Kategori: Berita Dunia

Ankara — 1miliarsantri.net : Konfrontasi antara Hizbullah Lebanon dan zionis Israel semakin memuncak. Kedua belah pihak bersiap-siap untuk saling melakukan serangan. Menyikapi hal ini, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut menyarankan warga AS untuk menghindari perjalanan ke Lebanon di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan dengan Israel. “Kami mengingatkan warga Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kembali perjalanan ke Lebanon. Lingkungan keamanan masih rumit dan dapat berubah dengan cepat,” kata pernyataan Kedubes Amerika Serikat di Beirut, Selasa (2/7/2024). Kedutaan Besar tersebut mengatakan bahwa warga Amerika tidak boleh melakukan perjalanan ke Lebanon selatan, daerah perbatasan dengan Suriah, dan pemukiman pengungsi di tengah kekhawatiran akan perang besar-besaran antara Israel dan kelompok Hizbullah Lebanon. Pernyataan itu turut menambahkan pemerintah Lebanon tidak dapat menjamin perlindungan warga Amerika Serikat terhadap pecahnya kekerasan dan konflik bersenjata secara tiba-tiba. “Warga Amerika Serikat di Lebanon tidak boleh melakukan perjalanan ke Lebanon selatan, daerah perbatasan Lebanon-Suriah, atau pemukiman pengungsi,” tegasnya. Pada Rabu (26/6/2024) lalu, Jerman dan Belanda meminta warganya meninggalkan Lebanon di tengah kekhawatiran akan perang antara Hizbullah dan Israel. Kanada, Makedonia Utara, dan Kuwait sebelumnya telah menyampaikan seruan serupa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Jumat (21/6/2024) menyampaikan keprihatinan “mendalam” atas peningkatan ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah Lebanon, dan mengatakan bahwa dunia “tidak bisa membiarkan Lebanon menjadi seperti Gaza.” “Hari ini saya merasa terdorong untuk menyampaikan keprihatinan mendalam saya terhadap eskalasi antara Israel dan Hizbullah di sepanjang Garis Biru,” terang Guterres kepada wartawan di New York. Dia merujuk pada “eskalasi retorika perang dari kedua belah pihak seolah perang habis-habisan sudah di depan mata.” Sembari memperingatkan agar konflik regional di Timur Tengah jangan sampai meluas, Guterres mengatakan “Satu langkah gegabah, satu kesalahan perhitungan, bisa memicu bencana yang jauh melampaui batas, dan sejujurnya, tak terbayangkan.” “Mari kita perjelas: Rakyat di kawasan ini dan rakyat di seluruh dunia tidak bisa membiarkan Lebanon menjadi seperti Gaza,” sambungnya. Guterres menyoroti banyaknya orang yang kehilangan nyawa serta maupun yang mengungsi karena rumah dan mata pencaharian mereka hancur. Sekjen PBB juga menyinggung soal pasukan Israel yang menyerang beberapa kota di Lebanon selatan dengan ledakan hingga menyebabkan kebakaran hutan yang menyebar dan mengancam wilayah permukiman. “Bahan peledak yang belum meledak dan sisa-sisa perang berserakan di wilayah itu,” lanjutnya. Insiden semacam itu, ujarnya, “Menimbulkan ancaman tambahan bagi orang-orang di Israel dan Lebanon, dan bagi para personel PBB serta pekerja kemanusiaan.” Dia mendesak[pihak-pihak terkait untuk menerapkan secara penuh resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701, segera menghentikan pertikaian, serta terus melindungi warga sipil.

Gaza — 1miliarsantri.net : Lebih dari 250 hari sejak meletusnya agresi Israel terhadap Palestina di Gaza, tentara pendudukan Israel perlahan-lahan mengungkap masalah-masalah yang membunuh para tentaranya, serta faktor-faktor lain yang membatasi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam artikel bertajuk The Occupation Army Is Being Affected Seriously By Suicide, Low Morale And Mental Illness yang diterbitkan middleeasmonitor, kolumnis Aziz Mustafa berbicara tentang meningkatnya jumlah kasus bunuh diri, masalah psikologis yang serius, dan moral yang rendah. Gangguan stres pascatrauma (PTSD) adalah masalah yang nyata. Tentara rupanya telah membuka penyelidikan terhadap fenomena bunuh diri di kalangan tentaranya, karena mereka tidak mampu mengatasinya secara memadai. Ini adalah gejala dari penyakit mental yang mempengaruhi semakin banyak tentara Israel, dan bukan hanya di antara jajaran lainnya. Setidaknya seorang letnan kolonel telah melakukan bunuh diri, mendorong kepala Pusat Studi Bunuh Diri dan Sakit Mental Lior Tsfaty, Profesor Yossi Levi-Belz, mengatakan bahwa masalah ini sangat mengejutkan karena mereka tidak terbiasa dengan hal itu selama pertempuran, meskipun itu termasuk mereka yang menderita PTSD, yang terbangun setiap pagi karena berbagai pemandangan, suara, dan perasaan bersalah. Tetapi pihak militer menolak untuk mempublikasikan nama-nama tentara dan perwira yang telah melakukan bunuh diri dan merahasiakannya. Namun demikian, kita tahu bahwa antara 1973 dan 2024, 1.227 tentara Israel melakukan bunuh diri berdasarkan catatan resmi, tetapi jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi. Beberapa pihak mengklaim bahwa tentara menutup-nutupi jumlah pastinya. Keinginan untuk berperang telah runtuh, meskipun kehancuran telah terjadi di Gaza. Tentara mulai goyah antara semangat militer yang memburuk dan keinginan untuk membelot. Dengan semakin banyaknya yang tidak mau bertugas di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Gaza, Israel menghadapi keruntuhan pasukan cadangannya dalam waktu dekat. Frustrasi dan kecemasan menyebar di antara para prajurit, yang menyebabkan hilangnya kesiapan tempur, moral yang rendah, serta rasa takut dan putus asa yang mendalam. Tentara Israel telah menemukan di Gaza bahwa meskipun mereka memiliki peralatan yang unggul dan pelatihan yang intensif, mereka telah menjadi sasaran empuk bagi para pejuang perlawanan. Jelas terlihat dari persentase tentara yang terbunuh dalam pertempuran bahwa kehidupan mereka di dalam tank telah menjadi neraka yang tak tertahankan. Perintah mereka termasuk tetap berada di dalam tank sepanjang waktu, dan mereka bahkan tidak boleh melihat keluar dari tank untuk berjaga-jaga jika ditembak oleh penembak jitu. Jangan tanya bagaimana mereka pergi ke toilet. Selain itu, tentara pendudukan kehilangan tingkat kepercayaan publik yang tinggi yang telah dinikmati selama beberapa dekade. Kepercayaan terhadap kepemimpinan tentara telah terkikis sejak perang dimulai di Gaza, turun secara signifikan dari 75 persen pada Maret menjadi 59 persen pada awal Mei, sementara 70 persen warga Israel tampaknya percaya bahwa Kepala Staf Jenderal Herzl Halevi harus mengundurkan diri karena kegagalan keamanannya pada tanggal 7 Oktober. Hal ini menjadi perhatian utama bagi tentara, yang menganggap tugas mempertahankan posisinya di hati warga Israel sebagai tugas resmi. Masalahnya belum terbantu dengan kegagalannya di Gaza, dan tentara yang kembali dari garis depan membuat komentar negatif, sehingga meningkatkan dampak kegagalannya pada citranya yang tadinya dipoles dengan baik.

Mumbai — 1miliarsantri.net : Sejak awal merdeka dari Inggris, India seperti banyak negara poskolonial lainnya adalah pendukung sengit Palestina dan penentang penjajahan oleh Israel. Namun terungkap belakangan, di bawah Perdana Menteri narendra Modi India justru memasok senjata ke Israel yang digunakan untuk melakukan genosida di Jalur Gaza. Apa yang berubah dalam 76 tahun belakangan? Setelah memperoleh Kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1947, India dihadapkan dengan isu pembagian Palestina menjadi dua negara. India, di bawah Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, memberikan suara menentang resolusi Majelis Umum PBB tentang pembagian Palestina pada 29 November 1947. Merujuk India Today, Pendirian Nehru didasarkan pada faktor moral dan geopolitik. Dari segi moral, Nehru mengikuti jejak mentornya, Mahatma Gandhi, yang sangat yakin bahwa orang-orang Yahudi telah melakukan kesalahan besar dalam upaya untuk “memaksakan diri mereka di Palestina dengan bantuan Amerika dan Inggris”. Menurut Gandhi, Palestina adalah milik bangsa Arab seperti halnya Inggris milik Inggris, atau Prancis milik Prancis, sebagaimana disebutkan dalam artikelnya di Harijan pada November 1938. Terlebih lagi, Nehru dan Gandhi telah melihat kengerian dari pemisahan berdasarkan agama antara India dan Pakistan. Mereka tidak ingin mendukung pertumpahan darah lagi dan percaya jika pemisahan harus dilakukan maka hal itu harus dilakukan dengan persetujuan orang-orang Arab Palestina. Dari segi geopolitik, Nehru mengetahui bahwa sebagai negara baru, India membutuhkan dukungan asing, terutama dari negara-negara Arab yang gigih menentang pembentukan Israel. Nehru juga khawatir pemberontakan di kalangan penduduk Muslim yang besar di India jika pemerintah mendukung lahirnya Israel. Israel akhirnya berdiri pada tanggal 14 Mei 1948. Tak lama kemudian, Israel mengirimkan surat ke negara-negara, termasuk India, meminta mereka untuk mengakui bangsa Yahudi. Meskipun India pada awalnya tidak menanggapi permintaan tersebut, India kemudian secara resmi mengakui Israel pada tanggal 17 September 1950. Namun hubungan diplomatik penuh harus menunggu beberapa dekade. Pengakuan India terhadap Israel terjadi setelah semua negara Arab tetangga Israel menandatangani gencatan senjata dengan negara Yahudi tersebut. Bahkan negara Muslim seperti Turkiye mengakui Negara Israel pada 1949. Korespondensi pertama Jawaharlal Nehru dengan Israel terjadi pada 1962 ketika ia menulis surat kepada Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion selama perang dengan Cina. Nehru meminta bantuan Israel dalam bentuk senjata dan amunisi, dengan ketentuan dikirimkan tanpa bendera Israel untuk menghindari ketegangan hubungan India dengan negara-negara Arab. Namun, Ben-Gurion, meski menyatakan empati terhadap situasi India, menolak memberikan bantuan dalam kondisi seperti ini. Hanya ketika India setuju untuk menerima pengiriman berbendera Israel, Israel mulai menjalin hubungan dengan India pada tingkat yang strategis. India kembali terpaksa menghubungi Israel selama perang pada 1971 dengan Pakistan. AS saat itu sedianya mendukung Islamabad, tetapi Israel memilih untuk menjawab permintaan bantuan India. Dalam bukunya 1971: A Global History of the Creation of Bangladesh, sejarawan Srinath Raghavan mencatat bahwa Israel sendiri menghadapi kekurangan senjata dan tidak dapat memasok senjata secara langsung ke India. Namun Perdana Menteri Israel Golda Meir mengalihkan pengiriman yang ditujukan ke Iran ke India hanya dengan satu permintaan – menjalin hubungan diplomatik dengan imbalan senjata. Meskipun ada bantuan Israel pada 1971, India, di bawah kepemimpinan Indira Gandhi, tetap menjadi pendukung setia perjuangan Palestina. Pemerintahan Indira Gandhi secara konsisten mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, mengutuk pendudukan Israel dan menganjurkan solusi dua negara. Pada 1974, India secara resmi mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dipimpin oleh Yasser Arafat, sebagai satu-satunya perwakilan rakyat Palestina yang sah. Arafat memiliki ikatan yang lebih dalam dengan Indira Gandhi, yang disebut sebagai “adik perempuanku”. Yasser Arafat mengunjungi India beberapa kali selama masa jabatan Indira Gandhi. Kunjungannya berperan penting dalam memperkuat hubungan politik dan diplomatik antara kedua pemerintah, karena India mengizinkan PLO membuka kantor di New Delhi pada 1975. Setelah Indira Gandhi dibunuh pada tahun 1984, Arafat datang ke pemakamannya. Menurut beberapa laporan, dia “menangis seperti anak kecil” di pemakaman Indira Gandhi. Pada 1988, India menjadi salah satu negara pertama yang mengakui Negara Palestina setelah PLO mendeklarasikan kemerdekaan. Pada tahun 1996, India membuka Kantor Perwakilannya di Gaza, yang kemudian dipindahkan ke Ramallah. Namun pada 1999, terjadi perang Kargil. Kala itu Pakistan dan India merebutkan wilayah perbatasan di Jammu-Kashmir tersebut. Kala itu, pada 3 Mei 1999, India merasa pasukan Pakistan hendak memasuki wilayah tersebut dan melancarkan serangan balasan, yang diberi nama sandi Operasi Vijay. Namun, pasukan India, yang menggunakan peralatan militer dan teknis yang sudah ketinggalan zaman, kesulitan menemukan dan menyerang tentara Pakistan yang bersembunyi di lokasi-lokasi strategis. India meminta bantuan. Namun New Delhi menghadapi embargo teknologi, ekonomi dan senjata oleh negara-negara, yang dipimpin oleh AS, karena uji coba senjata nuklirnya pada 1998. Hanya satu negara yang secara terbuka mendukung India, yaitu Israel. Israel, meskipun merupakan sekutu AS, membantu India dengan mortir dan amunisi, bahkan memberikan Angkatan Udara India rudal berpemandu laser untuk jet tempur Mirage 2000H miliknya. Dalam buku The Evolution of India’s Israel Policy karya Nicolas Blarel, Israel menghadapi tekanan dari AS dan komunitas internasional untuk menunda pengiriman peralatan pertahanan ke India. Namun Israel terus maju dan mengirimkan senjata yang sangat dibutuhkan tepat waktu.

Mekah — 1miliarsantri.net : Kantor Gubernur Makkah al Mukarramah merilis pengumuman dari Kementerian Kesehatan Saudi bahwa 1.301 jamaah haji wafat pada musim haji tahun ini. Kematian mereka umumnya disebabkan suhu panas yang ekstrem di Kota Suci Makkah dan sekitarnya. Hal ini disampaikan Konsul Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah Nasrullah Jasam. “Kementerian Kesehatan telah merilis bahwa ada 1.301 jamaah yang wafat pada musim haji 1445 H/2024 M. Dari jumlah itu, sekitar 83% di antaranya adalah jamaah haji tidak resmi atau menggunakan visa non haji,” terang Nasrullah Jasam di Makkah, Jumat (28/6/2024). Menurut Nasrullah, suhu udara di Makkah, termasuk juga di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada periode menjelang dan sesudah puncak haji, sangat ektrem panasnya. Suhunya mencapai lebih dari 50 derajat celsius. “Jamaah dengan visa non haji banyak yang harus berjalan jauh di bawah terik matahari, tanpa tempat berlindung atau tenda untuk beristirahat. Berdasarkan informasi yang dirilis Kementerian Kesehatan Saudi, di antara mereka ada juga sejumlah orang lanjut usia dan penderita penyakit kronis. Pemerintah Saudi terus berupaya mengindentifikasi identitas jamaah wafat tersebut agar bisa menghubungi pihak keluarga, menerbitkan sertifikat kematian, serta memakamkannya,” papar Nasrullah. Sebelumnya, Kepala Bidang Kesehatan pada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), dr. Indro Murwoko, mengatakan bahwa angka kematian jamaah haji Indonesia saat puncak haji di Armuzna mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Dia mencatat, ada 40 jamaah haji Indonesia yang wafat pada periode ini. Sebanyak 11 jamaah wafat di Arafah dan 29 jamaah wafat di Mina. “Jamaah wafat itu, secara keseluruhan ada 40 orang. Dari data itu, terbagi wafat di tenda, pos kesehatan, dan rumah sakit Arab Saudi, baik di Arafah maupun Mina,” terang dr. Indro Murwoko, saat ditemui di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daker Makkah.

Gaza — 1miliarsantri.net : Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Israel menyebarkan informasi yang salah mengenai sikapnya dan PBB terhadap serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan konflik dengan kelompok Perlawanan Palestina, Hamas. Berbicara dalam konferensi pers tentang integritas informasi Selasa (6/2024), Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan, “Saya telah mendengar sumber yang sama berkali-kali mengatakan bahwa saya tidak pernah menyerang Hamas, bahwa saya tidak pernah mengutuk Hamas, bahwa saya adalah pendukung Hamas.” Meskipun dia menahan diri untuk tidak secara langsung menyebut nama Israel, rujukannya jelas dalam konteks tuduhan pemerintah Israel yang terus menerus sepanjang tahun lalu bahwa Guterres dan juga PBB, secara umum, mendukung Hamas dan memiliki bias terhadap Tel Aviv. “Saya telah mengutuk Hamas sebanyak 102 kali, 51 kali di antaranya dalam pidato resmi, yang lainnya di berbagai platform sosial. Kebenaran, pada akhirnya, selalu menang,” katanya, menyangkal tuduhan Israel. Menyusul kecaman dan pernyataan Guterres, duta besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menyatakan bahwa itu adalah “pepesan kosong jika dibandingkan dengan tindakannya”. “Satu-satunya tujuan kepala PBB adalah untuk membantu Hamas bertahan dalam perang ini. Kami merasa tercela karena Sekretaris Jenderal menolak untuk mematuhi standar PBB dan memberikan gambaran yang salah tentang kejadian di lapangan. Antonio Guterres adalah kaki tangan teror dan harus mengundurkan diri hari ini juga,” kata Erdan. Hamas menuduh kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu menghindari upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. “Sikap sebenarnya Netanyahu adalah menghindari mencapai kesepakatan untuk melanjutkan perang ‘genosida’ di Gaza,” kata pemimpin senior Hamas Izzat al-Rishq dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Anadolu, Kamis (27/6/2024). Dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel pada Ahad (23/6/2024), Netanyahu mengklaim bahwa dia siap untuk melakukan kesepakatan gencatan senjata “sebagian” untuk memungkinkan kembalinya beberapa warga Israel yang ditawan di Gaza. Oleh karena itu, pemimpin Hamas meminta pemerintah Amerika Serikat untuk menyingkirkan sikap diam dan biasnya dan memberikan tekanan pada Netanyahu dan pemerintahannya untuk menghentikan agresi dan perang genosida. Al-Rishq menekankan bahwa kelompoknya secara positif menangani upaya mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang menjamin penghentian permanen agresi, penarikan penuh dari Gaza, dan kesepakatan pertukaran tahanan. Israel memperkirakan sekitar 120 warga Israel ditahan Hamas di Gaza. Pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas yang dimediasi Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir sejauh ini gagal menyepakati gencatan senjata permanen yang memungkinkan pertukaran tahanan antara Israel dan Palestina.

Gaza — 1miliarsantri.net : Brigade Izzuddin al-Qassam, sayap militer Hamas), mengungkap penggunaan peluru kendali Cina, yang disebut “Panah Merah”. Senjata itu bakal digunakan untuk menargetkan kendaraan militer Israel. Pada Senin (24/6/2024), Brigade al-Qassam menyiarkan adegan kendaraan rekayasa OFK menjadi sasaran peluru kendali “Panah Merah”, di sebelah barat kawasan Tal Zu’rob di kota Rafah, selatan Jalur Gaza. Panah Merah adalah rudal anti-tank generasi kedua, dan merupakan kategori rudal yang dikendalikan dengan metode kabel optik. Rudal Panah Merah terdiri dari proyektil anti-lapis baja, yang terdiri dari hulu ledak, roket berbahan bakar padat, dan unit kontrol yang terhubung ke platform peluncuran melalui kabel, untuk mengarahkannya secara visual ke sasaran. Rudal ini memiliki kemampuan tinggi untuk mencapai sasaran dari jarak berkisar antara 3 dan 4 kilometer, dan merupakan salah satu sistem rudal terpenting yang diandalkan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina sejak akhir tahun 1980-an. Rudal tersebut diproduksi pada tahun 1980, dan digunakan dalam Perang Bosnia dan Herzegovina dan dalam pertempuran setelah revolusi Suriah. Beratnya 25 kilogram. Rudal tersebut diluncurkan dari darat, dan juga dapat diluncurkan melalui kendaraan tempur atau helikopter serang. Dalam laporan sebelumnya yang diterbitkan oleh Sputnik pada tahun 2021, industri militer Cina memproduksi beberapa jenis sistem rudal anti-tank portabel generasi ketiga, termasuk rudal yang serupa dengan rudal Amerika, FGM-148 Javelin. Menurut pakar militer Kolonel Hatem Al-Falahi, rudal Panah Merah, yang menurut kelompok perlawanan baru-baru ini mulai digunakan, merupakan tambahan kualitatif, karena membantu menghantam kendaraan dan kendaraan lapis baja dari jarak hingga 4 kilometer. Al-Falahi menambahkan, dalam analisis situasi militer di Jalur Gaza, rudal jenis ini memiliki kemampuan tinggi untuk mengenai kendaraan dan lapis baja. Al-Falahi percaya bahwa penemuan rudal ini merupakan indikasi bahwa perlawanan memiliki lebih banyak senjata yang mampu menyerang kendaraan lapis baja, dan mengatakan bahwa waktunya mencerminkan strategi perlawanan untuk menyerang unit militer dari jarak jauh.

Tajikistan — 1miliarsantri.net : Pemerintah Tajikistan resmi melarang penggunaan hijab untuk Muslimah pada 19 Juni 2024 lalu. Hal ini seiring dengan disahkannya undang-undang baru yang mengatur pakaian Islami dan perayaan Idul Fitri oleh parlemen negara tersebut. RUU yang disetujui oleh majelis tinggi parlemen itu, Majlisi Milli, pada 19 Juni, muncul setelah bertahun-tahun diberlakukannya tindakan keras tidak resmi terhadap hijab di negara mayoritas Muslim tersebut. Berikut ini sejumlah fakta seputar pelarangan hijab yang diberlakukan Tajikistan sebagaimana dihimpun Pertama, tindakan keras pemerintah terhadap hijab dimulai pada 2007, meluas ke semua institusi publik dan menyebabkan penggerebekan pasar dan denda di jalan. Pada 2015 misalnya, Polisi mengatakan bahwa selama setahun terakhir, mereka telah menutup sekitar 160 toko yang menjual jilbab, dan meyakinkan 1.773 wanita untuk berhenti mengenakan jilbab. Kedua, pada 2018, pemerintah juga mengeluarkan buku panduan setebal 376 halaman, berjudul ‘Buku Panduan Pakaian yang Disarankan di Tajikistan’, yang menguraikan apa yang harus dikenakan perempuan di negara itu untuk berbagai kesempatan. Daftar tersebut menguraikan bahan, panjang dan bentuk pakaian yang dapat diterima. Buku ini juga melarang pakaian hitam di pemakaman; sebagai gantinya, buku ini merekomendasikan pakaian biru dengan jilbab putih untuk acara-acara seperti itu. Ketiga, jilbab disebut busana asing. Presiden Emomali Rakhmon juga memperingatkan orang-orang Tajik: “Jangan menyembah nilai-nilai asing, jangan mengikuti budaya asing. Kenakan pakaian dengan warna dan potongan tradisional, bukan hitam.” “Bahkan saat berkabung, wanita Tajik harus mengenakan pakaian putih, bukan hitam,” katanya. Keempat, berdasarkan undang-undang baru, individu yang mengenakan jilbab atau pakaian keagamaan terlarang lainnya dapat dikenakan denda yang besar hingga 7.920 somoni (sekitar 700 dolar AS). Perusahaan yang mengizinkan karyawannya mengenakan pakaian terlarang berisiko dikenakan denda sebesar 39.500 somoni (3.500 dolar AS). Pejabat pemerintah dan pemimpin agama akan menghadapi denda yang lebih besar yaitu 54 ribu-57.600 somoni (4.800 dolar AS sampai 5.100 dolar AS) jika ditemukan melakukan pelanggaran. Kelima, pelarangan hijab ini merupakan bagian dari serangkaian 35 tindakan yang berkaitan dengan agama, dalam sebuah langkah yang digambarkan oleh pemerintah sebagai “melindungi nilai-nilai budaya nasional” dan “mencegah takhayul dan ekstremisme”. Keenam, setelah pertama kali melarang jilbab di lembaga-lembaga publik, termasuk universitas dan gedung-gedung pemerintah, pada tahun 2009, rezim di Dushanbe mendorong sejumlah aturan formal dan informal yang dimaksudkan untuk mencegah negara-negara tetangga menggunakan pengaruh mereka, namun juga memperkuat kontrol mereka terhadap negara tersebut. Ketujuh, sebelum larangan tersebut, pemerintah telah bekerja keras untuk mempromosikan budaya dan cara berpakaian Tajik. Pada September 2017, pemerintah mengaktifkan pesan kepada pengguna ponsel, mendesak mereka untuk mengenakan pakaian nasional Tajik. Pesan-pesan itu berbunyi: “Mengenakan pakaian nasional adalah suatu keharusan!”, “Hormati pakaian nasional,” dan “Mari kita jadikan ini sebagai tradisi yang baik untuk mengenakan pakaian nasional.” Kedelapan, meskipun larangan hijab sekarang resmi, Tajikistan telah melihat beberapa pembatasan yang disahkan dalam hal berpakaian dan penampilan. Pada 2007, kementerian pendidikan Tajikistan melarang pakaian Islami dan rok mini gaya Barat bagi para siswa. Larangan tersebut akhirnya diperluas ke semua institusi publik.

Paris — 1miliarsantri.net : Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Raja Abdullah II dari Yordania mendesak Israel untuk mencabut semua “pembatasan” darat terhadap pengiriman bantuan ke Gaza yang dilanda perang, demikian menurut pernyataan kepresidenan. Badan-badan PBB berulang kali memperingatkan adanya kekurangan pasokan vital yang parah di Gaza. Situasi ini diperburuk oleh pembatasan akses melalui darat dan penutupan perlintasan penting Rafah dengan Mesir sejak pasukan Israel merebut sisi Palestina pada awal Mei. Saat makan siang di Istana Elysee, Macron dan Abdullah II menegaskan kembali perlunya “gencatan senjata segera dan berkelanjutan di Gaza” dan menuntut pembebasan semua sandera – termasuk dua warga negara Prancis. Kedua pemimpin juga “menyatakan keprihatinan mendalam mereka tentang situasi di Tepi Barat dan mengecam keras kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim”, kata Istana Elysee dalam sebuah pernyataan. Mereka sepakat untuk terus bekerja sama mencari “solusi yang berkelanjutan dan dapat dipercaya” untuk perang tersebut berdasarkan “solusi dua negara”. Mereka juga menyambut baik reformasi yang dilakukan pemerintah Palestina dan mendesak agar reformasi tersebut dilanjutkan. Mengacu pada meningkatnya ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon, Macron dan Abdullah II memperingatkan adanya “konflik yang akan menjadi bencana bagi kawasan tersebut”. Mereka kembali mendesak semua pihak untuk bersikap “bertanggung jawab dan menahan diri”. Serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober terhadap Israel selatan yang memicu perang Gaza mengakibatkan kematian 1.194 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

Gaza — 1miliarsantri.net : Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan jumlah korban tewas di Palestina sedikitnya mencapai 37.551 orang. Jumlah tersebut setelah Israel kembali membunuh 101 warga di kawasan Jalur Gaza. Pernyataan kementerian tersebut menambahkan 85.911 orang lainnya juga terluka dalam serangan gencar tersebut. Sebagian besar dari korban, terutama yang terbunuh adalah wanita dan anak-anak. “Serangan Israel menewaskan 101 orang dan melukai 169 lainnya dalam 24 jam terakhir saja,” kata pernyataan itu, dikutip Senin (24/6/2024). Meski jumlah korban terus bertambah sejak Israel menyerang pada akhir Oktober lalu, pihak kementerian menambahkan bahwa banyak orang yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Hal itu dikarenakan tim penyelamat tidak dapat menjangkau korban serangan brutal Israel. Mencemooh resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober.

Gaza — 1miliarsantri.net : Ribuan pelajar menengah di Gaza, Palestina terancam gagal mengikuti ujian akhir, imbas dari serangan militer Israel. Kementerian Pendidikan Palestina mengumumkan, agresi militer Israel membuat sekitar 39.000 siswa di Jalur Gaza kehilangan kesempatan ujian akhir sekolah menengah Tawjihi. Ujian tersebut mulanya dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu pekan ini, namun situasi keamanan yang tidak stabil telah memaksa penundaan dan pengaturan ulang bagi para siswa. Juru bicara Kementerian Pendidikan, Sadiq al-Khudour, mengungkapkan bahwa serangan Israel telah menyebabkan kematian 450 siswa sekolah menengah tahun ini. Dari jumlah tersebut, 430 siswa terbunuh di Gaza dan 20 siswa lainnya di Tepi Barat. “Meskipun keadaan penuh tantangan, Kementerian Pendidikan Palestina telah berupaya untuk mengakomodasi pelajar Palestina dari Gaza yang saat ini berada di luar negeri,” terangnya kepada media, Ahad (23/6/2024). Al-Khudour mencatat, 1.320 pelajar Palestina asal Gaza akan mengikuti ujian Tawjihi di 29 negara Arab, dengan mayoritas, yaitu 1.090 pelajar, berada di Mesir. Untuk memastikan bahwa para siswa tetap dapat mengikuti ujian, Kementerian Pendidikan telah mendirikan ruang ujian terbesar di Mesir. Selain itu, ruang khusus untuk ujian juga didirikan di Rusia, Turki, dan Qatar.