Kategori: Berita Nasional

Banda Aceh — 1miliarsantri.net : Sebanyak 315 orang pengungsi Rohingya kembali mendarat di Aceh. Mereka mendarat di wilayah pesisir Blang Raya Kabupaten Pidie, dan pantai Blang Ulam Kabupaten Aceh Besar. Para imigran Rohingya di Pidie mendarat Ahad sekitar 03.30 WIB dan di Aceh Besar sekira pukul 05.30 WIB. Hal tersebut disampaikan Panglima Laut Aceh, Miftach Tjut Adek, Ahad (10/12/2023). “Iya ada dua kapal Rohingya, satu di daerah Blang Raya, satu lagi di kawasan pantai Blang Ulam Aceh Besar,” terang Miftach Tjut Adek. Kedatangan pengungsi Rohingya di Pidie tersebut sempat mendapat penolakan dari warga setempat, tetapi kemudian mereka terus kembali hingga akhirnya berhasil mendarat. Sementara itu, Kapolsek Muara Tiga Kabupaten Pidie Ipda Efendi mencatat jumlah keseluruhan para etnis Rohingya yang mendarat di sana sekitar 180 orang. “Jumlah perempuan lebih dominan yaitu sebanyak 74 orang, sementara laki-laki 53 orang, anak laki-laki 26 orang dan 27 orang anak perempuan,” kata Efendi. Sedangkan di Aceh Besar, Kapolsek Krueng Raya Rolly Yuiza Away menyampaikan bahwa imigran Rohingya yang mendarat di sana sekitar 135 orang, dan belum dapat rincian dari jumlah pengungsi tersebut. Posisi pengungsi tersebut, kata Rolly, dengan kapal yang ditumpangi jaraknya cukup jauh sekitar satu kilometer, dan mereka turun berjalan kaki hingga ke tempat yang disinggahi saat ini.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Putri ke-4 almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Inayah Wulandari Wahid mengungkapkan, keprihatinan dengan kondisi bangsa saat ini, bukan hanya situasi politik melainkan juga kondisi generasi muda yang dinilainya kurang mengenal sejarah serta nilai-nilai baik yang diajarkan oleh para tokoh bangsa. Berangkat dari keprihatinan itu Inayah berniat mengenalkan pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran Gus Dur terutama mengenai politik kebangsaan pada Haul ke-14 Gus Dur di Ciganjur, 16 Desember 2023 mendatang dengan mengangkat tema Meneladani Budaya Etika Demokrasi Gus Dur. “Banyak orang mengaitkan demokrasi Gus Dur memang demokrasinya Gus Dur seperti apa? Tindakan, ucapan, kebijakan Gus Dur ketika ngomong politik rakyat, politik kebangsaan. Nah itu yang akan kami munculkan dalam berbagai bentuk pada saat nanti haul,” terang Inayah kepada 1miliarsantri.net, Senin (11/12/2023). Inayah menganggap banyak orang yang mengenal Gus Dur hanya sebagai Presiden ke-4. Ketika publik bicara demokrasi konteksnya Gus Dur sebagai presiden padahal jauh sebelum Gus Dur menjabat presiden telah mengenalkan demokrasi dengan cara menjadi penggerak sosial. “Gus Dur membawa kekuatan demokrasi itu jauh sebelum jadi presiden dan setelah jadi presiden dengan cara menjadi penggerak sosal yaitu mengumpulkan simpul-simpul masyarakat dan itu yang tergerak bahwa kekuatan ada di tangan rakyat,” sambung Sekretaris Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu. Inayah menilai sistem politik hari ini tidak berpihak pada rakyat, tapi hanya berpihak pada elit tertentu saja. Maka yang bisa dilakukan adalah membentuk simpul-simpul masyarakat yang kritis. Dalam konteks pemilu, masyarakat memilih pemimpin bukan karena sentimen, janji atau gimik. “Jadi itu yang saya rasa penting ingatkan hari ini bahwa kita bisa loh benahi pelan-pelan demokrasi kita, daya kritis masyarakatnya, resiliensinya kemudian bagaimana mereka punya kekuatan untuk menuntut perubahan itu yang kita harapkan,” jelas Inayah. Inayah menambahkan, Gus Dur selalu menekankan bahwa tidak ada kekuasaan yang pantas dibela mati-matian apalagi sampai mengorbankan masyarakat, terutama rakyat kecil. “Hari ini banyak sekali pemimpin yang kita lihat bukan lagi fokus pada bagaimana kekuasaan diletakkan di tangan masyarakat. Dan, tugas para politisi itu sebenarnya membantu supaya demokrasi bisa berjalan dengan baik tapi yang terjadi hari ini para politisi dan para elit berebut kekuasaan,” ungkap Inayah. Menurut Inayah, jika bicara demokrasi Gus Dur, bukan hanya siapa yang akan membawa negara, mau dibawa dan siap dalam bentuk apa tapi juga siap untuk tidak menjabat, tidak memilih, untuk tidak berkuasa demi kemaslahatan rakyat.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melihat langsung dan mendapat komitmen peningkatan pelayanan haji 2024 dari para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jeddah-Arofah-Mina-Makkah-Madinah, Ketua DPD RI juga mempertemukan Jajaran KJRI Jeddah dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah. Pertemuan yang digelar Kamis (07/12/2023) waktu setempat itu dihadiri oleh Konjen RI Jeddah Yusran Bahauddin Ambary, Staf Teknis Urusan Haji-1 Nasrullah Jassam, Staf Teknis Urusan Haji-2 Muhammad Luthfi Makki, dan Koordinator Protokol/Pelaksana Fungsi Pensosbud-2 M. Ilham Effendy. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin Alamsyah dan Ichsanuddin Noorsy, serta sejumlah staf kesekjenan DPD RI. Sebelumnya, Ketua DPD RI telah meninjau langsung aktivitas peningkatan layanan di Arafah dan Mina. LaNyalla mengaku sengaja melakukan kunjungan ke lokasi secara non protokoler, karena untuk melihat secara langsung dan mendadak, peningkatan kualitas yang dijanjikan Kementerian Haji Saudi LaNyalla menyampaikan empat klaster keluhan yang masuk ke DPD RI, yakni, keterlambatan bus jemputan Jamaah di Muzdalifah, konsumsi sebelum ke Arafah dan setelah dari Mina yang tidak tersedia, over kapasitas pemondokan Jamaah, terutama di tenda Mina, lalu toilet di Arafah yang kurang, dan fasilitas untuk jamaah lanjut usia yang kurang. “Selain itu, saya juga ingin mendengar langsung kesiapan Indonesia terhadap perubahan regulasi Kerajaan Saudi, terkait penghapusan zonasi tenda di Mina, melalui metode siapa cepat dia dapat (first come first). Apakah Indonesia sudah memilih plot lokasi, dan akan mengajukan bidding lokasi tersebut. Seberapa kesiapan kita?,” tanya LaNyalla. Ketua DPD RI juga menyinggung perlunya koordinasi yang lebih intens antara Kantor Urusan Haji Kemenag RI dengan Konjen RI Jeddah. Mengingat beberapa tenaga kerja pendamping jamaah haji diambil dari para pekerja Migran yang sudah menetap di Arab Saudi, baik mahasiswa maupun non-mahasiswa. “Saya kira perlu keterlibatan Fungsi Bidang Tenaga Kerja di KJRI Jeddah, paling tidak untuk memberikan justifikasi data latar belakang para pekerja migran yang ada di Saudi. Sehingga Kantor Urusan Haji tidak salah pilih orang yang punya latar belakang permasalahan atau sedang bermasalah di Saudi,” tandasnya. Karena seperti diketahui, Kemenag membutuhkan sekitar 800 pekerja migran, terutama yang sudah bermukim di Saudi, sebagai tenaga pendukung Haji 2024. Sementara tidak semua mukimin di Saudi tinggal sesuai prosedur. Menurut La Nyala, masih ditemukan puluhan orang yang tinggal di Saudi karena tidak pulang setelah umroh dan banyak di antaranya yang bermasalah dengan pemberi kerja sebelumnya, sehingga mereka kehilangan paspor, karena ditahan majikan pemberi kerja. Atas hal itu, Konjen RI Jeddah Yusran B Ambary mengaku berterima kasih atas perhatian Ketua DPD RI. Pihaknya juga memaparkan bahwa program pasporisasi terhadap warga Indonesia di Saudi terus dilakukan. Bahkan di tahun ini dipermudah, tanpa harus melibatkan tim khusus dari kementerian dan lembaga di Jakarta untuk datang ke Saudi. Tetapi langsung ditangani KJRI. Sementara perwakilan Kantor Urusan Haji Nasrullah Jassam menyatakan Kemenag RI telah melakukan evaluasi, telaah dan pengambilan langkah atas permasalahan Haji 2023. “Terkait penjemputan di Muzdalifah yang terlambat, memang tidak hanya menimpa jamaah Indonesia, tetapi semua jamaah haji. Sehingga kami sudah menyampaikan nota protes terhadap Kementerian Haji Saudi,” tuturnya. Sementara persoalan konsumsi di Mina pada Haji tahun 2023, diakibatkan suplai air bersih yang terhambat. Sehingga menimbulkan persoalan di dapur umum Mina. Sedangkan untuk kekurangan jumlah toilet, khususnya di Arafah, Kemenag sudah mendapat komitmen dari Kementerian Haji Saudi untuk penambahan jumlah. Dari sebelumnya dengan rasio 1/150 menjadi 1/50.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin bersama sejumlah tokoh lintas agama menyerukan Pemilihan Umum (Pemilu) tepat waktu, aman, damai, jujur, adil, bebas, rahasia, transparan dan bermartabat. Seruan itu disampaikan dalam Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) di Gereja Katedral, Jakarta, Rabu (06/12/2023) untuk menyambut Pemilu Serentak yang dilaksanakan tak lama lagi pada Rabu, 14 Februari 2024. “Kita berharap supaya seluruh komponen masyarakat bersama-sama menjaga supaya pemilu ini bisa berlangsung jurdil (jujur dan adil) dan luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia), itu yang paling penting karena hasil dari pemilu akan benar-benar membawa kemanfaatan jika prinsip luber-jurdilnya berjalan. Tapi kalau ada yang mencederai, maka akan menyebabkan ketidakharmonisan, dan itu yang kita harapkan tidak terjadi,” ungkapnya. Menurut Izzul, seruan bersama tersebut ditujukan bukan untuk pelaksana, penyelenggara, dan peserta pemilu saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia agar bersama-sama menjaga dan mengawasi pelaksanaan pemilu 2024. “Karena kalau masyarakat itu peduli, tentu pelaksana pemilu maupun peserta pemilu tidak akan bisa main-main, tapi kalau masyarakat permisif dan larut pada money politic maka akan berpengaruh pada luber jurdil itu,” ucapnya. Seruan sikap bersama Forum Peduli Indonesia Damai sendiri menyuarakan sembilan poin yang dibacakan secara bergantian oleh para tokoh agama. Umat Islam diwakili oleh Izzul Muslimin dan KH. Marsyudi Syuhud, umat Kristen diwakili Pdt. Gomar Gultom, umat Katolik diwakili Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo, umat Konghucu diwakili Xs. Budi S. Tanuwibowo, umat Buddha diwakili Prof. Philip K. Wijaya, umat Hindu diwakili Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan umat Kepercayaan diwakili oleh Sri Eko Sriyanto Galgendu. Sembilan poin tersebut antara lain; 1) Menjaga Persatuan dan Kesatuan Indonesia, serta mengedepankan dan mengutamakan Kepentingan Nasional di atas kelompok/golongan, dan atau kepentingan partai politik, 2) Meneguhkan kembali Konsensus Kebangsaan Indonesia Berbasis Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945, dalam seluruh aspek kehidupan Kemasyarakatan, Kebangsaan dan Kenegaraan, 3) Mendesak terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) Tepat Waktu, Aman, Damai, Jujur, Adil, Bebas, Rahasia, Transparan dan Bermartabat, serta mendesak terwujudnya Netralitas Penyelenggara Pemilu, Netralitas Aparatur Negara, Netralitas Aparatur Pemerintah dan Netralitas Aparatur Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif,

Jakarta — 1miliarsantri.net : Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, mengungkapkan angka fantastis terkait wakaf masyarakat Indonesia berdasarkan catatan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Wakaf tanah seluas 57.263 hektare dan 440.512 bidang, rata-rata pertumbuhannya 8% dalam tiga tahun terakhir. Di samping itu, sertifikasi tanah wakaf telah mencapai 236.511 ribu sampai dengan 2023. “Juga telah terhimpun wakaf uang yang dilaporkan ke BWI senilai Rp2,361 triliun di tahun 2023, naik dari posisi tahun 2021 senilai Rp1,04 triliun,” terang Ma’ruf saat membuka Rakornas BWI, Senin (04/12/2023). Wapres menjelaskan kemajuan dan pencapaian di bidang wakaf juga ditandai dengan terbentuknya standar kompetensi nadzir, dengan jumlah nadzir serta stakeholder perwakafan yang telah tersertifikasi sebanyak 3.855 orang asesi dengan pilihan 10 skema kompetensi yang diujikan. Selain itu, terbentuknya 113 asesor, dan 83 batch pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan di 64 tempat uji kompetensi di seluruh Indonesia sampai bulan November 2023. BWI menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) di Jakarta pada 4 sampai 6 Desember 2023, sebagai upaya memperkuat pengelolaan wakaf di Indonesia. “Perwakafan sudah menjadi perbincangan publik. Dulu suaranya hanya sayup-sayup, tapi kini anak muda sudah tidak asing dengan istilah perwakafan. Literasi wakaf memang masih rendah tapi terus bergerak,” ujar Ketua Pelaksana BWI M Nuh Nuh mengatakan BWI telah menyiapkan peta jalan transformasi pengelolaan wakaf, dengan tujuan akhir menciptakan wakif-wakif baru atau pemberi manfaat dari sebelumnya hanya sebagai mauquf alaih (penerima manfaat wakaf). Langkah pertama menuju hal tersebut, kata dia, yakni memperbanyak wakif serta menambah aset wakaf. Nuh mengatakan potensi wakaf di Indonesia sangat tinggi seiring dengan populasi masyarakat yang besar. Setelah wakif dan aset wakaf bertambah, langkah berikutnya yakni pengelolaan aset yang lebih profesional dan produktif.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mendukung Jakarta Halal Festival pada 22-25 Desember 2023 di JCC, Jakarta. Event ini merupakan salah satu pameran terbesar di Indonesia sebagai wujud penumbuhan ekosistem halal nasional. Menparekraf Sandiaga saat The Weekly Brief With Sandi Uno di Jakarta, Senin (04/12/2023) menjelaskan event ini diinisiasi oleh Global Entrepreneurs Profesional bersama Syakaa Islamic Event Organizer, menjadi puncak dari penyelenggaraan roadshow Halal Fest di Yogyakarta, Surabaya, dan Padang. “Hingga 30 November 2023, terdapat total 157 booth yang akan menyemarakkan JHF, dengan target pengunjung sebanyak 50 ribu orang. Saya mengajak masyarakat untuk memeriahkan dan turut berpartisipasi. Bersama sukseskan Jakarta Halal Festival 2023,” terangnya. Menparekraf berharap, Jakarta Halal Festival ini menjadi momentum berharga bagi semua pihak untuk menggarap potensi besar industri halal yang kuat dan berdaya saing tinggi.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pusat Studi Fatwa dan Hukum Islam (Pusfahim) UIN Jakarta merilis hasil riset terkait dengan Fatwa MUI dan Pengaruhnya di tengah masyarakat, dengan studi kasus pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Hasil survei tim Riset Pusfahim UIN Jakarta menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti Fatwa MUI terkait Palestina. Sebanyak 95 persen menyatakan bersedia untuk menaati dan melaksanakan fatwa MUI. Survei dilakukan terhadap 1.014 responden yang diperoleh secara acak melalui google form. Dengan metode ini, tingkat kepercayaan mencapai 95 persen, sedangkan margin of error lebih kurang 1,79 persen. “Riset ini menemukan bahwa fatwa MUI memiliki daya terima yang sangat tinggi di tengah masyarakat. 95 persen responden menyatakakan menaati dan melaksanakan fatwa MUI”, terang Muda Wardi, Peneliti PUSFAHIM UIN Jakarta, dalam Launching Riset dan Seminar Nasional Fatwa dan Tanggung Jawab Kemanusiaan di Auditorium UIN Jakarta, Selasa (05/12/2023). Hadir juga dalam forum akademik tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik Ahmad Tholabi Kharli, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Muhammad Maksum, para guru besar dan dosen, para peneliti dan pengurus PUSFAHIM serta ratusan peserta seminar nasional. Di akhir acara, Pusfahim memberikan beasiswa bagi dua mahasiswa yang menulis karya ilmiah tentang fatwa Lebih lanjut riset ini menjelaskan, 367 orang yang menyatakan menaati adalah dengan rentang usia 45 tahun ke atas, 297 orang dengan rentang usia 35-45 tahun, 165 orang dengan rentang usia 25-35 tahun, dan 138 orang dengan rentang usia 15-25. Alasan menaati fatwa MUI, sebanyak 47% responden menaati karena panggilan keagamaan, 46% karena panggilan kemanusiaan, dan 7% karena alasan lainnya. Mengenai pengetahuan terhadap fatwa, sebanyak 97% responden mengetahui keberadaan fatwa ini dan 3% tidak mengetahui. Terkait pengetahuan isi fatwa, 94% responden mengetahui dan 6% tidak mengetahui isinya. 94% responden menyatakan memahami isi fatwa, dan 6% menyatakan tidak memahami isi fatwa. Sumber informasi yang diperoleh responden untuk mengetahui fatwa ini adalah dari media massa online dan offline sebesar 34% responden, postingan di media sosial sebesar 34% responden, membaca langsung salinan fatwa 15% sebesar responden, obrolan orang sebesar 7% responden, website resmi MUI Pusat sebesar 6% responden, dan dari pimpinan atau pengurus MUI sebesar 4% responden. “Temuan riset berikutnya menyatakan, Ekspresi ketaatan terhadap fatwa MUI bisa beragam; mulai dari sosialisasi hingga aksi. Ketiga, Fatwa MUI memiliki pengaruh nyata dan berkontribusi dalam memberikan solusi masalah kemanusiaan”, lanjut Musa. Launching Hasil Riset ini dilakukan langsung oleh Ketua Pusfahim Asrorun Niam Sholeh. Paparan hasil riset tersebut mengawali Seminar Nasional tentang Fatwa dan Tanggung Jawab Kemanusiaan. Hadir sebagai narasumber Seminar Nasional, Dubes Palestina untuk Indonesia HE Zuhair Alshun, Ahli Hukum Tata Negara Prof Jimly Assiddiqi, CEO Haus! Indonesia Ghufron Syarif, dan Co-Inisiator BDS Indonesia Muhammad Syauqi. Dalam presentasinya, Dubes Palestina menyampaikan apresiasinya atas Fatwa MUI yang sangat mendukung perjuangan Palestina.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Muktamar Pemikiran Nahdlatul Ulama (NU) 2023 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, telah usai dilaksanakan pada 1-3 Desember 2023 dan telah menelurkan 11 keputusan. Rumadi Ahmad selaku Steering Committee (SC) Muktamar Pemikiran NU 2023 mengatakan, hasil pokok pikiran tersebut diharapkan bisa menjadi panduan atau arah yang akan dituju oleh seluruh warga Nahdliyin. “Hasil pokok-pokok pikiran dalam Muktamar Pemikiran NU kami harapkan nanti akan menjadi panduan kita atau paling tidak menjadi arah yang ingin kita tuju,” ungkap Rumadi. Terdapat 11 pokok pikiran yang dihasilkan dalam Muktamar Pemikiran NU 2023. Berikut adalah rinciannya: Meskipun ada kapasitas dalam diri manusia untuk melakukan kejahatan, tetapi kapasitas kebaikan jelas lebih dominan pada dirinya. Karena itu, perkembangan kecerdasan buatan pada akhirnya adalah salah satu perkembangan saja dalam jenis alat-alat hasil rekayasa manusia untuk mengatasi sejumlah masalah yang dihadapinya. Pada awal dan akhirnya, manusia lah yang menduduki posisi utama.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) menggelar seleksi Petugas Haji 1445 H mulai 5 Desember 2023. Seleksi petugas pada musim haji tahun ini diutamakan mereka yang melek digital dan akan dilakukan secara terbuka. Penguasaan teknologi digital ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief. “Petugas haji ke depan harus melek digital. Kenapa? Karena nanti layanan haji yang ada di Saudi itu juga arahnya ke pelayanan digital. Kalau petugas kita tidak melek digital, bisa repot nanti,” ujarnya saat menyampaikan arahan kepada Kabid PHU se-Indonesia terkait rencana rekrutmen petugas haji di Jakarta, Selasa (05/12/2023). Dalam proses seleksi rekrutmen pun pihaknya akan memanfaatkan teknologi digital dalam bentuk mengirimkan berkas pendaftaran melalui form digital atau email yang sudah disiapkan. “Tidak perlu langsung datang ke Kankemenag Kota/Kabupaten,” tegas Hilman. Dengan proses penyampaian dokumen melalui email menurutnya akan membuka ruang bagi calon petugas untuk mendaftar, meskipun mungkin domisilinya jauh dari Kantor Kemenag Kota/Kabupaten. Strategi ini lanjutnya, menjadi upaya Kemenag untuk mewujudkan proses rekrutmen petugas haji yang lebih terbuka. Semangat penggunaan teknologi digital ini juga untuk memberi kemudahan dan kesempatan yang sama bagi semua calon petugas,” imbuhnya dikutip dari laman Kemenag. Penggunaan teknologi digital menurut Hilman juga bertujuan untuk menghadirkan rekrutmen petugas haji yang lebih transparan. “Mengirimkan berkas melalui email ini juga untuk mengurangi potensi bertemunya calon petugas dengan panitia rekrutmen. Ini menjadi komitmen Kemenag untuk mewujudkan rekrutmen petugas haji yang lebih transparan,” jelasnya.

Surabaya — 1miliarsantri.net : Baru kali pertama tahun ini, Partai Buruh ikut dalam konstestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan akan bertarung bersama beberapa partai politik lain dalam memperebutkan kursi di parleman, baik DPRD Kota atau Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR RI. Beberapa persiapan menjelang kampanye tentu sudah dipersiapkan Partai dengan nomor urut 6 ini. Kota Surabaya menjadi sorotan utama yang bisa dikatakan memiliki sebutan Dapil neraka tentunya menjadi sasaran dan prioritas bagi seluruh peserta pemilu karena sangat dekat dengan kota industri seperti Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto tentu tidak ingin ketinggalan karena Surabaya menjadi Daerah Pemilihan (Dapil) prioritas di Propinsi Jawa Timur. Firman Sidqi Mulanovanda, Juru Bicara Partai Buruh Executive Committe Kota Surabaya menegaskan, Partai Buruh sudah menyiapkan seluruh Calon Legislatif (Caleg) nya agar bisa duduk di parlemen. “Kami sudah siap menjalankan amanah masyarakat karena Partai Buruh terlahir dari sebuah pergerakan masyarakat kaum pekerja yang sangat peduli atas penderitaan masyarakat diseluruh pelosok daerah,” tegas Firman. Dia menambahkan, sebanyak kurang lebih 60 persen warga Kota Surabaya mendukung adanya Partai Buruh dan siap memenangkan Partai kelas pekerja ini diseluruh kota di Jawa Timur, terutama di kota Surabaya. “Kami punya program namanya SASATU atau Salam Satu Pintu, dimana kami akan berkunjung ke masing-masing rumah, mendengarkan keluh kesah, menjalankan apa yang menjadi keluhan nya dan juga melakukan kontrak politik jangka panjang dengan masyarakat,” lanjutnya. Selain program SASATU, sesuai instruksi dari Exco Pusat, Partai Buruh juga memiliki program yang namanya SASAPA atau Salam Satu Pabrik. Dimana tiap caleg, relawan dan sayap partai mendatangi satu per satu pabrik, menyapa para karyawan dan pekerja nya.