ini juga diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi para guru dari luar daerah untuk mengabdi di Kalimantan Tengah. “Kami berharap, dengan adanya fasilitas perumahan yang layak, semakin banyak guru berkualitas yang tertarik untuk mengajar di sini. Ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan,” sambung Reza. Reza Prabowo juga menyatakan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. “Kami akan memastikan bahwa program ini terlaksana dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi para guru yang membutuhkan. Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program ini,” imbuhnya. Setelah sukses merealisasikan Pembangunan 1.000 rumah guru, Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran kembali mencanangkan pembangunan 5.000 rumah guru dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Selain itu, Reza berharap agar program ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru. Dengan dukungan penuh dari Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, program 5.000 rumah guru ini diharapkan dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam lima tahun ke depan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah, menjadikannya sebagai salah satu provinsi dengan sistem pendidikan terbaik di Indonesia. “Kami ingin Kalimantan Tengah menjadi pionir dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru. Semoga langkah ini diikuti oleh daerah lain di Indonesia sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di seluruh negeri,” tutupnya. (wan) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Setelah polemik kebijakan larangan berhijab Paskibraka Nasional 2024, ternyata masih saja ada lembaga yang melarang penggunaan hijab di instansi mereka. Teranyar, adalah lembaga medis Rumah Sakit Medistra di Jakarta Selatan. Dugaan pembatasan jilbab untuk perawat dan dokter umum itu terungkap setelah surat protes dilayangkan salah satu dokter spesialis yang bekerja di Medistra, Dr dr Diani Kartini, SpB Subsp.Onk (K) beredar di jagat maya. Surat yang tertulis 29 Agustus 2024 dan ditujukan kepada direksi RS Medistra tersebut berbunyi demikian: “Selamat Siang Para Direksi yang terhormat. Saya Ingin menanyakan terkait persyaratan berpakaian di RS Medistra. Beberapa waktu lalu, asisten saya dan juga kemarin kerabat saya mendaftar sebagai dokter umum di RS Medistra. Kebetulan keduanya menggunakan hijab. Ada pertanyaan terakhir di sesi wawancara, menanyakan terkait performance dan RS Medistra merupakan RS internasional, sehingga timbul pertanyaan Apakah bersedia membuka hijab jika diterima. Saya sangat menyayangkan jika di zaman sekarang masih ada pertanyaan rasis. Dikatakan RS Medistra berstandar internasional tetapi mengapa masih rasis seperti itu? Salah satu RS di Jakarta selatan, jauh lebih ramai dari RS Medistra, memperbolehkan semua pegawai baik perawat, dokter umum, spesialis, dan subspesialias menggunakan hijab. Jika RS Medistra memang RS untuk golongan tertentu, sebaiknya jelas dituliskan saja kalau RS Medistra untuk golongan tertentu sehingga jelas siapa yang bekerja dan datang sebagai pasien. Sangat disayangkan sekali dalam wawancara timbul pertanyaan yang menurut pendapat saya ada rasis. Apakah ada standar ganda cara berpakaian untuk perawat, dokter umum, dokter spesialis, dan sub spesialis di RS Medistra? Terimakasih Atas perhatiannya.” Dikonfirmasi dikonfirmasi awak media, dr Diani membenarkan bahwa surat tersebut memang dia tulis dan telah serahkan salinan halusnya (soft copy) kepada RS Medistra. “Memang benar itu tulisan keberatan saya ke manajemen Medistra,” kata dia. Surat tersebut, kata dia, semata ditulis dengan harapan Medistra lebih membuka terkait dengan persoalan hijab untuk perawat dan dokter. Dia mengaku, Medistra telah menghubunginya dan dirinya pun telah memberikan masukan terkait. Tetapi dia menegaskan tak tahu lagi apa langkah Medistra ke depannya merespons kasus ini. Dr Diani pun bersikap keras menyikapi kebijakan yang rasis tersebut. Bahkan, dia memutuskan keluar langsung setelah menyerahkan surat protes tersebut ke pihak Direksi Medistra. “Dan saya juga langsung keluar tidak bekerja di Medistra lagi setelah peristiwa itu, tepatnya Sabtu 31 Agustus 2024,” ungkapnya. Dia menambahkan, selama ini dan sejauh yang dia ketahui memang kebijakan larangan berhijab diberlakukan untuk perawat dan dokter umum, sementara untuk dokter spesialis dan subspesialias bebas mengenakan hijab. Diskriminasi ini yang dia tentang keras. “Ini saya yang tidak setuju, mengapa ada perbedaan?,” lanjutnya. Terkait kebijakan tersebut, beberapa bulan dr Diani telah mempertanyakannya ke pihak manajemen yang mengesankan jawabannya boleh. Ternyata, saat ada wawancara dokter umum beberapa waktu lalu masih ada pertanyaan tentang membuka hijab. “Itu kan wawancara yang tidak bermutu,” kata dia. Padahal, menurut dr Diani, RS Medistra adalah rumah sakit umum yang tidak terkait dengan golongan tertentu misal RS Kriten, Katolik, Hindu, dan lainnya. Jika demikian, pertanyaan seputar hijab pun bisa dimaklumi, sekalipun tetap saja tak patut. Tak heran, kata dr Diani, sejumlah perawat RS Medistra terlihat lepas hijab selama bekerja tetapi mereka kembali mengenakannya setelah pulang dinas. Seakan tak ada pilihan lain, karena pihak RS memberlakukan kebijakan rasis Tak sedikit perawat yang memilih keluar akibat tak nyaman dengan aturan larangan hijab Medistra. “Ya karena mungkin tidak ada pilihan lain. Cari kerja juga tidak mudah kan?,” ujar dia. Dr Diani pun membandingkan RS Medistra dengan RS lainnya baik swasta atau milik pemerintah. Di RSCM misalnya, semua perawat diperkenankan berhijab. Bahkan informasi yang dia terima di RS Budha Tzhu Chi sekalipun, perawat Muslimah diizinkan untuk mengenakan hijab. Sebab bagaimanapun, kata dia, tak ada hubungannya jilbab dengan kerja-kerja kemedisan. Jilbab tak mengganggu pekerjaan sama sekali, meski ada aturannya model jilbab seperti apa yang mesti dikenakan. “ “Saya rasa pakai jilbab ya tidak masalah sebagai dokter dan perawat. Bahkan teman-teman pun operasi juga memakai hijab,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Tim Peneliti Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) berhasil meraih Juara 1 pada Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-15 tahun 2024, yang memanfaatkan potensi besar Artificial Intelligence (AI) dalam mengolah, menerjemahkan, dan mentranskripsi naskah kuno beraksara China tradisional. “Dengan kemampuan teknologi AI yang terus meningkat, pemustaka juga dapat menemukan dan memahami isi dalam naskah kuno China tradisional meskipun belum pernah belajar tulisan dan bahasa China tradisional,” terang Kepala UPT Perpustakaan UI Mariyah di Kampus UI Depok, Kamis. Dari penelitian yang dilakukan oleh Mariyah S Sos M Hum, dan Sony Pawoko S Sos MTI, diketahui bahwa proses pengkatalogkan naskah kuno dengan bantuan teknologi AI menjadi lebih mudah, dan dapat diterapkan dalam sistem di Perpustakaan UI. Dia menjelaskan, saat ini UI memiliki 10.000 judul koleksi naskah kuno beraksara China tradisional. Naskah-naskah ini tidak hanya penting secara historis bagi bangsa Indonesia, tetapi juga memberikan wawasan tentang kehidupan, budaya, hukum, pemerintahan, filsafat, nilai-nilai, dan pengetahuan yang dikembangkan oleh peradaban Tiongkok selama berabad-abad. Teknologi Optical Character Recognition (OCR) berbasis deep learning yang ada pada Google Lens, berhasil mengenali karakter China tradisional dengan presisi tinggi. Hasil dari OCR tersebut dapat dilakukan penyalinan teks dengan sempurna, sehingga memudahkan dalam penerjemahkan teks yang terdapat dalam naskah kuno. Menurut Sony, naskah kuno China tradisional banyak yang memiliki kaitan dengan sumber primer literatur sejarah di Indonesia. Prasasti Kudadu dan Kakawin Negara Kertagama yang membahas berdirinya Majapahit, perlu didukung literatur sezaman dari China. Sumber literatur sezaman ditulis pada masa dinasti Yuan dan juga prasati yang dibuat oleh para jenderal yang diutus oleh Kubilai Khan untuk menaklukkan Nusantara. Misi itu sekaligus menuntut balas atas perlakuan Raja Kertanegara dari Singhasari yang tidak mau tunduk pada kekaisaran Mongol, bahkan merusak wajah dan memotong telinga utusannya yang bernama Men Shi. “Dari sumber sezaman dari China ini, kita dapat melengkapi 5W + 1H dari penulisan sejarah yang belum lengkap,” katanya. Pada prasasti Pasir China di Pulau Serutu yang beraksara China tradisional, kita mengetahui penyerangan ke Jawa oleh Dinasti Yuan menggunakan 500 kapal, jika satu kapal dapat memuat 50 orang maka sesuai dengan catatan para jenderal, yaitu Shi-bi, Ike Mese, dan Gaoxing yang mengatakan bahwa jumlah pasukannya berjumlah antara 20.000-30.000 prajurit perang. Dari catatan mereka kita juga tahu waktu kedatangan dan penyerangan ke Daha. Lebih lanjut ia menambahkan, temuan ini tentunya sangat membanggakan, karena dapat menjadi awal untuk mengolah koleksi naskah kuno China tradisional yang sudah puluhan tahun belum dikelola dan dilayankan kepada pemustaka. KPDI ke-15 tahun 2024 yang dihadiri lebih dari 350 peserta ini bertujuan untuk menjadi sarana berbagi pengalaman, pengetahuan, saran dan rumusan mengenai implementasi dan pemanfaatan AI dalam perpustakaan digital. Rangkaian dalam konferensi tersebut, meliputi presentasi makalah, workshop, diskusi panel, pameran serta memperkenalkan seni dan budaya Lampung. Sebanyak 110 makalah call for paper masuk untuk mengikuti konferensi ini, namun hanya 16 makalah yang terpilih dan lolos untuk dipresentasikan di perhelatan KPDI ke-15 ini. (rid) Baca juga :