Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2024. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy setelah memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas Penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024. Rapat yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta ini dihadiri Menteri PAN RB Abdullah Azwar Annas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki. “Untuk tahun 2024, pemerintah memutuskan libur nasional dan cuti bersama berjumlah 27 hari. Di mana, libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 10 hari,” ujar Menko PMK saat memberikan keterangan ke awak media, Selasa (12/09/2023). Penandatangan SKB Tiga Menteri tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2024 dilakukan oleh Menteri PAN RB Abdullah Azwar Annas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Agama yang diwakili oleh Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki dengan disaksikan Menko PMK Muhadjir Effendy. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekjen Kemenag Nizar Ali, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, Sekretaris KemenpanRB Rini Widyantini, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito. Menko PMK menjelaskan, penetapan jumlah Hari Libur Nasional dan Libur Cuti Bersama Tahun 2024 merujuk pada Keppres No. 251 Tahun 1967 Tentang Hari-hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 3 Tahun 1983 Tentang Perubahan atas Keppres No. 251 Tahun 1967. “Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan sektor swasta yang lain agar bisa merancang aktivitasnya,” kata Muhadjir.Penetapan ini, juga menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintahan dalam menentukan perencanaan program-program kerja selama tahun 2024. Menko PMK menyampaikan, selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menyusun Rancangan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai ASN Tahun 2024 dan menyiapkan peraturan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dan untuk aturan terkait pelaksanaan libur dan cuti bersama pada sektor swasta akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Ketenagakerjaan,” terang. Dalam rapat koordinasi juga dibahas pengajuan perubahan nomenklatur hari libur nasional usulan dari Kementerian Agama yang berdasarkan usulan umat Kristen dan Katolik, yaitu: Wafat Isa Almasih menjadi Wafat Yesus Kristus, Kenaikan Isa Almasih menjadi Kenaikan Yesus Kristus, dan Hari Raya Natal menjadi Kelahiran Yesus Kristus. “Untuk itu Kementerian Agama akan menyusun usulan Keppres (Keputusan Presiden) atas perubahan nomenklatur dimaksud,” tutup Menko PMK. Berikut daftar hari libur nasional tahun 2024 yang terdiri dari 17 hari, yaitu: – 1 Januari: Tahun Baru 2024 Masehi – 8 Februari: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW – 10 Februari: Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili – 11 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946 – 29 Maret: Wafat Isa Almasih – 31 Maret: Hari Paskah

Bandung — 1miliarsantri.net : Beberapa Pondok Pesantren di Indonesia kini tidak hanya dikenal sebagai tempat belajar agama, namun sudah berupaya menghadirkan beberapa kegiatan seputar dunia wirausaha atau Enterpreneur. Salah satu diantaranya Pesantren Yatim Al Kasyaf Cibiru Bandung dikenal memiliki banyak unit usaha yang melibatkan masyarakat sekitar. Beberapa unit usaha yang dikembangkan adalah pabrikasi sabun, produksi tempe, coffe shop, bank sampah, sampai klinik kesehatan. Pesantren ini membangun ekosistem ekonomi umat melalui pengembangan unit bisnis berbasis pengelolaan zakat wakaf. “Basis modal semua unit bisnis di pesantren kami yaitu pemberdayaan zakat dan wakaf,” ujar Ustadz Geovani, Pengasuh Pesantren Al Kasyaf saat menerima kunjungan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag di Bandung, Selasa (12/09/2023). Hadir juga dalam kunjungan ini, Kasubdit Pengamanan Aset Ditzawa Zainuri, Kabid Zawa Kanwil Kemenag Jawa Barat Ohan Burhan. Pesantren Al Kasyaf pernah mendapatkan bantuan inkubasi wakaf produktif dari Kemenag. Bantuan itu dialokasikan untuk membuat coffe shop. Bisnis ini dikelola barista profesional yang juga adalah santri Pesantren Al Kasyaf. Ustadz Geovani yang juga alumni UIN Bandung ini bersyukur dan berterimakasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan Kementerian Agama kepada Lembaga Pendidikan Pesantren, terutama kepada Pesantren Al Kasyaf. “Terima kasih atas kunjungan dan bantuan dari Pak Direktur, semoga kami terus memberikan manfaat untuk umat,” tukas Ustadz GEO.

Padang — 1miliarsantri.net : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan The Wonderful Mosque of Indonesia E-Catalogue. Peluncuran ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wisatawan baik lokal maupun mancanegara mengenai masjid-masjid yang menjadi destinasi wisata religi di Indonesia. Dalam kegiatan ini Sandiaga Uno juga didampingi Direktur Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran Kemenparekraf/Baparekraf, Masruroh. Turut hadir pula Wakil Gubernur Sumatra Barat, Audy Joinaldy, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat, Luhur Budianda; dan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumatra Barat, Sari Lenggogeni. “Salah satu destinasi favorit di Indonesia adalah masjid-masjid yang indah. Selama ini kita belum bisa mengangkat masjid sebagai wisata ramah muslim dan dengan peluncuran e-katalog ini kita akan mendorong masjid ini menjadi daya tarik wisata untuk mengunjungi daerah,” ujar Menparekraf Sandiaga, Jumat (08/09/2023) lalu. Sandiaga mengungkapkan dengan kehadiran e-katalog ini diharapkan dapat tercipta rute-rute destinasi wisata baru, yaitu jelajah nusantara mengunjungi masjid-masjid ikonik.

Yogyakarta — 1miliarsantri.net : Wacana Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza, akan mengontrol tempat ibadah mendapat tanggapan serius Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. Haedar Nashir berharap wacana tersebut tidak dilaksanakan. Sebab selain bersifat mundur ke belakang, kebijakan itu dia anggap melukai sejarah kebangsaan dan justru berpotensi menciptakan konflik horizontal baru. “Bahwa agama dan umat beragama di Indonesia punya sejarah panjang, melekat dengan denyut nadi kehidupan bangsa, ikut memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan meletakkan pondasi Keindonesiaan bersama dengan seluruh komponen bangsa. Lebih dari itu memang juga tidak proporsional karena masjid dan tempat-tempat ibadah itu menjadi sumber api nilai berbangsa, bahkan menjadi sumber nilai etika masyarakat,” terang Haedar pasca acara di Fakultas Hukum UII, Sleman, Sabtu (09/09/2023). Haedar mendorong agar tidak melakukan generalisasi atau bahkan kriminalisasi pada agama maupun umat agama tertentu. Haedar menekankan bahwa posisi agama dan umat beragama di Indonesia adalah poros kultural ketahanan NKRI. “(dengan kebijakan itu) nanti dampak luasnya bahwa sosial order itu kehilangan daya kulturalnya di mana satu kekuatan kultural bangsa kita itu kan umat beragama,” ingatnya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar menanggapi wacana pengawasan rumah ibadah yang digulirkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Rycko Amelza Dahniel. “Saya kira pemerintah jangan terlalu jauh masuk ke dalam urusan-urusan yang menjadi otoritas dari pengurus masjid, ya. Bahwa pemerintah punya agenda untuk menangkal paham intoleran, ya wajib, ya memang perlu. Tetapi kalau harus kemudian dilakukan dengan cara mengawasi, apalagi sampai masuk ke dalam wilayah-wilayah itu, menurut saya itu berlebih-lebihan,” terang Anwar Iskandar, Jumat (08/09/2023). Kiai Anwar menyarankan, pemerintah perlu kerja sama dengan NU dan Muhammadiyah, misalnya, yang memang punya doktrin tentang Islam Wasatiyah, yang akan mengajarkan kepada pengurus-pengurus takmir masjid-masjid yang dimiliki itu untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Islam Wasathiyah. “Tetapi kalau memang ditengarai ada bukti bahwa di dalam masjid itu ada khatib atau ada pengurus yang memang mengajarkan ajaran-ajaran intoleran, ya orangnya saja diambil. Jangan karena ada tikus kemudian dibakar lumbungnya. Tapi intinya saya tidak setuju kalau sampai terlalu jauh seperti itu,” tegasnya. Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin (04/09/2023), Kepala BNPT RI Rycko Amelza Dahniel mengusulkan mekanisme moderasi beragama di rumah ibadah saat menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI H Safaruddin yang menyinggung adanya karyawan PT KAI yang terpapar paham radikalisme beberapa waktu lalu.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah Indonesia melakukan kegiatan studi banding ke Lembaga Tabung Haji Malaysia. Kunjungan yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ini bertujuan mencari praktik terbaik, sebagai kriteria Pemeriksaan Kinerja atas Pelaksanaan Ibadah Haji 1444 H/2023 M. Selain untuk tujuan itu, Auditor BPK RI Ahmadi Nur Supit menyebut kunjungan ini juga mengagendakan sesi berbagi (sharing session), terkait penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji sebagai objek tolak ukur atau benchmarking. “Kami mengagendakan benchmarking ke Lembaga Tabung Haji Malaysia, sebagai sharing session terkait penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji sebagai objek benchmarking,” ujarnya dalam keterangan yang diterima 1miliarsantri.net Jumat (08/09/2023). Mengingat kegiatan ini berkaitan dengan penyelenggaraan haji, maka pihaknya mengajak Kemenag dan BPKH sebagai lembaga yang menyelenggarakan ibadah. Penyelenggaraan haji di kedua negara ini disebut mempunyai sistem yang berbeda. Untuk Indonesia, biaya penyelenggaraan haji masih dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikelola setiap tahun dan hasil dari nilai manfaat yang dikelola BPKH. Tidak hanya itu, terkait kontrak layanan di Tabung Haji dilakukan perjanjian dengan penyedia layanan di Arab Saudi sudah 3-5 tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kontrak perjanjian Indonesia dengan penyedia layanan di Arab Saudi, dilakukan pada saat tahun berjalan. “Apakah dimungkinkan kita dapat melakukan perjanjian seperti itu? Nanti kita akan cari solusinya, maka itu BPK memfasilitasi pertemuan ini. Ke depannya, pengalaman yang didapat dari Tabung Haji ini bisa memberikan suatu yang positif dan akan menjadi contoh pada perbaikan haji kedepan,” sambungnya. Sementara itu, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Subhan Cholid, menyampaikan pada penyelenggaraan haji Tahun 1444H/2023M ini ada kesamaan yang menimpa jamaah saat berada di Masyair (Arafah, Muzdalifah dan Mina).

Manado — 1miliarsantri.net : Tokoh Agama Islam sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Utara, KH Abdul Wahab Abdul Gafur mengatakan pihak legislatif dan eksekutif berperan penting dalam mewujudkan peraturan daerah (perda) haji di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). “Kami berharap pihak legislatif dan eksekutif serta semua elemen masyarakat di Sulawesi Utara untuk mendukung dan mengambil langkah-langkah penting agar Perda ini segera terwujud demi kemaslahatan banyak orang,” ujar Abdul, di Manado, Kamis (07/09/2023). Terobosan ini sangat baik dan berharap semua pihak terutama pemerintah dan DPRD Sulawesi Utara untuk merespon dan menindaklanjuti inisiatif yang baik ini. Abdul mengatakan bagi tim efektif atau tim penyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Standardisasi Biaya Lokal Penyelenggaraan Haji Melalui Peraturan Daerah lakukan dengan baik. Abdul menambahkan bahwa selain sebagai pelaksanaan terhadap amanat UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Keberadaan peraturan daerah tentang standarisasi biaya lokal haji juga menjadi bagian dari praktik manasik haji yang mempermudah jamaah dan pemerintah daerah sehingga penyelenggaraan haji di Sulawesi Utara makin baik.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Ketua Umum Majelis Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas mengajak seluruh umat muslim di Indonesia untuk memperkuat ekonomi syariah. “Jumlah umat Islam di Indonesia angkanya sekitar 86 persen. Tetapi menurut OJK sebagaimana data yang sampaikan tadi market share ekonomi syariah di Indonesia masih sebesar 10 persen saja,” terang Buya Anwar dalam kegiatan Workshop Pra-Ijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) VIII, Senin (04/09/2023). Buya Anwar menyampaikan gelaran Ijtima’ yang dilaksanakan oleh DPS merupakan kegiatan penting untuk mendongkrak perkembangan ekonomi syariah Indonesia. Hal ini disebabkan DPS adalah kepanjangan tangan dari DSN-MUI yang bertugas mengawasi jalannya fatwa yang telah dikeluarkan DSN. Kehadiran para DPS dalam kegiatan tersebut diharapkan mampu mengaktualisasikan pemahaman yang mereka dapat di lapangan. Sebab edukasi dan pelayanan terhadap kegiatan ekonomi Syariah salah satunya menjadi tugas DPS itu sendiri. “Saya yakin apabila kita mampu meningkatkan market share ekonomi Syariah di Indonesia, maka perekonomian bangsa pun akan ikut berkembang,” kata Buya Anwar. Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI, Kiai Hasanudin juga mengatakan DPS yang hadir dalam kegiatan Pra-Ijtima mampu memaksimalkan forum yang telah panitia sediakan. Terlebih terdapat tiga fatwa baru yang baru-baru ini DSN-MUI sahkan.

Surabaya — 1miliarsantri.net : Dalam rangka memperingati Maulid (hari kelahiran) Nabi Muhammad SAW, jajaran Polrestabes Surabaya bersama Tim Hadrah Aulian Musthofa Polda Jatim menggelar kegiatan Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan do’a bersama. Kegiatan ini diikuti segenap anggota Polrestabes Surabaya dan jajaran di halaman Mapolrestabes Surabaya, Jalan Taman Sikatan, Surabaya, Selasa (05/09/2023) malam. Tim Hadrah Aulian Musthofa Polda Jatim pimpinan Ketua Bhayangkari Daerah Jatim Yesika Toni Harmanto tampil memukau dihadapan undangan yang hadir pada malam itu. Turut mendampingi, Ketua Bhayangkari Cabang Surabaya Vita Pasma dan dihadiri sekretaris MUI kota Surabaya Drs. Muhaimin Ali, Sekretaris PC NU Kota Surabaya KH. Drs. Masduki Toha, Wakil Ketua PD Muhammadiyah Surabaya Drs. HM. Rofik Munawai, FKUB KH. Qodi Safi’i, Ketua LDII Surabaya Setiadji. Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce, Kapolres KP3, Kapolres Gresik, Kapolres Pasuruan Kota, Wakapolresta Sidoarjo, para PJU dan Pengurus Bhayangkari Cabang Surabaya juga Tim Hadrah Aulian Musthofa Polda Jatim beserta Tim Hadrah Annisa Polrestabes Surabaya juga hadir memeriahkan acara tersebut.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Perhimpunan Jurnalis Rakyat (PIJAR) yang merupakan sayap organisasi Partai Buruh menggelar pemutaran film dokumenter berjudul “Suara yang Dibuang” serentak di 5 (lima) kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar, Selasa (05/09/2023) “Khusus di Jakarta, pemutaran perdana akan diselenggaraakan di 15th Park Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,” ujar Kahar S. Cahyono selaku Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh yang juga sebagai sutradara dalam pembuatan film dalam siaran Pers kepada 1miliarsantri.net, Selasa (05/09/2023). Kahar menambahkan, mengutip pendapat John Grierson, film dokumenter merupakan “penggambaran kreatif tentang kenyataan”. Menurut pandangannya, film dokumenter bukan sekadar merekam fakta, tetapi juga memadukan elemen seni dengan tujuan mendokumentasikan aspek-aspek kehidupan manusia secara obyektif. “Dalam kaitan dengan itu, film ini merekam ikhtiar dari kelas pekerja yang selama ini suaranya diabaikan dan bahkan dibuang di keranjang sampah dalam membangun alat politiknya sendiri. Dan yang menarik, keseluruhan proses pembuatan film ini dikerjakan sendiri oleh para buruh yang sebagian merupakan pekerja muda atau millenial,” sambungnya. Latar belakang pembuatan film ini didasarkan pada kenyataan, bahwa di Indonesia, demokrasi elektoral selama ini jauh dari rakyat kecil. Tak jarang rakyat kecil, termasuk kelas pekerja hanya dijadikan komoditi politik oleh elit politik dan kaum oligarki. Tak heran, kebijakan politik yang diambil lebih banyak merugikan kelas pekerja dan jauh dari suara rakyat. Politik dijadikan barang najis dan asing bagi rakyat kecil sehingga harus dijauhi. Padahal, menjauhkan rakyat dari akses politik adalah tindakan sistematis menjauhkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan nasib mereka. “Hingga akhirnya, kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota, pekerja rumah tangga, pemuda, hingga penyandang disabilitas, menyadari pentingnya kelas pekerja untuk ikut ambil bagian dalam membangun alat politiknya sendiri. Kiprah rakyat kecil ini bangkit merebut ruang politiknya dengan membangun partainya sendiri inilah yang dipotret dalam film ini,” lanjutnya. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengapresiasi pembuatan film oleh kalangan buruh. Jika selama ini buruh identik dengan demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi, mereka juga bisa bersuara melalui film. “Partai Buruh mendorong dan memfasilitasi anak-anak muda membuat karya kreatif untuk menyuarakan realitas sosial,” terang Said Iqbal.