Menag Siap Beri Penjelasan Terkait Polemik Haji 2024

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan kesiapannya untuk membuka seluruh fakta terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 di tengah kontroversi yang kian memanas. Pernyataan ini disampaikan Yaqut sebagai respons atas berbagai tuduhan yang dilontarkan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR.

“Kami siap memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada publik mengenai proses penyelenggaraan haji tahun 2024,” ujar Yaqut di Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Menag menekankan bahwa Kementerian Agama telah menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan transparansi. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menghadapi proses hukum jika ditemukan bukti pelanggaran dalam penyelenggaraan haji.

“Jika ada temuan pelanggaran, siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Yaqut, menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum.

Pernyataan Menag ini muncul di tengah polemik terkait dugaan penyimpangan dalam proses pemberangkatan jemaah, khususnya mengenai fenomena sekitar 3.500 jemaah yang diduga dapat berangkat tanpa melalui masa tunggu yang lazim.

Namun, meski telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan penjelasan, tindakan Menag Yaqut justru menimbulkan tanda tanya baru. Pansus Haji DPR mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Yaqut dalam dua pemanggilan yang telah dilakukan.

Marwan Jafar, anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB, mengonfirmasi bahwa Menag telah dua kali tidak memenuhi undangan pemeriksaan. “Kami akan mengirimkan undangan ketiga, berharap beliau hadir kali ini,” ujar Marwan.

Ketidakhadiran Menag ini semakin diperparah dengan adanya perbedaan keterangan mengenai alasan ketidakhadirannya. Pihak Kementerian Agama menyatakan bahwa Yaqut sedang menghadiri MTQ di Kalimantan Timur pada saat pemanggilan terakhir.

Namun, Marwan mengklaim telah menemukan dokumen internal Kemenag yang menunjukkan bahwa Yaqut sebenarnya dijadwalkan menghadiri rapat koordinasi di kantornya di Jakarta.

“Kami menemukan surat internal Kemenag yang menunjukkan Pak Menteri sebenarnya ada di Jakarta, bukan di Kaltim seperti yang diklaim,” ungkap Marwan.