Meski Diterpa Polemik, China Tetap Lanjutkan Kerja Sama Proyek Kereta Cepat dengan Indonesia

Tegal – 1miliarsantri.net: Di tengah polemik mengenai beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, Pemerintah China menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan kerja sama strategis dengan Indonesia.

Sebab, Negeri Tirai Bambu itu menilai proyek tersebut membawa dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyampaikan bahwa proyek KCJB telah menjadi simbol kerja sama yang produktif antara Beijing dan Jakarta.

Ia menilai, keberadaan Whoosh telah membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Pulau Jawa.

“Kereta api ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat. Manfaat ekonomi dan sosialnya terus dirasakan, menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta,” ujar Guo Jiakun dalam konferensi pers, Senin (20/10/2025), dikutip dari Poros Jakarta.

Guo menambahkan, baik Indonesia maupun China memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan operasional proyek tersebut. Ia optimistis kerja sama ini akan semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara.

“China siap terus bekerja sama dengan Indonesia dalam memfasilitasi pengoperasian Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang berkualitas tinggi,” tambahnya.

Baca Juga: Memperingati Hari Stroke Sedunia 2025, Kenali Gejala dan Penyebab Stroke di Sini!

Polemik Utang dan Sikap Pemerintah Indonesia

Meski dinilai sukses secara operasional, proyek Whoosh tak lepas dari sorotan publik akibat isu pembengkakan utang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban utang proyek tersebut.

Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran berada di tangan PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) yang berada di bawah naungan Danantara Holding BUMN.

“Seharusnya mereka bisa mengelola dari situ, jangan sampai membebani APBN lagi,” tegas Menkeu Purbaya dalam media gathering di Bogor, 10 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa Danantara memiliki manajemen dan dividen yang kuat, dengan rata-rata pendapatan sekitar Rp80 triliun per tahun.