Dengarkan Artikel Ini

Ketiga, Keadilan Sosial atau Al-Adl. Kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah terwujudnya keadilan distribusi dan keadilan prosedural.

Keempat, adalah maslahat. Setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan umat,
yakni mendatangkan kebaikan dan menolak segala bentuk kemudaratan.

Dalam Islam, uang bukan komoditas, melainkan alat tukar (medium of exchange), Uang tidak boleh “beranak” menjadi uang, tanpa adanya aktivitas ekonomi riil, melibatkan risiko dan usaha nyata seperti jual-beli, sewa, atau bagi hasil.

Setiap bentuk riba diharamkan secara tegas, sebagai gantinya, Islam menawarkan sistem bagi hasil (mudarobah dan musyarakah), jual-beli, (murabahah, salam atau istisna) dan sewa (ijaroh).

Ustadz Dwi Chondro Triyono menganalogikan sistem ekonomi itu seperti tubuh manusia, uang adalah darah dan sistem moneter adalah jantungnya. Dalam kapitalisme, jantungnya tersumbat oleh riba, Uang hanya berputar di sekitar lembaga keuangan besar dan para pemilik modal. Sementara sektor riil dan masyarakat bawah kekurangan aliran modal. Akibatnya tubuh ekonomi nasional tampak hidup tetapi sebenarnya tengah sekarat, negap-megap secara struktural.

Sementara dalam Islam jantung ekonomi berdenyut sehat karena aliran uang tidak tersumpat oleh bunga, Ia beredar melalui sektor real, kerjasama produktif, dan distribusi zakat. Negara bertindak seperti dokter yang memastikan darah ekonomi sampai kepada semua organ, terutama yang lemah dan kekurangan.

Jika kita analogikan dengan kebijakan Purbaya, pendekatannya tetap mempertahankan mekanisme bunga dan dominasi pasar finansial dalam menggerakkan ekonomi, dapat dikategorikan sebagai bentuk sirkulasi tertutup dimana darah ekonomi tidak mengalir merata.

Uang cenderung berputar dalam lingkaran terbatas, antara lain bank, investor besar, dan pasar modal. Sementara sektor rilis seperti pertanian, perikanan, dan UMKM hanya mendapatkan sisa aliran ekonomi modal yang kecil dan berbiaya tinggi.

Jika kebijakan tersebut disandingkan dengan prinsip ekonomi Islam,
tampak bahwa sistem Islam menawarkan paradigma yang lebih menyeluruh, menjaga kesehatan jantung ekonomi tanpa mengorbankan kelancaran aliran darah ke seluruh tubuh masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun Purbaya Yudi Sadewa tampak berupaya memberikan angin segar bagi perbaikan ekonomi Indonesia melalui kebijakan fiskal dan moneter, namun selama kerangka yang digunakan masih bersandar pada sistem ekonomi kapitalistik ribawi,maka bangsa ini tidak akan benar-benar lepas dari siklus krisis. Upaya perbaikan tersebut hanya akan menjadi penundaan terhadap krisis berikutnya, bukan penyembuhan mendasar atau penyakit sistemik ekonomi itu sendiri.

Hal ini menegaskan bahwa sistem buatan manusia itu lemah dan memiliki keterbatasan, karena tidak menjalankan sistem yang berlandaskan wahyu.

Wallahu a’lam bishawab

Bandung, 10 November 2025 M / 19 Jumadil Ula1446 H

HM Ali Moeslim