Kategori: Berita Nasional

Palu — 1miliarsantri.net : Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pendidikan pesantren kini mendapatkan pijakan hukum yang kuat bagi pesantren sebagai institusi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren Al-Khairaat menjadi tuan rumah acara sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya rekognisi, afirmasi, dan fasilitas bagi pendidikan pesantren. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dan pemangku kepentingan yang tentunya memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren. Termasuk narasumber yang hadir yaitu Prof. Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A, Dr. Abdul Waidl, M.Ud, dan H.S Ahmad Hadi Rumi, S.Pd.I. Abdul Waidl, sebagai Tenaga Ahli Majelis Masyayikh, menekankan pentingnya pengakuan formal terhadap pendidikan nonformal pesantren. “Melalui UU ini, santri dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja dengan ijazah yang diakui secara nasional,” kata dia. Ia juga menekankan bahwa pendidikan pesantren setara dengan pendidikan formal lainnya, baik dalam kualitas kurikulum maupun mutu lulusannya. “Pesantren tidak hanya sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga sebagai satuan pendidikan yang memiliki mekanisme dan jenjang tersendiri, seperti ula, wusto, hingga ulya,” imbuhnya. Waidl juga menjelaskan pentingnya standar kurikulum yang disusun oleh pesantren, namun tetap memperhatikan empat pelajaran yang diminta oleh pemerintah, yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA/IPS. “Ini bertujuan agar santri dapat beradaptasi dengan pendidikan formal, sehingga dapat melanjutkan ke SMP atau SMA tanpa kesulitan,” katanya. Amrah Kasim, Anggota Majelis Masyayikh, mengungkapkan latar belakang historis pesantren sebagai pusat perlawanan kolonialisme dan pemberdayaan sosial, yang kini telah berkembang menjadi lebih dari 40.000 lembaga di Indonesia. “Pesantren merupakan pondasi kuat dalam membentuk karakter bangsa. Namun, sistem pendidikan nasional sebelumnya belum sepenuhnya mewadahi pesantren. Melalui UU ini, kualitas dan kapasitas pesantren dapat ditingkatkan, dan negara diharapkan hadir untuk mendukung peran pesantren secara penuh,” ujar Amrah. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa UU ini memiliki tiga prinsip utama: rekognisi (pengakuan), afirmasi (penguatan), dan fasilitasi (dukungan). “Pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa. Namun, banyak realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa ijazah pesantren sering kali tidak diakui oleh lembaga dan institusi,” tegasnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan, pihaknya akan mengundang para kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi untuk membahas kebijakan zonasi. Pemerintah pusat akan mendengarkan terlebih dahulu tentang pelaksanaan zonasi sebelum menentukan keberlanjutan kebijakan tersebut. “Kita akan mengundang kepala dinas pendidikan untuk nanti bertemu dengan kita. Dan kami di kementerian akan mendengarkan bagaimana sesungguhnya perlaksanaan zonasi itu di lapangan,” terang Mu’ti kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/10/2024). Upaya itu dilakukan, kata dia, karena memang selama ini masih ada persoalan-persoalan terkait zonasi. Persoalan-persoalan terkait zonasi yang Mu’ti maksud tersebut baik menyangkut regulasi maupun hal-hal teknis di lapangan, yang kerap menjadi polemik di tengah masyarakat pada saat pelaksanaannya. “Karena ini memang sangat berkait dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana dari zonasi itu. Tapi mungkin yang kami undang provinsi dulu. Karena kalau langsung ke kabupaten/kota mungkin terlalu banyak sehingga harapan kami para kepala dinas ini bisa memberikan masukan,” lanjut Mu’ti. Meski begitu, ia menerangkan soal beberapa semangat dari kebijakan zonasi. Beberapa di antaranya, yakni mendekatkan peserta didik dengan lingkungan sosial di mana mereka berada, memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak bangsa untuk belajar di lembaga pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggalnya. “Itu memang menjadi pertimbangan. Selain juga memang ada afirmasi-afirmasi lain yang mungkin selama ini sudah dilakukan,” sambungnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Kabinet Merah Putih, Abdul Mu’ti mengatakan kepemimpinannya akan mengkaji ulang terkait penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi hingga peniadaan Ujian Nasional (UN). Usai melakukan serah terima jabatan dengan Mantan Mendikbudristek periode 2019-2024, Abdul Mu’ti menerangkan ia bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait. “Jadi soal ujian nasional, soal PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, apalagi, ya, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” terang Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024). Ia menambahkan pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan, pakar, bahkan para jurnalis terkait kelebihan dan kekurangan tiga kebijakan tersebut sejauh ini. “Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi, tentu saja semuanya akan kami lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu, saya dalam beberapa waktu ke depan akan minta masukan dari berbagai pihak. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” lanjutnya. Di samping itu, ia juga memastikan kepemimpinannya akan tetap bergerak cepat dan memprioritaskan berbagai target, menengah hingga panjang dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia berharap seluruh jajaran di dalam Kementerian Dikdasmen nantinya dapat bergotong royong dalam memastikan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif sehingga pendidikan dasar dan menengah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana amanat konstitusi. Pekan lalu, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menitipkan Program Merdeka Belajar untuk terus dilanjutkan pada era kabinet 2024-2029. Hal itu disampaikan Nadiem saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10/2024), untuk berpamitan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang purnatugas per 20 Oktober 2024. “Selamat dari saya dan kalau bisa melanjutkan Merdeka Belajar, dan pasti sukses menteri berikutnya,” katanya saat ditanya tentang kabinet baru. Program Merdeka Belajar adalah inisiatif Kementerian Pendidikan RI yang memberikan kebebasan kepada siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang fleksibel dan relevan, dengan kurikulum yang dapat disesuaikan, pilihan pembelajaran sesuai minat, dan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan untuk tantangan dunia nyata. Kepada para calon menteri di kabinet mendatang, Nadiem berpesan tentang pentingnya sinergi antara Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk untuk memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. “Saya bilang, selamat sukses dan saya yakin ketiga menteri itu hebat dan pasti akan melanjutkan program yang baik dan juga menyempurnakan yang masih perlu perbaikan,” ujarnya. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebutkan beberapa poin penting pendidikan yang perlu menjadi perhatian Presiden-Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. D antaranya adalah perbaikan skor PISA Indonesia yang menurun. “Pertama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) baru hendaknya mengejar ketertinggalan skor PISA (program penilaian pendidikan di bidang literasi membaca, matematika, dan sains). Skor PISA Indonesia pada 2018 untuk kemampuan membaca sebesar 371, sedangkan pada 2022 menurun menjadi 359,” ujar Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriawan Salim dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (24/10/2024). Sedangkan untuk skor matematika, lanjut dia, pada 2018 tercatat sebesar 379, turun menjadi 366 di tahun 2022, dan skor kemampuan sains turun dari 379 pada 2018 menjadi 366 di tahun 2022.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) bersama Direktorat Pendidikan Islam Kemenag adakan lomba SMART (Santri Mode Art) Competition dalam rangka memeriahkan Hari Santri 2024. Lomba ini memberikan kesempatan kepada santri dan masyarakat umum dari berbagai latar belakang profesi untuk ikut memeriahkan Hari Santri 2024 dengan tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Basnang Said menyampaikan tujuan diadakannya lomba SMART selain untuk memeriahkan Hari Santri 2024 juga untuk memetakan kemampuan bakat para santri. “Saat ini banyak santri yang memiliki bakat dan minat terpendam tetapi belum diberi kesempatan untuk uji coba bakat mereka, maka dari itu lomba ini (SMART) baik untuk mengasah bakat mereka,” terang Basnang. Basnang menambahkan bahwa tujuan diadakan lomba SMART supaya santri memiliki jiwa kewirausahaan dengan mengasah kemampuannya dalam kegiatan santrinomic berupa membuat bisnis plan. “Tujuan lain, santri bisa mengekspresikan pandangan pribadinya utamanya pikiran-pikiran mereka berkait kekerasan yang terjadi selama ini di pesantren, mungkin juga di antara mereka ada yang mengalami tetapi belum mampu speak up (berbicara),” tambahnya. Terdapat 6 jenis lomba yang bisa diikuti para santri dan masyarakat umum dengan memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Pendaftaran dan pengiriman karya hanya sampai 19 Oktober 2024. Bagi para santri maupun masyarakat umum yang berminat dapat menyimak informasi berikut. Video diunggah melalui akun media sosial pribadi dan di-tag ke akun media sosial Direktorat PD Pontren. Karya tulisan bisa berbentuk opini atau artikel dengan tema pesantren ramah anak.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Indonesia telah menyerukan kepada negara-negara Asia Timur untuk secara resmi mengakui negara Palestina dan mendesak komunitas internasional untuk menjunjung tinggi hukum internasional serta prinsip-prinsip kemanusiaan, demikian dilaporkan media pemerintah pada hari Jumat. Dalam pidatonya di KTT Asia Timur di Laos, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memperingatkan bahwa kegagalan untuk mematuhi hukum internasional bisa memicu munculnya konflik-konflik baru. “Sebagai pemimpin, kita harus mengambil sikap dan berpihak pada hukum internasional dan kemanusiaan. Jangan pilih-pilih dalam menerapkan hukum internasional. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir banyak konflik baru akan muncul,” tukas Wapres Ma’ruf Amin. Amin juga mendesak negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya, menekankan pentingnya penghormatan universal terhadap hukum internasional tanpa pengecualian. Saat ini, 146 negara mengakui negara Palestina, dengan penambahan terbaru termasuk Spanyol, Norwegia, Irlandia, dan beberapa negara Karibia.