Presiden Prabowo Copot Jabatan Dadan Hindayana, Nanik S Deyang Ditunjuk Pimpin BGN

Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional dan menunjuk Nanik S Deyang sebagai pengganti. Pergantian ini disebut hasil evaluasi kinerja selama 1,5 tahun terakhir  Jakarta — 1miliarsantri.net | Keputusan mengejutkan datang dari Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan menunjuk Nanik S Deyang sebagai pemimpin baru lembaga strategis pengawal program makan bergizi nasional. Pergantian pimpinan ini diumumkan langsung pemerintah pada Selasa (2/6/2026). Pengumuman pergantian pucuk pimpinan BGN tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi yangh didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodar, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Selain mengumumkan pergantian posisi Kepala BGN, Presiden juga melakukan penyegaran struktur kepemimpinan BGN dengan menunjuk figur baru pada posisi wakil kepala lembaga. Nanik S Deyang Nahkodai BGN Nanik S Deyang bukan sosok baru di tubuh BGN. Sebelum dipercaya menjadi kepala, ia menjabat sebagai Wakil Kepala BGN dan dikenal aktif dalam koordinasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.

Read More

Instruksi Presiden Penambahan Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri, Begini Respon Kementerian Haji dan Umrah

Pemerintah Perkuat Layanan Haji 2026 Sesuai Instruksi Presiden Prabowo Untuk Menambah Kuota Petugas Haji dari Unsur TNI dan Polri, Pada Musim Haji 2026. Jakarta – 1miliarsantri.net: Pemerintah, melalui Kementerian Haji dan Umrah, menyatakan akan menambah kuota petugas haji yang berasal dari unsur TNI dan Polri pada pelaksanaan haji 2026 (1447 H). Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, berdasarkan arahan dan isntruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Meskipun langkah ini mendapat dukungan pemerintah, beberapa pihak juga menyuarakan catatan penting yang layak mendapat perhatian: Ada usulan bahwa proporsi petugas haji dari TNI-Polri sebaiknya besar — bahkan ada wacana “minimal 50%” personel petugas haji berasal dari aparat negara, untuk meminimalisir politisasi dan intervensi administratif oleh pemerintah daerah. Menurut Dahnil, keberadaan petugas dari TNI–Polri selama ini telah menjadi bagian dari pengamanan jamaah (linjam). Namun dengan kebutuhan yang semakin kompleks — seperti jumlah jamaah yang besar, fokus keamanan, dan layanan logistik di Tanah Suci — pihaknya memutuskan kuota petugas tersebut perlu ditambah. Meski demikian, jumlah pasti penambahan personel belum ditetapkan. Dahnil menyatakan bahwa persentase dan distribusi penambahan akan dibahas lebih lanjut secara internal. Mengapa TNI-Polri? Argumen Utama di Balik Kebijakan Redaksi 1miliarsantri mencoba merangkum dari berbagai sumber, beberapa alasan utama yang dikemukakan pemerintah dalam mendukung penambahan petugas haji dari TNI-Polri antara lain: Adaptasi Tantangan Baru Penyelenggaraan Haji Penambahan petugas dari TNI-Polri bukan sekadar perkara jumlah, melainkan bentuk adaptasi kebijakan terhadap tantangan terbaru dalam penyelenggaraan haji massal. Beberapa konteks yang mendasari antara lain: Sorotan & Potensi Tantangan Kebijakan Meskipun langkah ini mendapat dukungan pemerintah, beberapa pihak juga menyuarakan catatan penting yang layak mendapat perhatian:

Read More

Presiden Prabowo Resmi Luncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran Hingga Daerah 3T

Interaktive Flat Panel (Papan Interaktif Digital/PID) diharapkan tersebar luas menjangkau seluruh wilayah Indonesia Bekasi – 1miliarsantri.net: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Peresmian tersebut berlangsung dalam sebuah acara yang digelar terpusat di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Senin, 17 November 2025. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo melakukan dialog secara virtual dengan para guru dan siswa-siswi dari berbagai daerah untuk meninjau pemanfaatan perangkat papan interaktif digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP) dalam proses pembelajaran di sekolah yang digelar di SMPN 4 Kota Bekasi. Presiden menegaskan, teknologi tersebut telah mendorong perubahan signifikan dalam cara siswa memahami materi. Diapun mengingatkan pentingnya menjaga fasilitas pembelajaran yang telah diberikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Panel Interaktif Digital Sangat Membantu Proses Belajar Mengajar Dalam kesempatan yang sama, seorang guru perwakilan SMA Negeri 2 Binjai, Sumatra Utara, menyampaikan bahwa panel interaktif digital sangat membantu guru dan siswa mengakses berbagai bahan ajar secara lebih luas dan interaktif. Mengutip laman resmi presidenri.go.id, perwakilan guru dari SMA Negeri 2 Binjai mengatakan “Kami sebagai guru dan juga peserta didik sangat terbantu dalam proses pembelajaran, di mana di dalam belajar kami bisa banyak mengakses berbagai bahan dan juga konten-konten yang membantu proses pembelajaran di Rumah Pendidikan, terutama di Ruang Murid, jadi anak-anak bisa belajar dari lab maya.” Siswa Makin Antusias PID menghadirkan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan dan membuat murid lebih aktif dalam memahami materi, hal tersebut disampaikan oleh perwakilan guru dari SMPN 2 Bangkalan. “Harapan kami ke depan, kami bisa lebih memaksimalkan lagi Papan Interaktif Digital ini, sehingga bisa membentuk generasi yang berkemajuan,” ujar perwakilan guru dari SMPN 2 Bangkalan.

Read More

Hari Santri Nasional: Presiden Prabowo Subianto – Hubungan Historis dengan Santri dan Ulama

Hari Santri Nasional 22 Oktober menjadi momentum hubungan historis Presiden Prabowo Subianto dengan santri dan ulama. Simak juga program MBG & CKG untuk pesantren. Jakarta — 1miliarsantri.net: Peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober bukan hanya seremoni tahunan, melainkan penghargaan mendalam terhadap kontribusi kaum santri dan ulama dalam perjalanan bangsa. Penetapan tanggal ini merujuk pada keluarnya fatwa Resolusi Jihad oleh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 yang menyerukan santri dan ulama untuk mempertahankan kemerdekaan RI dari ancaman penjajahan. Melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, pemerintah secara resmi menetapkan Hari Santri sebagai bagian dari identitas kebangsaan kita yang menghargai peran pesantren. Hubungan Historis Presiden Prabowo Subianto dengan Santri dan Ulama Presiden Prabowo Subianto memiliki jejak hubungan yang cukup kuat dan dikenal dengan kalangan ulama dan santri. Sebagai contoh, dalam peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), beliau hadir sekaligus menegaskan pentingnya ulama dan santri dalam sejarah dan pembangunan bangsa. Mengutip SINDOnews, dalam Dalam artikel yang mengulas “Mengawal Janji ‘Pro-Santri’ Prabowo-Gibran”, disebutkan bahwa perhatian terhadap pesantren dan kaum santrinya memang menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo-Gibran, sebagai kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Dengan demikian, peringatan Hari Santri menjadi salah satu momen simbolik yang menghubungkan pemimpin negeri dengan komunitas pesantren, menunjukkan bahwa pemerintah mengakui serta menjalin kemitraan dengan dunia ulama dan santri. Program MBG & CKG untuk Pesantren: Bukti Komitmen Nyata Presiden Prabowo Sebagai implementasi perhatian pemerintah terhadap pesantren, melalui Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan bahwa dua program prioritas yakni MBG (Makan Bergizi Gratis) dan CKG (Cek Kesehatan Gratis) telah hadir untuk santri di seluruh Indonesia. Kunjungan Menteri Agama ke pesantren di Jombang juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di lingkungan pesantren bukan hanya formalitas, tetapi komitmen nyata agar pesantren “tidak berjalan sendiri, melainkan bersama-sama dengan pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus bangsa”. Makna & Implikasi untuk Pesantren dan Bangsa

Read More

Presiden Prabowo Bertemu Presiden Emirat Arab Bahas Dinamika Global dan Hubungan Bilateral

Pertemuan Presiden RI dengan Presiden Emirat Arab MBZ Membahas Isu-Isu Terkini Eskalasi Geopolitik Timur-Tengah Abu Dhabi – 1miliarsantri.net: Bertempat di Presidential Flight, Abu Dhabi, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto disambut oleh Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA), Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) dalam pertemuan mempererat jalinan kerja sama Indonesia dan PEA. Presiden Prabowo dan Presiden MBZ dalam pertemuan tersebut selain membicarakan hubungan bilateral kedua negara, mereka juga membahas su-isu terkini, termasuk eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dalam pertemuan penuh rasa persaudaraan tersebut, kedua pemimpin negara saling menyampaikan apresiasi atas hubungan erat yang telah terjalin antara Indonesia dan PEA, dan juga berdiskusi dan saling bertukar pandangan terhadap dinamika yang terjadi. Kerja Sama Indonesia dan PEA Menghadapi Tantangan Global Mengutip PRESIDENRI.GO.ID Pembahasan kedua pemimpin tersebut juga mebahas upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan global yang terjadi. Kedua pemimpin menekankan pentingnya kerja sama antarnegara, khususnya di kawasan Timur Tengah dalam memperkuat kolaborasi internasional demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Read More

Presiden Instruksikan TNI-Polri Tidak Ragu Mengambil Langkah Tegas dan Terukur Terhadap Pelanggaran Hukum

Presiden Prabowo Menekankan Stabilitas Nasional Adalah Kunci Bagi Kebangkitan Ekonomi Bangsa Jakarta – 1miliarsantri.net: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Ahad (Minggu-red) 31 Agustus 2025, dan salah satu hasilnya adalah Presiden adalah memberikan instruksi kepada TNI-Polri terkait keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia dan langkah tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Presiden Prabowo terus memantau memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Arahan ini tertutama terkait langkah tegas menjaga stabilitas nasional. Presiden : TNI – Polri Harus Tetap Solid Hasil Sidang Kabinet disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menhan menegaskan bahwa dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan. Mengutip PRESIDENRI.GO.ID, ““Presiden dalam kaitan stabilitas nasional, memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama, dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ungkap Menhan Sjafrie. Dalam keterangan persnya, lebih lanjut Sjafri mngatakan, Presiden Prabowo memberikan instruksi agar TNI-Polri tidak ragu mengambil langkah tegas dan terukur terhadap pelanggaran hukum. Kepala Negara juga menekankan agar tindakan kriminal seperti perusakan fasilitas umum maupun penjarahan ditindak sesuai hukum. “Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah, pejabat yang mengalami penjarahan maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman,” Imbuhnya. Tugas Presiden Untuk TNI dan Polri

Read More

Presiden ‘Batalkan Kenaikan 250% PBB-P2 Kabupaten Pati’ Bukti Prabowo Peduli Rakyat, Begini Penjelasannya!

Presiden Prabowo Subianto membatalkan kenaikan PBB-P2 di Pati hingga 250% demi rakyat. Kebijakan ini jadi pelajaran penting soal aspirasi publik. Jakarta – 1miliarsantri.net: Beberapa waktu lalu jagad medsos dihebohkan peristiwa protes rakyat Pati berujung bentrok dengan aparat keamanan setempat akibat kebijakan tidak populis Bupati Kabupaten Pati yang menaikan Pajak PBB P-2 hingga 250%. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen di Kabupaten Pati sempat menjadi sorotan publik. Bagi banyak masyarakat, keputusan ini terasa begitu memberatkan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Kebijakan Bupati Sudewo menaikan Pajak PBB P-2 hingga 250% meresahkan masyarakat Pati. Rakyat Pati ramai-ramai melakukan protes hingga menimbulkan bentrok dengan aparat keamanan setempat. Langkah cepat Presiden dalam merespons keluhan rakyat menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan sejati adalah yang mau mendengar. Melalui Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, pesan tegas disampaikan kepada Bupati Pati, Sudewo, agar membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut. Arahan ini bukan hanya sekadar teguran, tapi perintah langsung yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kebijakan Kenaikan Pajak yang Mengundang Protes Bayangkan saja, PBB-P2 yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, tiba-tiba melonjak hingga 250 persen. Bagi sebagian kecil orang, mungkin ini tak terlalu terasa, tapi bagi mayoritas warga Pati, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan usaha kecil, sehingga kenaikan ini jelas menambah beban. Gelombang protes pun tak terelakkan. Dari perbincangan di media sosial hingga aksi nyata di lapangan, suara rakyat mengalir deras menolak kebijakan tersebut. Rasa kecewa bercampur marah, karena mereka merasa keputusan itu diambil tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga. Prabowo Menunjukkan Kepemimpinan yang Tanggap Sebagai Presiden, Prabowo Subianto tak tinggal diam. Arahan yang ia berikan sangat jelas: batalkan kebijakan yang membebani rakyat dan cari solusi pendanaan lain untuk pembangunan daerah. Arahan ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, Prabowo ingin memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, ia menegaskan bahwa kebijakan publik harus lahir dari empati, bukan sekadar perhitungan angka di atas kertas. Kamu sebagai warga negara tentu ingin pemimpin yang peka terhadap masalah di lapangan. Dalam hal ini, Prabowo memberikan contoh bahwa suara rakyat adalah fondasi kebijakan negara. Respons Cepat Pemerintah Daerah Yang menarik, arahan presiden langsung direspons cepat oleh Bupati Sudewo. Dengan sikap tegak lurus, ia mencabut keputusan kenaikan PBB-P2 dan menyatakan kebijakan tersebut resmi dibatalkan.

Read More

81.500 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Terbentuk Di Seluruh Indonesia

Jakarta – 1miliarsantri.net: Hingga saat ini di seluruh Indonesia telah terbentuk 81.500 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Terbentuk Di Seluruh Indonesia. Semuanya terbentuk dalam Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus. 81.500 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini merupakan amanat Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pada Rapat Terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden RI mengumumkan peluncuran 80.081 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan akan dilakukan launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Mengutip merahputih.kop.id , Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, “Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi kalau bersatu, mereka jadi kekuatan. Dari ekonomi lemah menjadi ekonomi yang kuat. Itulah konsep koperasi.” Sementara itu Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, “Kita optimis, Pak Presiden sampaikan jangan sampai seperti dulu dimana ketua untung duluan. Sekarang ini eranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Rakyat Harus Untung Duluan.” Satuan Tugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Untuk mengawal program yang akan menyasar pada 83.762 Desa/Kelurahan Seluruh Indonesia, dimana 83.750 Jumlah Desa/Kelurahan Tersosialisasi, Presiden telah menetapakan Satgas Koperasi Desa/Kelurahan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, pada Sidang Kabinet Terbatas di Istana Negara, Jakarta.

Read More

Sekjen ASEAN Siap Menyambut Kedatangan Presiden Republik Peru di Sekretariat ASEAN

Jakarta – 1miliarsantri.net: Markas Besar ASEAN di Jakarta mengumumkan secara resmi melalui portal asean.org, Sekjen ASEAN siap menyambut kedatangan dan kunjungan resmi Presiden Republik Peru di Markas Besar ASEAN/Sekretariat ASEAN di Jakarta. Sekretaris Jenderal ASEAN, Dr. Kao Kim Hourn, akan menyambut YM Dina Boluarte, Presiden Republik Peru, pada kesempatan kunjungannya ke Markas Besar ASEAN/Sekretariat ASEAN, pada tanggal 11 Agustus 2025. Kunjungan Bersejarah Menandai Kemitraan ASEAN dan Peru Kunjungan bersejarah ini menandai semakin eratnya kemitraan antara ASEAN dan Peru, yang dibangun di atas fondasi yang telah diletakkan pada tahun 2024 ketika Peru dianugerahi status Mitra Pembangunan ASEAN. Mengutip laman resmi ASEAN (asean.org) pada Sabtu (9/8/2025), diberitakan Yang Mulia Dina Boluarte akan mengadakan Pertemuan Bersama dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, Dr. Kao Kim Hourn, dan Komite Perwakilan Tetap untuk ASEAN (CPR). Kunjungan Kenegaraan Presiden Peru ke Jepang dan Indonesia Seperti diketahui, sebelumnya dalam kunjungan kenegaraan dan pertemuan bilateral Indonesia dan Peru pada 14 November 2024, di Istana Pemerintahan Peru, Lima, Presiden RI Prabowo Subianto mengundang secara resmi Yang Mulia Presiden Republik Peru Dina Boluarte untuk melakukan kunjungan resmi ke Indonesia tahun depan (2025) dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Sebelum menuju Indonesia, terlebih dahulu Dina Boluarte akan mengunjungi Jepang, Boluarte akan mengikuti Hari Peru di Expo 2025 Osaka. Dia juga akan menemui Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Tokyo. Dilansir dari Andina pada Senin (4/8/2025), rencana kunjungan kenegaraan ke Jepang dan Indonesia pada 5-12 Agustus 2025 tersebut disetujui Parlemen Peru dalam sidang yang diselenggarakan pekan lalu.

Read More

Prabowo Negosiasi Tarif Impor Dengan Trump: Demi Rakyat, Bukan Segelintir Elit!

Jakarta – 1miliarsantri.net : Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi kepentingan rakyat lewat pendekatan diplomasi dan negosiasi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menurunkan tarif impor negara Paman Sam ke Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Inilah bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin negara, ujarnya. Negosiasi dilakukan Presiden Prabowo pada 15–16 Juli 2025, melalui sambungan telepon dengan Presiden Trump. Hasilnya, tarif impor AS untuk produk Indonesia berhasil diturunkan. Negosiasi akan melibatkan tiga bulan dialog teknis antara Indonesia dan AS, serta komitmen impor Indonesia sejumlah US$15 miliar energi, US$4,5 miliar produk pertanian, dan pembelian 50 pesawat Boeing sebagai imbalannya . “Negara lain pun menghadapi tekanan dari Amerika Serikat yang punya kebijakan alot. Tapi inilah kenyataan global. Tugas saya sebagai Presiden adalah melindungi rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada acara Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta (23/07). Langkah ini bukan sekadar soal angka, tapi menyangkut nasib industri lokal, tenaga kerja, dan investasi di Tanah Air. Jika tidak segera diatasi, tarif tinggi bisa membuat banyak perusahaan dalam negeri tumbang dan memicu gelombang PHK besar-besaran. Baca juga : Indonesia ‘Gagap’ Memasuki Perang Dagang Global Amerika Serikat Kritik dan Nyinyiran di Tengah Perjuangan Negosiasi Meski negosiasi tersebut membuahkan hasil konkret, Prabowo menyayangkan masih banyak suara nyinyir dan sinis terhadap usahanya. Menurutnya, kritik itu perlu, tapi kalau isinya hanya mencela tanpa solusi, tentu tidak membangun. “Setiap upaya yang saya lakukan demi rakyat selalu ada saja yang mencibir. Padahal, yang kita lakukan itu nyata. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), dulu dicibir, sekarang sudah menjangkau lebih dari 6,7 juta orang,” tegas Prabowo. Ini menjadi pelajaran penting buat kita semua untuk perubahan dan terobosan besar selalu menghadirkan pro-kontra. Tapi selama tujuannya jelas, yaitu demi kesejahteraan rakyat Indonesia, maka kerja keras itu layak dijalankan dan didukung. Misi Besar untuk Jaga Lapangan Kerja dan Iklim Investasi Prabowo juga menyebut bahwa perundingan dengan Trump tidak semata soal angka tarif, tapi soal penyelamatan iklim usaha di dalam negeri. Saat ekonomi global sedang goyah, daya tahan usaha kecil hingga menengah harus dijaga. “Tujuan saya jelas, jangan sampai ada usaha yang gulung tikar, jangan sampai ada PHK. Saya rela berdialog, bernegosiasi, agar rakyat tidak menderita. Itu janji saya sejak awal,” ungkapnya. Langkah ini patut diapresiasi. Di tengah kompetisi global dan tekanan geopolitik, Indonesia butuh pemimpin yang berani bicara di meja perundingan, bukan hanya menonton dari pinggir lapangan. Negosiasi yang berani dan strategis adalah bentuk nyata diplomasi ekonomi. Baca juga : Tarif Dagang Adalah Daya Tawar Negara, Catatan Kritis Kesepakatan Indonesia Dan Amerika Serikat Tarif Impor Turun, ‘oleh-oleh’ dari Eropa Revisi tarif impor AS terhadap produk Indonesia resmi turun terjadi, saat kunjungan Prabowo ke Eropa. Percakapan via telepon selama 17 menit itu disebut berlangsung dalam suasana serius namun akrab. Kalangan DPR dan pelaku industri nasional menyambut hasil tersebut sebagai kemenangan diplomasi, yang menunjukkan kepemimpinan Prabowo kuat dan kredibel di kancah global . Tarif yang lebih rendah memberikan ruang bagi ekspor sektor padat karya, terutama tekstil dan furnitur untuk tetap kompetitif di pasar global. Sekaligus sebagai upaya pemerintah menghindari risiko PHK massal di dalam negeri. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa hasil ini adalah buah dari proses panjang dan alot. Penurunan tarif ini membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia di pasar Amerika. Langkah ini secara langsung berdampak positif pada ekspor dan potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kompetitif di pasar global. Isu Transfer Data Pribadi

Read More