Presiden Prabowo Copot Jabatan Dadan Hindayana, Nanik S Deyang Ditunjuk Pimpin BGN

Thamrin HumrisJuni 2, 2026Juni 2, 202602 mins

Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional dan menunjuk Nanik S Deyang sebagai pengganti. Pergantian ini disebut hasil evaluasi kinerja selama 1,5 tahun terakhir Jakarta — 1miliarsantri.net | Keputusan mengejutkan datang dari Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan menunjuk Nanik S Deyang sebagai pemimpin baru lembaga strategis pengawal program makan bergizi nasional. Pergantian pimpinan ini diumumkan langsung pemerintah pada Selasa (2/6/2026). Pengumuman pergantian pucuk pimpinan BGN tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi yangh didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodar, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Selain mengumumkan pergantian posisi Kepala BGN, Presiden juga melakukan penyegaran struktur kepemimpinan BGN dengan menunjuk figur baru pada posisi wakil kepala lembaga. Nanik S Deyang Nahkodai BGN Nanik S Deyang bukan sosok baru di tubuh BGN. Sebelum dipercaya menjadi kepala, ia menjabat sebagai Wakil Kepala BGN dan dikenal aktif dalam koordinasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah, Ajak Perkuat Persatuan Bangsa

Thamrin HumrisMaret 21, 2026Maret 21, 202602 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan Idul Fitri 1447 H dan mengajak masyarakat mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, serta membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam, baik di Indonesia maupun di dunia. Ucapan tersebut disampaikan melalui tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 20 Maret 2026. Dalam pesannya, Kepala Negara menyampaikan ucapan selamat atas nama pribadi, keluarga, serta Pemerintah Republik Indonesia, sekaligus memohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat. “Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah,” ujar Presiden Prabowo. Lebih lanjut, Presiden mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Fitri sebagai momentum mempererat hubungan antarsesama. Ia menekankan pentingnya saling memaafkan, memperkuat silaturahmi, serta menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan. “Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Marilah kita terus perkuat kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar, bangsa Indonesia,” imbuh Kepala Negara. Selain itu, Presiden juga mendorong seluruh elemen bangsa untuk terus bekerja keras dan saling mendukung demi kemajuan Indonesia. Ia menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan negara yang lebih baik.

Instruksi Presiden Penambahan Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri, Begini Respon Kementerian Haji dan Umrah

Thamrin HumrisDesember 7, 2025Desember 7, 202505 mins

Pemerintah Perkuat Layanan Haji 2026 Sesuai Instruksi Presiden Prabowo Untuk Menambah Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri, Pada Musim Haji 2026. Jakarta – 1miliarsantri.net: Pemerintah, melalui Kementerian Haji dan Umrah, menyatakan akan menambah kuota petugas haji yang berasal dari unsur TNI dan Polri pada pelaksanaan haji 2026 (1447 H). Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, berdasarkan arahan dan isntruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Meskipun langkah ini mendapat dukungan pemerintah, beberapa pihak juga menyuarakan catatan penting yang layak mendapat perhatian: Ada usulan bahwa proporsi petugas haji dari TNI-Polri sebaiknya besar — bahkan ada wacana “minimal 50%” personel petugas haji berasal dari aparat negara, untuk meminimalisir politisasi dan intervensi administratif oleh pemerintah daerah. Menurut Dahnil, keberadaan petugas dari TNI–Polri selama ini telah menjadi bagian dari pengamanan jamaah (linjam). Namun dengan kebutuhan yang semakin kompleks — seperti jumlah jamaah yang besar, fokus keamanan, dan layanan logistik di Tanah Suci — pihaknya memutuskan kuota petugas tersebut perlu ditambah. Meski demikian, jumlah pasti penambahan personel belum ditetapkan. Dahnil menyatakan bahwa persentase dan distribusi penambahan akan dibahas lebih lanjut secara internal. Mengapa TNI-Polri? Argumen Utama di Balik Kebijakan Redaksi 1miliarsantri mencoba merangkum dari berbagai sumber, beberapa alasan utama yang dikemukakan pemerintah dalam mendukung penambahan petugas haji dari TNI-Polri antara lain: Adaptasi Tantangan Baru Penyelenggaraan Haji Penambahan petugas dari TNI-Polri bukan sekadar perkara jumlah, melainkan bentuk adaptasi kebijakan terhadap tantangan terbaru dalam penyelenggaraan haji massal. Beberapa konteks yang mendasari antara lain: Sorotan & Potensi Tantangan Kebijakan Meskipun langkah ini mendapat dukungan pemerintah, beberapa pihak juga menyuarakan catatan penting yang layak mendapat perhatian:

Presiden Instruksikan TNI-Polri Tidak Ragu Mengambil Langkah Tegas dan Terukur Terhadap Pelanggaran Hukum

Thamrin HumrisSeptember 1, 2025September 4, 202503 mins

Presiden Prabowo Menekankan Stabilitas Nasional Adalah Kunci Bagi Kebangkitan Ekonomi Bangsa Jakarta – 1miliarsantri.net: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Ahad (Minggu-red) 31 Agustus 2025, dan salah satu hasilnya adalah Presiden adalah memberikan instruksi kepada TNI-Polri terkait keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia dan langkah tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Presiden Prabowo terus memantau memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Arahan ini tertutama terkait langkah tegas menjaga stabilitas nasional. Presiden : TNI – Polri Harus Tetap Solid Hasil Sidang Kabinet disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menhan menegaskan bahwa dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Mengutip PRESIDENRI.GO.ID, ““Presiden dalam kaitan stabilitas nasional, memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama, dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ungkap Menhan Sjafrie. Dalam keterangan persnya, lebih lanjut Sjafri mngatakan, Presiden Prabowo memberikan instruksi agar TNI-Polri tidak ragu mengambil langkah tegas dan terukur terhadap pelanggaran hukum. Kepala Negara juga menekankan agar tindakan kriminal seperti perusakan fasilitas umum maupun penjarahan ditindak sesuai hukum. “Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah, pejabat yang mengalami penjarahan maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman,” Imbuhnya. Tugas Presiden Untuk TNI dan Polri

Presiden ‘Batalkan Kenaikan 250% PBB-P2 Kabupaten Pati’ Bukti Prabowo Peduli Rakyat, Begini Penjelasannya!

Thamrin HumrisAgustus 19, 2025Agustus 19, 202504 mins

Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan PBB-P2 di Pati hingga 250% demi rakyat. Kebijakan ini jadi pelajaran penting soal aspirasi publik. Jakarta – 1miliarsantri.net: Beberapa waktu lalu jagad medsos dihebohkan peristiwa protes rakyat Pati berujung bentrok dengan aparat keamanan setempat akibat kebijakan tidak populis Bupati Kabupaten Pati yang menaikan Pajak PBB P-2 hingga 250%. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen di Kabupaten Pati sempat menjadi sorotan publik. Bagi banyak masyarakat, keputusan ini terasa begitu memberatkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Kebijakan Bupati Sudewo menaikan Pajak PBB P-2 hingga 250% meresahkan masyarakat Pati. Rakyat Pati ramai-ramai melakukan protes hingga menimbulkan bentrok dengan aparat keamanan setempat. Langkah cepat Presiden dalam merespons keluhan rakyat menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan sejati adalah yang mau mendengar. Melalui Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, pesan tegas disampaikan kepada Bupati Pati, Sudewo, agar membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut. Arahan ini bukan hanya sekadar teguran, tapi perintah langsung yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kebijakan Kenaikan Pajak yang Mengundang Protes Bayangkan saja, PBB-P2 yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, tiba-tiba melonjak hingga 250 persen. Bagi sebagian kecil orang, mungkin ini tak terlalu terasa, tapi bagi mayoritas warga Pati, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan usaha kecil, sehingga kenaikan ini jelas menambah beban. Gelombang protes pun tak terelakkan. Dari perbincangan di media sosial hingga aksi nyata di lapangan, suara rakyat mengalir deras menolak kebijakan tersebut. Rasa kecewa bercampur marah, karena mereka merasa keputusan itu diambil tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga. Prabowo Menunjukkan Kepemimpinan yang Tanggap Sebagai Presiden, Prabowo Subianto tak tinggal diam. Arahan yang ia berikan sangat jelas: batalkan kebijakan yang membebani rakyat dan cari solusi pendanaan lain untuk pembangunan daerah. Arahan ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, Prabowo ingin memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, ia menegaskan bahwa kebijakan publik harus lahir dari empati, bukan sekadar perhitungan angka di atas kertas. Kamu sebagai warga negara tentu ingin pemimpin yang peka terhadap masalah di lapangan. Dalam hal ini, Prabowo memberikan contoh bahwa suara rakyat adalah fondasi kebijakan negara. Respons Cepat Pemerintah Daerah Yang menarik, arahan presiden langsung direspons cepat oleh Bupati Sudewo. Dengan sikap tegak lurus, ia mencabut keputusan kenaikan PBB-P2 dan menyatakan kebijakan tersebut resmi dibatalkan.

Presiden Prabowo Tegaskan Proyek Giant Sea Wall Akan Tetap dimulai Dengan Kekuatan Nasional

Thamrin HumrisJuni 16, 2025Juni 16, 202502 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), pada Kamis, 12 Juni 2025, menegaskan komitmen pemerintah pusat terkait Proyek Strategis Nasional. Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Menurut Prabowo, Giant Sea Wall merupakan salah satu infrastruktur paling vital. Mengutip presiden.go.id, Prabowo mengatakan Giant Sea Wall sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera diwujudkan demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem. 500 Kilometer Dari Banten Hingga Gresik Proyek Strategis Nasional Giant Sea Wall yang telah masuk dalam perencanaan sejak 1995 akan dibangun membentang dari Banten hingga Gresik di Jawa Timur sejauh 500 kilometer. Menurut Presiden, pembangunan ini akan memakan waktu 20 tahun, “Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu,” tegas Presiden Prabowo. Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa Untuk mengawal pelaksana pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, yang membentang dari Banten hingga Gresik, dengan biaya yang sangat besar, pemerintah akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.

Aplikasi ‘Sekolahku’ Milik Yayasan Al Hikmah, Dipilih Sebagai Sarana Pembelajaran ‘Sekolah Rakyat’ Oleh Kemensos

Thamrin HumrisMei 20, 2025Mei 20, 202503 mins

Malang – 1miliarsantri.net: Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Al Hikmah Boarding School, Kota Batu, Senin (19/05). Pria yang akrab dipanggil ‘Gus Ipul’ tersebut, melakukan penandatangan MoU dengan pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al Hikmah yang diwakili Shakib Abdullah. Nota kesepahaman itu merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat.Direncanakan program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya. Menurut Gus lpul, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah. Dengan adanya sinergisitas antara pemerintah dengan swasta dalam penyelenggaraan sekolah rakyat ini, Kemensos memastikan mutu dan kualitas sekolah rakyat nantinya setara dengan school boarding lainnya. “Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini,” ucapnya. Elaborasi Kurikulum Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seleksi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik. Sebelumnya Kemensos telah melakukan studi banding untuk melakukan komparasi sistem pembelajaran ke berbagai sekolah. Elaborasi dari kurikulum itu jadi dasar untuk membuat modul pembelajaran. “Dan di Al Hikmah boarding school ini, kami mengambil ilmu dan teknologi untuk modulnya berupa Learning Management System bernama Aplikasi Sekolahku,” ujar Gus Ipul. Dalam LMS tersebut berisi basis data peserta didik, seperti alur pembelajaran, indikator pencapaian belajar, modul pelajaran dan sebagainya. Perbedaannya Al Hikmah bernuansa Islami, sedangkan Sekolah Rakyat bersifat umum. Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulum juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.