Kategori: Berita Nasional

Padang — 1miliarsantri.net : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan The Wonderful Mosque of Indonesia E-Catalogue. Peluncuran ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wisatawan baik lokal maupun mancanegara mengenai masjid-masjid yang menjadi destinasi wisata religi di Indonesia. Dalam kegiatan ini Sandiaga Uno juga didampingi Direktur Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran Kemenparekraf/Baparekraf, Masruroh. Turut hadir pula Wakil Gubernur Sumatra Barat, Audy Joinaldy, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat, Luhur Budianda; dan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumatra Barat, Sari Lenggogeni. “Salah satu destinasi favorit di Indonesia adalah masjid-masjid yang indah. Selama ini kita belum bisa mengangkat masjid sebagai wisata ramah muslim dan dengan peluncuran e-katalog ini kita akan mendorong masjid ini menjadi daya tarik wisata untuk mengunjungi daerah,” ujar Menparekraf Sandiaga, Jumat (08/09/2023) lalu. Sandiaga mengungkapkan dengan kehadiran e-katalog ini diharapkan dapat tercipta rute-rute destinasi wisata baru, yaitu jelajah nusantara mengunjungi masjid-masjid ikonik.

Yogyakarta — 1miliarsantri.net : Wacana Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza, akan mengontrol tempat ibadah mendapat tanggapan serius Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. Haedar Nashir berharap wacana tersebut tidak dilaksanakan. Sebab selain bersifat mundur ke belakang, kebijakan itu dia anggap melukai sejarah kebangsaan dan justru berpotensi menciptakan konflik horizontal baru. “Bahwa agama dan umat beragama di Indonesia punya sejarah panjang, melekat dengan denyut nadi kehidupan bangsa, ikut memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan meletakkan pondasi Keindonesiaan bersama dengan seluruh komponen bangsa. Lebih dari itu memang juga tidak proporsional karena masjid dan tempat-tempat ibadah itu menjadi sumber api nilai berbangsa, bahkan menjadi sumber nilai etika masyarakat,” terang Haedar pasca acara di Fakultas Hukum UII, Sleman, Sabtu (09/09/2023). Haedar mendorong agar tidak melakukan generalisasi atau bahkan kriminalisasi pada agama maupun umat agama tertentu. Haedar menekankan bahwa posisi agama dan umat beragama di Indonesia adalah poros kultural ketahanan NKRI. “(dengan kebijakan itu) nanti dampak luasnya bahwa sosial order itu kehilangan daya kulturalnya di mana satu kekuatan kultural bangsa kita itu kan umat beragama,” ingatnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar menanggapi wacana pengawasan rumah ibadah yang digulirkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Rycko Amelza Dahniel. “Saya kira pemerintah jangan terlalu jauh masuk ke dalam urusan-urusan yang menjadi otoritas dari pengurus masjid, ya. Bahwa pemerintah punya agenda untuk menangkal paham intoleran, ya wajib, ya memang perlu. Tetapi kalau harus kemudian dilakukan dengan cara mengawasi, apalagi sampai masuk ke dalam wilayah-wilayah itu, menurut saya itu berlebih-lebihan,” terang Anwar Iskandar, Jumat (08/09/2023). Kiai Anwar menyarankan, pemerintah perlu kerja sama dengan NU dan Muhammadiyah, misalnya, yang memang punya doktrin tentang Islam Wasatiyah, yang akan mengajarkan kepada pengurus-pengurus takmir masjid-masjid yang dimiliki itu untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Islam Wasathiyah. “Tetapi kalau memang ditengarai ada bukti bahwa di dalam masjid itu ada khatib atau ada pengurus yang memang mengajarkan ajaran-ajaran intoleran, ya orangnya saja diambil. Jangan karena ada tikus kemudian dibakar lumbungnya. Tapi intinya saya tidak setuju kalau sampai terlalu jauh seperti itu,” tegasnya. Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin (04/09/2023), Kepala BNPT RI Rycko Amelza Dahniel mengusulkan mekanisme moderasi beragama di rumah ibadah saat menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI H Safaruddin yang menyinggung adanya karyawan PT KAI yang terpapar paham radikalisme beberapa waktu lalu.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah Indonesia melakukan kegiatan studi banding ke Lembaga Tabung Haji Malaysia. Kunjungan yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ini bertujuan mencari praktik terbaik, sebagai kriteria Pemeriksaan Kinerja atas Pelaksanaan Ibadah Haji 1444 H/2023 M. Selain untuk tujuan itu, Auditor BPK RI Ahmadi Nur Supit menyebut kunjungan ini juga mengagendakan sesi berbagi (sharing session), terkait penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji sebagai objek tolak ukur atau benchmarking. “Kami mengagendakan benchmarking ke Lembaga Tabung Haji Malaysia, sebagai sharing session terkait penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji sebagai objek benchmarking,” ujarnya dalam keterangan yang diterima 1miliarsantri.net Jumat (08/09/2023). Mengingat kegiatan ini berkaitan dengan penyelenggaraan haji, maka pihaknya mengajak Kemenag dan BPKH sebagai lembaga yang menyelenggarakan ibadah. Penyelenggaraan haji di kedua negara ini disebut mempunyai sistem yang berbeda. Untuk Indonesia, biaya penyelenggaraan haji masih dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikelola setiap tahun dan hasil dari nilai manfaat yang dikelola BPKH. Tidak hanya itu, terkait kontrak layanan di Tabung Haji dilakukan perjanjian dengan penyedia layanan di Arab Saudi sudah 3-5 tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kontrak perjanjian Indonesia dengan penyedia layanan di Arab Saudi, dilakukan pada saat tahun berjalan. “Apakah dimungkinkan kita dapat melakukan perjanjian seperti itu? Nanti kita akan cari solusinya, maka itu BPK memfasilitasi pertemuan ini. Ke depannya, pengalaman yang didapat dari Tabung Haji ini bisa memberikan suatu yang positif dan akan menjadi contoh pada perbaikan haji kedepan,” sambungnya. Sementara itu, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Subhan Cholid, menyampaikan pada penyelenggaraan haji Tahun 1444H/2023M ini ada kesamaan yang menimpa jamaah saat berada di Masyair (Arafah, Muzdalifah dan Mina).

Manado — 1miliarsantri.net : Tokoh Agama Islam sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Utara, KH Abdul Wahab Abdul Gafur mengatakan pihak legislatif dan eksekutif berperan penting dalam mewujudkan peraturan daerah (perda) haji di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). “Kami berharap pihak legislatif dan eksekutif serta semua elemen masyarakat di Sulawesi Utara untuk mendukung dan mengambil langkah-langkah penting agar Perda ini segera terwujud demi kemaslahatan banyak orang,” ujar Abdul, di Manado, Kamis (07/09/2023). Terobosan ini sangat baik dan berharap semua pihak terutama pemerintah dan DPRD Sulawesi Utara untuk merespon dan menindaklanjuti inisiatif yang baik ini. Abdul mengatakan bagi tim efektif atau tim penyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Standardisasi Biaya Lokal Penyelenggaraan Haji Melalui Peraturan Daerah lakukan dengan baik. Abdul menambahkan bahwa selain sebagai pelaksanaan terhadap amanat UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Keberadaan peraturan daerah tentang standarisasi biaya lokal haji juga menjadi bagian dari praktik manasik haji yang mempermudah jamaah dan pemerintah daerah sehingga penyelenggaraan haji di Sulawesi Utara makin baik.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Ketua Umum Majelis Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas mengajak seluruh umat muslim di Indonesia untuk memperkuat ekonomi syariah. “Jumlah umat Islam di Indonesia angkanya sekitar 86 persen. Tetapi menurut OJK sebagaimana data yang sampaikan tadi market share ekonomi syariah di Indonesia masih sebesar 10 persen saja,” terang Buya Anwar dalam kegiatan Workshop Pra-Ijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) VIII, Senin (04/09/2023). Buya Anwar menyampaikan gelaran Ijtima’ yang dilaksanakan oleh DPS merupakan kegiatan penting untuk mendongkrak perkembangan ekonomi syariah Indonesia. Hal ini disebabkan DPS adalah kepanjangan tangan dari DSN-MUI yang bertugas mengawasi jalannya fatwa yang telah dikeluarkan DSN. Kehadiran para DPS dalam kegiatan tersebut diharapkan mampu mengaktualisasikan pemahaman yang mereka dapat di lapangan. Sebab edukasi dan pelayanan terhadap kegiatan ekonomi Syariah salah satunya menjadi tugas DPS itu sendiri. “Saya yakin apabila kita mampu meningkatkan market share ekonomi Syariah di Indonesia, maka perekonomian bangsa pun akan ikut berkembang,” kata Buya Anwar. Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI, Kiai Hasanudin juga mengatakan DPS yang hadir dalam kegiatan Pra-Ijtima mampu memaksimalkan forum yang telah panitia sediakan. Terlebih terdapat tiga fatwa baru yang baru-baru ini DSN-MUI sahkan.

Surabaya — 1miliarsantri.net : Dalam rangka memperingati Maulid (hari kelahiran) Nabi Muhammad SAW, jajaran Polrestabes Surabaya bersama Tim Hadrah Aulian Musthofa Polda Jatim menggelar kegiatan Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan do’a bersama. Kegiatan ini diikuti segenap anggota Polrestabes Surabaya dan jajaran di halaman Mapolrestabes Surabaya, Jalan Taman Sikatan, Surabaya, Selasa (05/09/2023) malam. Tim Hadrah Aulian Musthofa Polda Jatim pimpinan Ketua Bhayangkari Daerah Jatim Yesika Toni Harmanto tampil memukau dihadapan undangan yang hadir pada malam itu. Turut mendampingi, Ketua Bhayangkari Cabang Surabaya Vita Pasma dan dihadiri sekretaris MUI kota Surabaya Drs. Muhaimin Ali, Sekretaris PC NU Kota Surabaya KH. Drs. Masduki Toha, Wakil Ketua PD Muhammadiyah Surabaya Drs. HM. Rofik Munawai, FKUB KH. Qodi Safi’i, Ketua LDII Surabaya Setiadji. Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce, Kapolres KP3, Kapolres Gresik, Kapolres Pasuruan Kota, Wakapolresta Sidoarjo, para PJU dan Pengurus Bhayangkari Cabang Surabaya juga Tim Hadrah Aulian Musthofa Polda Jatim beserta Tim Hadrah Annisa Polrestabes Surabaya juga hadir memeriahkan acara tersebut.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Perhimpunan Jurnalis Rakyat (PIJAR) yang merupakan sayap organisasi Partai Buruh menggelar pemutaran film dokumenter berjudul “Suara yang Dibuang” serentak di 5 (lima) kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar, Selasa (05/09/2023) “Khusus di Jakarta, pemutaran perdana akan diselenggaraakan di 15th Park Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,” ujar Kahar S. Cahyono selaku Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh yang juga sebagai sutradara dalam pembuatan film dalam siaran Pers kepada 1miliarsantri.net, Selasa (05/09/2023). Kahar menambahkan, mengutip pendapat John Grierson, film dokumenter merupakan “penggambaran kreatif tentang kenyataan”. Menurut pandangannya, film dokumenter bukan sekadar merekam fakta, tetapi juga memadukan elemen seni dengan tujuan mendokumentasikan aspek-aspek kehidupan manusia secara obyektif. “Dalam kaitan dengan itu, film ini merekam ikhtiar dari kelas pekerja yang selama ini suaranya diabaikan dan bahkan dibuang di keranjang sampah dalam membangun alat politiknya sendiri. Dan yang menarik, keseluruhan proses pembuatan film ini dikerjakan sendiri oleh para buruh yang sebagian merupakan pekerja muda atau millenial,” sambungnya. Latar belakang pembuatan film ini didasarkan pada kenyataan, bahwa di Indonesia, demokrasi elektoral selama ini jauh dari rakyat kecil. Tak jarang rakyat kecil, termasuk kelas pekerja hanya dijadikan komoditi politik oleh elit politik dan kaum oligarki. Tak heran, kebijakan politik yang diambil lebih banyak merugikan kelas pekerja dan jauh dari suara rakyat. Politik dijadikan barang najis dan asing bagi rakyat kecil sehingga harus dijauhi. Padahal, menjauhkan rakyat dari akses politik adalah tindakan sistematis menjauhkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan nasib mereka. “Hingga akhirnya, kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota, pekerja rumah tangga, pemuda, hingga penyandang disabilitas, menyadari pentingnya kelas pekerja untuk ikut ambil bagian dalam membangun alat politiknya sendiri. Kiprah rakyat kecil ini bangkit merebut ruang politiknya dengan membangun partainya sendiri inilah yang dipotret dalam film ini,” lanjutnya. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengapresiasi pembuatan film oleh kalangan buruh. Jika selama ini buruh identik dengan demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi, mereka juga bisa bersuara melalui film. “Partai Buruh mendorong dan memfasilitasi anak-anak muda membuat karya kreatif untuk menyuarakan realitas sosial,” terang Said Iqbal.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menilai tahun 2025 nanti Indonesia akan menjadi konsumen produk halal tertinggi di dunia. Menurut Airlangga, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk muslim di dunia, industri halal telah berkembang dengan tingkat yang menggembirakan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar telah menjadi konsumen produk halal tertinggi di dunia dengan konsumsi halal sekitar 281,6 miliar ditahun 2025. Ia mengatakan pengeluaran umat Islam dunia di sektor halal diperkirakan akan tumbuh 7,8% atau sekitar 3 trilliun di tahun 2025. Pada tahun yang sama Indonesia diprediksi akan menjadi konsumen produk halal tertinggi di dunia dengan konsumsi halal sekitar Rp 281,6 miliar. “Potensi ini tentu perlu kita manfaatkan dengan baik dengan pengembangan industri halal di Indonesia. Jika peluang ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM tentu akan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, dengan 87% mayoritas penduduk muslim di Indonesia,” kata Airlangga dalam sambutannya secara offline pada acara LPPOM MUI Halal Award 2023 yang berlangsung di IPB International Convention Center, Bogor pada Senin (04/09/2023). Dalam kesempatan itu, Airlangga mengatakan pemerintah terus bersinergi dan berkolaborasi serta melakukan sosialisasi agar standar halal yang telah diaplikasikan oleh para pemenang LPPOM MUI Halal Award dapat berdampak pada kesejahteraan umat dan ekonomi nasional. Karena itu menurutnya pembiayaan sangat krusial dan syariah terintegrasi telah mencapai 140,47 triliun disemester pertama tahun 2023, serta sertifikasi halal untuk UMKM telah tercapai 107 ribu di tahun 2023. Ia menekankan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam memfasilitasi pertumbuhan industri halal, pengembangan produk, pelayanan halal, serta pembiayaan syariah.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajukan Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2024 untuk Peningkatan Kualitas Layanan Agama dan Pendidikan. Yaqut mengemukakan usulan penting ini dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR mengenai tambahan anggaran tahun 2024. Usulan tersebut mencakup tambahan anggaran sebesar Rp17.483.954.274.000,- guna memperkuat pelaksanaan rencana Kementerian Agama. Salah satu poin utama adalah peningkatan honorarium bagi penyuluh agama Non-PNS dari Rp500.000,- menjadi Rp1.500.000,- per bulan. “Perlu kami sampaikan bahwa usulan tambahan anggaran tahun 2024 ini termasuk untuk pemenuhan rencana Kementerian Agama dalam meningkatkan besaran honorarium penyuluh agama Non PNS dari sebesar Rp500.000,- menjadi Rp1.500.000,- per bulan,” urai Menag. Saat ini, pagu anggaran Kementerian Agama untuk tahun 2024 mencapai Rp72.166.256.418.000,-. Nilai ini sudah disepakati melalui Surat Bersama dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tanggal 31 Juli 2023. Anggaran ini akan diperuntukkan bagi berbagai program di bawah dua fungsi utama Kementerian Agama, yakni Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan. Fungsi Pendidikan akan mendapatkan alokasi terbesar, yaitu sebesar Rp60.605.230.250.000,- atau 83,98% dari total pagu anggaran. Dana ini akan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan agama di satuan pendidikan umum, pendidikan agama pada sekolah umum, serta pendidikan keagamaan.