Kategori: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur memaparkan sejumlah strategi untuk memaksimalkan potensi zakat yang mencapai Rp327 triliun. Strategi tersebut dituangkan melalui program Gerakan Zakat Nasional dan Peta Jalan Zakat menuju Indonesia Emas 2045, yang diharapkan mampu memperkuat peran zakat dalam pembangunan nasional. “Tantangan zakat menuju Indonesia Emas 2045 adalah minimnya strategi untuk mencapai potensi zakat sebesar Rp327 triliun. Karenanya, perlu dibuat milestone (tonggak pencapaian) untuk mencapai target tersebut,” terangnya saat dikonfirmasi 1miliarsantri.net, Rabu (29/5/2024). Langkah pertama yang disampaikan Waryono adalah peta muzaki. Menurutnya, identifikasi yang tepat akan membantu mengarahkan zakat dari muzaki ke mustahik yang membutuhkan. “Kita perlu mengidentifikasi dan mendata para muzaki (pemberi zakat) untuk memastikan potensi zakat dapat dimaksimalkan,” paparnya. Langkah kedua, lanjutnya, adalah peta mustahik. Dengan memetakan mustahik, dapat memastikan zakat disalurkan tepat sasaran dan tepat guna. Data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) dari Bappenas dapat digunakan untuk menentukan mustahik yang akan menerima dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Strategi ketiga adalah peta SDM amil. Langkah ini melibatkan pendeteksian kebutuhan dan potensi sumber daya manusia di sektor amil zakat untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola zakat. “Untuk kompetensi amil dan nazir, khusus untuk pesantren, nanti akan menggunakan Dana Abadi Pesantren sebagai salah satu sumber pendanaannya,” lanjut Waryono. Langkah terakhir adalah peta literasi. Menyusun peta literasi zakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dan ketepatan dalam mengelolanya.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan teguran keras kepada PT. Garuda Indonesia terkait sejumlah keluhan dan masukan mengenai pelayanan maskapai Garuda dalam penyelenggaraan musim Haji 2024. Kemenhub juga telah memberikan tindakan tegas kepada Garuda Indonesia agar segera memperbaiki pelayanannya. “Kami mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lain terhadap penerbangan maskapai Garuda. Untuk itu, kami telah menindaklanjuti hal tersebut dengan memberikan teguran dan menindak tegas agar sejumlah perbaikan segera dilakukan,” terang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada 1miliarsantri.net, Selasa (28/5/2024) Surat teguran tersebut dikeluarkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan Nomor surat AU.402/2/21/DJPU.DKPPU-2024. Surat ini berisi teguran atas Angkutan Penerbangan Haji Tanggal 17 Mei 2024 dan tidak dapat beroperasinya beberapa pesawat terbang Angkutan Haji Tahun 2024, karena permasalahan teknis sehingga mengakibatkan terganggunya jadwal keberangkatan jamaah haji pada beberapa Embarkasi. Selain teguran, Menhub juga meminta Garuda untuk melakukan sejumlah perbaikan. Hal ini untuk memastikan fase keberangkatan Jamah Haji Tahun 2024 dapat berjalan sesuai jadwal dan untuk memenuhi batas waktu tanggal 10 Juni 2024. “Pertama, kami meminta agar PT. Garuda Indonesia memberikan prioritas utama dalam program nasional pelaksanan Angkutan Haji Tahun 2024. Kedua, agar Garuda segera menyusun rencana mitigasi dan langsung melaporkan langkah percepatan atas recovery keterlambatan penerbangan angkutan haji Indonesia tahun 2024 ke Dirjen Perhubungan Udara,” lanjut Menhub. Surat teguran juga diberikan terkait kejadian Return To Base (RTB) pesawat Garuda Indonesia, dengan nomor penerbangan GA 1105 tipe Boeing 747-400 registrasi ER-BOS, untuk Pemberangkatan Jemaah Haji Embarkasi Makassar kloter 5 (UPG-05) di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (UPG), menuju Madinah (MED) pada 15 Mei 2024.

Mekkah — 1miliarsantri.net : Kedatangan kelompok terbang (kloter) 42 Embarkasi Solo (SOC-42) di Madinah pada 24 Mei 2024 kemarin menandai berakhirnya fase kerangkatan jamaah haji gelombang pertama. Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), jamaah gelombang I yang telah tiba di Tanah Suci berjumlah 88.987 orang. Anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda menyampaikan, profil jamaah gelombang I yang telah tiba di Tanah Suci bila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, didominasi jemaah perempuan sebanyak 49.210 orang (55,3%) dan laki-laki sebanyak 39.777 (44,7%). Dia menyebut, mayoritas jamaah tersebut belum berhaji sebanyak 87.673 orang (98,52%). Bagi mereka, tahun ini merupakan kali pertama mereka berhaji, sementara jamaah yang telah berhaji hanya 1,48% atau 1.314 orang. “Dengan potret data jamaah gelombang I didominasi perempuan, kebijakan pemerintah memberikan proporsi petugas perempuan cukup banyak tahun ini dinilai sebagai langkah tepat sebagai bentuk afirmasi dan perlindungan jamaah,” pungkasnya. (dul)

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) RI meminta masyarakat untuk mengecek ulang arah kiblat pada 27 dan 28 Mei mendatang. Imbauan ini terkait akan peristiwa Istiwa A’zam atau Rashdul Kiblat. “Peristiwa Istiwa A’zam atau Rashdul Kiblat akan terjadi pada hari Senin dan Selasa, 27 dan 28 Mei 2024, bertepatan dengan 18 dan 19 Zulkaidah 1445 H pada pukul 16:18 WIB atau 17:18 WITA. Saat itu, matahari akan melintas tepat di atas Kakbah,” terang Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib, Ahad (26/5/2024). Lalu apa itu Istiwa A’zam atau Rashdul Qiblah? Istiwa A’zam adalah momen di mana matahari melintas tepat di atas Kakbah. Di masa ini arah kiblat searah dengan matahari yang ditandai dengan bayang-bayang benda tegak lurus yang akan membelakangi arah kiblat. Mengacu pada tinjauan astronomi/ilmu falak, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi arah kiblat, di antaranya menggunakan kompas, theodolite, serta fenomena rashdul kiblat tersebut. “Ini adalah waktu yang tepat bagi kita, umat Islam Indonesia untuk kembali mengecek arah kiblat,” ujarnya.

Makkah — 1miliarsantri.net : Sejak Senin (20/5/2024) lalu, ribuan calon jamaah haji Indonesia sudah tiba di Makkah Al Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah wajib di Masjidil Haram. Saat berada di masjid ini, jamaah haji pun tidak boleh berbuat sesukanya, karena pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan cukup ketat. Bisa aja jamaah haji Indonesia menganggap apa yang dilakukan di Masjidil Haram lumrah dilakukan di masjid-masjid Indonesia. Namun, pada kenyataannya hal itu sangat dilarang untuk dilakukan di Masjidil Haram. Berikut lima hal yang lumrah dilakukan jamaah haji tapi tidak boleh dilakukan ketika berada di Masjidil Haram: Saat berada di Indonesia, mungkin jamaah haji Indonesia lumrah membetangkan spanduk atau bendera ketika berada di kawasan masjid. Namun, ketika berada di kawasan Masjidil Haram, Anda jangan coba-coba. Karena, askar atau polisi yang bertugas di Masjidil Haram akan segera mengambil tindakan tegas. Ketika menemukan barang, orang Indonesia biasanya tergerak mengambilnya untuk kemudian mengembalikan ke pemiliknya. Namun, tindakan ini dilarang dilakukan di Masjidil Haram.Karena, otoritas Arab Saudi bisa menganggapnya sebagai tindakan pencurian. Karena itu, jika menemukan barang berharga yang tercecer atau tergeletak, jamaah sebaiknya segera menghubungi pihak berwenang. Berkumpul atau berkerumun merupakan hal yang lumrah dilakukan orang-orang Indonesia ketika berada di kawasan masjid Indonesia. Namun, jika Anda berkerumun di kawasan Masjidil Haram, Anda akan segera dibubarkan oleh askar.

Madinah — 1miliarsantri.net : Sejumlah jamaah ditemukan petugas haji lupa arah jalan kembali ke hotel. Diduga mereka mengalami gejala dimensia, yaitu kondisi penurunan kemampuan berpikir dan ingatan seseorang yang umumnya terjadi pada lansia (usia 65 tahun ke atas). Kondisi ini sangat dimungkinkan mengingat jamaah lansia pada musim haji tahun ini mencapai 45.000. Hal ini dikonfirmasi dengan temuan Tim Media Center Haji (MCH) yang sering menjumpai dan mengantarkan jamaah haji lansia dan disinyalir menderita gejala dimensia. Kepala Seksi Layanan Lansia, Disabilitas, dan PKP3JH Dokter Leksmana Arry Chandra mengatakan, ada jamaah lansia yang mengalami kelupaan saat sedang menunaikan ibadah haji, baik lupa nama, keluarga, atau merasa dirinya masih berada di kampung halaman. “Gangguang ini secara umum dipicu oleh dua hal, baik karena faktor sosial atau psikososial maupun faktor pribadi atau psikologis. Selain itu juga dipicu oleh faktor biologis,” terang dokter yang sehari-hari bertugas di Daerah Kerja (Daerah Kerja) Madinah. Gangguan jiwa jenis ini juga biasanya dipicu faktor genetik. “Mereka sudah memiliki potensi gangguan kejiwaan, kemudian kambuh lagi setibanya di Arab Saudi,” ungkapnya di Madinah, Jumat (24/5/2024). Demensia biasanya diikuti dengan gangguan cara berpikir, seperti disorientasi tempat, disorientasi waktu, dan disorientasi orang-orang di sekitarnya. Gejala yang bisa terlihat di awal biasanya seperti mudah lupa, terutama untuk kejadian-kejadian yang baru saja dialami. Kemudian, sulit mempelajari hal baru, sulit konsentrasi, termasuk sulit mengingat waktu dan tempat, terutama setelah mereka berpindah dari kampungnya.

London — 1miliarsantri.net : Estafet kepemimpinan dalam memajukan misi organisasi Muhammadiyah terus berlanjut. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Britania Raya dan Irlandia menggelar acara silaturahmi dan pelantikan pimpinan periode 2023-2025 di Indonesian Islamic Centre (IIC), London, pada Sabtu (19/05/2024) lalu. Dyah Mustikaning Pitha Prawesti dan Luthfi Hamzah Husin resmi terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris PCIM Britania Raya dan Irlandia. Dyah, seorang dokter spesialis yang telah lama berkarir di Inggris, bersama Luthfi, mahasiswa pascasarjana di Universitas Birmingham, mereka akan memimpin organisasi tersebut untuk dua tahun ke depan. Acara ini dihadiri oleh anggota PCIM Britania Raya dan Irlandia dari berbagai kota, termasuk Nottingham, Newcastle, Leeds, Birmingham, Edinburgh, dan London. Keberagaman anggota yang hadir mencerminkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sayuti, menyampaikan ucapan selamat melalui saluran daring. “Kami atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendoakan agar meraih kesuksesan, selamat mendapatkan amanah,” terangnya saat dikonfirmasi 1miliarsantri.net, Kamis (23/5/2024). Pelantikan ini menandai langkah awal baru bagi PCIM Britania Raya dan Irlandia dalam menjalankan visi dan misi Muhammadiyah di kawasan tersebut. Muhammadiyah merupakan organisasi besar yang telah berusia lebih dari satu abad, dan terus berupaya memperluas radius kebermanfaatannya dalam cakupan global.

Makkah — 1miliarsantri.net : Tim PosIND mulai melayani kargo haji kiriman jamaah dari Arab Saudi ke sejumlah daerah di Indonesia. PosIND, mengerahkan puluhan personil untuk melayani kiriman jamaah dari sejumlah titik di Arab Saudi. Menurut Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PosIND Tonggo Marbun, ada puluhan titik layanan kargo haji PosIND yang sudah disiapkan di Makkah dan Madinah. Titik kargo haji PosIND berada di sekitar penginapan, hotel, atau kawasan strategis lainnya yang mudah diakses jamaah. Kiriman perdana Layanan kargo haji PosIND berasal dari jamaah di Madinah. Kiriman perdana dengan bobot sekitar tiga ton dikemas menggunakan box khusus layanan kargo haji berwarna putih dengan tulisan Indonesia. “Tim kargo haji PosIND sudah kami stanby-kan di Makkah dan Madinah untuk melayani kiriman jamaaah haji. Saat ini, tim sudah mulai melakukan aktivitas packing dari beberapa kiriman jamaah,” terang Tonggo Marbun, Rabu (22/5/2024). Tonggo menjelaskan, jamaah yang akan melakukan pengiriman barang melalui kargo haji PosIND harus mematuhi beberapa persyaratan internasional. Pertama, barang yang tergolong dalam Dagerous Goods seperti bahan berbahaya, obat terlarang, dan barang-barang terlarang lainnya tidak diizinkan untuk dikirim. Kedua, barang dikemas dengan aman dan sesuai standar internasional untuk pengiriman udara. Pengepakan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan barang selama transit. Ketiga, pastikan informasi pengirim dan penerima lengkap dan akurat, termasuk alamat lengkap, nomor telepon, dan alamat email. “Keempat, tetapkan nilai yang akurat untuk barang Anda saat mengisi formulir deklarasi. Nilai yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah saat melewati pabean,” kata Tonggo.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Biaya uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia melambung tinggi dan menuai gelombang protes para mahasiswa. Menanggapi hal itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes menyoroti alokasi anggaran 20 persen dan mewanti-wanti agar anggaran itu tidak dialirkan ke hal-hal yang tidak jelas juntrungannya. “Barangkali perlu kita telusuri dan evaluasi, 20 persen itu tinggi Rp 665 triliun, tetapi kita juga paham bahwa alokasi dana tersebut tersebar ke mana-mana, bahkan alokasi yang diduga dikaitkan dengan pendidikan menjadi sesuatu yang tidak jelas. Ini barangkali yang harus kita perjuangkan,” terang Fahmy saat ditemui 1miliarsantri.net, Selasa (21/5/2024). Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 665,02 triliun atau 20 persen dari total APBN 2024 sebanyak Rp 3.325,1 triliun. Alokasi anggaran itu sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Secara teknis kami meminta Kemendikbudristek untuk merevisi terkait UKT, tapi menurut saya, saya mengajak semua mari perjuangkan agar biaya pendidikan minimal 20 persen ini benar-benar efektif untuk semata-mata pendidikan, bukan dicari-cari jalan yang terkait dengan pendidikan,” paparnya. Fahmy lalu mengkritisi, dari jumlah Rp 665 triliun, yang dikelola oleh Kemendikbudristek hanya sebanyak Rp 90 triliun. Antara lain untuk Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sekitar Rp 34 triliun atau hanya sekitar 1 persen saja dari jumlah APBN 2024. “Lalu kalau dikaitkan dengan anggaran pendidikan yang 20 persen (Rp 665 triliun), sekitar 5 persen, padahal kita memerlukan lulusan sarjana yang lebih bermutu dan lebih banyak. Saya mengajak agar lebih strategis kita harus terus-menerus menyoroti kemana alokasi 20 persen dana pendidikan itu, jangan sampai menyebar tidak efektif,” tegasnya. Fahmy menegaskan, Komisi X DPR RI bakal terus mengawal masalah biaya UKT tinggi yang saat ini tengah dikeluhkan oleh sebagian besar mahasiswa serta para wali mahasiswa ataupun calon mahasiswa. Dia pun memastikan bakal terus mendorong Kemendikbudristek agar segera melakukan revisi peraturan terkait yakni Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SBOPT) pada PTN di Lingkungan Kemendikbudristek. Sebagai informasi, Mendikbudristek Nadiem Makarim pernah menerbit Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tarif SSBOPT ditentukan oleh Mendikbudristek dengan pertimbangan capaian standar PTN, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah. Selain itu, peraturan turunan mengenai besaran SSBOPT diatur dalam Keputusan Mendikbudristek Nomor 54/P/2024. Komponen SSBOPT terdiri atas biaya langsung yang merupakan biaya operasional penyelenggaraan program studi dan biaya tidak langsung yang merupakan biaya operasional pengelolaan institusi. Kemudian itu akan digunakan sebagai dasar kementerian untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk PTN dan tarif BKT untuk setiap program studi. Menurut anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 itulah pangkal masalah biaya pendidikan tinggi belakangan. Hugo meminta Kemendikbudristek untuk meninjau ulang peraturan tersebut karena telah membuat wajah pendidikan tinggi menjadi komersil. “Menurut saya, (Permendikbud) itu rentan diinterpretasikan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kemauan mereka gitu. Nah, satu poin yang berkaitan dalam salah satu pasal, bahwa biaya UKT ditetapkan usai mahasiswa diterima. Saya rasa ini rentan terjadi komersialisasi pendidikan,” ulas Hugo dalam keterangannya, Selasa (21/5/2024). Hugo melihat, regulasi tersebut mengakibatkan nilai Biaya Kuliah Tunggal (BKT), Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) naik fantastis. Hal tersebut berujung pada membebani sekaligus mempersulit mahasiswa untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Politikus PDI-Perjuangan itu pun setuju ata wacana evaluasi alokasi 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan. Hal itu terkait apakah penyalurannya sudah berkontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan atau belum. Menurut dia, upaya ini krusial demi masa depan generasi bangsa. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sebelumnya pun menilai, kenaikan UKT yang terjadi di banyak PTN adalah buntut dari Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Di mana, aturan lain yang juga turut memengaruhi adalah Keputusan Mendikbudristek Nomor 54 Tahun 2024. “Setelah kita kulik-kulik, dan ini jawaban dari pihak rektorat. Itu (UKT) mengacu pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dilanjutkan Kepmendikbudristek Nomor 54 tahun 2024 yang mengatur tentang SSBOPT,” beber Koordinator Isu Perguruan Tinggi BEM SI Maulana Ihsanul Huda sebagaimana dikutip dari siaran Youtube Komisi X DPR RI, Senin (20/5/2024). Presiden BEM Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) itu menjelaskan, di Unsoed, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya. Mulai dari aksi demonstrasi, audiensi berbicara langsung dengan pihak rektorat, tapi tak kunjung menemukan titik temu. Nilai UKT masih belum mengalami perubahan signifikan.

Jakarta — 1miliarsantri.net : Mahalnya pendidikan tinggi di Indonesia hangat jadi perbincangan belakangan. Sepanjang ribuan tahun peradaban Islam, hal tersebut tak pernah menjadi persoalan. Alih-alih membayar mahal untuk berkuliah, para ilmuwan, pengajar, dan pelajar justru diupah dan diberi fasilitas hidup. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Toru Miura, peneliti dari The Oriental Library and Ochanomizu University di Tokyo, Jepang menilai, jawabannya adalah sistem wakaf. Secara garis besar, wakaf adalah semacam pengalihan permanen harta seseorang baik yang diam maupun bergerak untuk keperluan umum. Bentuknya bisa berupa bangunan, tanah, juga belakangan uang dan aset produktif. Meskipun terdapat riwayat bahwa Khalifah Umar bin Khattab yang memulai mendirikan badan wakaf atas saran Rasulullah SAW, baru pada abad kesembilan sistem hukum yang mendasari wakaf dikembangkan. Pada abad itu, tepatnya pada 850-an Masehi, sebuah masjid yang kelak menjadi universitas tertua di dunia menurut UNESCO didirikan menggunakan skema wakaf dari Fatimah al-Fihri, putri seorang saudagar kaya di Fez, Maroko. Fatimah mewakafkan masjid yang dinamai al-Qarawiyyin tersebut sekaligus mendanai pembelajaran di sana hingga jenjang pendidikan tinggi. Sementara pada abad ke-11, Niẓām al-Mulk, wazir Kesultanan Seljuk, mendirikan Madrasah Niẓāmiyya di Baghdad. Berbeda dengan perluasan maknanya di Indonesia, “madrasah” pada masa itu adalah lembaga pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan dasar lebih sering disebut “kuttab”. Menurut Toru Miura, semua profesor, khatib, dan penghafal Alquran ditunjuk dan gajinya dibayarkan dari dana wakaf. Pengelana terkenal Ibnu Jubair (wafat 1217) juga melaporkan penyebaran lembaga wakaf di kota-kota besar dalam catatan perjalanannya. Nūr al-Dīn (wafat 1174) dari dinasti Zangi menyumbangkan dua pabrik, tujuh kebun buah-buahan, tanah yang belum digarap, pemandian umum dan toko-toko untuk lembaga pembelajaran ulama di Masjid Umayyah, yang total pendapatan tahunannya lebih dari 500 dinar. Sebanyak 30 madrasah didirikan di Baghdad yang menyerupai istana indah, di mana para profesor dan mahasiswa diberikan gaji dan tunjangan melalui wakaf dalam jumlah besar. Pada abad keempat belas, Rashīd al-Dīn (wafat 1318), wazir Ilkhanid, membangun kompleks besar lembaga wakaf di luar Tabriz di Iran. Berdasarkan dokumen wakaf-wakaf yang ditulisnya, kompleks tersebut terdiri dari makamnya, masjid jami, ruang penyalinan buku, rumah tinggal, rumah sakit, tempat ulama dan rumah untuk orang miskin. Sebagian besar harta wakaf adalah tanah pertanian di Azerbaijan, dan juga di Yazd dan Hamadan di Iran. Separuh dari pendapatan tersebut digunakan untuk pengeluaran lembaga wakaf, dan separuhnya lagi untuk kerabat dan keturunan Rasyid al-Dīn. Dalam catatannya, sebanyak 350 orang yang terdiri atas dosen, penghafal Alquran, dan pelajar adalah penerima manfaat wakaf tersebut. Selain itu ada 30 musafir, dan 100 orang miskin. Semua pelajar diberikan tempat tinggal. Di Andalusia, wakaf populer dari abad ke-12 hingga ke-15 untuk masyarakat miskin dan untuk jihad, serta untuk masjid dan lembaga pendidikan. Properti pertanian dan perkotaan (toko, gudang, rumah) banyak yang diwakafkan. Hampir semuanya kemudian direbut institusi Kristen setelah Islam diusir dari Semenanjung Iberia.