Biaya Haji 2024 Naik Jadi Rp93 Juta, Jamaah Haji Bayar Rp56 Juta

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445 H/2024 M sebesar Rp93.410.286, sedangkan biaya Ongkos Naik Haji (ONH) yang harus dibayar tiap jamaah Rp56 juta. Berkaitan dengn kesepakatan tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga ikut mendukung. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyambut positif keputusan yang mempertimbangkan besaran BPIH lebih besar daripada subsidi nilai manfaat untuk menjaga nilai isthita’ah bagi jemaah haji. “BPKH juga siap memenuhi biaya, termasuk kuota tambahan 20.000 tahun ini sehingga dapat mempercepat waktu tunggu ibadah haji,” ungkap Fadlul dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023). Dengan pengumuman biaya yang lebih awal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi calon jemaah untuk bisa melakukan cicilan setoran lunas agar saat keberangkatan jemaah tidak terbebani Bipih yang telah diputuskan. Penetapan tersebut menggunakan asumsi kurs USD sebesar Rp15.600, dan Kurs Saudi Arabian Riyal (SAR) sebesar Rp4.160. Biaya operasional menggunakan Saudi Arabian Riyal (SAR) dan Living Cost dalam bentuk SAR. Kuota haji 1445 H/2024 M ditetapkan 241.000 jamaah dengan rincian kuota untuk jamaah haji reguler 221.720 dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280 orang. Masa tinggal jamaah haji di Arab Saudi disepakati selama 41 (empat puluh satu) hari. Sementara fasilitas makanan yang diterima jamaah berjumlah 27 kali makan di Madinah dan di Mekkah sebanyak 84 kali (termasuk pada hari menjelang dan sesudah Armusna). Menu katering untuk jamaah haji harus bercita rasa Nusantara dan dioptimalkan secara sungguh-sungguh berbahan baku serta juru masaknya berasal dari Indonesia. Dalam kesempatan itu, Panitia Kerja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Panitia kerja BPIH Kementerian Agama RI menyepakati penggunaan nilai manfaat setoran BPIH Khusus untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1445 H/ 2024 M sebesar Rp.14.558.658.000. Selain itu Panja Komisi VIII DPR RI juga meminta Panja Kementerian Agama Republik Indonesia untuk bekerja sama dengan BPKH dan Bank penerima Setoran BPIH untuk memberlakukan kebijakan cicilan pelunasan biaya haji bagi jamaah haji yang berangkat di tahun 1445 H/ 2024 M sejak diputuskannya hingga akhir pelunasan BPIH. Disepakati pula Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk petugas haji Daerah (PHD) dan pembimbing KBIHU tidak mendapatkan dukungan dari dana nilai manfaat keuangan haji, sehingga besaran rata-rata Bipih untuk PHD dan pembimbing KBIHU Tahun 1445 H/ 2023 M adalah sebesar Rp93.410.286. BPKH menghimbau kepada jamaah haji Indonesia yang akan mendapatkan giliran berangkat tahun 2024 segera menyiapkan diri dan melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan sesuai keputusan dan peraturan undang-undang yang berlaku. Adapun perincian BPIH biaya haji 1444 H/2023 M yang telah diputuskan antara Kementerian Agama dengan DPR dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445 H/2024 M sebesar Rp93.410.286 per jamaah dengan rincian: a) Biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat keuangan haji yang dibayarkan BPKH rata – rata per jemaah sebesar Rp37.364.111 atau sebesar 40% meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Secara keseluruhan penggunaan Nilai Manfaat sebesar Rp8.200.040.638.567, b) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp56.046.172 atau sebesar 60%, meliputi biaya penerbangan, akomodasi di mekkah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost) dan biaya visa. c) Terkait dengan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat virtual account masing- masing jemaah.BPKH juga siap memberikan dukungan nilai manfaat dari BPKH yang diperlukan sebesar Rp8,2 triliun untuk penyelenggaraan haji tahun 2024. Proporsi yang telah disepakati sebesar 60% ditanggung oleh jamaah haji dan 40% ditanggung dari Nilai Manfaat BPKH. (wink) Baca juga :

Read More

Pemerintah Sepakati Kenaikan Biaya Haji 2024 Sebesar Rp56 Juta

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pemerintah Indonesia dan Komisi VIII DPR akhirnya menyepakati biaya haji 2024 naik menjadi Rp56 juta per jamaah. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445H/2024 M rata-rata Rp93.410.286 per jemaah haji reguler. Hal tersebut setelah dilaksanakan Rapat Kerja Komisi VIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023). Angka ini terdiri atas dua komponen, yakni Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jamaah dengan rata-rata Rp56.046.172 (60%) dan penggunaan nilai manfaat per jamaah sebesar Rp37.364.114 (40%). Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp8.200.040.638.567. “Besaran rata-rata BPIH 1445H/2023 M sebesar Rp93,4 juta, jumlah ini terdiiri atas dua komponen Bipih per jamaah Rp56 juta atau 60% dan penggunaan nilai manfaat per jamaah sebesar Rp37 juta atau setara 40%. Dengan ini maka penggunaan dan nilai manfaat biaya haji sebesar Rp8 triliun,” terang Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya, kebijakan untuk menopang sebagian biaya operasional perlu memperhatikan keberlangsungan dana haji. “Komposisi bipih harus lebih besar dari nilai manfaat. Kedepan skema baru pelunasan mulai harus diterapkan dengan cara dicicil sehingga sisa biaya haji tidak serasa lebih banyak,” ungkapnya. Sebelumnya, kesepakatan ini diperoleh setelah Panitia Kerja (Panja) BPIH 1445 H/2024 M melakukan serangkaian diskusi panjang, membahas usulan biaya haji pemerintah. “Ada satu fraksi menolak dan yang lainnya menyatakan setuju,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi. Selain itu, Komisi VIII DPR RI meminta Panja Kemenag untuk bekerja sama dengan BPKH dan Bank Penerima Setoran BPIH untuk memberlakukan kebijakan cicilan pelunasan biaya haji. Bagi jemaah haji yang berangkat di tahun 1445H sejak diputuskan hingga akhir pelunasan BPIH. (wink) Baca juga :

Read More

Gubernur Jatim Berangkatkan 81 Truk Berisi Bantuan Kemanusiaan Palestina

Surabaya — 1miliarsantri.net : Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya selaki pelaksana Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memberangkatkan 81 truk berisi bantuan kemanusiaan untuk Palestina, Senin (27/11/2023) “Nantinya bantuan kemanusiaan dari Jawa Timur ini akan diberangkatkan menggunakan Kapal KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 dari Dermaga Komando Armada II Surabaya,” terang Gubernur Khofifah di Makodam V Brawijaya. Bantuan sembako dan obat-obatan tersebut diberangkatkan dari Dermaga Komando Armada II menggunakan KRI Radjiman Wedyodiningrat menuju Jakarta, sebelum kemudian berangkat ke Palestina. Bantuan yang diberangkatkan berupa makanan dan minuman, peralatan mandi, pakaian, kebutuhan bayi, obat-obatan, perlengkapan tidur dan kebutuhan lainnya. Khofifah mengatakan, bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk solidaritas bersama melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dari dunia usaha, lembaga kemanusiaan, organisasi relawan dan masyarakat sipil. “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya penggalangan bantuan. Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Jawa Timur yang sudah memberikan komitmen dan solidaritas kemanusiaan,” sambungnya.. Gubernur menandaskan bantuan yang dikirimkan tidak hanya berupa materi tetapi juga doa dan harapan agar saudara-saudara di Palestina dapat segera merasakan keadilan, kedamaian, keamanan dan kesejahteraan. “Alhamdulillah atas syukur nikmat Allah SWT hari ini mempertemukan kita dalam kebersamaan sehingga seluruh energi positif dan kolaborasi yang kuat kita bisa memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina,” lanjutnya. Menurutnya, ada kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh saudara-saudara yang menjadi korban konflik di Palestina, terutama bagi masyarakat yang sedang mengungsi. Untuk itu diharapkan bantuan ini bisa segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. “Mudah mudahan kapal yang mengangkut bantuan dari masyarakat dan seluruh elemen di Jawa Timur akan diberikan kemudahan, kelancaran serta keselamatan karena menuju ke tempat tujuan tidaklah mudah,” imbuhnya. Sebelum memberangkatkan, Khofifah berkesempatan mengecek dan memastikan bantuan sudah dikemas secara baik. Secara rinci bantuan yang dikirim di antaranya adalah 923 karton sarden kaleng, 53 karton mie instan, 31 sak beras, 17 galon dan 228 karton air mineral, makanan ringan, minuman instan, bubur instan dan pakaian. Selain itu keperluan bayi berupa 296 dot bayi, 95 kaos kaki, 198.035 popok, 201 dus susu, 1.145 dus susu anak dan 960 underpad. Turut dikirimkan pula 530 pak dan 4.702 lembar pembalut wanita, 167 dus obat-obatan, 1.849 lembat pakaian dewasa, 2.673 pakaian anak-anak, 19.819 selimut, 487 jilbab, 86 mukena, 601 mantel serta keperluan logistik lainnya. (har) Baca juga :

Read More

Jihad Narasi Netizen Indonesia yang Bikin Israel Langsung Kena Mental

Jakarta — 1miliarsantri.net : Tagar Julid FiSabilillah dalam beberapa hari terakhir kerap berseliweran di jagad media sosial. Bahkan istilah ini sempat menjadi trending di platform X, sebelumnya dikenal Twitter. “Operasi Jihad fi Sabilillah ditujukan untuk melemahkan moril Israel, melemahkan propaganda Zionis, dan memperkuat narasi pro-Palestina di jagat maya (Twitter, Instagram, TikTok, FB, dan kanal maya lainnya),” bunyi penjelasan teknis operasi Julid FiSabilillah yang diunggah akun @greschinov milik Erlangga Greschinov. Erlangga Grechinov mengawali aksi ini dengan membagikan 50 akun Instagram tentara IDF. Pancingan ini pun berbuah ‘silaturahmi’ warganet Tanah Air ke akun Instagram para tentara Israel. “Target utama kita adalah para tentara dan aparat kepolisian Israel, warga atau badan yang membuat narasi anti-Palestina,” terangnya. Netizen Indonesia yang dikenal julid pun melayangkan komentar-komentar pedas dengan target mental para tentara Israel. “Tindakan yang dilakukan yaitu memberikan counter-narratives dengan 2 cara persuasif (komentar pro Palestina dan informasi fakta tentang Palestina) dan juga secara trolling (perisakan, hujatan, retasan, report massal pada akun-akun Zionis).” lanjut Erlangga. Tak perlu waktu lama, sejumlah akun milik tentara Israel pun kewalahan dengan aksi Julid FiSabilillah ini. Bahkan tak sedikit yang mengunci akunnya. Aturan main Julid FiSabilillah pun membatasi warganet untuk tidak membawa narasi antisemit dalam perjuangan tersebut. “Tidak membawa narasi antisemit (Holocaust, NAZI, Hitler, dan semacamnya dalam perjuangan ini. Sebab yang kita lakukan adalah melawan Zionisme dan kekejaman Israel, bukan bangsa atau ras Yahudi,” tambahnya. Selain mengumbar akun media sosial tentara Israel, Erlangga juga membagikan waktu tepat untuk mengirim komentar julid. “Sejauh ini nampaknya ada 2 waktu terbaik buat ngerujak (sesuai zona waktu Israel). Pas mereka jam makan malam. (Jam 21.00-00.00 Indo). Pagi hari di saat mereka baru bangun tidur. (Jam 09.00-12.00 Indo). Jakarta-Tel Aviv beda 5 jam btw,” cuit Erlangga melalui akun X terekspos Jumat (24/11/2023). Sejauh ini, Erlangga selalu mengunggah akun-akun tentara Israel yang terpaksa mengunci media sosialnya. Seperti akun Instagram tentara IDF @orine_julie, yang menggembok Instagramnya setelah diserang hujatan warganet Indonesia. “Setiap tentara Israel yang kedapatan pamer di medsos dalam perang ini, kalian cuma dihadapkan pada 4 opsi: tutup komentar, private account, akun hilang, atau akun dihack. Kebusukan kalian tidak layak dipertontonkan di media sosial dan wajib ditumbangkan. ??” cuit Erlangga. Gerakan Julid FiSabilillah ini mendapat respons dari sejumlah figur publik Tanah Air. Seperti Arie K Untung yang menyarankan untuk memperluas gerakan hingga ke media-media barat. “Kalau mau impactnya lebih keren yang kita serang sekalian aja media media barat yang suka nyiarin propaganda memihak ke isriwil. Kan followersnya gemuk2 tuh kalo akunnya di take down dilibas netizen indonesia, ketutup propaganda islmophobia hoax satu persatu bro” ungkap Arie Untung menanggapi cuitan Erlangga. Pendakwah Felix Siauw pun ikut merespons aksi Julid FiSabilillah ini. Melalui unggahan video di Instagram, Felix Siauw meminta netizen Indonesia untuk terus menyalurkan kejulidannya ke tentara-tentara Israel. “Jangan kasih kendor, kapan lagi trolling dan comment war menjadi pahala. Maka netizen Indonesia yang selama ini merajai kasarnya komen sedunia, kini diuji dan mendapatkan tantangan baru. Perjuangan bukam hanya di lapangan, sebab Israel justru sangat takut dengan opini publik. Panggilan buat semua netizen julid, anda semua perlu melakukan apa yang anda lakukan selama ini, membuat orang merasa hidupnya tak berharga dengan exposing kebohongan Israel,” tandas Felix Siauw. (Iin) Baca juga :

Read More

PSHT Gelar Deklarasai Pemilu Damai dan Bersikap Netral

Madiun — 1miliarsantri.net : Kelompok Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menggelar acara “Deklarasi Pemilu Damai” di Stadion Wilis, Madiun, Minggu (26/11/2023). Deklarasi ini selain dihadiri ketiga pasangan Capres – Cawapres, juga dihadiri Ketua DPD RI yang sekaligus Ketua Dewan Pembina PSHT, LaNyalla Mattalitti. LaNyalla menegaskan, PSHT harus ikut memastikan agenda demokrasi di Indonesia yakni pemilihan umum dapat berlangsung dengan “Damai, Luber (Langsung, Umum, Bersih) dan Sukses”. Dia mengatakan sudah menjadi kewajiban semua warga negara untuk memastikan pelaksanaan proses demokrasi tersebut berjalan dengan baik dengan indikator sukses pemilu; yaitu adanya kebebasan warga negara untuk menentukan pilihannya, dan adanya ruang bagi peserta pemilu untuk berkompetisi dengan adil dan tanpa kecurangan. “Tentu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak akan mampu bekerja sendiri untuk memastikan pemilu berkualitas. Apalagi dengan sebaran jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 820 ribu lebih di seluruh Indonesia,” terang LaNyalla. Untuk itu diperlukan keterlibatan aktif elemen-elemen masyarakat, termasuk organisasi sosial kemasyarakatan untuk ikut mengawal dan terlibat aktif memastikan Pemilu dapat berlangsung dengan indikator sukses yang terukur. Tentu dengan berkoordinasi dengan Bawaslu di masing-masing wilayah sesuai tingkatan. LaNyalla berpesan agar warga PSHT tidak terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan politik dalam Pemilu. Karenanya warga PSHT sebaiknya tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. “Artinya tidak terlibat dukung mendukung secara frontal, tetapi tetap aktif menggunakan hak pilihnya,” ungkanya. Hal ini, ujar LaNyalla, karena polarisasi akibat Pemilihan Presiden Secara Langsung (Pilpressung) yang bergulir sejak era reformasi masih terjadi. Karena Pilpressung memang tidak cocok untuk bangsa Indonesia yang super majemuk dan negara kepulauan yang terpisah-pisah. Pilpressung juga tidak cocok diterapkan di negara yang karakter bangsanya guyub dan komunal. Sejak Era Reformasi yang ditandai dengan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia seolah berubah menjadi bangsa lain. Bangsa yang tercerabut dari akar budaya dan jati dirinya, menjadi bangsa yang semakin individual dan liberal serta materialistis pragmatis. “Padahal kita sebenarnya sudah punya sistem asli. Yaitu Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat. Yang nanti duduk di DPR RI. Sedangkan utusan-utusan lain, yaitu utusan golongan-golongan dan utusan daerah, yang duduk di MPR RI, tidak dipilih melalui Pemilu tetapi harus diutus dari bawah. Mereka semua inilah, anggota DPR, anggota utusan golongan dan anggota utusan daerah yang menjadi penjelmaan rakyat yang utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampe Rote,” imbuh LaNyalla. LaNyalla menambahkan, mereka inilah yang akan bermusyawarah di MPR RI, untuk merumuskan Haluan Negara, dan memilih Presiden untuk menjalankan Haluan Negara tersebut. Sehingga Presiden adalah Mandataris dari Penjelmaan Rakyat tersebut. Artinya Presiden adalah petugas rakyat. Tetapi karena praktik penyimpangan yang terjadi di era orde baru, sistem rumusan pendiri bangsa itu kita buang dan kita ganti dengan sistem barat yang individualis dan liberal. Padahal seharusnya, saat reformasi, yang kita benahi adalah penyimpangan yang terjadi di era orde baru. Bukan mengganti sistem bernegara dengan mengadopsi sistem liberal ala barat. Ketua Umum PSHT, Moerdjoko mengatakan Deklarasi Pemilu Damai yang diinisiasi PSHT merupakan wujud dari nafas organisasi yang mengedepankan nilai-nilai keberagaman dalam kesatuan. Dia mengungkapkan, sikap politik PSHT kenegaraan ialah harus menjunjung tinggi Pancasila, UUD 45, negara kesatuan dan Bhineka Tunggal Ika. Bahwa PSHT tidak berafiliasi tidak bergantung, tidak mengikat dengan partai politik manapun, tidak terikat, netral, dan harus menjaga tradisi dari PSHT. “PSHT memberikan kebebasan kepada warganya untuk berpolitik, mau memilih maupun dipilih. Mari aturan kita tepati dan jadikan pemilu damai,” pungkasnya. (har) Baca juga :

Read More

KH Cholil Nafis Dinobatkan Sebagai Anggota Kehormatan Hidayatullah

Balikpapan — 1miliarsantri.net : Keluarga besar Hidayatullah menobatkan KH Cholil Nafis sebagai anggota kehormatan Hidayatullah. Pengangkatan tersebut saat berlangsung acara silatnas keluarga besar Hidayatullah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/11/2023). Ada sekitar 20 ribu anggota yang hadir dari berbagai penjuru negeri. Karena memang dikenal da’i militan di berbagai pelosok negeri. “Dalam kesempatan ini, saya sebagai warga NU dan pengurus MUI juga disematkan sebagai anggota kehormatan Hidayatullah. Karena sejak lama saya banyak interaksi dengan keluarga besar Hidayatullah dan program-programnya,” terang Kiai Cholil.Dalam kesempatan ini, dia menyampaikan peran dakwah di seluruh tempat dan kesempatan. Sebab era sekarang butuh sentuhan nilai-nilai agama dan kebangsaan. “Bisa kebayang kondisi bangsa ini yang tak sedang baik-baik saja, seperti penegak konstitusi disanksi karena melanggar etik penegakan konstitusi, komisi pemberantasan korupsi menjadi tersangka karena gratifikasi dan memeras hasil korupsi,” tambahnya.Karenanya untuk perbaikan bangsa maka selain dakwah terus menerus juga harus mencari pemimpin yg diyakini dapat memajukan bangsa denga adil dan sejahtera. Tak boleh memilih pemimpin karena kedekatan semata apalagi karena politik uang. Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan sabdanya:. عن ابن عباس ، رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين » « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa memilih seseorang menjadi pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih diridlo’i Allah dari pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman.”.Memilih pemimpin itu ada pertanggungan di hadapan Allah SWT. Memilih pemimpin itu harus berlandaskan agama yang sesuai tuntunan Islam meskipun tak boleh merendahkan yang lain. Oleh karenanya, pilihlah pemimpin sesuai hati nurani: siapa yg paling baik dan paling bisa mengantarkan Indonesia kpd kemakmuran, gemah ripah loh jinawi (baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur). (yuk) Baca juga :

Read More

KH Mutawakkil : Menempati Kantor Baru Diharapkan Peran MUI Jadi Barometer Keagamaan di Indonesia

Surabaya — 1miliarsantri.net : Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menggelar tasyakuran sekaligus peresmian kantor baru yang dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawasa beserta jajaran Muspida Propinsi Jawa Timur, Selasa (21/11/2023) lalu. Gedung yang menjadi simbol keagamaan itu berlokasi di Jalan Wisma Pagesangan Surabaya. Ketua Umum MUI Jawa Timur KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah memberikan pelajaran kepada semuanya bahwa niat yang baik jika dilanjutkan dengan kebijakan yang baik akan menjadi kemuliaan. Apalagi jika dilakukan oleh pemimpin umat dan pemerintah. “Saat ini kita akan menjadi saksi Ibu Gubernur serius memikirkan perjuangan ulama khususnya di Jawa Timur dan ini merupakan tindakan yang amat mulia serta strategis. Karena kita tau mayoritas di Jawa Timur dan Indonesia adalah umat Islam maka kualitas bangsa ini tergantung bagaimana kualitas umat Islam,” terang Kiai Mutawakkil. Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo ini menyampaikan pandangannya bahwa pada saat pimpinan memiliki komitmen keumatan maka penciptaan masyarakat publik akan cepat terlaksana. Dan jika pemimpin memperhatikan perjuangan ulama maka kemaslahatan publik akan ringan terlaksana. “Kami merasakan dua komitmen ini di Jawa Timur. Malam ini dengan kebijakan Gubernur kita menyaksikan peresmian kantor MUI yang menjadi catatan sejarah sepanjang perjalanan Pemprov Jawa Timur,” imbuhnya. Kiai Mutawakkil berpesan agar ulama dan umara terus menanamkan nilai-nilai agama kepada semua lapisan masyarakat sebagai tuntunan kehidupan di tengah transformasi sosial atau perubahan multisektor akibat globalisasi dan kemajuan iptek. “Jangan sampai kita dan generasi muda menjauh dari nilai agama apalagi tidak mengenal agama akibat globalisasi kemajuan iptek, media sosial dan pergaulan,” sambungnya. Ia juga mengingatkan bahwa MUI adalah sarana dan medan dakwah. Maka agar dakwah ini sukses harus merangkul bukan memukul apalagi mencangkul, harus mendidik bukan menghardik apalagi membidik, harus membina bukan mencerca. “Itulah akhlak dakwah ulama-ulama nusantara. Dan kita di MUI harus mendahulukan akhlaq para ulama. Berilah pemerintah masukan bukan cercaan dan kemarahan, berilah aparat keamanan arahan bukan cacian, berilah umat nasehat bukan kontroversi tanpa manfaat,” tukasnya. Kiai Mutawakkil pun menutup sambutannya dengan pantun sebagai berikut:Gadis asia timur memakai jarikDisapa santri tersenyum simpulEkonomi Jawa Timur memang punya daya tarikBerbasis industri yang smart dan unggul Kalau ingin melihat ikan di dalam kolamHeningkan dulu airnya sebening kacaKalau ada pertanyaan siapa gubernur paling brilianIbu Khofifah Indar Parawansa terbaik se Indonesia. (har) Baca juga :

Read More

Kemenag Menurunkan Usulan BPIH 2024 Menjadi Rp 94,3 juta

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) menurunkan usulan rata-rata Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) per jamaah pada 2024 menjadi Rp 94,3 juta. Sebelumnya, rata-rata BPIH yang diusulkan Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas adalah Rp 105.095.032,34. Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan usulan rata-rata Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) per jamaah pada tahun depan sebesar Rp105.095.032,34. Anggaran tersebut nantinya akan dibagi dalam dua komponen, yaitu komponen yang dibebankan langsung kepada Jemaah Haji (Bipih/Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat (optimalisasi). “Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah Rp105.095.032,” terang Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (13/11/2023) lalu. Dirjen Haji dan Kementerian Agama (Kemenag), Prof Hilman Latief mengatakan, pihaknya menurunkan biaya haji 2024 tersebut setelah melakukan kajian. “Kami punya semangat yang sama bahwa kita ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan, biaya sudah kami rumuskan berkisar 94,3 juta,” ujar Prof Hilman saat dikonfirmasi, Kamis (23/11/2023). Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan rasionalisasi sejumlah komponen biaya haji di dalam dan luar negeri. Formulasi BPIH ini meliputi komponen biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, embarkasi/debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan, hingga biaya hidup. Prof Hilman mengatakan Kemenag telah mendapat rincian valid biaya penerbangan haji secara pulang pergi yakni sebesar Rp 33,4 juta per orang. “Kami sudah mendapat info yang kuat soal biaya penerbangan PP sekitar 33,4 juta. Living cost tidak ada perubahan, visa tetap 300,” ucap Prof Hilman. Penurunan BPIH 2024 ini juga sudah disampaikan Prof Hilman dalam rapat kerja bersama Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR pada Rabu (22/11/2023) kemarin. Angka usulan terbaru ini masih lebih besar dari penetapan resmi BPIH 2023 sebesar Rp90 juta per orang. Namun untuk formulasi Bipih dan nilai manfaat untuk penyelenggaraan 1445H/2024M belum diputuskan. Penetapan biaya haji masih akan terus dibahas dalam rapat Panja BPIH bersama Komisi VIII DPR RI, termasuk di dalamnya formulasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan Nilai Manfaat hasil kelola Badan Pengelola Keuanhan Haji (BPKH). (wink) Baca juga :

Read More

Lanjutan Sidang Panji Gumilang Ditunda Minggu Depan

Indramayu — 1miliarsantri.net : Sidang lanjutan perkara kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Indramayu, Panji Gumilang, ditunda hingga pekan depan. Semestinya, sidang lanjutan digelar pada hari Rabu (22/11/2023). Sidang lanjutan tersebut seharusnya mengagendakan pendapat penuntut umum atas eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum Panji Gumilang. Eksepsi itu sebelumnya diajukan penasehat hukum pada sidang Rabu pekan kemarin. Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Arief Indra, menjelaskan, penundaan sidang Panji Gumilang itu diputuskan oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Indramayu. ‘’Agendanya kan sebenarnya seminggu sekali. Tapi karena dari PN ada agenda lain, sehingga ditunda sampai tanggal 27 November 2023,’’ terang Arief kepada 1miliarsantri.net, Kamis (23/11/2023). Arief mengatakan, setelah pembacaan eksepsi dari pihak penasehat hukum terdakwa, tim JPU telah mempelajari dan akan memberikan jawaban pada sidang tersebut. Namun dengan adanya penundaan itu, maka pihaknya bisa memiliki waktu yang lebih untuk memberikan pendapat atas eksepsi tersebut. Terkait dengan eksepsi dari penasehat hukum Panji Gumilang, Arief mengungkapkan, JPU dan penasehat hukum terdakwa sama-sama memiliki pandangan yang telah diatur dalam KUHP. ‘’Penasehat hukum pasti melakukan upaya apapun dalam tanda kutip memberikan haknya lah. Tapi kan pandangan kami juga ada. Jadi nantilah tanggal 27 November JPU akan menyampaikan keberatan tentang eksepsi dari penasehat hukum,’’ beber Arief. (den) Baca juga :

Read More

Pemerintah Tetap Dorong Santripreneur Agar Bisa Tingkatkan Kemampuan Ekonomi DIgital

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong santripreneur atau gerakan kewirausahaan di lingkungan pondok pesantren terus ditingkatkan agar mampu mendongkrak kemampuan ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan pesan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat sambutan acara Santripreneur Award 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/11/2023). Wapres berpesan agar santripreneur mampu meningkatkan inovasi dan memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan wirausaha syariah. “Kita memiliki 64,5 juta lebih UMKM yang saat ini tarafnya mikro dan ultra mikro, jadi arahan Bapak Wapres yakni agar penggunaan ekonomi digital ditingkatkan,” terang Sandiaga. Menparekraf menjelaskan Kemenparekraf/Baparekraf memiliki program prioritas dalam pengembangan santripreneur untuk go digital, yakni program Santri Digitalpreneur Indonesia. Santri Digitalpreneur Indonesia menjadi wadah bagi santri untuk meningkatkan kapasitas dan skill melalui pelatihan-pelatihan yang terukur dan tepat sasaran. Para peserta akan menerima pelatihan materi dasar, berdiskusi, serta serangkaian praktik yang akan membuat para santri memahami materi secara komprehensif. Materi pelatihan akan diberikan oleh para profesional yang berkompeten di bidang kreatif dan digital, serta animasi. “Kami menggagas bersama Pak Kyai, santri digitalpreneur ini, di mana santri-santri ini akan dibantu naik kelas sehingga UMKM yang terkonversi menjadi seorang entrepreneur akan mencapai angka 7 persen di tahun 2035, dan 12 persen di tahun 2045. Karena syarat menjadi negara maju ini adalah kita bisa memiliki jumlah entrepreneur dari jumlah populasi sekitar di atas 7 persen,” kata Menparekraf Sandiaga. Dia menilai para santri bisa menangkap peluang di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. “Kami melihat dari ekonomi kreatif, pariwisata dan kuliner ini sangat terbuka peluangnya untuk para santri, sehingga para santri bisa menjadi pengusaha-pengusaha andal di masa depan,” jelasnya. Dalam acara Santripreneur Award 2023, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan tiga pesan strategis untuk pengembangan santripreneur, yakni, yang pertama, para santri harus meningkatkan dan memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan kewirausahaan syariah. “Santripreneur dari kalangan generasi muda agar terus mengembangkan beragam bisnis syariah berbasis digital,” kata Wapres Ma’ruf. Tidak hanya itu, Wapres juga berpesan agar santripreneur bisa terus meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan beragam kompetensi agar mampu beradaptasi dengan dinamika dan perubahan tren dunia. Termasuk dengan mengikuti program inkubasi bisnis digital yang diselenggarakan kementerian/lembaga terkait. “Saya harap KemenKopUKM, serta Kemenparekraf bisa memfasilitasi hal ini. Perbanyak program pembelajaran dan pemberdayaan kewirausahaan yang dapat melahirkan santri-santri berjiwa wirausaha, inovatif, mandiri, dan tangguh,” kata Wapres Ma’ruf. Wapres berpesan kepada para santripreneur agar terus menggali, mengoptimalkan, dan mengembangkan potensi bisnis kewirausahaan baru untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Wapres Ma’ruf meminta agar para santripreneur terus memperluas jaringan dan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, guna mendorong pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. Sehingga, mereka dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional dan daerah. “Tingkatkan sinergi, kolaborasi, dan integrasi beragam program Santripreneur Indonesia dengan Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS) di tingkat pusat, dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di tingkat daerah,” tutup Ma’ruf. (rid) Baca juga :

Read More