Update Gempa Flores-NTT M7,7: Korban Tembus 51 Jiwa, Ribuan Warga Masih Mengungsi

Thamrin HumrisAgustus 16, 2026Agustus 16, 202604 mins

Update gempa Flores-NTT M7,7: korban meninggal mencapai 51 orang dan 64 warga luka berat. Lebih dari 5.000 jiwa mengungsi, sementara operasi SAR dan penanganan darurat terus diperluas. FLORES, NTT — Gempa Flores-NTT M7,7 kembali menunjukkan dampak memilukan setelah jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Hingga Minggu (16/8/2026) pukul 09.00 WIB, sedikitnya 51 orang meninggal dunia dan 64 warga mengalami luka berat akibat gempa dahsyat yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sehari sebelumnya. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menyampaikan angka tersebut dalam konferensi pers pada Minggu pagi. Menurutnya, penambahan korban terutama berasal dari proses evakuasi di Kabupaten Manggarai Timur dan Manggarai, termasuk wilayah Reo. “Per pukul 09.00 tadi pagi hari ini, bahwa total korban meninggal dunia ada 51,” kata Syafii dalam konferensi pers, sebagaimana informasi yang diterima dari laporan penanganan bencana. Operasi SAR Diperluas, Pencarian Korban Terus Berjalan Pasca gempa Flores-NTT M7,7, tim SAR gabungan masih bergerak melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi di sejumlah lokasi terdampak di Pulau Flores. Operasi terus diperluas karena masih terdapat wilayah yang membutuhkan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. Kondisi medan dan kerusakan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Karena itu, proses pencarian korban dilakukan secara bertahap dengan melibatkan unsur Basarnas, BPBD, TNI, Polri, tenaga kesehatan, pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya. Basarnas sendiri merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di Indonesia. Kepala Basarnas saat ini adalah Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, yang menjabat sejak 2025. Lebih dari 5.000 Warga Bertahan di Pengungsian Sementara itu, data terbaru BNPB menunjukkan skala dampak bencana semakin terlihat. Dalam pemutakhiran per Minggu (16/8) pukul 00.00 WIB, lebih dari 5.000 jiwa tercatat mengungsi. Kabupaten Sikka menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar, yakni 3.356 jiwa. Sebanyak 1.356 orang berada di GOR Samador, sedangkan sekitar 2.000 lainnya mengungsi secara mandiri di 10 titik. Di Kabupaten Manggarai, BNPB mencatat sekitar 2.078 jiwa mengungsi, sementara di Nagekeo terdapat sekitar 500 jiwa. Pengungsian juga tercatat di sejumlah wilayah di luar NTT yang ikut merasakan dampak guncangan. Kondisi di lapangan membuat kebutuhan dasar menjadi perhatian utama. BNPB menyebut para penyintas, khususnya di Manggarai, membutuhkan tenda darurat, beras, obat-obatan, selimut, tempat tidur lapangan, tikar, air bersih hingga genset. Ratusan Rumah dan Fasilitas Publik Rusak Dampak gempa Flores-NTT M7,7 tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar terhadap rumah dan fasilitas umum. Berdasarkan data sementara BNPB, sebanyak 914 rumah rusak berat, 126 rumah rusak sedang dan 317 rumah rusak ringan. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada fasilitas pendidikan, kesehatan dan kantor pemerintahan. BNPB mencatat sedikitnya 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan dan 38 kantor pemerintah terdampak gempa. Angka tersebut masih dapat berubah karena tim gabungan dan BPBD terus melakukan pendataan serta verifikasi di lapangan. 341 Aktivitas Gempa Susulan Tercatat

Selamat Hari Bhayangkara: 80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat

Redaksi 1MS RebornJuli 1, 2026Juli 1, 202602 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lahir pada masa awal kemerdekaan sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Pada 1 Juli 1946, pemerintah menetapkan Kepolisian Negara sebagai institusi nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah, yang kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Bhayangkara. Dalam perjalanan sejarahnya, Polri berperan aktif mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari berbagai ancaman, menegakkan hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai masa, mulai dari era revolusi fisik, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Sejak dipisahkan dari ABRI pada tahun 1999, Polri terus bertransformasi menjadi institusi kepolisian sipil yang profesional, modern, dan terpercaya. Memasuki usia ke-80, Polri terus memperkuat reformasi kelembagaan melalui peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang aman dan maju. Di antara banyak tokoh besar Polri, Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso menjadi teladan sepanjang masa. Menjabat sebagai Kapolri pada periode 1968–1971, Hoegeng dikenal luas sebagai sosok yang jujur, sederhana, berani, dan tidak kompromi terhadap korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan.

110 Siswa “Dikunci Sistem”! Ujian Digital SMA Islam Muthmainnah Ende Bikin Publik Kaget — Tak Bisa Screenshot, Tak Bisa Curang!

Thamrin HumrisApril 15, 2026April 15, 202603 mins

110 Siswa “Dikunci Sistem”! Ujian Digital SMA Islam Muthmainnah Ende Bikin Publik Kaget — Tak Bisa Screenshot, Tak Bisa Curang! Tak bisa screenshot hingga akses dikunci total. Simak faktanya! Ende — 1miliarsantri.net | Suasana di SMA Islam Muthmainnah Ende tampak berbeda dari biasanya pada Rabu pagi (15/04/2026). Kesibukan rutin yang biasanya mewarnai lorong-lorong sekolah kini berganti dengan kesunyian yang khidmat. Sebanyak 110 siswa kelas XII sedang menempuh babak akhir perjalanan akademik mereka melalui Ujian Sekolah (US) Tahun 2026. Ujian yang dijadwalkan berlangsung selama sembilan hari, mulai dari 15 hingga 23 April 2026, ini menjadi momen krusial. Bukan sekadar rutinitas tahunan, ujian ini merupakan jembatan terakhir bagi para siswa sebelum mereka secara resmi dilepas oleh almamater tercinta. Pelepasan Generasi: Dari Kampus Hingga TNI-Polri! Kepala SMA Islam Muthmainnah Ende, Lukman Pua Rangga, S.Pd., melalui pesan whats app, menyampaikan pesan mendalam terkait pelaksanaan ujian tahun ini. Ia menekankan bahwa ke-110 siswa tersebut berada di ambang pintu gerbang baru dalam kehidupan mereka. “Kegiatan ini adalah evaluasi pamungkas bagi anak-anak kami di SMA Islam Muthmainnah. Setelah menempuh pendidikan selama tiga tahun, tiba saatnya mereka akan meninggalkan sekolah ini untuk mengejar cita-cita yang lebih tinggi,” ungkap Lukman. Lebih lanjut, Lukman memaparkan optimisme terhadap lulusan tahun ini yang dinilai memiliki minat karir yang beragam. “Kami melihat potensi yang luar biasa. Sudah pasti setelah ini mereka akan berpencar; ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi favorit, ada yang siap berkarya di dunia kerja, dan tidak sedikit pula yang memiliki tekad kuat untuk mengabdi kepada negara dengan masuk ke institusi TNI maupun Polri,” tambahnya. Ujian Tanpa Kertas: Android Jadi Senjata Utama!

Instruksi Presiden Penambahan Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri, Begini Respon Kementerian Haji dan Umrah

Thamrin HumrisDesember 7, 2025Desember 7, 202505 mins

Pemerintah Perkuat Layanan Haji 2026 Sesuai Instruksi Presiden Prabowo Untuk Menambah Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri, Pada Musim Haji 2026. Jakarta – 1miliarsantri.net: Pemerintah, melalui Kementerian Haji dan Umrah, menyatakan akan menambah kuota petugas haji yang berasal dari unsur TNI dan Polri pada pelaksanaan haji 2026 (1447 H). Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, berdasarkan arahan dan isntruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Meskipun langkah ini mendapat dukungan pemerintah, beberapa pihak juga menyuarakan catatan penting yang layak mendapat perhatian: Ada usulan bahwa proporsi petugas haji dari TNI-Polri sebaiknya besar — bahkan ada wacana “minimal 50%” personel petugas haji berasal dari aparat negara, untuk meminimalisir politisasi dan intervensi administratif oleh pemerintah daerah. Menurut Dahnil, keberadaan petugas dari TNI–Polri selama ini telah menjadi bagian dari pengamanan jamaah (linjam). Namun dengan kebutuhan yang semakin kompleks — seperti jumlah jamaah yang besar, fokus keamanan, dan layanan logistik di Tanah Suci — pihaknya memutuskan kuota petugas tersebut perlu ditambah. Meski demikian, jumlah pasti penambahan personel belum ditetapkan. Dahnil menyatakan bahwa persentase dan distribusi penambahan akan dibahas lebih lanjut secara internal. Mengapa TNI-Polri? Argumen Utama di Balik Kebijakan Redaksi 1miliarsantri mencoba merangkum dari berbagai sumber, beberapa alasan utama yang dikemukakan pemerintah dalam mendukung penambahan petugas haji dari TNI-Polri antara lain: Adaptasi Tantangan Baru Penyelenggaraan Haji Penambahan petugas dari TNI-Polri bukan sekadar perkara jumlah, melainkan bentuk adaptasi kebijakan terhadap tantangan terbaru dalam penyelenggaraan haji massal. Beberapa konteks yang mendasari antara lain: Sorotan & Potensi Tantangan Kebijakan Meskipun langkah ini mendapat dukungan pemerintah, beberapa pihak juga menyuarakan catatan penting yang layak mendapat perhatian:

Ustadz Abdul Somad Tekankan Toleransi Di Mabes Polri, Perkuat Sinergi Ulama dan Polri

Thamrin HumrisSeptember 28, 2025September 28, 202502 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Ada yang istimewa di Mabes Polri dengan kehadiran Ustadz Abdul Somad, da’i internasional yang dikenal dengan sapaan UAS memberikan ceramah di Mabes Polri, menekankan pentingnya toleransi beragama, penguatan mental, dan hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat. UAS menyampaikan pesan penting tentang toleransi beragama dalam ceramahnya di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, UAS menegaskan bahwa menjaga toleransi adalah kunci untuk memperkuat persatuan di Indonesia. Pentingnya Kekuatan Mental dan Amanah Dalam Menjalankan Tugas Pada kesempatan itu, selain menyoroti tentang toleransi, ustad yang pernah mengenyam pendidikan di Mesir dan Maroko juga mnenekankan pentingnya kekuatan mental dan amanah dalam menjalankan tugas. Sebagai tokoh agama, ia mengajak seluruh anggota Polri untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam pengabdian kepada masyarakat. “Saya menyampaikan sesuai dengan kapasitas saya sebagai guru, dosen, dan pendidik. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini bisa memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat,” terangnya. Kapolri: Kegiatan Ini Untuk Perkuat Sinergi Polri-Ulama

Presiden Instruksikan TNI-Polri Tidak Ragu Mengambil Langkah Tegas dan Terukur Terhadap Pelanggaran Hukum

Thamrin HumrisSeptember 1, 2025September 4, 202503 mins

Presiden Prabowo Menekankan Stabilitas Nasional Adalah Kunci Bagi Kebangkitan Ekonomi Bangsa Jakarta – 1miliarsantri.net: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Ahad (Minggu-red) 31 Agustus 2025, dan salah satu hasilnya adalah Presiden adalah memberikan instruksi kepada TNI-Polri terkait keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia dan langkah tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Presiden Prabowo terus memantau memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Arahan ini tertutama terkait langkah tegas menjaga stabilitas nasional. Presiden : TNI – Polri Harus Tetap Solid Hasil Sidang Kabinet disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menhan menegaskan bahwa dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Mengutip PRESIDENRI.GO.ID, ““Presiden dalam kaitan stabilitas nasional, memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama, dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ungkap Menhan Sjafrie. Dalam keterangan persnya, lebih lanjut Sjafri mngatakan, Presiden Prabowo memberikan instruksi agar TNI-Polri tidak ragu mengambil langkah tegas dan terukur terhadap pelanggaran hukum. Kepala Negara juga menekankan agar tindakan kriminal seperti perusakan fasilitas umum maupun penjarahan ditindak sesuai hukum. “Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah, pejabat yang mengalami penjarahan maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman,” Imbuhnya. Tugas Presiden Untuk TNI dan Polri