Rektor Unair Surabaya Luncurkan ISNU Airlangga untuk Resolusi Jihad Kekinian

Surabaya — 1miliarsantri.net : Rektor Unair Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE.,MT., Ak., CA., bersama beberapa pimpinan PWNU Jatim, serta ISNU Jatim, tokoh dan kiai NU di Surabaya, meluncurkan “ISNU Airlangga” di Kampus B Unair, Surabaya, Sabtu (26/10/2024). Kegiatan ini untuk reinterpretasi “Resolusi Jihad” era kekinian. Di hadapan ratusan Nahdliyyin Airlangga yang menandai puncak peringatan Hari Santri 2024 itu, Rektor Unair Prof. Dr. Mohammad Nasih berharap adanya sinergi dan kolaborasi kekuatan-kekuatan intelektual NU, baik di Unair maupun kampus lainnya, untuk meraih goal yang dicita-citakan bersama. “Ibarat lidi kalau cuma satu ya tidak dianggap apa-apa dan tak bisa berbuat banyak, tetapi ketika menjadi sapu, maka ada banyak hal yang dapat dikerjakan dan disumbangsihkan kepada almamater, masyarakat, bangsa dan negara,” ungkap Prof Nasih. Menurut Prof Nasih, Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratush Syeikh KHM Hasyim Asy’ari sebagai muassis (pendiri) NU, perlu dilakukan re-interpretasi untuk disesuaikan dengan kondisi kekinian dan ISNU Airlangga bisa memainkan perang signifikan dalam konteks itu. “Perlu diketahui, dalam konteks SDG’s untuk pengentasan kemiskinan, Unair merupakan kampus dengan peringkat pertama di dunia yang dinilai sukses mencapai No Poverty. Karena itu, dalam kaitan berdirinya ISNU Airlangga ini, maka upaya lebih luas dan masif, saya kira dapat dilakukan ke depannya sehingga kiprahnya menjadi lebih fokus tapi substantif, dengan semangat Resolusi Jihad memerangi kemiskinan,” lanjutnya. Oleh karena itu, Prof Nasih mengapresiasi peluncuran ISNU Airlangga yang dipadukan dengan talkshow bertema “Menyambung Juang Intelektual, Merengkuh Masa Depan Finansial” yang digagas dengan menggandeng KMNU Unair dan PWNU Jatim. Talkshow itu menampilkan tokoh yang mewakili teoretisi dan praktisi, yakni Prof. Dr. Muhammad Madyan, SE., M.Si., M.FIN (Unair); Ning Dr. Fatin Fadhilah Hasib, SE., M.SEI (Unair/moderator); H.A. Hakim Jayli, M.Si (Direktur Utama TV9 dan Wakil Ketua PWNU Jatim); dan H. Yusuf Adnan Kikin, S.Kom., M.M., M.BA (Direktur NU Online Jatim/Wakil Bendahara PWNU Jatim). Dalam kesempatan itu, Prof Madyan menegaskan pentingnya manajemen anggaran bagi seorang santri dan mahasiswa santri sehingga mampu membedakan dengan itu mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Dengan memiliki manajemen anggaran, kata Wakil Rektor Unair Bidang Sumber Daya itu, santri atau mahasiswa bisa terhindar dari pinjaman online (pinjol) atau aplikasi paylater lainnya yang kerapkali menjebak dengan bunga kecil tapi harian sehingga jatuhnya sangat tinggi per tahunnya itu. “Mengapa bunga pinjol itu kesannya kecil. Ya karena harian hitungannya tapi jatuhnya lebih dari 100 persen per tahun. Untuk itu, jangan terjebak pada trap Pinjol yang nampak mudah mencairkan dana pinjaman, tapi bunga tinggi karena risiko sudah include di dalamnya,” sambungnya. Karena itu tanpa kemampuan manajerial yang bagus dalam mengelola anggaran, santri dan atau mahasiswa bisa terjebak pada pinjol yang dalam data terbaru sebagaimana dikutip oleh Ning Fatin bahwa pengakses pinjol terbesar ketiga berada pada rentang usia 19-34 tahun. “Yang artinya itu usia mahasiswa atau santri mahasiswa,” tegas Ning Fatin. Sementara itu, Gus Hakim lebih menekankan pentingnya ISNU Airlangga untuk melakukan napak tilas dari sepak terjang pendiri NU dalam konteks ekonomi (Nahdlatul Tujjar) yang sebenarnya telah dipetakan dengan baik oleh KH Wahab Hasbullah. “KH Wahab telah memetakan dengan baik tentang tiga kota kunci di Jawa Timur untuk melawan penjajah dalam bidang ekonomi yakni Kediri sebagai sumber produksi, Jombang bagian pengemasan, dan distribusi serta Surabaya sebagai etalase atau hilirisasinya. Itulah esensi Nahdlatul Tujjar atau kebangkitan sisi ekonomi,” katanya. Menurut dia, ada perlunya ISNU Airlangga melakukan napak tilas soal itu untuk ke depan lebih baik, misalnya ada CEO Gathering dari HPN (Himpunan Pengusaha Nahdliyyin), karena Nahldatul Tujjar memang lebih merupakan sebuah bentuk gerakan kesadaran bahwa Islam ekonomi itu penting. “Tentu untuk kuat secara ekonomi, seorang pengusaha harus memiliki modal dasar yakni integritas. Itu kenapa Nabi Muhammad disebut Al-Amin. Jangan lupa Nabi disebut demikian adalah ilmu dasar dalam bisnis yakni branding. Branding adalah apa yang dipikirkan market terhadap sesuatu dan Nabi Muhammad memiliki itu. Baru kemudian kita bicara soal kolaborasi dalam lingkungan ISNU Airlangga,” imbuhnya. Senada dengan Gus Hakim, Gus Yusuf Adnan Kikin lebih menekankan penting perubahan mindset pada diri santri atau mahasiswa santri untuk bangkit secara ekonomi dan mampu memberikan kontribusi pada diri, keluarga, umat dan bangsa serta negara. “Penguatan ekonomi tidak dimulai dari penguatan nominal uang tapi dari perubahan mindset pelaku ekonomi pada tiga faktor. Pertama, orientasi solusi. Jangan bermain media sosial yang justru menambah polemik yang tak berujung. Kedua, fokus pada upaya-upaya adaptif. Kuncinya, tidak malu, tidak gengsian. Ketiga, resiliensi atau mampu bertahan pada situasi apapun, sehingga kita bisa kreatif dan inovatif,” pungkasnya. Baca juga :

Read More

BPKH Gelar Forum Haji Internasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Forum Haji Internasional Indonesia pada 30 Oktober 2024 di JCC, Jakarta. Forum ini digelar sebagai bagian memperkuat pengelolaan keuangan haji dan pengembangan ekonomi syariah. “Forum ini akan merumuskan strategi inovatif untuk mengelola dana haji secara lebih efisien dan menguntungkan, juga memperluas ekspansi pasar produk halal khususnya di Arab Saudi,” terang Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/10/2024). Dia menambahkan forum ini diharapkan dapat memberi kontribusi lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. International Hajj Fund Forum atau Forum Haji Internasional diselenggarakan sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024. Forum yang berlangsung atas kerja sama dengan Bank Indonesia ini menjadi platform strategis untuk membahas pengelolaan keuangan haji yang lebih efisien dan efektif. Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation. Dalam sesi ini, para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana syariah. “Termasuk bagaimana mengoptimalkan dana haji Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko,” lanjutnya. Sementara di sesi kedua, pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jamaah haji dan umroh, menjadi salah satu agenda utama yang bertajuk “Strategic Penetration: Enhancing Hajj and Umrah Support Products in the Saudi Arabian Market”. “Peran BPKH dalam mendukung salah satu ekosistem haji dan umroh tersebut menjadi kunci dalam mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi,” sambungnya. Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, ia berharap terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi. Hal ini akan mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global. “Sebagai pengelola dana haji, BPKH memiliki peran kunci dalam mendorong stabilitas keuangan syariah di Indonesia. Pengelolaan dana haji yang baik akan memberikan dampak positif bagi stabilitas sistem keuangan syariah,” pungkas Fadlul. (wink) Baca juga :

Read More

Muhammadiyah Apresiasi Wacana Perpres Pemutihan Utang Petani dan Nelayan

Jakarta — 1mikiarsantri.net : Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur pemutihan kredit bagi nelayan, petani, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menanggapi wacana itu, Buya Anwar Abbas berharap, nasib mereka benar-benar bisa tertolong dengan akan keluarnya kebijakan dari Kepala Negara tersebut. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup itu menjelaskan, pemutihan bukanlah hal yang baru. Menurut dia, semua utang tersebut sesungguhnya telah dihapusbukukan sejak lama dan diganti dengan asuransi perbankan. Namun, ada dampak yang muncul lantaran hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan tersebut masih belum dihapuskan. Misalnya, lanjut Buya Anwar, mereka hingga saat ini masih memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Dengan adanya perpres tersebut, diharapkan akan bisa memulihkan akses penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM sehingga para petani dan nelayan serta usaha UMKM tersebut bisa kembali menggeliat,” terang Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini kepada 1miliarsantri.net Ahad (27/10/2024). Akses terhadap penyaluran kredit perbankan akan menghindarkan jutaan nelayan, petani, dan pelaku UMKM dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir. Menurut Buya Anwar, dua hal tersebut akhir-akhir ini sangat mengusik kehidupan masyarakat. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan menandatangani perpres yang mengatur pemutihan kredit bagi nelayan, petani, dan pelaku UMKM pada pekan depan. Informasi ini disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, dalam acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. “Ada utang 20 tahun lalu, utang dari krismon (krisis moneter) 1998, utang dari 2008 (krisis ekonomi), utang dari mana-mana, 5-6 juta petani dan nelayan,” ujar Hashim di Menara Kadin, Jakarta, Sabtu (26/10/2024). Ia melanjutkan, kondisi demikian menyebabkan para petani dan nelayan ini tidak dapat meminjam dana dari perbankan. “Setiap kali mereka masuk SLIK di OJK ditolak,” ujar Hashim. Utang-utang tersebut telah dihapusbukukan dan diganti dengan asuransi bank. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus sehingga sekitar 5 hingga 6 juta petani dan nelayan itu kesulitan mengajukan kredit pinjaman untuk mengelola usaha. Akhirnya, banyak dari mereka yang jatuh ke jeratan pinjol dan rentenir. “Saat dengar, kaget saya. Waktu hal itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, (katanya) ini harus diubah. Ini tahun lalu ya,” tutup Hashim. (wink) Baca juga :

Read More

UU Pesantren Diyakini Membuka Jalan Bagi Rekognisi dan Inovasi Nasional

Palu — 1miliarsantri.net : Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pendidikan pesantren kini mendapatkan pijakan hukum yang kuat bagi pesantren sebagai institusi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren Al-Khairaat menjadi tuan rumah acara sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya rekognisi, afirmasi, dan fasilitas bagi pendidikan pesantren. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dan pemangku kepentingan yang tentunya memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren. Termasuk narasumber yang hadir yaitu Prof. Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A, Dr. Abdul Waidl, M.Ud, dan H.S Ahmad Hadi Rumi, S.Pd.I. Abdul Waidl, sebagai Tenaga Ahli Majelis Masyayikh, menekankan pentingnya pengakuan formal terhadap pendidikan nonformal pesantren. “Melalui UU ini, santri dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja dengan ijazah yang diakui secara nasional,” kata dia. Ia juga menekankan bahwa pendidikan pesantren setara dengan pendidikan formal lainnya, baik dalam kualitas kurikulum maupun mutu lulusannya. “Pesantren tidak hanya sebagai penyelenggara pendidikan, tetapi juga sebagai satuan pendidikan yang memiliki mekanisme dan jenjang tersendiri, seperti ula, wusto, hingga ulya,” imbuhnya. Waidl juga menjelaskan pentingnya standar kurikulum yang disusun oleh pesantren, namun tetap memperhatikan empat pelajaran yang diminta oleh pemerintah, yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA/IPS. “Ini bertujuan agar santri dapat beradaptasi dengan pendidikan formal, sehingga dapat melanjutkan ke SMP atau SMA tanpa kesulitan,” katanya. Amrah Kasim, Anggota Majelis Masyayikh, mengungkapkan latar belakang historis pesantren sebagai pusat perlawanan kolonialisme dan pemberdayaan sosial, yang kini telah berkembang menjadi lebih dari 40.000 lembaga di Indonesia. “Pesantren merupakan pondasi kuat dalam membentuk karakter bangsa. Namun, sistem pendidikan nasional sebelumnya belum sepenuhnya mewadahi pesantren. Melalui UU ini, kualitas dan kapasitas pesantren dapat ditingkatkan, dan negara diharapkan hadir untuk mendukung peran pesantren secara penuh,” ujar Amrah. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa UU ini memiliki tiga prinsip utama: rekognisi (pengakuan), afirmasi (penguatan), dan fasilitasi (dukungan). “Pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa. Namun, banyak realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa ijazah pesantren sering kali tidak diakui oleh lembaga dan institusi,” tegasnya. Amrah melanjutkan, melalui UU ini, diharapkan lulusan pesantren mendapat pengakuan yang sama dengan lembaga formal lainnya. Majelis Masyayikh baru-baru ini meluncurkan Dokumen Standar Penjaminan Mutu (SPM) Pesantren, yang menjadi langkah penting dalam memastikan implementasi UU Pesantren. “Dokumen ini tidak hanya sekadar pedoman teknis, tetapi juga sebagai referensi operasional yang menjelaskan standar pendidikan pesantren secara kualitatif,” ungkap Amrah. Ia menambahkan bahwa pengembangan sistem penjaminan mutu ini akan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pengajar, dan asesmen kelembagaan. “Majelis Masyayikh bertanggung jawab memastikan bahwa mutu pendidikan pesantren tetap terjaga. Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa lulusan pesantren itu hebat dan memiliki sistem penjaminan mutu yang kuat.” kata Waidl. Ia juga menyoroti bahwa Dewan Masyayikh di tingkat pesantren akan menjadi penggerak utama dalam mengimplementasikan standar yang telah ditetapkan, dengan penilaian berkala oleh asesor yang ditunjuk. Amrah menggarisbawahi pentingnya komitmen pesantren dalam menghadapi tantangan sosial, seperti isu terorisme, kekerasan seksual, dan disintegrasi sosial. “Pengakuan pemerintah bukanlah untuk diabaikan, melainkan sebagai kesempatan untuk menunjukkan mutu pesantren sebagai lembaga pendidikan unggulan yang mencetak generasi berakhlak mulia dan moderat,” ujar dia. Acara ini ditutup dengan optimisme bahwa UU Pesantren dapat mengubah pendidikan pesantren menjadi lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. “Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat inovasi yang mencetak lulusan berdaya saing tinggi,” pungkas Waidl. (kim) Baca juga :

Read More

Mendikdasmen : Kebijakan Zonasi Dikaji Ulang

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan, pihaknya akan mengundang para kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi untuk membahas kebijakan zonasi. Pemerintah pusat akan mendengarkan terlebih dahulu tentang pelaksanaan zonasi sebelum menentukan keberlanjutan kebijakan tersebut. “Kita akan mengundang kepala dinas pendidikan untuk nanti bertemu dengan kita. Dan kami di kementerian akan mendengarkan bagaimana sesungguhnya perlaksanaan zonasi itu di lapangan,” terang Mu’ti kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/10/2024). Upaya itu dilakukan, kata dia, karena memang selama ini masih ada persoalan-persoalan terkait zonasi. Persoalan-persoalan terkait zonasi yang Mu’ti maksud tersebut baik menyangkut regulasi maupun hal-hal teknis di lapangan, yang kerap menjadi polemik di tengah masyarakat pada saat pelaksanaannya. “Karena ini memang sangat berkait dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana dari zonasi itu. Tapi mungkin yang kami undang provinsi dulu. Karena kalau langsung ke kabupaten/kota mungkin terlalu banyak sehingga harapan kami para kepala dinas ini bisa memberikan masukan,” lanjut Mu’ti. Meski begitu, ia menerangkan soal beberapa semangat dari kebijakan zonasi. Beberapa di antaranya, yakni mendekatkan peserta didik dengan lingkungan sosial di mana mereka berada, memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak bangsa untuk belajar di lembaga pendidikan yang terdekat dengan tempat tinggalnya. “Itu memang menjadi pertimbangan. Selain juga memang ada afirmasi-afirmasi lain yang mungkin selama ini sudah dilakukan,” sambungnya. Pada kesempatan itu Mu’ti juga menjelaskan, Kemendikdasmen ingin mendorong partisipasi publik yang disebut dengan ‘Gotong Royong Mencerdaskan Bangsa’ atau pendekatan semesta partisipatif. Pihaknya ingin agar para pemangku kepentingan di dunia pendidikan bisa lebih banyak terlibat dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. “Karena sekuat apapun pemerintah tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat tanpa dukungan dari masyarakat sebagai penyelenggara dan juga sebagai pengguna jasa pendidikan,” tutup Mu’ti. (wink) Baca juga :

Read More

Abdul Mu’ti akan Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Kabinet Merah Putih, Abdul Mu’ti mengatakan kepemimpinannya akan mengkaji ulang terkait penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi hingga peniadaan Ujian Nasional (UN). Usai melakukan serah terima jabatan dengan Mantan Mendikbudristek periode 2019-2024, Abdul Mu’ti menerangkan ia bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait. “Jadi soal ujian nasional, soal PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, apalagi, ya, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” terang Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024). Ia menambahkan pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan, pakar, bahkan para jurnalis terkait kelebihan dan kekurangan tiga kebijakan tersebut sejauh ini. “Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi, tentu saja semuanya akan kami lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu, saya dalam beberapa waktu ke depan akan minta masukan dari berbagai pihak. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” lanjutnya. Di samping itu, ia juga memastikan kepemimpinannya akan tetap bergerak cepat dan memprioritaskan berbagai target, menengah hingga panjang dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia berharap seluruh jajaran di dalam Kementerian Dikdasmen nantinya dapat bergotong royong dalam memastikan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif sehingga pendidikan dasar dan menengah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana amanat konstitusi. Pekan lalu, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menitipkan Program Merdeka Belajar untuk terus dilanjutkan pada era kabinet 2024-2029. Hal itu disampaikan Nadiem saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10/2024), untuk berpamitan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang purnatugas per 20 Oktober 2024. “Selamat dari saya dan kalau bisa melanjutkan Merdeka Belajar, dan pasti sukses menteri berikutnya,” katanya saat ditanya tentang kabinet baru. Program Merdeka Belajar adalah inisiatif Kementerian Pendidikan RI yang memberikan kebebasan kepada siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang fleksibel dan relevan, dengan kurikulum yang dapat disesuaikan, pilihan pembelajaran sesuai minat, dan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan untuk tantangan dunia nyata. Kepada para calon menteri di kabinet mendatang, Nadiem berpesan tentang pentingnya sinergi antara Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk untuk memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. “Saya bilang, selamat sukses dan saya yakin ketiga menteri itu hebat dan pasti akan melanjutkan program yang baik dan juga menyempurnakan yang masih perlu perbaikan,” ujarnya. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebutkan beberapa poin penting pendidikan yang perlu menjadi perhatian Presiden-Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. D antaranya adalah perbaikan skor PISA Indonesia yang menurun. “Pertama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) baru hendaknya mengejar ketertinggalan skor PISA (program penilaian pendidikan di bidang literasi membaca, matematika, dan sains). Skor PISA Indonesia pada 2018 untuk kemampuan membaca sebesar 371, sedangkan pada 2022 menurun menjadi 359,” ujar Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriawan Salim dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (24/10/2024). Sedangkan untuk skor matematika, lanjut dia, pada 2018 tercatat sebesar 379, turun menjadi 366 di tahun 2022, dan skor kemampuan sains turun dari 379 pada 2018 menjadi 366 di tahun 2022. “Skor PISA yang menurun makin menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia yang tidak baik,” ucapnya. Satriawan menambahkan, poin kedua yang perlu diperhatikan Prabowo-Gibran yakni menuntaskan rekrutmen satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Prabowo-Gibran perlu memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi ASN, dan membuka kembali rekrutmen guru PNS yang sudah lima tahun diberhentikan Jokowi. Untuk PPPK, hendaknya diprioritaskan bagi guru-guru honorer senior di atas 35 tahun,” katanya. Satriwan juga menyoroti janji Prabowo-Gibran yang akan memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp2 juta per bulan bagi seluruh guru negeri maupun swasta agar benar-benar diimplementasikan. P2G mengapresiasi janji tersebut, termasuk janji akan menetapkan upah minimum guru swasta dan honorer “Kami juga mendesak Prabowo-Gibran memenuhi janjinya akan memberi tambahan penghasilan sebesar Rp2 juta per bulan bagi seluruh guru baik negeri atau swasta, honorer atau ASN mulai Oktober 2024 ini,” paparnya. Satriawan juga menekankan agar kementerian yang bergerak di bidang pendidikan benar-benar membuat kurikulum yang sesuai dengan kondisi para siswa, guru, dan tidak berpotensi menimbulkan komersialisasi. Perlu ada cetak biru tata kelola guru. “P2G juga meminta Mendikdasmen untuk membuat ‘Cetak biru tata kelola guru’, dengan lima isu utama dalam tata kelola guru adalah kompetensi guru, yang saat ini masih sangat rendah, melalui pola pelatihan berkeadilan, berkualitas, berkelanjutan, dan bermakna, termasuk mengakselerasi, mempermudah guru mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan demi menuntaskan 1,6 juta guru yang belum disertifikasi,” ujar dia. Ia juga menyampaikan pentingnya rekrutmen guru yang memprioritaskan guru honorer, baik di sekolah negeri dan swasta untuk diangkat menjadi ASN. Dengan perlakuan dan kesempatan yang adil juga setara bagi guru sekolah negeri maupun swasta, termasuk madrasah. “Distribusi guru yang merata, tidak terkonsentrasi di perkotaan saja serta memenuhi kekurangan guru ASN di wilayah pelosok, perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas profesi agar terjamin keamanan dan kesehatannya juga perlu diperhatikan,” tuturnya. Satriawan juga menekankan pentingnya memperhatikan profesi guru agar semakin dihargai dan bermartabat di tengah masyarakat. Di mana guru tidak lagi menjadi korban kekerasan dan intimidasi dalam menjalankan tugas profesi yang mulia sebagai pendidik dan pahlawan tanpa tanda jasa. (rid) Baca juga :

Read More

Kronologi Penusukan Santri di Yogyakarta

Yogyakarta — 1miliarsantri.net : Kejadian penganiayaan dan penusukan terjadi di perempatan Jalan Prawirotaman-Parangtritis, Brontokusuman, Kota Jogja, atau tepatnya di lapak penjual sate, Rabu (23/10/2024) malam. Penjual sate, Sabah, menceritakan kejadian mencekam itu terjadi begitu cepat. Ia pun mengaku tak memperhatikan wajah-wajah para pelaku lantaran kondisi yang gelap. “Ndak tahu, ndak kelihatan, tahune ngerti-ngerti rame ning mburi (tiba-tiba ramai di belakang saya), tapi masih (bakar sate). Iya bawa lading (pisau), iya (jaga diri), wong wedi kulo (saya takut),” jelasnya kepada 1miliarsantri.net, Kamis (24/10/2024) malam. Tepat di belakang tempat mangkal Sabah, ada sebuah konter reparasi handphone milik Andi. Menyambung cerita Sabah, Andi mengaku sudah melihat rombongan pelaku sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah kafe. Kafe tersebut berada tepat di seberang konter milik Andi. Menurutnya, para pelaku awalnya mulai melempar gelas di jalanan. “Setahu saya, intinya, sudah pada minum, sekitar jam setengah tujuh, apa jam tujuh-an, sampai sekitar jam sembilan-an. Itu gelas-gelas sudah dilempar ke aspalan, di kafe cuma ada dua karyawannya, perempuan. Kalau dari karyawan kafe (rombongan pelaku) 15-an orang, yang nggruduk semua atau ndak, ndak tahu,” ungkap Andi. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Andi bilang, para pelaku kembali melempar gelas ke jalan sebelum menggeruduk korban yang tengah membeli sate. Ia menduga para pelaku tersinggung lantaran merasa diperhatikan. “Terus sekitar jam 9-an, aku juga ndak lihat jam, kebetulan bakul sate ini rame, mungkin (pembeli sate) pada ndelokke (melihat) kafe, mungkin apa situ (rombongan pelaku) merasa tersinggung atau gimana, ngerti-ngerti nggruduk,” ujarnya. Kedua korban, menurut Andi, langsung dianiaya para pelaku yang belum diketahui jumlahnya. Satu korban mendapat tusukan di perutnya, sedang korban lainnya terluka di kepala karena hantaman kayu-batako yang ada di TKP. “Dua orang itu (korban) lagi jajan sate, ketoke (kelihatannya) baru sekali itu, aku juga baru lihat (korban). Itu ngerti-ngerti dibandem sirahe (dipukul kepalanya) pakai balok kayu, ada batako juga digebuk. Yang satu ditusuk ndak tahu pakai apa. Aku ngerti dewe (saya lihat sendiri),” imbuh Andi. Usai kejadian yang menurut Andi tak berlangsung lama itu, para pelaku kemudian lari ke arah utara menuju pojok beteng (jokteng) timur. Warga yang ada di TKP pun sontak memanggil polisi. “Intinya (setelah polisi datang) terus (korban) dimasukke mobil katanya dibawa ke (RS) Pratama, terus yang kepalanya bocor dibawa pakai motor. (Para pelaku) Terus ke utara arah Jokteng wetan,” sambungnya. Untuk diketahui, kejadian penganiayaan dan penusukan terjadi di bilangan Prawirotaman, Brontokusuman, Kota Jogja, Rabu (23/10) malam. Polisi mengungkapkan korban penusukan berstatus santri di salah satu pondok pesantren di Bantul. “Iya, korban salah satu santri di Krapyak, iya korbannya dua, satu dipukul,” jelas Kasat Reskrim Polresta Jogja, Kompol Probo Satrio, saat dihubungi wartawan, Kamis (24/10). Probo menjelaskan saat ini pihaknya tengah mendalami kejadian ini termasuk mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Terutama untuk mengetahui jumlah pelaku penganiayaan dan penusukan, serta benda atau senjata yang digunakan. “Itu (jumlah pelaku pemukulan dan penusukan) yang baru kita (selidiki), kalau dari keterangan saksi itu ada beberapa orang yang mendatangi dia (korban), tiba tiba nusuk itu. Itu (dipukul menggunakan apa) yang belum diketahui, korban tahunya dipukuli, kalau yang satu ditusuk langsung, menggunakan apa kita juga belum tahu,” sambung Probo. Selain mengumpulkan keterangan saksi-saksi, Probo bilang, pihaknya juga tengah mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Menurutnya, pemeriksaannya saat ini sedang berlangsung. Sedangkan keterangan sementara dari korban, dijelaskan Probo, korban pun tak mengetahui detail kejadian lantaran kejadian terjadi tiba-tiba. “Kalau dari keterangan korban semalam di rumah sakit, itu dia nggak tahu, katanya ada ribut-ribut, dia kan lagi beli sate, terus didatangi itu, terus dipukuli itu. Kita baru nyari pelakunya, kita baru mengumpulkan CCTV, itu juga belum rampung, karena gelap juga. Kita kumpulkan CCTV, kita lihat, kita olah pelan-pelan, bolak-balik, mudah-mudahan segera terungkap,” ungkapnya. Berawal dari beredar di media sosial sebuah unggahan yang menyebut adanya keramaian di jalan Prawirotaman, Brontokusuman, Kota Jogja, tadi malam. Terkait hal tersebut polisi mengonfirmasi telah terjadi tindakan penganiayaan hingga penusukan. Dikonfirmasi mengenai kejadian tersebut, Kasi Humas Polresta Jogja, AKP Sujarwo, menyampaikan keramaian tersebut terjadi lantaran adanya tindakan penganiayaan hingga penusukan. “Benar telah terjadi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam,” terang Sujarwo saat dihubungi wartawan, Kamis (24/10/2024). Sujarwo menjelaskan, pada Rabu (23/10/2024) sekitar pukul 21.25 WIB ada rombongan sekitar 25 remaja yang sedang nongkrong dan minum minuman keras di sebuah kafe di Jalan Parangtritis, Brontokusuman, Mergangsan, Jogja. “Lokasi di sebelah timur Jalan Parangtritis Kota Jogja. Kemudian dari rombongan tersebut ada yang melempar gelas ke jalan dan ada beberapa orang dari rombongan tersebut yang menyeberang ke arah barat tempat orang jualan sate dan terjadilah penusukan dengan senjata tajam terhadap salah seorang pembeli sate,” pungkasnya. (mif) Baca juga :

Read More

Muhammadiyah Lakukan Revitalisasi Masjid dan Mubalig

Surabaya — 1miliarsantri.net : Majelis Tabligh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar acara Revitalisasi Arah Gerakan Kemasjidan dan Pengkaderan Mubalig Muhammadiyah Regional Jawa Timur pada 19 sampai 20 Oktober 2024 di Aula PWM Jawa Timur. Hadir membuka acara tersebut Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Syafiq Mughni, Ketua Majelis Tabligh Fathurrahman Kamal, dan Wakilnya Ustaz Adi Hidayat, serta perwakilan dari PWM Jatim, beserta perwakilan dari Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Pembinaan Masjid (LPCRPM). Syafiq Mughni berharap agenda revitalisasi ini mampu memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kapasitas mubalig Muhammadiyah. Mubalig Muhammadiyah selain memiliki kecakapan dari sisi keilmuan, juga mahir dalam mengelola komunikasi, dan skill lainnya. “Semoga dengan acara seperti ini, kita dapat mengupgrade dan memperkuat kapasitas kemubaligan kita, yang merupakan salah satu visi besar dari persyarikatan Muhammadiyah,” harapannya. Sementara itu, Fathurrahman Kamal menyoroti dua program utama yang akan digalakkan: masalah kemasjidan dan profesionalisme mubaligh. Ia berharap, program ini tidak hanya sekadar kegiatan biasa, tetapi dapat diukur dan memiliki variabel yang jelas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. “Perencanaan dan pengorganisasian program harus dilakukan dari tingkat pusat hingga ranting secara efektif,” tambahnya. Dalam konteks penyebaran paham Muhammadiyah, Fathurrahman mengingatkan agar semua anggota menjaga sikap dan tanggung jawab terhadap ajaran yang dianut. Ia menyoroti kasus-kasus yang mencemari citra Muhammadiyah dan menyerukan kesadaran serta loyalitas yang kuat terhadap organisasi. “Tradisi mengkafirkan dan menyesatkan bukanlah karakter Muhammadiyah,” katanya. Pada acara ini, Ustaz Adi Hidayat membawa kabar gembira ke mubalig Muhammadiyah. Melalui kerja sama antara Akhyar Institut dengan Al Azhar Al Sharif membuka peluang bagi sepuluh mubalig Muhammadiyah untuk mengikuti pembekalan selama tiga bulan di Kairo, Mesir. “Dalam perjalanan saya dari Sumatera Barat, Alhamdulillah, komunikasi kita dengan Al-Azhar Al-Sharif berjalan lancar. Salah satu hasil dari komunikasi ini adalah kerjasama untuk pembekalan para da’i yang akan dilaksanakan langsung di Kairo, di bawah naungan Akademi Al-Azhar Al-Sharif,” ungkapnya. Selain itu, dalam pembukaan acara juga diadakan pemberian sertifikat Mubalig Muhammadiyah kepada sebelas Mubalig Muhammadiyah Jawa Timur. Mereka diharapkan menjadi mubalig yang komitmen dan menyebarkan agama Islam sesuai dengan bingkai pandangan Muhammadiyah. (har) Baca juga :

Read More

Kemenag Integrasikan Data Mustahik dan Memastikan Distribusi Zakat, Infak, Sedekah Tepat Sasaran

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya dan memastikan distribusi zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) tepat sasaran agar bisa menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengintegrasikan data mustahik (penerima zakat) berbasis data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kemenag, Waryono Abdul Ghafur menyebut, program akselerasi kemanfaatan ZIS-DSKL ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jawa Barat, dan Lembaga Amil Zakat se-Jawa Barat. “Menggunakan data sosial-ekonomi yang komprehensif, Kemenag ingin memastikan zakat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, terutama kelompok masyarakat rentan, dan miskin ekstrem,” terang Waryono. Dikatakannya, untuk mengukur kemiskinan, pihaknya menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, menurutnya, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. “Maka Regsosek sangat bermanfaat bagi pengelolaan zakat, terutama dalam pendataan mustahik, karena menyediakan data terintegrasi yang mencakup informasi sosial-ekonomi masyarakat secara rinci dan akurat hingga tingkat desa/kelurahan. Kita bisa mengidentifikasi mustahik yang memenuhi kriteria penerima zakat (asnaf), memetakan penerima zakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, serta meminimalkan tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya,” imbuhnya. Waryono mengatakan, data kemiskinan merupakan cikal bakal analisis kemiskinan yang menjadi pertimbangan utama dari sisi penentuan program/kegiatan, serta perumusan target sasaran yang tepat dan terukur. “Data yang valid dan akurat, maka proses pengambilan keputusan dalam rangka menentukan sasaran program/kegiatan dan target penerima manfaat dapat terlaksana secara lebih terarah dan efektif,” paparnya. Selain itu, pihaknya juga menekankan pelaksanaan program akselerasi harus menjalankan asas pengelolaan zakat dengan rumus tujuh prinsip dan dua tujuan pengelolaan zakat yaitu, (1) Syariat Islam, (2) Amanah, (3) Kemanfaatan, (4) Keadilan, (5) Kepastian Hukum, (6) Terintegrasi, (7) Akuntabilita, serta dua tujuan yaitu (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, (2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. “Jadi program akselerasi kemanfaatan ZIS-DSKL ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan asas pengelolaan zakat dengan rumus tersebut,” tandasnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat Kemenag, Ahmad Syauqi mengatakan, program ini dilaksanakan di Jawa Timur, Jawa Barat dan Yogyakarta sebagai pilot project. Sebelumnya, pihaknya juga menggelar kegiatan serupa dengan 18 Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan menandatangani kesepakatan dalam pakta integritas. Dikatakannya, kegiatan ini juga bertujuan untuk memfasilitasi para stakeholder untuk melaksanakan program-program yang mereka miliki dengan diperkuat sinkronisasi mustahik dengan data kemiskinan. “Kami ingin memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara maksimal dan langsung menyentuh kebutuhan mustahik. Dengan mengintegrasikan data mustahik dengan data sosial-ekonomi, distribusi zakat dapat dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Read More

PP Muhammadiyah Turut Berduka Atas Tewasnya Yahya Sinwar

Jakarta — 1miliarsantri.net : PP Muhammadiyah menyampaikan rasa duka cita yang dalam atas tewasnya Yahya Sinwar tokoh hamas dan tokoh rakyat palestina yang dibunuh oleh Israel secara biadab. “Kita berharap dengan kematian yahya Sinwar ini semangat rakyat palestina tidak akan pernah kendor sedikitpun,” ujar Ketua PP Muhammadiyah, Dr.KH Anwar Abbas, dalam rilisnya kepada media, Senin (21/10/2024). Kiai Abbas berharap dengan kepergian tokoh Palestina yang gagah berani ini, semangat juang rakyat palestina untuk merebut kemerdekaannya semakin menyala-nyala dan terus bergelora. “Kemerdekaan yang ingin mereka rebut itu jelas merupakan sesuatu yg luhur dan mulia. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama rakyat palestina akan bisa mendapatkan apa yang mereka dambakan sehingga mereka dapat mendirikan dan membangun sebuah negara palestina yang merdeka dan berdaulat,” pungkas Kiai Abbas yang juga Wakil Ketua MUI. (rid) Baca juga :

Read More