PITI : Isu Sertifikasi Halal Berpotensi Picu Kegaduhan

Jakarta — 1miliarsantri.net : Polemik kebijakan sertifikasi halal kembali mencuat setelah pernyataan kontroversial Kepala BPJPH Haikal Hassan. Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) angkat bicara terkait wacana kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang dinilai dapat memicu ketegangan di masyarakat. “Kami sangat prihatin dengan pernyataan Kepala BPJPH yang berpotensi memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat terkait rencana sertifikasi halal untuk seluruh produk,” ungkap Ketua Umum PITI, Ipong Hembing Putra, Sabtu (2/11/2024). Organisasi yang mewadahi Muslim Tionghoa ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keberagaman Indonesia. Mereka mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang mengakui keberagaman, bukan negara yang didasarkan pada satu agama tertentu.

Read More

Mendikdasmen Sebut Matematika TK Jadi Solusi Tingkatkan Skor PISA Indonesia

Jakarta — 1miliarsantri.net : Terobosan baru pendidikan Indonesia muncul dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Langkah ini diambil menyusul rendahnya peringkat Indonesia dalam tes PISA untuk kawasan Asia Tenggara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan rencana inovatif untuk memperkenalkan pembelajaran matematika sejak usia dini. Strategi ini menjadi bagian dari upaya fundamental meningkatkan kualitas pendidikan nasional. “Pembelajaran matematika di TK akan fokus pada pengenalan dasar, bukan perhitungan kompleks. Kami akan memperkenalkan konsep-konsep matematika dasar dengan mempertimbangkan kemampuan kognitif anak,” terang Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Jumat (1/11/2024).

Read More

Kemenag Rintis Akses Studi Singkat Siswa Madrasah ke Tiongkok

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kemenag bikin gebrakan di bidang pendidikan. Melalui Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah menjalin kerja sama dengan pemerintah Tiongkok mealui Intensive Educational Short Course for Madrasah Students. Program ini diperuntukkan bagi siswa Madarasah Aliyah yang berprestasi untuk mengikuti studi singkat di Tiongkok. Direktur KSKK Madrasah M. Sidik Sisdiyanto mengatakan, kerja sama ini akan membuka akses siswa madrasah untuk ikut program studi singkat di Tiongkok. Ini sesuai dengan tagline madrasah saat ini yaitu Maju, Bermutu, dan Mendunia. Menurut Sidik, siswa madrasah merupakan aset penting yang akan merebranding madrasah dengan kualitas sumber daya manusia yang memiliki jiwa dan karakter berdaya saing tinggi. “Program studi singkat ini diharapkan akan berkesinambungan bahkan diupayakan mampu menarik minat siswa madrasah untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi luar negeri,” sebutnya di Jakarta, baru baru ini.

Read More

Guru Besar UIN Walisongo Jelaskan Pentingnya Peran Kaum Santri

Semarang — 1miliarsantri.net : Indonesia resmi memiliki pemimpin baru, Presiden H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Pun juga jajaran kabinet Merah Putih juga telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang waktunya bertepatan dengan Peringatan Hari Santri Nasional 2024, 22 Oktober 2024. Menyambut pemerintahan baru dan Hari Santri Nasional, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Prof Syamsul Ma’arif menjelaskan pentingnya peranan santri dalam mendukung program Pemerintah Indonesia. Menurutnya, santri tidak hanya piawai dalam persoalan agama, namun juga mampu mendudukkannya dalam bingkai kemajemukan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. “Saya rasa para santri sangat merepresentasikan kemampuan Indonesia dalam mengelola perbedaan untuk menuju masa depan yang lebih baik, demokratis, harmonis, dan toleran. Para santri selama ini sudah teruji dari perspektif sejarah, ideologi dan keyakinannya. Kaum santri di Indonesia memiliki dua amanah, yaitu diniyah dan wathaniyah,” terang Prof. Syamsul di Semarang, Rabu (30/10/2024). Amanah diniyah, terangnya, memiliki makna bahwa seorang santri haruslah berpegang teguh pada prinsip keagamaannya sesuai dengan yang dibekali dari pesantren. Sedangkan wathaniyah berarti santri harus memahami kerangka berpikir dan tujuan pendirian negara Indonesia yang mewadahi berbagai suku, agama, dan golongan.

Read More

Rektor Unair Surabaya Luncurkan ISNU Airlangga untuk Resolusi Jihad Kekinian

Surabaya — 1miliarsantri.net : Rektor Unair Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE.,MT., Ak., CA., bersama beberapa pimpinan PWNU Jatim, serta ISNU Jatim, tokoh dan kiai NU di Surabaya, meluncurkan “ISNU Airlangga” di Kampus B Unair, Surabaya, Sabtu (26/10/2024). Kegiatan ini untuk reinterpretasi “Resolusi Jihad” era kekinian. Di hadapan ratusan Nahdliyyin Airlangga yang menandai puncak peringatan Hari Santri 2024 itu, Rektor Unair Prof. Dr. Mohammad Nasih berharap adanya sinergi dan kolaborasi kekuatan-kekuatan intelektual NU, baik di Unair maupun kampus lainnya, untuk meraih goal yang dicita-citakan bersama. “Ibarat lidi kalau cuma satu ya tidak dianggap apa-apa dan tak bisa berbuat banyak, tetapi ketika menjadi sapu, maka ada banyak hal yang dapat dikerjakan dan disumbangsihkan kepada almamater, masyarakat, bangsa dan negara,” ungkap Prof Nasih. Menurut Prof Nasih, Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratush Syeikh KHM Hasyim Asy’ari sebagai muassis (pendiri) NU, perlu dilakukan re-interpretasi untuk disesuaikan dengan kondisi kekinian dan ISNU Airlangga bisa memainkan perang signifikan dalam konteks itu. “Perlu diketahui, dalam konteks SDG’s untuk pengentasan kemiskinan, Unair merupakan kampus dengan peringkat pertama di dunia yang dinilai sukses mencapai No Poverty. Karena itu, dalam kaitan berdirinya ISNU Airlangga ini, maka upaya lebih luas dan masif, saya kira dapat dilakukan ke depannya sehingga kiprahnya menjadi lebih fokus tapi substantif, dengan semangat Resolusi Jihad memerangi kemiskinan,” lanjutnya.

Read More

BPKH Gelar Forum Haji Internasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Forum Haji Internasional Indonesia pada 30 Oktober 2024 di JCC, Jakarta. Forum ini digelar sebagai bagian memperkuat pengelolaan keuangan haji dan pengembangan ekonomi syariah. “Forum ini akan merumuskan strategi inovatif untuk mengelola dana haji secara lebih efisien dan menguntungkan, juga memperluas ekspansi pasar produk halal khususnya di Arab Saudi,” terang Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/10/2024). Dia menambahkan forum ini diharapkan dapat memberi kontribusi lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. International Hajj Fund Forum atau Forum Haji Internasional diselenggarakan sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024. Forum yang berlangsung atas kerja sama dengan Bank Indonesia ini menjadi platform strategis untuk membahas pengelolaan keuangan haji yang lebih efisien dan efektif.

Read More

Muhammadiyah Apresiasi Wacana Perpres Pemutihan Utang Petani dan Nelayan

Jakarta — 1mikiarsantri.net : Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur pemutihan kredit bagi nelayan, petani, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menanggapi wacana itu, Buya Anwar Abbas berharap, nasib mereka benar-benar bisa tertolong dengan akan keluarnya kebijakan dari Kepala Negara tersebut. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup itu menjelaskan, pemutihan bukanlah hal yang baru. Menurut dia, semua utang tersebut sesungguhnya telah dihapusbukukan sejak lama dan diganti dengan asuransi perbankan. Namun, ada dampak yang muncul lantaran hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan tersebut masih belum dihapuskan. Misalnya, lanjut Buya Anwar, mereka hingga saat ini masih memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Read More

UU Pesantren Diyakini Membuka Jalan Bagi Rekognisi dan Inovasi Nasional

Palu — 1miliarsantri.net : Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pendidikan pesantren kini mendapatkan pijakan hukum yang kuat bagi pesantren sebagai institusi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren Al-Khairaat menjadi tuan rumah acara sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya rekognisi, afirmasi, dan fasilitas bagi pendidikan pesantren. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dan pemangku kepentingan yang tentunya memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren. Termasuk narasumber yang hadir yaitu Prof. Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A, Dr. Abdul Waidl, M.Ud, dan H.S Ahmad Hadi Rumi, S.Pd.I. Abdul Waidl, sebagai Tenaga Ahli Majelis Masyayikh, menekankan pentingnya pengakuan formal terhadap pendidikan nonformal pesantren. “Melalui UU ini, santri dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja dengan ijazah yang diakui secara nasional,” kata dia. Ia juga menekankan bahwa pendidikan pesantren setara dengan pendidikan formal lainnya, baik dalam kualitas kurikulum maupun mutu lulusannya. “Pesantren tidak hanya sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga sebagai satuan pendidikan yang memiliki mekanisme dan jenjang tersendiri, seperti ula, wusto, hingga ulya,” imbuhnya.

Read More

Mendikdasmen : Kebijakan Zonasi Dikaji Ulang

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan, pihaknya akan mengundang para kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi untuk membahas kebijakan zonasi. Pemerintah pusat akan mendengarkan terlebih dahulu tentang pelaksanaan zonasi sebelum menentukan keberlanjutan kebijakan tersebut. “Kita akan mengundang kepala dinas pendidikan untuk nanti bertemu dengan kita. Dan kami di kementerian akan mendengarkan bagaimana sesungguhnya perlaksanaan zonasi itu di lapangan,” terang Mu’ti kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/10/2024). Upaya itu dilakukan, kata dia, karena memang selama ini masih ada persoalan-persoalan terkait zonasi. Persoalan-persoalan terkait zonasi yang Mu’ti maksud tersebut baik menyangkut regulasi maupun hal-hal teknis di lapangan, yang kerap menjadi polemik di tengah masyarakat pada saat pelaksanaannya.

Read More

Abdul Mu’ti akan Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Kabinet Merah Putih, Abdul Mu’ti mengatakan kepemimpinannya akan mengkaji ulang terkait penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi hingga peniadaan Ujian Nasional (UN). Usai melakukan serah terima jabatan dengan Mantan Mendikbudristek periode 2019-2024, Abdul Mu’ti menerangkan ia bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait. “Jadi soal ujian nasional, soal PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, apalagi, ya, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” terang Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024). Ia menambahkan pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan, pakar, bahkan para jurnalis terkait kelebihan dan kekurangan tiga kebijakan tersebut sejauh ini. “Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi, tentu saja semuanya akan kami lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu, saya dalam beberapa waktu ke depan akan minta masukan dari berbagai pihak. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” lanjutnya. Di samping itu, ia juga memastikan kepemimpinannya akan tetap bergerak cepat dan memprioritaskan berbagai target, menengah hingga panjang dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia berharap seluruh jajaran di dalam Kementerian Dikdasmen nantinya dapat bergotong royong dalam memastikan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif sehingga pendidikan dasar dan menengah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana amanat konstitusi. Pekan lalu, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menitipkan Program Merdeka Belajar untuk terus dilanjutkan pada era kabinet 2024-2029. Hal itu disampaikan Nadiem saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10/2024), untuk berpamitan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang purnatugas per 20 Oktober 2024. “Selamat dari saya dan kalau bisa melanjutkan Merdeka Belajar, dan pasti sukses menteri berikutnya,” katanya saat ditanya tentang kabinet baru.

Read More