Gencarkan Sertifikasi Halal, PW ISNU Minta Dukungan Ketua DPD RI

Surabaya — 1miliarsantri.net : Produk halal merupakan kebutuhan yang harus terus dijaga kalangan muslim di Indonesia. Hanya saja, masih banyak pelaku usaha yang belum bersertifikat halal. Menggencarkan pentingnya sertifikasi halal, Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nadlatul Ulama (PW ISNU) Jawa Timur meminta dukungan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Ketua Lembaga Solusi Halal (LSH) PW ISNU Jawa Timur, Siti Nur Husnul Yusmiati menjelaskan, lembaga ini berdiri sejak 26 Januari 2022.

“Ada lima program yang kami dorong yaitu, pelatihan pendampingan Proses Produk Halal (PPH), penguatan pendamping PPH, monitoring dan evaluasi Pendamping Proses Produk Halal (P3H), maintanance P3H dan Bimtek sertifikasi halal reguler,” terang Husnul, Jumat (19/7/2024).

Dikatakannya, sebagai lembaga solusi halal, PW ISNU Jawa Timur memiliki 33 trainer PPH profesional yang tersebar hampir di setiap kabupaten/kota se-Jawa Timur. Lembaganya juga sukses melaksanakan pelatihan P3H di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur.

“Kami memiliki pendamping PPH profesional sebanyak 2.600 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur,” tutur Husnul.

Dia menjelaskan jika lembaganya juga menerima dua penghargaan dan tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki pendamping PPH terbanyak dan mitra BPJPH yang melakukan penerbitan sertifikat halal terbanyak serentak.

“Secara keseluruhan ada 6.446 pendaftar. Namun yang lolos pelatihan sebanyak 2.654 pelaku usaha. Sisanya sebanyak 1.232 pelaku usaha tak lulus pelatihan, 735 pelaku usaha tak mengikuti pelatihan meski sudah mendaftar,” ujar Husnul.

Pada kesempatan itu, Husnul merekomendasikan empat hal agar dapat ditindaklanjuti Ketua DPD RI. Pertama, masih perlu sosialisasi pentingnya sertifikasi halal dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) ke masyarakat, terutama pelaku usaha.

Kedua, perlu dukungan pemerintah daerah yang lebih optimal, tidak ada blokade-blokade khusus untuk pendamping tertentu.

“Ketiga, perlu dukungan pendanaan untuk program aktivasi pendamping lebih massif,” tambah Husnul.