BPKH Gelar Forum Haji Internasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Forum Haji Internasional Indonesia pada 30 Oktober 2024 di JCC, Jakarta. Forum ini digelar sebagai bagian memperkuat pengelolaan keuangan haji dan pengembangan ekonomi syariah. “Forum ini akan merumuskan strategi inovatif untuk mengelola dana haji secara lebih efisien dan menguntungkan, juga memperluas ekspansi pasar produk halal khususnya di Arab Saudi,” terang Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/10/2024). Dia menambahkan forum ini diharapkan dapat memberi kontribusi lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. International Hajj Fund Forum atau Forum Haji Internasional diselenggarakan sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024. Forum yang berlangsung atas kerja sama dengan Bank Indonesia ini menjadi platform strategis untuk membahas pengelolaan keuangan haji yang lebih efisien dan efektif. Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation. Dalam sesi ini, para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana syariah. “Termasuk bagaimana mengoptimalkan dana haji Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko,” lanjutnya.

Read More

Muhammadiyah Apresiasi Wacana Perpres Pemutihan Utang Petani dan Nelayan

Jakarta — 1mikiarsantri.net : Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur pemutihan kredit bagi nelayan, petani, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menanggapi wacana itu, Buya Anwar Abbas berharap, nasib mereka benar-benar bisa tertolong dengan akan keluarnya kebijakan dari Kepala Negara tersebut. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup itu menjelaskan, pemutihan bukanlah hal yang baru. Menurut dia, semua utang tersebut sesungguhnya telah dihapusbukukan sejak lama dan diganti dengan asuransi perbankan. Namun, ada dampak yang muncul lantaran hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan tersebut masih belum dihapuskan. Misalnya, lanjut Buya Anwar, mereka hingga saat ini masih memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Dengan adanya perpres tersebut, diharapkan akan bisa memulihkan akses penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM sehingga para petani dan nelayan serta usaha UMKM tersebut bisa kembali menggeliat,” terang Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini kepada 1miliarsantri.net Ahad (27/10/2024). Akses terhadap penyaluran kredit perbankan akan menghindarkan jutaan nelayan, petani, dan pelaku UMKM dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir. Menurut Buya Anwar, dua hal tersebut akhir-akhir ini sangat mengusik kehidupan masyarakat. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan menandatangani perpres yang mengatur pemutihan kredit bagi nelayan, petani, dan pelaku UMKM pada pekan depan. Informasi ini disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, dalam acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. “Ada utang 20 tahun lalu, utang dari krismon (krisis moneter) 1998, utang dari 2008 (krisis ekonomi), utang dari mana-mana, 5-6 juta petani dan nelayan,” ujar Hashim di Menara Kadin, Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Read More

UU Pesantren Diyakini Membuka Jalan Bagi Rekognisi dan Inovasi Nasional

Palu — 1miliarsantri.net : Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pendidikan pesantren kini mendapatkan pijakan hukum yang kuat bagi pesantren sebagai institusi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren Al-Khairaat menjadi tuan rumah acara sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya rekognisi, afirmasi, dan fasilitas bagi pendidikan pesantren. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dan pemangku kepentingan yang tentunya memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren. Termasuk narasumber yang hadir yaitu Prof. Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A, Dr. Abdul Waidl, M.Ud, dan H.S Ahmad Hadi Rumi, S.Pd.I. Abdul Waidl, sebagai Tenaga Ahli Majelis Masyayikh, menekankan pentingnya pengakuan formal terhadap pendidikan nonformal pesantren. “Melalui UU ini, santri dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja dengan ijazah yang diakui secara nasional,” kata dia. Ia juga menekankan bahwa pendidikan pesantren setara dengan pendidikan formal lainnya, baik dalam kualitas kurikulum maupun mutu lulusannya. “Pesantren tidak hanya sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga sebagai satuan pendidikan yang memiliki mekanisme dan jenjang tersendiri, seperti ula, wusto, hingga ulya,” imbuhnya. Waidl juga menjelaskan pentingnya standar kurikulum yang disusun oleh pesantren, namun tetap memperhatikan empat pelajaran yang diminta oleh pemerintah, yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA/IPS. “Ini bertujuan agar santri dapat beradaptasi dengan pendidikan formal, sehingga dapat melanjutkan ke SMP atau SMA tanpa kesulitan,” katanya. Amrah Kasim, Anggota Majelis Masyayikh, mengungkapkan latar belakang historis pesantren sebagai pusat perlawanan kolonialisme dan pemberdayaan sosial, yang kini telah berkembang menjadi lebih dari 40.000 lembaga di Indonesia. “Pesantren merupakan pondasi kuat dalam membentuk karakter bangsa. Namun, sistem pendidikan nasional sebelumnya belum sepenuhnya mewadahi pesantren. Melalui UU ini, kualitas dan kapasitas pesantren dapat ditingkatkan, dan negara diharapkan hadir untuk mendukung peran pesantren secara penuh,” ujar Amrah. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa UU ini memiliki tiga prinsip utama: rekognisi (pengakuan), afirmasi (penguatan), dan fasilitasi (dukungan). “Pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa. Namun, banyak realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa ijazah pesantren sering kali tidak diakui oleh lembaga dan institusi,” tegasnya.

Read More

Mendikdasmen : Kebijakan Zonasi Dikaji Ulang

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan, pihaknya akan mengundang para kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi untuk membahas kebijakan zonasi. Pemerintah pusat akan mendengarkan terlebih dahulu tentang pelaksanaan zonasi sebelum menentukan keberlanjutan kebijakan tersebut. “Kita akan mengundang kepala dinas pendidikan untuk nanti bertemu dengan kita. Dan kami di kementerian akan mendengarkan bagaimana sesungguhnya perlaksanaan zonasi itu di lapangan,” terang Mu’ti kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/10/2024). Upaya itu dilakukan, kata dia, karena memang selama ini masih ada persoalan-persoalan terkait zonasi. Persoalan-persoalan terkait zonasi yang Mu’ti maksud tersebut baik menyangkut regulasi maupun hal-hal teknis di lapangan, yang kerap menjadi polemik di tengah masyarakat pada saat pelaksanaannya. “Karena ini memang sangat berkait dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana dari zonasi itu. Tapi mungkin yang kami undang provinsi dulu. Karena kalau langsung ke kabupaten/kota mungkin terlalu banyak sehingga harapan kami para kepala dinas ini bisa memberikan masukan,” lanjut Mu’ti. Meski begitu, ia menerangkan soal beberapa semangat dari kebijakan zonasi. Beberapa di antaranya, yakni mendekatkan peserta didik dengan lingkungan sosial di mana mereka berada, memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak bangsa untuk belajar di lembaga pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggalnya. “Itu memang menjadi pertimbangan. Selain juga memang ada afirmasi-afirmasi lain yang mungkin selama ini sudah dilakukan,” sambungnya.

Read More

Abdul Mu’ti akan Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Kabinet Merah Putih, Abdul Mu’ti mengatakan kepemimpinannya akan mengkaji ulang terkait penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi hingga peniadaan Ujian Nasional (UN). Usai melakukan serah terima jabatan dengan Mantan Mendikbudristek periode 2019-2024, Abdul Mu’ti menerangkan ia bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait. “Jadi soal ujian nasional, soal PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, apalagi, ya, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” terang Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024). Ia menambahkan pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan, pakar, bahkan para jurnalis terkait kelebihan dan kekurangan tiga kebijakan tersebut sejauh ini. “Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi, tentu saja semuanya akan kami lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu, saya dalam beberapa waktu ke depan akan minta masukan dari berbagai pihak. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” lanjutnya. Di samping itu, ia juga memastikan kepemimpinannya akan tetap bergerak cepat dan memprioritaskan berbagai target, menengah hingga panjang dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia berharap seluruh jajaran di dalam Kementerian Dikdasmen nantinya dapat bergotong royong dalam memastikan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif sehingga pendidikan dasar dan menengah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana amanat konstitusi. Pekan lalu, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menitipkan Program Merdeka Belajar untuk terus dilanjutkan pada era kabinet 2024-2029. Hal itu disampaikan Nadiem saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10/2024), untuk berpamitan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang purnatugas per 20 Oktober 2024. “Selamat dari saya dan kalau bisa melanjutkan Merdeka Belajar, dan pasti sukses menteri berikutnya,” katanya saat ditanya tentang kabinet baru. Program Merdeka Belajar adalah inisiatif Kementerian Pendidikan RI yang memberikan kebebasan kepada siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang fleksibel dan relevan, dengan kurikulum yang dapat disesuaikan, pilihan pembelajaran sesuai minat, dan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan untuk tantangan dunia nyata. Kepada para calon menteri di kabinet mendatang, Nadiem berpesan tentang pentingnya sinergi antara Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk untuk memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. “Saya bilang, selamat sukses dan saya yakin ketiga menteri itu hebat dan pasti akan melanjutkan program yang baik dan juga menyempurnakan yang masih perlu perbaikan,” ujarnya. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebutkan beberapa poin penting pendidikan yang perlu menjadi perhatian Presiden-Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. D antaranya adalah perbaikan skor PISA Indonesia yang menurun. “Pertama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) baru hendaknya mengejar ketertinggalan skor PISA (program penilaian pendidikan di bidang literasi membaca, matematika, dan sains). Skor PISA Indonesia pada 2018 untuk kemampuan membaca sebesar 371, sedangkan pada 2022 menurun menjadi 359,” ujar Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriawan Salim dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (24/10/2024). Sedangkan untuk skor matematika, lanjut dia, pada 2018 tercatat sebesar 379, turun menjadi 366 di tahun 2022, dan skor kemampuan sains turun dari 379 pada 2018 menjadi 366 di tahun 2022.

Read More

Kronologi Penusukan Santri di Yogyakarta

Yogyakarta — 1miliarsantri.net : Kejadian penganiayaan dan penusukan terjadi di perempatan Jalan Prawirotaman-Parangtritis, Brontokusuman, Kota Jogja, atau tepatnya di lapak penjual sate, Rabu (23/10/2024) malam. Penjual sate, Sabah, menceritakan kejadian mencekam itu terjadi begitu cepat. Ia pun mengaku tak memperhatikan wajah-wajah para pelaku lantaran kondisi yang gelap. “Ndak tahu, ndak kelihatan, tahune ngerti-ngerti rame ning mburi (tiba-tiba ramai di belakang saya), tapi masih (bakar sate). Iya bawa lading (pisau), iya (jaga diri), wong wedi kulo (saya takut),” jelasnya kepada 1miliarsantri.net, Kamis (24/10/2024) malam. Tepat di belakang tempat mangkal Sabah, ada sebuah konter reparasi handphone milik Andi. Menyambung cerita Sabah, Andi mengaku sudah melihat rombongan pelaku sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah kafe. Kafe tersebut berada tepat di seberang konter milik Andi. Menurutnya, para pelaku awalnya mulai melempar gelas di jalanan. “Setahu saya, intinya, sudah pada minum, sekitar jam setengah tujuh, apa jam tujuh-an, sampai sekitar jam sembilan-an. Itu gelas-gelas sudah dilempar ke aspalan, di kafe cuma ada dua karyawannya, perempuan. Kalau dari karyawan kafe (rombongan pelaku) 15-an orang, yang nggruduk semua atau ndak, ndak tahu,” ungkap Andi. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Andi bilang, para pelaku kembali melempar gelas ke jalan sebelum menggeruduk korban yang tengah membeli sate. Ia menduga para pelaku tersinggung lantaran merasa diperhatikan. “Terus sekitar jam 9-an, aku juga ndak lihat jam, kebetulan bakul sate ini rame, mungkin (pembeli sate) pada ndelokke (melihat) kafe, mungkin apa situ (rombongan pelaku) merasa tersinggung atau gimana, ngerti-ngerti nggruduk,” ujarnya. Kedua korban, menurut Andi, langsung dianiaya para pelaku yang belum diketahui jumlahnya. Satu korban mendapat tusukan di perutnya, sedang korban lainnya terluka di kepala karena hantaman kayu-batako yang ada di TKP. “Dua orang itu (korban) lagi jajan sate, ketoke (kelihatannya) baru sekali itu, aku juga baru lihat (korban). Itu ngerti-ngerti dibandem sirahe (dipukul kepalanya) pakai balok kayu, ada batako juga digebuk. Yang satu ditusuk ndak tahu pakai apa. Aku ngerti dewe (saya lihat sendiri),” imbuh Andi. Usai kejadian yang menurut Andi tak berlangsung lama itu, para pelaku kemudian lari ke arah utara menuju pojok beteng (jokteng) timur. Warga yang ada di TKP pun sontak memanggil polisi. “Intinya (setelah polisi datang) terus (korban) dimasukke mobil katanya dibawa ke (RS) Pratama, terus yang kepalanya bocor dibawa pakai motor. (Para pelaku) Terus ke utara arah Jokteng wetan,” sambungnya. Untuk diketahui, kejadian penganiayaan dan penusukan terjadi di bilangan Prawirotaman, Brontokusuman, Kota Jogja, Rabu (23/10) malam. Polisi mengungkapkan korban penusukan berstatus santri di salah satu pondok pesantren di Bantul. “Iya, korban salah satu santri di Krapyak, iya korbannya dua, satu dipukul,” jelas Kasat Reskrim Polresta Jogja, Kompol Probo Satrio, saat dihubungi wartawan, Kamis (24/10).

Read More

Muhammadiyah Lakukan Revitalisasi Masjid dan Mubalig

Surabaya — 1miliarsantri.net : Majelis Tabligh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar acara Revitalisasi Arah Gerakan Kemasjidan dan Pengkaderan Mubalig Muhammadiyah Regional Jawa Timur pada 19 sampai 20 Oktober 2024 di Aula PWM Jawa Timur. Hadir membuka acara tersebut Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Syafiq Mughni, Ketua Majelis Tabligh Fathurrahman Kamal, dan Wakilnya Ustaz Adi Hidayat, serta perwakilan dari PWM Jatim, beserta perwakilan dari Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Pembinaan Masjid (LPCRPM). Syafiq Mughni berharap agenda revitalisasi ini mampu memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kapasitas mubalig Muhammadiyah. Mubalig Muhammadiyah selain memiliki kecakapan dari sisi keilmuan, juga mahir dalam mengelola komunikasi, dan skill lainnya. “Semoga dengan acara seperti ini, kita dapat mengupgrade dan memperkuat kapasitas kemubaligan kita, yang merupakan salah satu visi besar dari persyarikatan Muhammadiyah,” harapannya. Sementara itu, Fathurrahman Kamal menyoroti dua program utama yang akan digalakkan: masalah kemasjidan dan profesionalisme mubaligh. Ia berharap, program ini tidak hanya sekadar kegiatan biasa, tetapi dapat diukur dan memiliki variabel yang jelas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. “Perencanaan dan pengorganisasian program harus dilakukan dari tingkat pusat hingga ranting secara efektif,” tambahnya. Dalam konteks penyebaran paham Muhammadiyah, Fathurrahman mengingatkan agar semua anggota menjaga sikap dan tanggung jawab terhadap ajaran yang dianut. Ia menyoroti kasus-kasus yang mencemari citra Muhammadiyah dan menyerukan kesadaran serta loyalitas yang kuat terhadap organisasi.

Read More

Kemenag Integrasikan Data Mustahik dan Memastikan Distribusi Zakat, Infak, Sedekah Tepat Sasaran

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya dan memastikan distribusi zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) tepat sasaran agar bisa menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengintegrasikan data mustahik (penerima zakat) berbasis data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kemenag, Waryono Abdul Ghafur menyebut, program akselerasi kemanfaatan ZIS-DSKL ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jawa Barat, dan Lembaga Amil Zakat se-Jawa Barat. “Menggunakan data sosial-ekonomi yang komprehensif, Kemenag ingin memastikan zakat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, terutama kelompok masyarakat rentan, dan miskin ekstrem,” terang Waryono. Dikatakannya, untuk mengukur kemiskinan, pihaknya menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, menurutnya, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. “Maka Regsosek sangat bermanfaat bagi pengelolaan zakat, terutama dalam pendataan mustahik, karena menyediakan data terintegrasi yang mencakup informasi sosial-ekonomi masyarakat secara rinci dan akurat hingga tingkat desa/kelurahan. Kita bisa mengidentifikasi mustahik yang memenuhi kriteria penerima zakat (asnaf), memetakan penerima zakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, serta meminimalkan tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya,” imbuhnya. Waryono mengatakan, data kemiskinan merupakan cikal bakal analisis kemiskinan yang menjadi pertimbangan utama dari sisi penentuan program/kegiatan, serta perumusan target sasaran yang tepat dan terukur. “Data yang valid dan akurat, maka proses pengambilan keputusan dalam rangka menentukan sasaran program/kegiatan dan target penerima manfaat dapat terlaksana secara lebih terarah dan efektif,” paparnya. Selain itu, pihaknya juga menekankan pelaksanaan program akselerasi harus menjalankan asas pengelolaan zakat dengan rumus tujuh prinsip dan dua tujuan pengelolaan zakat yaitu, (1) Syariat Islam, (2) Amanah, (3) Kemanfaatan, (4) Keadilan, (5) Kepastian Hukum, (6) Terintegrasi, (7) Akuntabilita, serta dua tujuan yaitu (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, (2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Read More

PP Muhammadiyah Turut Berduka Atas Tewasnya Yahya Sinwar

Jakarta — 1miliarsantri.net : PP Muhammadiyah menyampaikan rasa duka cita yang dalam atas tewasnya Yahya Sinwar tokoh hamas dan tokoh rakyat palestina yang dibunuh oleh Israel secara biadab. “Kita berharap dengan kematian yahya Sinwar ini semangat rakyat palestina tidak akan pernah kendor sedikitpun,” ujar Ketua PP Muhammadiyah, Dr.KH Anwar Abbas, dalam rilisnya kepada media, Senin (21/10/2024). Kiai Abbas berharap dengan kepergian tokoh Palestina yang gagah berani ini, semangat juang rakyat palestina untuk merebut kemerdekaannya semakin menyala-nyala dan terus bergelora. “Kemerdekaan yang ingin mereka rebut itu jelas merupakan sesuatu yg luhur dan mulia. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama rakyat palestina akan bisa mendapatkan apa yang mereka dambakan sehingga mereka dapat mendirikan dan membangun sebuah negara palestina yang merdeka dan berdaulat,” pungkas Kiai Abbas yang juga Wakil Ketua MUI. (rid)

Read More

Gerakan Penanaman Pohon Digalakkan di Pesantren

Jakarta — 1miliarsantri.net : Sebagai salah satu side event rangkaian peringatan Hari Santri 2024, Kementerian Agama (Kemenag) menggalakkan penanaman pohon di pesantren. Pada Jumat (18/10/2024), sebanyak 50 pohon ditanam di pondok pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur. Event ini adalah bagian dari penanaman 50.600 pohon di berbagai pesantren di Jabodetabek, yang merupakan hibah dari Dinas Kehutanan dan Pertamanan DKI Jakarta. Gagasan ini dipilih karena selaras dengan kampanye Pesantren Hijau yang sudah digelar beberapa waktu yang lalu di seluruh Indonesia. Pesantren Hijau adalah program yang dilakukan oleh pondok pesantren untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kepedulian santri terhadap lingkungan dan membiasakan mereka berperilaku dan berpola hidup sehat. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said mengatakan, penanaman pohon adalah upaya mengurangi polusi lingkungan. Sebagian pesantren, seperti Al-Hamid Cilangkap, Jakarta Timur ini memiliki lahan luas yang signifikan untuk konservasi. “Sedangkan di Indonesia ini apapun saja ditanam bisa tumbuh sehingga relatif tidak sulit ide ini diwujudkan,” ujar Basnang dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (19/10/2024). Indonesia memiliki sejumlah 41 ribu pesantren, sehingga jika dijadikan gerakan masif, maka akan signifikan membantu mengurangi karbon. Lingkungan yang segar dan bersih, lanjut Basnang, tentu saja akan berkorelasi positif bagi suasana belajar santri. Dalam lima tahun ke depan perubahannya akan lebih terlihat nyata apabila dimulai sekarang. Basnang menambahkan, pesantren adalah sebuah ekosistem yang memiliki potensi besar untuk berpartisipasi dalam isu lingkungan hidup. Menjaga kelestarian alam adalah salah satu ajaran agama tentang menjaga bumi. Hal ini juga terkait erat dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi sebagaimana diamanatkan Allah. “Maka dari itu pesantren perlu berpartisipasi secara nyata dalam upaya menekan karbon dan konservasi air tanah. Bila semua pesantren di Indonesia berpartisipasi, tentunya akan signifikan bagi konservasi alam di Indonesia,” kata Basnang.

Read More