Indonesia ‘Gagap’ Memasuki Perang Dagang Global Amerika Serikat

Thamrin HumrisJuli 20, 2025Juli 20, 202504 mins

Saguling Kabupaten Bandung Barat – Babak baru klaim Presiden Trump atas keberhasilannya dalam negosiasi dengan Presiden Prabowo Subianto, mendapat reaksi sejumlah pihak yang menilai ini langkah blunder membuat bumi Indonesia diserahkan sepenuhnya untuk dieksploitasi Paman Sam. Sementara Indonesia masih dibebani pajak tinggi 19% saat Neraca Perdagangan Indonesia Surplus. HM Ali Moeslim kembali menyoroti kebijakan tersebut dalam sebuah catatan yang cukup tajam, sekaligus mengingatkan Pemerintahan Prabowo Subianto tentang bentuk penjajahan gaya baru dalam bentuk perang dagang global dengan tema : Indonesia ‘Gagap’ Memasuki Perang Dagang Global Amerika Serikat. Ali Moeslim mengajak kita membandingkannya dengan Politik Perdagangan Luar Negeri Dalam Islam. Tarif Dagang Adalah Daya Tawar Negara, Catatan Kritis Kesepakatan Indonesia Dan Amerika Serikat There Is No Such Free Lunch KAUM MUSLIM terpecah menjadi lebih dari lima puluh negara negara kecil yang terserak membentang luas dari bagian utara Prancis sampai ke bagian selatan yakni Madagaskar, membentang dari bagian barat yakni Maroko sampai bagian timur yakni Merauke. Negeri-negeri muslim tersebut kini sebagian besarnya tidak lagi dijajah secara fisik oleh para penjajah seperti Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, Italia maupun USA, namun saat mereka para penjajah itu pergi, mereka menyimpan atau memelihara para penguasa negeri negeri muslim tersebut untuk “menjamin” kepentingan mereka para penjajah itu tetap berjalan di negeri “jajahan” yang ditinggalkannya, “there is no such free lunch” (tidak ada makan siang gratis). Nampak jelas Indonesia “gagap” memasuki babak perang dagang global yang diinisiasi oleh Donald Trump sejak kembali menjabat sebagain presiden USA mulai januari 2025, kemudian pada april 2025 mengumumkan kebijakan “liberation Day tariff” menyasar 20 negara di dunia termasuk Indonesia. Sungguh mencengangkan di tengah surplusnya perdagangan Indonesia dengan USA pada periode awal tahun ini (Januari – Pebruari 2025) justru tarif dagangnya naik menjadi 32%, walaupun akhirnya diturunkan menjadi 19% tapi dengan syarat syarat. Kado Pahit 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia Sejumlah syarat disebutkan oleh Donald Trump dengan bangga seolah memperlihatkan kemenangannya (Amerika Serikat) atas Indonesia, dia menyebut sebagai bagian dari perjanjian, Indonesia harus membeli energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing. Bukan hanya pelepasan cadangan devisa secara signifikan dalam ratusan trilyun, kesepakatan tarif ini sangat tidak berimbang. Bagi Indonesia, hal ini bak’ kado pahit bagi 80 tahun kemerdekaan Indonesia dari penjajahan fisik, jatuhnya harga diri bangsa ke titik 0. Sementara bagi USA semakin menegaskan watak asli dari sistem ekonomi kapitalis. Negara kaya semakin kaya, negara miskin semakin melarat. Dalam paradigma sistem ekonomi kapitalisme, tarif ekspor/impor adalah bea cukai yang posisinya sama dengan pajak, bahkan sama-sama menjadi sumber utama kas negara (APBN). Keberadaan bea cukai dan pajak tidak ubahnya lahan bisnis penguasa terhadap rakyatnya. Ini menggambarkan hubungan rakyat dengan penguasa benar-benar seperti penjual dan pembeli. Dalam konteks perdagangan luar negeri (antarnegara), keberadaan tarif ekspor/impor bisa digunakan negara yang kuat untuk menekan negara yang lebih lemah.

Tarif Dagang Adalah Daya Tawar Negara, Catatan Kritis Kesepakatan Indonesia Dan Amerika Serikat

Thamrin HumrisJuli 17, 2025Juli 18, 202505 mins

Cimahi – 1miliarsantri.net: Kesepakatan perdagangan antara Amerika dan Indonesia yang diklaim oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump melalui media sosial miliknya Truth Social, mengejutkan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. Ada yang memuji diplomasi Presiden RI Prabowo Subianto, namun ada juga yang menyesalkan kesepakatan tersebut yang disinyalir merugikan posisi Indonesia. Berikut, 1miliarsantri.net menyajikan sebuah catatan kritis yang ditulis oleh HM Ali Moeslim dalam perspektfi Islam dengan judul : “Tarif Dagang Adalah Daya Tawar Negara.” Kesepakatan Perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat BENAR sebuah ungkapan “the beggars can’t be chooshers”, pengemis tidak bisa menjadi pemilih, berarti bahwa seseorang yang berada dalam posisi yang dibutuhkan atau meminta sesuatu dari orang lain tidak boleh pilih-pilih atau menuntut tentang apa yang mereka terima. Mereka harus berterima kasih atas apa pun yang ditawarkan kepada mereka. Baca juga : Presiden Prabowo Tegaskan Proyek Giant Sea Wall Akan Tetap dimulai Dengan Kekuatan Nasional Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (15/7) mengklaim telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia.Kesepakatan ia klaim tercapai setelah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Satu-satunya detail yang diungkapkan Trump tentang kesepakatan tersebut adalah AS hanya akan mengenakan tarif impor atas produk Indonesia sebesar 19%, turun dari 32% sebelumnya. Tarif 19% Tidak Gratis Dinikmati Indonesia Namun, tarif 19 persen itu tidak gratis untuk bisa dinikmati Indonesia. Ada beberapa syarat yang harus dipatuhi Indonesia bila ingin menikmati tarif itu; Di sini kita bisa menilai, betapa lemahnya “daya tawar” Indonesia di mata Amerika Serikat. Daya tawar sebuah negara itu tidak muncul begitu saja, namun lahir dari usaha keras terukur membangun stabilitas dan integritas dalam negeri. Rasulullah Memelihara Dan Menjaga Urusan Kaum Muslimin Bagaimana dulu Rasulullah SAW mendirikan dan membangun stabilitas dan integritas negara Islam Madinah? Kita tahu Beliau berkedudukan sebagai kepala negara, Qadli dan Panglima Militer. Beliau memelihara dan menjaga berbagai urusan kaum Muslim dan penduduk lainnya, menyelesaikan perselisihan-perselisihan di antara mereka. Jadi, sejak tiba di Madinah, Beliau mendirikan Daulah atau Negara Islam. Negara tersebut dijadikan pusat pembangunan masyarakat yang berdiri di atas pondasi yang kokoh yakni aqidah dan syariah, di antaranya dengan membuat Piagam Madinah. Madinah saat itu merupakan pusat persiapan kekuatan yang cukup untuk melindungi negara dan menyebarkan dakwah. Setelah seluruh persoalan stabil dan terkontrol, Beliau mulai menghilangkan rintangan-rintangan fisik yang menghadang di tengah jalan penyebaran Islam. Rasulullah SAW bersabda; إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ “Sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab ini (Al Quran) dan menghinakan yang lain.” Kondisi dalam negeri Madinah menjadi stabil, terutama setelah guncangan hebat yang dirasakan oleh penduduk Madinah atas kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Stabilisasi dan integralisasi tercapai “hanya” dalam waktu 5 tahun.

Presiden Prabowo Tegaskan Proyek Giant Sea Wall Akan Tetap dimulai Dengan Kekuatan Nasional

Thamrin HumrisJuni 16, 2025Juni 16, 202502 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), pada Kamis, 12 Juni 2025, menegaskan komitmen pemerintah pusat terkait Proyek Strategis Nasional. Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Menurut Prabowo, Giant Sea Wall merupakan salah satu infrastruktur paling vital. Mengutip presiden.go.id, Prabowo mengatakan Giant Sea Wall sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera diwujudkan demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem. 500 Kilometer Dari Banten Hingga Gresik Proyek Strategis Nasional Giant Sea Wall yang telah masuk dalam perencanaan sejak 1995 akan dibangun membentang dari Banten hingga Gresik di Jawa Timur sejauh 500 kilometer. Menurut Presiden, pembangunan ini akan memakan waktu 20 tahun, “Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu,” tegas Presiden Prabowo. Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa Untuk mengawal pelaksana pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, yang membentang dari Banten hingga Gresik, dengan biaya yang sangat besar, pemerintah akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.

Amirul Hajj Indonesia Bawa Pesan Presiden Prabowo Subianto, Ini Arahannya

Thamrin HumrisJuni 1, 2025Juni 1, 202502 mins

Jeddah – 1miliarsantri.net: Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1446H / 2025M tidak luput dari pantauan dan perhatian Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberi arahan langsung kepada Amirul Hajj Indonesia. Presiden Prabowo memberikan arahan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini harus memberikan pelayanan yang lebih baik dan manusiawi bagi seluruh jamaah asal Indonesia. Arahan tersebut disampaikan kepada Amirul Hajj yang juga Menteri Agama Nasaruddin Umar saat Rapat Koordinasi bersama anggota Amirul Hajj dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi jelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Perhatian Presiden Terhadap Kualitas Layanan Mengutip kemenag.go.id, Menag menilai, Presiden menaruh perhatian besar terhadap kualitas layanan kepada jamaah Indonesia, yang tahun ini kembali menjadi kelompok jemaah terbesar dari satu negara.“ Pak Presiden menegaskan kepada kami supaya pelayanan haji tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Menteri Agama di Jeddah, Jumat (30/5/2025). Apresiasi dan Kerja Sama Intensif dengan Arab Saudi Sejalan dengan arahan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan jajaran terkait, menjalin komunikasi yang erat dan konstruktif dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan Saudi. Berbagai persoalan krusial berhasil diselesaikan secara diplomatis dan kekeluargaan. “Alhamdulillah, berkat kerja sama erat dengan Pemerintah Saudi Arabia, terutama Menteri Haji dan Kesehatan, banyak masalah yang sebelumnya krusial bisa diselesaikan. Kita juga berterima kasih karena Indonesia mendapat apresiasi khusus dari Saudi,” ujarnya. Isu Penting “Titik Kritis, Mobilitas Jamaah di Puncak Haji”

21 Kesepakatan Strategis Indonesia Dan Prancis Dari Kunjungan Kenegaraan Presiden Macron

Thamrin HumrisMei 30, 2025Mei 30, 202501 mins

Jakarta – 1miliarsantri.net: Ada yang istimewa dalam Kunjungan Kenegaraan Presiden Prancis ke Indonesia kali ini. Sebanyak 21 Kesepakatan Strategis, kemudian 11 Deliverables resmi ditandatangani, terdiri dari 10 kesepakatan G-to-G dan satu kesepakatan P-to-P. Dihadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron 21 dokumen kesepakatan ditandatangani, ditunjukkan, dan diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025). Kehadiran Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia merupakan sejarah baru dalam hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Sekaligus komitmen kuat untuk memperdalam kemitraan strategis lintas sektor. Mengutip laman resmi presidenri.go.id, Presiden Prabowo dan Presiden Macron terlebih dahulu mengadopsi empat deklarasi bersama. Deklarasi tersebut mencerminkan kesamaan visi jangka panjang kedua negara, serta kontribusi bersama terhadap perdamaian dan kebudayaan dunia. 1.⁠ ⁠Deklarasi Bersama untuk Pengembangan Kemitraan Strategis Indonesia–Prancis hingga 2050 (Joint Vision 2050); 2.⁠ ⁠Deklarasi Bersama untuk Strategi di Bidang Kebudayaan antara Indonesia dan Prancis;