Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah Indonesia melakukan kegiatan studi banding ke Lembaga Tabung Haji Malaysia. Kunjungan yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ini bertujuan mencari praktik terbaik, sebagai kriteria Pemeriksaan Kinerja atas Pelaksanaan Ibadah Haji 1444 H/2023 M. Selain untuk tujuan itu, Auditor BPK RI Ahmadi Nur Supit menyebut kunjungan ini juga mengagendakan sesi berbagi (sharing session), terkait penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji sebagai objek tolak ukur atau benchmarking. “Kami mengagendakan benchmarking ke Lembaga Tabung Haji Malaysia, sebagai sharing session terkait penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji sebagai objek benchmarking,” ujarnya dalam keterangan yang diterima 1miliarsantri.net Jumat (08/09/2023). Mengingat kegiatan ini berkaitan dengan penyelenggaraan haji, maka pihaknya mengajak Kemenag dan BPKH sebagai lembaga yang menyelenggarakan ibadah. Penyelenggaraan haji di kedua negara ini disebut mempunyai sistem yang berbeda. Untuk Indonesia, biaya penyelenggaraan haji masih dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikelola setiap tahun dan hasil dari nilai manfaat yang dikelola BPKH. Tidak hanya itu, terkait kontrak layanan di Tabung Haji dilakukan perjanjian dengan penyedia layanan di Arab Saudi sudah 3-5 tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kontrak perjanjian Indonesia dengan penyedia layanan di Arab Saudi, dilakukan pada saat tahun berjalan. “Apakah dimungkinkan kita dapat melakukan perjanjian seperti itu? Nanti kita akan cari solusinya, maka itu BPK memfasilitasi pertemuan ini. Ke depannya, pengalaman yang didapat dari Tabung Haji ini bisa memberikan suatu yang positif dan akan menjadi contoh pada perbaikan haji kedepan,” sambungnya. Sementara itu, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Subhan Cholid, menyampaikan pada penyelenggaraan haji Tahun 1444H/2023M ini ada kesamaan yang menimpa jamaah saat berada di Masyair (Arafah, Muzdalifah dan Mina). Pemerintah Indonesia dan Malaysia pun disebut sudah berdiskusi panjang terkait kejadian di Masyair ini. Ia berharap dengan pertemuan ini dapat dicari solusi, agar kejadian yang menimpa jamaah haji ini tidak terulang kembali. “Arab Saudi sudah terlena karena pada tahun 2022, yang jamaahnya hanya 46 persen dan tidak ada masalah sama sekali. Sehingga pada musim haji tahun 2023 ini dinilai akan sama dengan kondisi jamaah tahun 2022, yang akhirnya mereka lalai untuk melalukan mitigasi,” tukas Subhan. Terkait istitha’ah kesehatan, pihaknya akan belajar dengan Malaysia yang angka kematian jamaahnya tergolong kecil. Di musim haji tahun depan, Kemenag berencana akan merubah pola keberangakatan jamaah. “Yang ini kami perlu belajar dengan Malaysia. Konon angka kematiannya itu kecil, karena pemeriksaannya ketat sejak di Tanah Air. Tahun ini (Indonesia) pemerikasan kesehatan akan dilakukan sebelum pelunasan dan akan segera dibahas oleh DPR. Jadi yang tidak lolos kesehatan tidak diizinkan pelunasan biaya haji,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Manado — 1miliarsantri.net : Tokoh Agama Islam sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Utara, KH Abdul Wahab Abdul Gafur mengatakan pihak legislatif dan eksekutif berperan penting dalam mewujudkan peraturan daerah (perda) haji di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). “Kami berharap pihak legislatif dan eksekutif serta semua elemen masyarakat di Sulawesi Utara untuk mendukung dan mengambil langkah-langkah penting agar Perda ini segera terwujud demi kemaslahatan banyak orang,” ujar Abdul, di Manado, Kamis (07/09/2023). Terobosan ini sangat baik dan berharap semua pihak terutama pemerintah dan DPRD Sulawesi Utara untuk merespon dan menindaklanjuti inisiatif yang baik ini. Abdul mengatakan bagi tim efektif atau tim penyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Standardisasi Biaya Lokal Penyelenggaraan Haji Melalui Peraturan Daerah lakukan dengan baik. Abdul menambahkan bahwa selain sebagai pelaksanaan terhadap amanat UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Keberadaan peraturan daerah tentang standarisasi biaya lokal haji juga menjadi bagian dari praktik manasik haji yang mempermudah jamaah dan pemerintah daerah sehingga penyelenggaraan haji di Sulawesi Utara makin baik. “Kami mendukung sepenuhnya inisiatif yang diambil Pak Kakanwil Kemenag Sulut H Sarbin Sehe untuk mendorong lahirnya peraturan daerah tentang standarisasi biaya lokal haji di Sulawesi Utara. Hal ini sebagai bagian dari praktik manasik yang mempermudah jamaah dan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji,” pungkasnya. (pur) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Ketua Umum Majelis Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas mengajak seluruh umat muslim di Indonesia untuk memperkuat ekonomi syariah. “Jumlah umat Islam di Indonesia angkanya sekitar 86 persen. Tetapi menurut OJK sebagaimana data yang sampaikan tadi market share ekonomi syariah di Indonesia masih sebesar 10 persen saja,” terang Buya Anwar dalam kegiatan Workshop Pra-Ijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) VIII, Senin (04/09/2023). Buya Anwar menyampaikan gelaran Ijtima’ yang dilaksanakan oleh DPS merupakan kegiatan penting untuk mendongkrak perkembangan ekonomi syariah Indonesia. Hal ini disebabkan DPS adalah kepanjangan tangan dari DSN-MUI yang bertugas mengawasi jalannya fatwa yang telah dikeluarkan DSN. Kehadiran para DPS dalam kegiatan tersebut diharapkan mampu mengaktualisasikan pemahaman yang mereka dapat di lapangan. Sebab edukasi dan pelayanan terhadap kegiatan ekonomi Syariah salah satunya menjadi tugas DPS itu sendiri. “Saya yakin apabila kita mampu meningkatkan market share ekonomi Syariah di Indonesia, maka perekonomian bangsa pun akan ikut berkembang,” kata Buya Anwar. Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI, Kiai Hasanudin juga mengatakan DPS yang hadir dalam kegiatan Pra-Ijtima mampu memaksimalkan forum yang telah panitia sediakan. Terlebih terdapat tiga fatwa baru yang baru-baru ini DSN-MUI sahkan. Kiai Hasanudin menilai, sosialisasi fatwa baru menjadi penting. Hal ini dikarenakan sangat berkaitan dengan tugas DPS nantinya di lapangan. “Saya harap para DPS yang hadir tidak hanya fisiknya saja, tetapi juga sadar penuh dan mampu memberikan masukan yang optimal dalam diskusi nanti. Seharian ini kegiatan berjalan dengan baik, semoga sampai hari terakhir nanti juga demikian,” pungkasnya. (Iin) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Dalam rangka memperingati Maulid (hari kelahiran) Nabi Muhammad SAW, jajaran Polrestabes Surabaya bersama Tim Hadrah Aulian Musthofa Polda Jatim menggelar kegiatan Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan do’a bersama. Kegiatan ini diikuti segenap anggota Polrestabes Surabaya dan jajaran di halaman Mapolrestabes Surabaya, Jalan Taman Sikatan, Surabaya, Selasa (05/09/2023) malam. Tim Hadrah Aulian Musthofa Polda Jatim pimpinan Ketua Bhayangkari Daerah Jatim Yesika Toni Harmanto tampil memukau dihadapan undangan yang hadir pada malam itu. Turut mendampingi, Ketua Bhayangkari Cabang Surabaya Vita Pasma dan dihadiri sekretaris MUI kota Surabaya Drs. Muhaimin Ali, Sekretaris PC NU Kota Surabaya KH. Drs. Masduki Toha, Wakil Ketua PD Muhammadiyah Surabaya Drs. HM. Rofik Munawai, FKUB KH. Qodi Safi’i, Ketua LDII Surabaya Setiadji. Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce, Kapolres KP3, Kapolres Gresik, Kapolres Pasuruan Kota, Wakapolresta Sidoarjo, para PJU dan Pengurus Bhayangkari Cabang Surabaya juga Tim Hadrah Aulian Musthofa Polda Jatim beserta Tim Hadrah Annisa Polrestabes Surabaya juga hadir memeriahkan acara tersebut. Kombes Pol Pasma Royce mengatakan, kegiatan ini untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara tercinta. “Syukur Alhamdulillah, kita dapat melaksanakan Sholawat dan doa bersama. Semoga amal baik kita diterima oleh Allah SWT. Aamiin ya rabbal aalamiin,” pungkas Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce. (yat) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Perhimpunan Jurnalis Rakyat (PIJAR) yang merupakan sayap organisasi Partai Buruh menggelar pemutaran film dokumenter berjudul “Suara yang Dibuang” serentak di 5 (lima) kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar, Selasa (05/09/2023) “Khusus di Jakarta, pemutaran perdana akan diselenggaraakan di 15th Park Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,” ujar Kahar S. Cahyono selaku Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh yang juga sebagai sutradara dalam pembuatan film dalam siaran Pers kepada 1miliarsantri.net, Selasa (05/09/2023). Kahar menambahkan, mengutip pendapat John Grierson, film dokumenter merupakan “penggambaran kreatif tentang kenyataan”. Menurut pandangannya, film dokumenter bukan sekadar merekam fakta, tetapi juga memadukan elemen seni dengan tujuan mendokumentasikan aspek-aspek kehidupan manusia secara obyektif. “Dalam kaitan dengan itu, film ini merekam ikhtiar dari kelas pekerja yang selama ini suaranya diabaikan dan bahkan dibuang di keranjang sampah dalam membangun alat politiknya sendiri. Dan yang menarik, keseluruhan proses pembuatan film ini dikerjakan sendiri oleh para buruh yang sebagian merupakan pekerja muda atau millenial,” sambungnya. Latar belakang pembuatan film ini didasarkan pada kenyataan, bahwa di Indonesia, demokrasi elektoral selama ini jauh dari rakyat kecil. Tak jarang rakyat kecil, termasuk kelas pekerja hanya dijadikan komoditi politik oleh elit politik dan kaum oligarki. Tak heran, kebijakan politik yang diambil lebih banyak merugikan kelas pekerja dan jauh dari suara rakyat. Politik dijadikan barang najis dan asing bagi rakyat kecil sehingga harus dijauhi. Padahal, menjauhkan rakyat dari akses politik adalah tindakan sistematis menjauhkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan nasib mereka. “Hingga akhirnya, kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota, pekerja rumah tangga, pemuda, hingga penyandang disabilitas, menyadari pentingnya kelas pekerja untuk ikut ambil bagian dalam membangun alat politiknya sendiri. Kiprah rakyat kecil ini bangkit merebut ruang politiknya dengan membangun partainya sendiri inilah yang dipotret dalam film ini,” lanjutnya. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengapresiasi pembuatan film oleh kalangan buruh. Jika selama ini buruh identik dengan demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi, mereka juga bisa bersuara melalui film. “Partai Buruh mendorong dan memfasilitasi anak-anak muda membuat karya kreatif untuk menyuarakan realitas sosial,” terang Said Iqbal. Lebih lanjut Iqbal menjelaskan, lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi titik awal penderitaan rakyat kecil khususnya pekerja. Undang-undang ini pula yang menjadi cikal bakal lahirnya kembali Partai Buruh di Indonesia. Tentu akan menarik jika kaum buruh itu sendiri mendokumentasikan proses perjuangannya ke dalam sebuah karya. Said Iqbal menyampaikan, setelah pemutaran perdana yang dilakukan serentak di 5 (lima) kota, pihaknya menginstruksikan seluruh jajaran Partai Buruh untuk menggelar nonton bersama (nobar) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. “Nobar akan dilakukan terbuka di halaman kantor exco Partai Buruh, kontrakan-kontrakan buruh, perkampungan nelayan, posko-posko perjuangan petani, dan tempat-tempat lain di mana kelas pekerja berkumpul,” lanjutnya. Sementara itu di kota Surabaya, penayangan film dokumenter Suara Yang Dibuang dihadiri para Caleg DPR RI, Caleg DPRD Propinsi Jatim, seluruh Caleg DPRD Kota, organisasi sayap Partai Buruh, para relawan dan juga simpatisan Partai Buruh. Nuruddin Hidayat, Exco Partai Buruh Kota Surabaya menyampaikan, pemutaran film dokumenter ini juga untuk membangun semangat perjuangan seluruh element Partai Buruh sekaligus sebagai sarana pertemuan dan konsolidasi persiapan para Caleg Partai Buruh. “Film ini merupakan gambaran nyata mengenai bagaimana kehidupan masyarakat kita saat ini yang tidak terwakili aspirasinya di pemerintahan,” terang pria yang akrab dipanggil Udin ini kepada 1miliarsantri.net saat pemutaran film Suara Yang Hilang di Omah Perjuangan, Berbek Sidoarjo, Selasa (05/09/2023). Dalam kegiatan ini juga dihadiri perwakilan exco dari Kabupaten Gresik, caleg dan exco Kabupaten Sidoarjo, beberapa komunitas kepemudaan dan juga serikat buruh di wilayah Jawa Timur. (fq/frid)

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menilai tahun 2025 nanti Indonesia akan menjadi konsumen produk halal tertinggi di dunia. Menurut Airlangga, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk muslim di dunia, industri halal telah berkembang dengan tingkat yang menggembirakan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar telah menjadi konsumen produk halal tertinggi di dunia dengan konsumsi halal sekitar 281,6 miliar ditahun 2025. Ia mengatakan pengeluaran umat Islam dunia di sektor halal diperkirakan akan tumbuh 7,8% atau sekitar 3 trilliun di tahun 2025. Pada tahun yang sama Indonesia diprediksi akan menjadi konsumen produk halal tertinggi di dunia dengan konsumsi halal sekitar Rp 281,6 miliar. “Potensi ini tentu perlu kita manfaatkan dengan baik dengan pengembangan industri halal di Indonesia. Jika peluang ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM tentu akan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, dengan 87% mayoritas penduduk muslim di Indonesia,” kata Airlangga dalam sambutannya secara offline pada acara LPPOM MUI Halal Award 2023 yang berlangsung di IPB International Convention Center, Bogor pada Senin (04/09/2023). Dalam kesempatan itu, Airlangga mengatakan pemerintah terus bersinergi dan berkolaborasi serta melakukan sosialisasi agar standar halal yang telah diaplikasikan oleh para pemenang LPPOM MUI Halal Award dapat berdampak pada kesejahteraan umat dan ekonomi nasional. Karena itu menurutnya pembiayaan sangat krusial dan syariah terintegrasi telah mencapai 140,47 triliun disemester pertama tahun 2023, serta sertifikasi halal untuk UMKM telah tercapai 107 ribu di tahun 2023. Ia menekankan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam memfasilitasi pertumbuhan industri halal, pengembangan produk, pelayanan halal, serta pembiayaan syariah. Adanya kolaborasi antar kementrian lemabaga terkait, pemerintah daerah maupun masyarakat. Ia juga berharap industri halal dapat bertumbuh dengan SDM unggul dan sektor keuangan syariah dapat berkembang. “Selamat dan sukses kepada para pelaku usaha yang telah menerima penghargaan Halal Award atas dedikasinya telah menerapkan standar tinggi sehingga dapat memberikan efek domino untuk memajukan industri halal, mendrong inovasi, berkontribusi nyata untuk meenuhi kebutuhan masyarakat,” lanjut Airlangga. Ada 7 kategori penghargaan LPPOM MUI Halal Award 2023 yang diberikan kepada 71 perusahaan dan Usaha Kecil Menengah (UMK) mitra LPPOM MUI. Yakni penghargaan kategori implementasi sistem jaminan produk halal (Best Halal System Implementation), penghargaan kategori perusahaan-perusahaan mitra baru LPPOM MUI yang telah mengimplementasikan jaminan produk halal dengan baik (Best Newcomer), dan penghargaan kategori perusahaan-perusahaan yang telah lama menjadi mitra LPPOM MUI (Long life Achievement). Selain itu penghargaan kategori perusahaan-perusahaan yang perkembangan produknya sangat cepat (Fastest Growth on Halal Product), penghargaan kategori perusahaan-perusahaan favorit brand halal yang dilakukan berdasarkan voting publik (Favorite Halal Brand), penghargaan kategori perusahaan-perusahaan yang berkontribusi dalam mengembangkan ekosistem halal di Indonesia (Best Social Contribution on Halal Ecosystem), serta penghargaan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) mitra LPPOM MUI (The Promising Halal SME). (Iin) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajukan Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2024 untuk Peningkatan Kualitas Layanan Agama dan Pendidikan. Yaqut mengemukakan usulan penting ini dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR mengenai tambahan anggaran tahun 2024. Usulan tersebut mencakup tambahan anggaran sebesar Rp17.483.954.274.000,- guna memperkuat pelaksanaan rencana Kementerian Agama. Salah satu poin utama adalah peningkatan honorarium bagi penyuluh agama Non-PNS dari Rp500.000,- menjadi Rp1.500.000,- per bulan. “Perlu kami sampaikan bahwa usulan tambahan anggaran tahun 2024 ini termasuk untuk pemenuhan rencana Kementerian Agama dalam meningkatkan besaran honorarium penyuluh agama Non PNS dari sebesar Rp500.000,- menjadi Rp1.500.000,- per bulan,” urai Menag. Saat ini, pagu anggaran Kementerian Agama untuk tahun 2024 mencapai Rp72.166.256.418.000,-. Nilai ini sudah disepakati melalui Surat Bersama dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tanggal 31 Juli 2023. Anggaran ini akan diperuntukkan bagi berbagai program di bawah dua fungsi utama Kementerian Agama, yakni Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan. Fungsi Pendidikan akan mendapatkan alokasi terbesar, yaitu sebesar Rp60.605.230.250.000,- atau 83,98% dari total pagu anggaran. Dana ini akan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan agama di satuan pendidikan umum, pendidikan agama pada sekolah umum, serta pendidikan keagamaan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan daya saing lembaga pendidikan tinggi keagamaan. Fungsi Agama akan mendapatkan alokasi sebesar Rp11.561.026.168.000,- atau 16,02% dari total anggaran. Dana ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional di bidang agama. Dengan anggaran ini, Kementerian Agama berupaya memperkuat layanan kehidupan beragama, meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, serta mengembangkan tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan kementerian. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa Kementerian Agama dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mendorong kerukunan umat beragama, meningkatkan kualitas pendidikan agama, serta memajukan pembangunan di bidang agama di Indonesia Menteri Agama berharap mendapatkan dukungan dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR. “Hal ini untuk mewujudkan upaya peningkatan kualitas layanan agama, pendidikan agama, dan tata kelola kepemerintahan yang lebih baik di bawah naungan Kementerian Agama,” pungkas Menag. (wink) Baca juga :

Makassar — 1miliarsantri.net : Wakil Dekan akademik dan kemahasiswaan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Sulawesi Selatan, Maskun, berharap mahasiswa dan akademisi memanfaatkan zakat dan pengelolaannya sebagai karya ilmiah. “Produk karya ilmiah ini nantinya dapat digunakan sebagai literasi bagi masyarakat dalam memahami hukum islam,” ungkapnya. Gagasan ini juga turut diamini oleh Guru Besar Fakultas Hukum UNHAS, Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H, ia menyebut akademisi perlu mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan regulasi dan aturan yang berlaku pada pengelola zakat dan zakat itu sendiri. Hal ini disampaikannya pada agenda Zakat goes to Campus, ‘Optimalisasi Gerakan Zakat di Sulawesi Selatan, Mahasiswa Bisa Apa?’, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kegiatan kolaborasi antar Forum Zakat dan BEM Fakultas Hukum, Kamis (31/08/2023) lalu. Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Umum Forum Zakat Nasional, Irvan Nugraha mengatakan mahasiswa diharapkan terlibat dalam memperluas sosialisasi dari zakat ke Masyarakat. “Secara nasional indeks literasi zakat itu ada diangka 72,5. Dan akan terus didorong untuk sosialisasi yang merata ke berbagai daerah serta kaum GenZ,” kata dia. Lebih lanjut Irvan mengatakan, mahasiswa UNHAS juga dapat mencontoh semangat berjuang Sultan Hasanuddin Pahlawan yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur. “Kita tau Sultan Hasanuddin dikenal sebagai sosok yang tegas, berani, dan pantang menyerah, serta berjuang dengan penuh kebanggaan. Maka dengan bangga kita melakukan kolaborasi antara FOZ dan BEM UNHAS untuk memajukan Gerakan Zakat dan mensejahterakan masyarakat Sulawesi Selatan,” jelasnya. Saat ini, FOZ memiliki program yang bersentuhan dengan mahasiswa mulai dari pemagangan yaitu Program Kampus Zakat dan Kompartemen Beasiswa. Sementara, ketua DPRD Prov. Sulawesi selatan Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si mengatakan mahasiswa harus menjadi subjek dalam gerakan zakat. “Melalui gerakan zakat, mahasiswa dapat turut serta dalam pembangunan masyarakat sosial di wilayah sulawesi selatan,” terangnya. Perwakilan Kemenag M. Bakri menyebut saat ini penghimpunan zakat masih rendah. Dia berharap, dengan adanya program ini, mahasiswa bisa menjadi garda terdepan dalam literasi zakar. “Diharapkan mahasiswa menjadi garda terdepan dalam literasi zakat,” tandasnya. Hal ini turut diamini Ketua Forum Zakat Wilayah Sulawesi Selatan, Amir, ST ia menyebut mahasiswa dapat menjadi bagian dari edukasi zakat. Sementara, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel Drs. H.Nur Syamsu Sultan, MAP, berharap media massa dapat membantu menguatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat. “Kami berharap dengan perannya mahasiswa dalam menggunakan media informasi bisa menekankan fakta dibandingkan opini pribadi,” tegasnya. Presiden BEM FH UNHAS, Yasser Fauzan, mengungkapkan ucapan terimakasih atas kolaborasi FOZ dan BEM FH UNHAS. “Terimakasih sudah membuka ruang untuk ikut berpartisipasi bagi mahasiswa, insyaAllah kesempatan ini akan dipergunakan sebaik-baiknya,” tuturnya. Kegiatan ZGTC diadakan selama dua hari yang diawali dengan Zakat Expo dan pembukaan seleksi bantuan biaya pendidikan, pemagangan dan lomba video & opini. Sejumlah Organisasi Pengelola Zakat di Sulsel turut terlibat yaitu, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, YBM PLN, BMH, Yatim Mandiri, Al Azhar, LazisMu dan WIZ. (hen)

Padang — 1miliarsantri.net : Jagad media sosial kembali dihebohkan dengan beredar nya sebuah video tiga orang wanita di sebuah kamar sedang memberikan minuman keras ke dalam mulut seekor kucing. Video ini disebarkan akun Instagram @matarakyat_sumbar yang menyebutkan peristiwa pencekokan miras ke kucing itu di Kota Padang, Sumatra Barat (ralat di berita sebelumnya ditulis Kota Bukittinggi). Video yang berdurasi 23 detik ini memperlihatkan tiga orang wanita mengangkat lalu mengayun-ayunkan kucing ras tersebut di dalam kamar. Ketiga wanita itu lalu tertawa. Selanjutnya, mereka memberikan cairan dari botol diduga merupakan minuman keras. Mereka memaksa kucing ini untuk meminumnya. “Ibunya (kucing) berdua ini tidak sanggup sama saya. Cepatlah,” kata perekam video. Seusai mencekoki kucing dengan minum keras, ketiga wanita ini kembali tertawa terbahak-bahak. Kucing tersebut terlihat berjalan dan sempat terdiam di atas keset kaki. Aksi tiga orang wanita mencekoki kucing dengan minuman keras ini mendapatkan kecamanan dari Ketua Animal Defenders Indonesia, Doni Herdaru. Doni menduga minuman keras yang dicekoki ke kucing berupa Soju. “Kami duga kuat adalah miras jenis Soju. Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti dan identitas pelaku yang berdomisili di Bukittinggi dan terdiri dari beberapa pelaku dengan beberapa peran,” kata Doni, Ahad (03/09/2023). Doni mengaku pihaknya sedang menyusun rencana pelaporan kepada pihak berwajib atas kejadian ini. “Kami sedang menyusun rencana pelaporan bersama kuasa hukum. Para pelaku ini tampaknya tidak paham bahwa ada hukum terkait hal ini, dan kami punya yurisprudensi akan kasus serupa, kucing yang dicekoki ciu di Tulungagung,” ucap Doni. Doni berharap masyarakat tidak mencari kesenangan dan menjadikan candaaan seperti tindakan yang dilakukan pelaku. Ia menyebut tidak ada hewan diperbolehkan menenggak minuman beralkohol. “Bahwa hewan tidak boleh mengkonsumsi alkohol karena dapat berimbas buruk pada jantung dan kesehatannya. Masih banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk mencari gelak tawa, dibanding membuat bahaya bagi satwa,” pungkasnya. (mik) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta pondok pesantren menyiapkan santri-santri yang unggul dan menguasai iptek. Hal ini untuk mengantisipasi persoalan yang dihadapi umat Islam yang kian kompleks. “Ini luar biasa. Allah meyediakan sumber daya alam nya banyak. Allah juga [menyediakan] adanya kegiatan ekonomi. Tapi kita juga harus menyiapkan sumber daya manusianya yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi,” tegas Kiai Makruf saat meresmikan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Ponpes Al Anwar, Baton, Kec. Modung, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (31/08/2023). Kiai Makruf meminta pondok pesantren (ponpes) sigap dalam mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting, karena dua hal tersebut merupakan prasyarat untuk menciptakan SDM berkualitas yang menjadi kunci bagi kemajuan dan kemakmuran bumi. “Jadi tambah ilmu pengetahuan, sebab nanti itu ada semacam punya nilai tambah. Oleh karena itu saya kira ini tepat sekali ini adanya Sekolah Ttinggi Ekonomi dan Bisnis Islam ini akan memberikan ilmu pengetahuan yang dalam untuk bisa mengelola secara lebih professional dan inovatif,” ujarnya. Lebih jauh Kiai Makruf menekankan, santri harus menjadi almuttafaqihina fiddin, santri yang menguasai agama dan melakukan tajdid-tajdid (pembaruan), yakni melahirkan ahli fiqih yang tidak hanya pandai membaca kitab tetapi juga mampu berijtihad dalam memberikan hukum terkait isu-isu yang terjadi saat ini. Menurutnya, banyak masalah-masalah baru yang dulu tidak ada, dan masalah-masalah lama yang kini bertransformasi menjadi masalah baru yang perlu diijtihadkan apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. “Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad,” tandasnya mengutip Imam Haramian al-Juwaini. Ia pun mencontohkan isu-isu ekonomi syariah yang memang berkembang sangat pesat, dan tidak dijelaskan secara gamblang dalam nash Al-Qur’an, seperti pembayaran digital, jual beli online dimana penjual pembeli tidak bertemu secara langsung, dan isu-isu terkini lainnya. Sebagai pusat dakwah, Wapres mengharapkan pesantren mencetak da’i-da’i yang santun dan menyebarkan kedamaian, menciptakan perbaikan, bukan yang menyebarkan kebencian, karena hal ini bertentangan dengan syariah. “Syariah itu bangunannya, asasnya itu dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan hambanya. Syariat itu seluruhnya adil semuanya rahmat, semuanya maslahat, semuanya hikmah,” ungkapnya Kiai Makruf menambahkan, apa saja sesuatu yang keluar dari keadilan pada ketidakadilan kepada penyimpangan, dan dari rahmat kepada selain rahmat, dari kasih sayang kepada kebencian dan permusuhan, dari maslahat kepada mafsada, kerusakan, dan dari hikmah kepada main-main itu bukan dari syariah. Kalau yang seperti itu bukan syariah. Selain itu, Wapres berharap pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik di sektor keuangan maupun di sektor rill yang sesuai dengan prinsip-prinsip pesantren, atau syariah. “Muamalah yang tidak syariah itu sama dengan tidak ada. Kalau syariah bilang tidak ada, seperti juga tidak ada secara fisik, walaupun fisiknya ada, dianggap tidak ada,” imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Kiai Makruf menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jatim, atas kinerja mereka mengembangkan praktek-praktek ekonomi yang dikembangkan di pesantren ini dan juga untuk Jatim. (yat) Baca juga :