1miliarsantri.net

Yerussalem — 1miliarsantri.net : Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir kembali melakukan provokasi dengan memasuki halaman Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki. Sejumlah negara mengecam tindakan itu serta tindakan parlemen Israel menolak pendirian negara Palestina. Kantor berita WAFA melansir, didampingi sejumlah besar petugas polisi Israel, Ben-Gvir berkeliling halaman timur Al-Aqsa, yang merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam. Menteri juga memasuki masjid pada 21 Mei tahun lalu dan menyatakan bahwa Israel “berkuasa” atas lokasi tersebut. “Saya senang bisa mendaki Temple Mount, tempat terpenting bagi umat Israel,” kata Ben-Gvir selama kunjungannya pada 2023 ke Al-Aqsa, yang juga dikenal sebagai Temple Mount oleh orang Yahudi. Berdasarkan pengaturan status quo, non-Muslim boleh mengunjungi situs di Kota Tua Yerusalem, namun tidak diperbolehkan untuk beribadah. Namun, pengunjung Yahudi semakin menentang larangan tersebut, sesuatu yang dianggap sebagai provokasi oleh warga Palestina, karena khawatir Israel bermaksud mengambil alih situs tersebut. Qatar telah mengecam “dalam istilah yang paling keras” atas “penyerbuan Masjid Al Aqsa dan persetujuan Knesset terhadap rancangan undang-undang yang menolak pembentukan negara Palestina” yang dilakukan oleh Menteri Keamanan Nasional Israel. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Qatar memperingatkan konsekuensi dari “kebijakan eskalasi” Israel di wilayah pendudukan Palestina, yang mencakup perluasan “siklus kekerasan regional dan melemahnya upaya untuk mencapai solusi dua negara” terhadap konflik. Mereka juga mengatakan bahwa upaya berulang kali untuk mengubah “status quo agama dan sejarah Masjid al Aqsa bukan hanya serangan terhadap warga Palestina, tetapi juga terhadap dua miliar Muslim di seluruh dunia”. Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengecam resolusi parlemen Israel yang menolak pembentukan negara Palestina dengan alasan bahwa hal itu akan menimbulkan “bahaya eksistensial” bagi negara tersebut. “Kami menyatakan kekecewaan kami atas diadopsinya sebuah resolusi oleh Knesset kemarin yang menolak prospek pembentukan negara Palestina, bertentangan dengan resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB,” ucap kementerian itu dalam sebuah pernyataan, menggunakan istilah Ibrani untuk parlemen Israel. Mereka juga mengutuk kunjungan provokatif Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa. “Tindakan tidak bertanggung jawab ini mengancam akan semakin mengganggu stabilitas kawasan,” lanjutnya. Kementerian tersebut menegaskan kembali “kebutuhan mendesak” untuk berupaya mencapai solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina “yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan”. Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya mengutuk “provokasi” yang dilakukan Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir di kompleks Masjid Al-Aqsa. “Israel harus menghentikan tindakan seperti itu, yang akan semakin meningkatkan ketegangan di kawasan,” katanya.

Gaza — 1miliarsantri.net : Kebijakan Israel terhadap Tepi Barat mengancam prospek solusi dua negara dengan Palestina. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Rabu. Menurutnya, kekerasan dan penangkapan meningkat tajam di wilayah pendudukan Israel sejak pecahnya perang Gaza akibat serangan Hamas pada 7 Oktober. Melalui langkah-langkah administratif dan hukum, Israel sedang mengubah geografi Tepi Barat, kata Guterres dalam pernyataan yang dibacakan oleh kepala stafnya, Courtenay Rattray, selama pertemuan Dewan Keamanan. Ekspansi pemukiman diperkirakan akan semakin cepat karena penyitaan lahan besar-besaran di daerah-daerah strategis dan perubahan dalam perencanaan, pengelolaan lahan, dan tata kelola, tambah Guterres. “Perkembangan terbaru ini seperti menancapkan pasak ke jantung prospek solusi dua negara,” terang kepala PBB tersebut. Dia mengatakan Israel sedang mengambil langkah-langkah untuk memperluas kedaulatannya atas Tepi Barat. Guterres mengatakan Israel telah mengambil langkah-langkah hukuman terhadap Otoritas Palestina dan melegalkan lima pos terdepan Israel di Tepi Barat. Israel telah membangun pos-pos semacam itu sebagai bagian dari pendudukannya di Tepi Barat sejak 1967. “Kita harus mengubah arah. Semua aktivitas pemukiman harus segera dihentikan,” tegas Guterres. Dia mengatakan pemukiman Israel merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hambatan bagi perdamaian dengan Palestina.

Tell Aviv — 1miliarsantri.net : Bukan rahasia lagi, propaganda sudah jadi senjata Israel sejak awal gerakan Zionis. Kerap kali ia jadi upaya membungkam kritik dunia di saat-saat negara itu melakukan kejahatan di Palestina seperti sembilan bulan belakangan. Namanya mesin perang, biayanya tentu tak sedikit. Laman berita Israel-Palestina, +972 Magazine melansir, kritik meluas atas serangan Israel ke Gaza pada 2021, jadi salah satu alasan gelontoran dana terkini. Merujuk investigasi the Seventh Eye pada Januari 2022, Kabinet Israel menyetujui sebuah proyek yang dapat menyuntikkan dana hingga 100 juta shekel untuk mendanai propaganda pemerintah secara diam-diam di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Angka itu setara 30 juta dolar AS atau setara Rp 485 miliar dengan kurs terkini. Dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Yair Lapid, inisiatif ini untuk menghidupkan kembali rencana Kementerian Urusan Strategis Israel, yang sempat ditutup pada tahun 2021. Rencananya adalah untuk mentransfer uang secara tidak langsung ke organisasi asing yang akan menyebarkan propaganda Israel di negara tempat mereka beroperasi, sambil menyembunyikan fakta bahwa mereka didukung oleh pemerintah Israel. Proyek yang awalnya didirikan dengan nama “Solomon’s Sling” dan sekarang dikenal dengan nama “Concert” ini menjadi ujung tombak Kementerian Urusan Strategis dan mengubah wacana global tentang Israel, khususnya secara online. Misi Solomon’s Sling secara samar-samar digambarkan sebagai perjuangan melawan “delegitimasi” negara melalui “aktivitas kesadaran massa.” Dalam rencana awal, yang terungkap dalam serangkaian investigasi the Seventh Eye, Solomon’s Sling mendapat anggaran yang sangat besar sebesar 256 juta shekel atau 80 juta dolar AS. Setengah dari jumlah tersebut seharusnya berasal dari anggaran negara, dan setengahnya lagi dari individu kaya dan organisasi asing, terutama di Amerika Serikat. Prinsip yang mendasari penggunaan Solomon’s Sling, dan secara umum ketergantungan industri hasbara pada badan-badan sipil untuk menyebarkan pesan-pesan pemerintah, adalah bahwa hasbara yang kuno tidak lagi berfungsi. Ketika seorang diplomat atau juru bicara resmi ditempatkan di depan kamera dan diminta untuk menyampaikan daftar pokok pembicaraan pemerintah kepada pemirsa, pemirsa akan mengenali orang tersebut sebagai perwakilan dari pihak yang berkuasa, sehingga menyebabkan mereka tidak tertarik lagi. Dinamika yang sama terjadi ketika perwakilan negara menggunakan media sosial. Pada tahun 2015, pemerintah memutuskan untuk membangun kembali Kementerian Urusan Strategis, yang tadinya hampir kosong, menjadi badan serbaguna dan inovatif yang akan mengoordinasikan kegiatan hasbara tidak resmi Israel. Di bawah kepemimpinan Gilad Erdan, yang kini menjadi duta besar Israel untuk PBB, kementerian tersebut membangun jaringan organisasi, media, dan aktivis yang menyebarkan pesan-pesan politik atas nama pemerintahan Netanyahu dan lembaga keamanan. Ada yang melakukan hal tersebut dengan mengorbankan anggaran pemerintah, ada pula yang hanya karena alasan ideologis.