Dengarkan Artikel Ini

Revisi UU Pengelolaan Zakat diharapkan dapat menyentuh beberapa substansi penting. Salah satunya adalah penguatan peran BAZNAS sebagai koordinator dan pengendali utama. BAZNAS akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengawasi dan memberikan bimbingan teknis kepada LAZ agar pengelolaan zakat berjalan selaras dengan kebijakan nasional. Ini termasuk standarisasi laporan keuangan dan audit syariah.

Selain itu, revisi juga perlu memperjelas status dan kedudukan LAZ. Meskipun LAZ diakui dalam UU saat ini, aturannya perlu diperjelas, terutama terkait perizinan, pengawasan, dan pelaporan. Hal ini bertujuan untuk memastikan LAZ beroperasi secara profesional dan sesuai syariat.

Aspek pendayagunaan zakat juga menjadi fokus utama. Selama ini, zakat sering kali hanya didistribusikan secara konsumtif. Revisi diharapkan dapat mendorong pendayagunaan zakat yang lebih produktif, misalnya melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mengubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki di masa depan.

Terakhir, revisi perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh auditor internal yang independen dalam setiap lembaga, sementara pengawasan eksternal dapat melibatkan instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Agama dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini penting untuk meminimalisasi penyimpangan dan penyelewengan dana zakat.

Dengan revisi ini, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia akan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga zakat dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial, berkontribusi signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.