Instruksi Presiden Penambahan Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri, Begini Respon Kementerian Haji dan Umrah

Pemerintah Perkuat Layanan Haji 2026 Sesuai Instruksi Presiden Prabowo Untuk Menambah Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri, Pada Musim Haji 2026.

Jakarta – 1miliarsantri.net: Pemerintah, melalui Kementerian Haji dan Umrah, menyatakan akan menambah kuota petugas haji yang berasal dari unsur TNI dan Polri pada pelaksanaan haji 2026 (1447 H). Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, berdasarkan arahan dan isntruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun langkah ini mendapat dukungan pemerintah, beberapa pihak juga menyuarakan catatan penting yang layak mendapat perhatian:

Ada usulan bahwa proporsi petugas haji dari TNI-Polri sebaiknya besar — bahkan ada wacana “minimal 50%” personel petugas haji berasal dari aparat negara, untuk meminimalisir politisasi dan intervensi administratif oleh pemerintah daerah.

Menurut Dahnil, keberadaan petugas dari TNI–Polri selama ini telah menjadi bagian dari pengamanan jamaah (linjam). Namun dengan kebutuhan yang semakin kompleks — seperti jumlah jamaah yang besar, fokus keamanan, dan layanan logistik di Tanah Suci — pihaknya memutuskan kuota petugas tersebut perlu ditambah.

Meski demikian, jumlah pasti penambahan personel belum ditetapkan. Dahnil menyatakan bahwa persentase dan distribusi penambahan akan dibahas lebih lanjut secara internal.

Baca juga : 20.000 Jamaah Haji Dapat Kompensasi Dari BPKH Karena Tidak Dapat Makan: Instruksi Presiden Penambahan Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri, Begini Respon Kementerian Haji dan Umrah

Mengapa TNI-Polri? Argumen Utama di Balik Kebijakan

Redaksi 1miliarsantri mencoba merangkum dari berbagai sumber, beberapa alasan utama yang dikemukakan pemerintah dalam mendukung penambahan petugas haji dari TNI-Polri antara lain:

• Profesionalisme dan disiplin: Personel TNI dan Polri dianggap memiliki kualitas disiplin dan kinerja yang tinggi, sehingga lebih siap menjalankan tugas di lingkungan padat dan penuh tantangan seperti penyelenggaraan haji modern.

• Perlindungan jamaah yang lebih optimal: Karena sifat ibadah haji — melibatkan ribuan jamaah dalam suasana padat — kebutuhan akan keamanan, kontrol kerumunan, pengaturan lalu lintas, dan respon terhadap kondisi darurat memerlukan aparat yang digembleng pelatihan fisik dan prosedur keamanan ketat. Kehadiran TNI-Polri diharapkan memenuhi kebutuhan itu.

• Respons terhadap kompleksitas operasional: Selain keamanan, pelaksanaan haji melibatkan banyak aspek: logistik, transportasi jamaah, bimbingan ibadah, kesehatan, serta koordinasi di Tanah Suci. Dengan tambahan petugas profesional, layanan diperkirakan akan lebih tertib dan efisien.

Baca juga : Nota Diplomatik Dubes Arab Saudi, Dinamika Penyelenggaraan Haji, Ini Penjelasan Kementerian Agama: Instruksi Presiden Penambahan Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri, Begini Respon Kementerian Haji dan Umrah

Adaptasi Tantangan Baru Penyelenggaraan Haji

Penambahan petugas dari TNI-Polri bukan sekadar perkara jumlah, melainkan bentuk adaptasi kebijakan terhadap tantangan terbaru dalam penyelenggaraan haji massal. Beberapa konteks yang mendasari antara lain:

• Pertumbuhan jamaah — Dengan banyaknya calon jamaah dan keberangkatan reguler plus khusus, beban pelayanan di Tanah Suci meningkat signifikan. Hal ini membuat kebutuhan petugas yang handal semakin mendesak.

• Kompleksitas lingkungan ibadah — Haji melibatkan banyak proses: pendaftaran, transportasi, akomodasi, pendampingan atas jamaah lanjut usia atau berkebutuhan khusus, kondisi cuaca, dan potensi krisis (kesehatan, logistik, keamanan). Kombinasi faktor ini menuntut pelayanan profesional, disiplin, dan siap darurat.

• Upaya standarisasi & profesionalisasi — Dengan melibatkan aparat negara yang terlatih, diharapkan kualitas layanan haji bisa lebih konsisten, serta meminimalkan risiko human error, potensi kerusakan layanan, hingga fenomena nepotisme atau proteksionisme dalam seleksi petugas lokal.

Sorotan & Potensi Tantangan Kebijakan

Meskipun langkah ini mendapat dukungan pemerintah, beberapa pihak juga menyuarakan catatan penting yang layak mendapat perhatian:

• Ada usulan bahwa proporsi petugas haji dari TNI-Polri sebaiknya besar — bahkan ada wacana “minimal 50%” personel petugas haji berasal dari aparat negara, untuk meminimalisir politisasi dan intervensi administratif oleh pemerintah daerah.

• Namun, keberagaman jamaah (usia, kondisi kesehatan, kebutuhan pendampingan) menuntut petugas tidak hanya terlatih keamanan, tapi juga memiliki pemahaman empatik, pelayanan sipil, dan kompetensi sosial — hal yang tidak selalu identik dengan latar belakang militer/polisi. Ini mengharuskan pelatihan tambahan agar tugas pelayanan bisa dijalankan dengan bijak dan manusiawi.

• Transparansi dalam rekrutmen, distribusi tugas, dan koordinasi lintas instansi menjadi krusial — agar penambahan personel tidak hanya memperkuat keamanan, tapi juga mendukung integritas pelayanan, penerapan hak-hak jamaah, dan tata kelola penyelenggaraan haji yang adil.

Baca juga : Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024! KPK Gercep Cegah Eks Menag Yaqut Bepergian ke Luar Negeri: Instruksi Presiden Penambahan Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri, Begini Respon Kementerian Haji dan Umrah

Apa Artinya bagi Jamaah & Penyelenggara: Harapan & Persiapan

Bagi calon jamaah dan penyelenggara haji (travel, lembaga keagamaan, keluarga jamaah), kebijakan ini membawa beberapa implikasi konkret:

• Potensi peningkatan rasa aman dan nyaman saat ibadah — Dengan pengamanan dan layanan yang lebih profesional, jamaah bisa lebih fokus pada ibadah, tanpa khawatir soal kerumunan, logistik, atau keamanan.

• Harapan layanan lebih tertata dan efisien — Dari transportasi, pengaturan akomodasi, pendampingan ibadah, hingga respons darurat — kehadiran petugas tambahan diharapkan memperlancar seluruh rangkaian perjalanan haji.

• Perlu menunggu detail resmi lebih lanjut — Karena jumlah penambahan dan distribusi petugas masih dalam tahap pembahasan, calon jamaah serta penyelenggara disarankan menunggu pengumuman resmi Kemenhaj sebelum menyusun ekspektasi final.

Baca juga : Edukasi & Penguatan Keluarga Disabilitas Mental: Poltekesos Bandung Hadirkan Ruang Belajar dan Dukungan di Desa Karangmuncang: Instruksi Presiden Penambahan Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri, Begini Respon Kementerian Haji dan Umrah

Penegasan Komitmen Pemerintah terhadap Kualitas dan Keamanan Haji 2026

Langkah ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin keamanan dan kualitas pelayanan ibadah haji Indonesia 2026.

Langkah menambah kuota petugas haji dari unsur TNI dan Polri menunjukkan komitmen serius pemerintah melalui Kemenhaj untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji — baik dari aspek keamanan, layanan, maupun manajemen operasional.

Di tengah tantangan penyelenggaraan haji modern — melibatkan ribuan jamaah, mobilitas tinggi, kompleksitas logistik, dan kebutuhan pelayanan — kebijakan ini bisa menjadi fondasi penting untuk memastikan jamaah beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

Baca juga : Bencana Sumatra – Update BNPB: 174 meninggal dan 79 hilang, Evakuasi Terhambat Akses Terputus: Instruksi Presiden Penambahan Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri, Begini Respon Kementerian Haji dan Umrah

Meski masih ada tantangan — seperti penentuan kuota pasti, pelatihan personel agar peka terhadap kebutuhan jamaah sipil, serta transparansi rekrutmen — niat pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan layanan haji patut diapresiasi. Jika dijalankan dengan serius dan bertanggung jawab, kebijakan ini bisa membawa transformasi positif dalam pengalaman ibadah haji warga Indonesia.***

Penulis : Thamrin Humris

Editor : Thamrin Humris

Sumber : Berbagai Sumber

Gambar ilustrasi copilot