Category: Berita Nasional

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) RI Prof Dr. Nasaruddin Umar akan mewajibkan kegiatan kepramukaan di seluruh lembaga pendidikan madrasah juga di Pondok Pesantren, termasuk semua lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini disampaikan Menag usai membuka kegiatan Kemah Pramuka Madrasah Nasional (KPMN) 2024 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan ini berlangsung mulai 16 hingga 22 November 2024. “Pramuka sebagai suatu tradisi yang sangat positif dan patut dipertahankan di masa mendatang, sehingga Insyaallah akan kita lanjutkan di madrasah dan pondok pesantren. Di Pondok pesantren sendiri Sebagian besar sudah mewajibkan kegiatan pramuka,” terang Menag saat dikonfirmasi 1miliarsantri.net, Rabu (20/11/2024). Menurut Menag para Pramuka dari madrasah akan menjadi pewaris para perintis bangsa Indonesia, sehingga Menag menegaskan bahwa untuk melanjutkan tradisi luhur tersebut. Ia melanjutkan KPMN digelar untuk mempertahankan dan melestarikan budaya dan kejayaan bangsa Indonesia. “Mari kita menganggap kegiatan kepanduan kepermukaan ini sebagai bagian dari cinta tanah air, dan insyaallah kita berharap bangsa Indonesia ke depan akan tetap jaya dan cerdas,” sambung Menag. Tidak hanya siswa madrasah, kedepannya Kemenag akan mengharuskan pesantren untuk melestarikan tradisi kepramukaan ini. Walaupun, kata dia, tanpa diarahkan pun pesantren telah menerapkan nilai-nilai kepramukaan. Menag menambahkan, sebetulnya pondok pesantren itu tanpa dikomando juga sudah ada. Sudah ada pakaian wajibnya pondok pesantren itu, setiap hari ada pakaian seragamnya, di antara pakaian seragamnya itu adalah pakaian pramuka. “Jadi kepesantrenan dan kepermukaan itu menyatu, bagian yang tak terpisahkan satu sama lainnya,” pungkas Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta ini. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Menteri Ekonomi Kreatif (MenEkraf) Teuku Riefky Harsya mengajak seluruh santri meningkatkan peran dan kontribusi dalam menyebarkan pesan-pesan positif melalui konten digital. Riefky menyampaikan ini saat meluncurkan program “Kreatif Santri Indonesia (Kreasi)” di hadapan Abu Syekh Hasanoel Bashry pimpinan pondok pesantren (Dayah) Mudi Mesra, Bireuen, Aceh. “Santri dapat dilibatkan untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi kreatif, khususnya sebagai kreator konten-konten positif yang mampu berdampak dan membawa perubahan di tengah masyarakat. Salah satunya bagaimana menyampaikan informasi niat dan prioritas Presiden Prabowo memberantas judi online yang amat membahayakan bangsa ini,” terang Menteri Riefky. Hal ini yang mendasari Kementerian Ekonomi Kreatif menghadirkan Kreasi. Program ini menggali potensi para santri untuk mengembangkan potensi diri dalam bidang suara, komunikasi, dan kreativitas. Memperkenalkan santri pada peluang karier di bidang suara dan meningkatkan kepercayaan diri melalui keterampilan komunikasi kreatif. Di pelatihan perdana ini, program Kreasidiisi dengan pelatihan voice over yang berkolaborasi dengan Voice Institute Indonesia. “Begitupula (pesan) semangat Pak Prabowo terkait pemberantasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi digital, dapat disampaikan ke publik melalui voice over. Kami mendorong para santri dan santriwati agar lebih berperan dalam perkembangan inovatif dan berkontribusi positif bagi Indonesia,” jelas Menteri Riefky. Menteri Riefky mengatakan, selain dikenal memiliki tradisi keilmuan yang kuat, santri di Indonesia saat ini tidak kalah dalam pengembangan kreativitas dan inovasi. Beberapa pesantren telah mulai mengintegrasikan pendidikan umum dengan bidang kreativitas lainnya. Termasuk keterampilan teknologi, seni, dan kewirausahaan. “Selain berdakwah, banyak santri yang mulai menguasai teknologi digital, seperti pembuatan aplikasi, desain grafis, coding, bahkan menjadi konten kreator lokal yang bisa mempromosikan produk lokal ke ranah nasional, bahkan internasional. Hal ini membuka peluang bagi santri agar dapat lebih sukses dalam berwirausaha, mulai dari bisnis online hingga industri kreatif,” ucapnya. Ditunjang dengan semangat mandiri dan pengabdian kepada masyarakat yang diajarkan di pesantren (dayah), para santri bisa menciptakan peluang usaha yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberi manfaat sosial hingga mampu menjadi penggerak ekonomi kreatif lokal sampai ke pasar ekspor. “Tadi kita sudah menyaksikan secara langsung bagaimana hasil dari workshop para santri. Potensi suara yang dikembangkan dengan kreativitas dapat dikemas dengan baik dan secara praktis mampu diberdayakan untuk kebermanfaatan di tengah masyarakat,” sambung MenEkraf Teuku Riefky. Hal ini tentunya sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo yang mendorong ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. “Hal ini selaras dengan misi Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam astacita yang menekankan pentingnya peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif untuk menuju Indonesia emas 2045,” imbuhnya. Menteri Riefky pun berharap ke depan pesantren dapat menjadi pusat pelatihan bagi para kreator digital di tanah air. “Dan pada akhirnya mampu berkontribusi sebagai penggerak bangkitnya ekonomi daerah dan nasional,” ujar Riefky. Wakil Direktur Pondok Pesantren Mudi Mesra, Abah Sayed Mahyeddin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pemilihan Dayah Mudi Mesra sebagai lokasi peluncuran program KREASI. “Semoga program ini akan mampu mendorong para santri dan santriwati ke depan untuk meningkatkan kreativitas di segala bidang dengan tetap menjaga nilai – nilai keagamaan. Semoga ini juga menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan agar dapat bekerja sama dalam hal positif dan bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan peringatan Milad ke-112 Muhammadiyah mengambil tema Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua. Dalam pidatonya, Haedar menekankan bahwa kemakmuran bukan hanya tuntutan konstitusi, tetapi juga cita-cita bersama bangsa Indonesia yang harus diwujudkan secara merata. “Mewujudkan Indonesia makmur merupakan perintah konstitusi sekaligus cita-cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wajib diwujudkan oleh Pemerintah dan seluruh institusi negara,” kata Haedar dalam keterangannya di Jakarta? Menurutnya, kemakmuran yang diperjuangkan Muhammadiyah tidak hanya berbasis material, tetapi juga mencakup dimensi rohaniah. Haedar mengingatkan bahwa kemakmuran sejati berarti itu berdimensi lahiriah sekaligus rohaniah untuk semua orang tanpa diskriminasi. Ia juga menekankan pentingnya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Sila Kelima Pancasila. “Kemakmuran Indonesia tidak boleh hanya untuk kelompok kecil orang, sementara mayoritas rakyat hidup di bawah garis kemiskinan,” kata dia. Haedar turut mengutip pandangan Bung Karno dan Bung Hatta mengenai keadilan dan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Ia mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia harus dijalankan dengan semangat gotong royong dan koperasi, menjauhi individualisme dan kapitalisme. Muhammadiyah, menurut Haedar, telah berkontribusi nyata dalam berbagai bidang untuk mewujudkan kemakmuran bagi semua, baik melalui pendidikan, kesehatan, sosial, maupun amal usaha. “Muhammadiyah terus bergerak meningkatkan intensitas dan kualitas gerakannya di berbagai bidang khususnya amal usaha dan ekonomi untuk memakmurkan kehidupan bangsa,” ujarnya. Haedar menambahkan bahwa Muhammadiyah juga menjangkau kawasan terdepan, terjauh, dan tertinggal dengan semangat kemandirian. “Muhammadiyah dalam usaha menghadirkan kemakmuran bangsa menjadikannya sebagai satu mata rantai usaha dengan membangun iman dan takwa, akhlak mulia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan orientasi amal usaha di segala bidang kehidupan,” ujarnya. Haedar juga menyoroti peran penting pemerintah dalam pembangunan ekonomi berbasis konstitusi. Mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, ia mengatakan bahwa dalam membangun ekonomi, menyelamatkan negara, membangun kemakmuran, dan mengurangi kemiskinan, pemerintah harus menjadi pelopor. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi wasit. (yan)

Jakarta — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15 -17 November 2024 di Bogor, Jawa Barat. Menteri Agama RI, Prof KH Nasaruddin Umar berpesan kepada jajarannya untuk mengikuti Rakernas dengan serius. “Mari peras otak kita, saling bertukar wawasan dan menyatukan langkah. Berikan solusi terbaik untuk umat,” ujar Prof Nasaruddin di Bogor, Ahad (17/11/2024). Dia menjelaskan, Rakernas ini digelar untuk bertukar wawasan dan solusi terhadap berbagai layanan keagamaan di Indonesia. Sebagai instansi vertikal yang memiliki satuan kerja hingga tingkat kecamatan, maka penyamaan langkah menjadi hal penting bagi Kementerian Agama. “Rakernas ini untuk menyamakan sekaligus untuk mempertajam visi Kementerian Agama ke depan,” ucap dia. Prof Nasaruddin juga menekankan komitmennya untuk melaksanakan hal-hal yang telah diamanatkan oleh Presiden Prabowo, yaitu pembersihan organisasi dari berbagai penyimpangan serta pelaksanaan birokrasi yang efisien dan efektif. “Mari bersama kita menjadikan Kemenag semakin baik. Sampaikan berbagai permasalaham yang ada, kita cari pemecahannya,” kata Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta ini. Selain itu, Prof Nasaruddin juga meminta jajarannya menjadikan Rakernas sebagai momentum membuka lembaran baru. Dia pun mengingatkan bahwa Kemenag laksana kertas putih bersih yang gampang terlihat jika ada noda. “Mulai hari ini, buka starting point baru. Hari ini kita seperti kertas bersih. Tidak ada noda hitam. Jangan ada yang mencoreng Kementerian Agama,” jelas dia. Ke depan, Prof Nasaruddin meminta jajarannya untuk fokus pada penyelesaian masalah. Dia yakin jajarannya sudah paham dengan problem dan tantangan ke depan. “Saya yakin Bapak/Ibu lebih tahu menyelesaikan persoalan satuan kerja masing-masing. Segera selesaikan. 24 jam HP kami tidak mati. Saya dan Wamen insya Allah mewakafkan diri untuk Kemenag dan menganggap ini jihad untik kita semua,” sambungnya. Rakernas ini mengangkat tema “Menyatukan Langkah, Mewujudkan Daya Saing Umat untuk Kemaslahatan Masa Depan”. Hadir, Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Staf Khusus dan Staf Ahli, serta para pejabat Eselon I dan II Kemenag pusat, Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak untuk memidanakan guru. Melainkan melindungi anak-anak dari diskriminasi dan kekerasan di lingkungan pendidikan. “UU ini bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, di mana pun lingkungan anak tumbuh kembang termasuk di satuan pendidikan. Namun seringkali kekhawatiran dari para guru terkait potensi kriminalisasi akibat penerapan undang-undang ini,” tetang Komisioner KPAI Aris Adi Leksono. Aris mengungkapkan dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pertama bahwa pendidikan sejatinya tanpa kekerasan. KPAI menekankan pentingnya pendekatan pendidikan yang bebas dari kekerasan karena kekerasan dalam pendisiplinan bisa berdampak buruk pada psikis dan mental peserta didik. “Prinsip mendidik tanpa kekerasan bukan hanya melindungi anak, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang mendukung dan kondusif,” ujarnya. Kedua, tafsir dan penerapan Undang-Undang. Diakui Aris, terkadang perbedaan tafsir terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak menimbulkan ketakutan di kalangan guru.Untuk itu, KPAI menekankan perlunya sosialisasi yang jelas dan gamblang tentang batasan dan tanggung jawab guru dalam mendidik. “Pemerintah diharapkan memberikan edukasi dan kontekstualisasi mengenai batasan kekerasan dan tindakan mendisiplinkan yang tepat. Pemahaman tentang kapan tindakan mendisiplinkan dianggap meluapkan emosi, dan kapan dianggap bagian dari proses pendidikan, juga penting untuk diulas,” jelasnya. Ketiga, fasilitas untuk edukasi guru. Aris mengatakan agar para guru dapat mengelola kelas dengan baik dan efektif, diperlukan pelatihan dan sosialisasi.Keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif, pengendalian emosi, dan kesehatan mental sangat diperlukan, terutama untuk menghadapi generasi yang memiliki karakteristik unik seperti “generasi strawberry”. “Pemerintah harus memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi para guru dalam bidang-bidang tersebut,” tegasnya. Keempat, dukungan perlindungan hukum bagi guru. Meskipun dukungan hukum bagi guru telah diatur dalam beberapa regulasi seperti UU Guru dan Dosen, Permendikbud No. 17 tahun 2010, dan Surat Keputusan Dirjen GTK Kemendikbudristek No. 3798/B.B1/HK.03/2024, penerapan regulasi ini, kata dia, masih dirasakan belum optimal. “Pemerintah diharapkan lebih tegas dalam mengimplementasikan regulasi terkait perlindungan hukum bagi guru, agar para pendidik tidak merasa terancam saat menjalankan tugas,” tutur Aris. Kelima, kolaborasi dengan orang tua. KPAI menyoroti pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan aman. Hubungan yang baik antara guru dan orang tua, lanjutnya, dapat mengurangi potensi konflik serta memastikan keselarasan antara metode disiplin yang diterapkan di rumah dan di sekolah. Keenam, upaya pendisiplinan tanpa kekerasan. (rid) Baca juga :

Bekasi — 1miliarsantri.net : Kementerian Agama bertindak cepat. Mengantisipasi banyaknya paham agama dalam masyarakat yang berpotensi timbulnya gesekan gesekan, institusi yang dipimpin Prof Dr.Nazaruddin Umar menyelenggarakan Apresiasi Inisiator Muda Moderasi Beragama (IMMB) tahun 2024. Kegiatan yang diikuti siswa Madrasah Aliyah dari berbagai provinsi ini bertujuan untuk mencari inisiator muda penggerak moderasi beragama. Setelah melalui tahap seleksi kemudian penilaian dan presentasi, terpilih 40 siswa madrasah yang ditetapkan menjadi Inisiator Muda Moderasi Beragama atau dikenal juga dengan sebutan Duta Moderasi Beragama. Selanjutnya, mereka akan membawa misi mensosialisasikan moderasi beragama di kalangan sebaya dan publikasi melalui media sosial (medsos). Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Abu Rochmad menyampaikan, saat ini Indonesia memiliki tantangan besar untuk dapat menstimulasi cara pandang, sikap dan perilaku generasi muda dalam beragama di tengah keberagaman, termasuk siswa madrasah. Selain itu, generasi muda juga memiliki tantangan menghadapi kelompok yang memiliki cara pandang intoleran. “Dua hal ini dapat berpengaruh pada siswa di Madrasah. Untuk mengantisipasi hal demikian maka di sinilah peran Duta Moderasi diperlukan,” terang Dirjen Pendis Abu Rochmad di Bekasi, Kamis (14/11/2024). Menurutnya pengukuhan siswa madrasah sebagai inisiator muda moderasi beragama ini diharapkan menjadi langkah yang tepat dalam memperkuat peran siswa madrasah menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan madrasah dan masyarakat umum. Abu Rochmad menambahkan program ini menjadi salah satu upaya menguatkan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya. Ada pun esensi beragama yang harus dihayati yaitu menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bersikap ‘ditengah’ dan tidak berlebihan sehingga mampu menciptakan lingkungan yang harmonis di antara sivitas akademika, menghargai perbedaan, menciptakan persatuan, dan menolak ekstrimisme. Lebih lanjut, Dirjen berharap melalui kegiatan ini para peserta dapat mengarusutamakan isu moderasi beragama kepada generasi muda di Madrasah masing-masing maupun kampanye berbasis digital di media sosial. Direktur KSKK (Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan) Madrasah Sidik Sisdiyanto dalam laporannya menyampaikan Kegiatan ini merupakan upaya Kementerian Agama mencegah intoleransi dan ekstremisme serta dalam rangka merawat Kebhinekaan Indonesia, terutama di Lingkungan Madrasah. “Kegiatan Apresiasi Inisiator Muda Moderasi Beragama tahun 2024 sebagai upaya membentengi generasi muda dari kuatnya pengaruh arus informasi di era digital yang membawa isu intoleran dan ekstremisme,” ucapnya. Selanjutnya, Kasubdit Kesiswaan Madrasah Solla Taufiq secara terpisah menjelaskan bahwa IMMB menjadi kegiatan rutin yang digelar setiap tahun sejak 2021. Harapanya dari IMMB akan telahir generasi muda yang menjadi penggerak moderasi beragama di masyarakat terutama di kalangan remaja, tandasnya. Berikut nama yang terpilih sebagai inisiator muda moderasi beragama tahun 2024. Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Negara serumpun seperti Indonesia dan Malaysia perlu memperkuat sistem jaminan halal (SJH) sehingga dapat meningkatkan nilai tambah (added value) guna meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amisyah Tambunan seusai pertemuan dengan pejabat halal di Gedung Jabatan Kemajuan Islam Malasyia (Jakim), Malaysia. Dirinya mengingatkan pentingnya pelaksanaan sistem Jaminan Halal (SJH) di Negara serumpun khususnya Indonesia-Malaysia. “Ke depan penguatan SJH di berbagai negara merupakan keniscayaan untuk mewujudkan Indonesia pusat halal dunia, diawali negara Asean,” ungkapnya. Menurut Buya Amirsyah, soal halal berlaku universal bagi umat manusia. Ia mendasarkan hal tersebut pada salah satu ayat Al-Qur’an: يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ Artinya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Menurutnya, ayat ini mengajak semua umat manusia, tanpa kecuali agar mengkonsumsi makanan, minuman, kosmetik yang halal. Buya Amirsyah pun menjelaskan, sistem jaminan halal di Indonesia pertama kali di pelopori MUI yang ditandai dengan hadirnya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. “Kehadiran Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH) justru memperkuat sertifikasi halal yang telah puluhan tahun ditangani oleh MUI,” terangnya. Kini, lanjut Buya Amiesyah. Badan Jaminan Produk Halal Naik kelas menjadi Badan di bawah presiden yang dipimpin Haikal Hasan dan Dahnil Anzar memiliki tekad yang sama untuk memperkuat pelaksaan SJH. “Sertifikasi halal ditransformasi dan ditingkatkan dari bersifat voluntary menjadi obligatory, artinya sesuatu diwajibkan atas dasar undang-undang untuk kemaslahatan seluruh bangsa,” katanya melanjutkan. Sejalan dengan hal ini, Direktori Halal Malaysia juga menjadi sumber maklumat untuk mengetahui produk-produk, premis makanan dan perkidmatan yang dipersijilkan halal. “Maklumat merangkumi persijilan halal yang di dalam Malaysia yang disahkan oleh Jakim sebagai maklumat persijilan halal luar negara (Persijilan Halal Malaysia Luar Negara),” kata Sekretaris Pengarah Majelis Halal Malaysia Nohammad Zamri bin Mohammed Shafik di Kompleks Islam Putrajaya (KIP) Kuala Lumpur. Ia menjelaskan, bagian Pengurusan Halal adalah salah satu bagian dari tugas Jakim yang bertanggungjawab menjalankan pensijilan halal di Malaysia bersama-sama Jabatan Agama Islam. Pensijilan Halal sendiri berdiri pada 1965 oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Adapun pensijilan halal yang dilaksanakan oleh Jakim sejak 1974. “Jadi sudah berlangsung 50 tahun. Apabila Pusat Penyelidikan, Bahagian Hal Ehwal Islam, JPM mengeluarkan surat pengesahan halal kepada produk-produk makanan dan minuman, kosmetik yang memenuhi kehendak syarak,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Minhaj Welfare Foundation United Kingdom (UK). Kerjasama ini dilakukan dalam berbagai bidang. Ketua PP Muhammadiyah, Syafiq A Mughni, menyatakan terdapat beberapa kerjasama yangt telah disepakati khususnya dalam hal pendidikan dan riset. Selain itu, Syafiq juga menerangkan tentang agenda konferensi dan penindaklanjutan kerja sama di bidang penanggulanganan bencana antara PP Muhammadiyah dan Minhaj Welfare Foundation UK. “Dalam diskusi tentang MoU ini kami menyoroti program pendidikan terutama dalam hal exchange student dan scholars atau lecturer (dosen) dimana nantinya mereka akan melakukan kegiatan belajar mengajar disana ataupun di Perguruan Tinggi Muhammadiyah,” ungkapnya. Dalam pertemuan tersebut juga membicarakan beberapa agenda mengenai konferensi yang akan dilaksanakan bertempat di Universitas Minhaj di Lahore dengan mengusung tema tentang Islamic Finance. “Lalu juga terdapat program tentang pembelajaran bahasa inggris bagi ulama-ulama muda Muhammadiyah yang akan tinggal di Inggris untuk 2-4 minggu. Hal itu tentunya berfungsi agar mereka memiliki bekal dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka serta pemahaman tentang budaya masyarakat di Inggris,” jelasnya. Selanjutnya, Director of Operation Minhaj Welfare Foundation UK, Adnan Suhail juga mengaku senang dengan kerjasama yang telah dibentuk. Ia menyebut bahwa hal ini pastinya akan bermanfaat bagi kedua pihak untuk memperkuat hubungan dua negara (Indonesia dan UK) serta dapat membentuk konektifitas antar umat. “Dengan kerjasama ini kita mendapat kesempatan yang sangat bagus untuk Minhaj dan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi muslim yang besar dan kita juga merupakan lembaga yang memiliki berbagai kegiatan yang relevan dan memiliki hubungan baik dengan 90 negara di dunia,” ujarnya. Harapannya, dengan adanya MoU ini, dapat memperkuat hubungan terutama di lingkup pendidikan dan riset. “Karenanya, kita benar-benar ingin memperkuat hubungan kolaboratif dengan Muhammadiyah. Dalam waktu yang bersamaan, kita juga berharap dapat mengadakan akses para ulama di Muhammadiyah untuk ke UK dan juga kita dapat memperkuat akses dalam hal bahasa, budaya, dan pemahaman tentang bagaimana Muslim hidup di UK,” pungkasnya. (wink) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Jawa Timur sukses mengantarkan 25 desa di Kabupaten Sampang, Pasuruan, dan Lumajang menjadi Desa Tangguh Bencana Inklusi melalui program Akselerasi Destana dan Integrasi dalam Mekanisme Perencanaan Desa. Program ini dimulai sejak September 2023 dengan tujuan membangun ketangguhan terhadap bencana di desa. Dalam prosesnya, menggunakan pendekatan inklusi dengan melibatkan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan pengurangan risiko bencana (PRB). Puncak kegiatan program tersebut dilaksanakan dalam bentuk Workshop Cross Cutting Issue, dengan menghadirkan perwakilan stakeholders Kabupaten Sampang, Pasuruan dan Lumajang. Sekda, BPBD, DPMD, juga Tenaga Ahli Pendamping Desa dan PC LPBI NU. Selain itu, BPBD jatim juga hadir. Tak kalah penting adalah Direktur Kesiapsiagaan BNPB, serta perwakilan Kedutaan Besar Australia dan Program Siap Siaga. Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulang Bencana (BNPB) RI Pangarso Suryotomo menyatakan, program yang dilakukan BNPB bersama pemerintahan Australia melalui program Siap Siaga kepada LPBI NU Jatim merupakan pembelajaran yang baik dan luar biasa. Dimana menurutnya, kegiatan yang harusnya dilaksanakan di 10 desa, kemudian dikembangkan menjadi 25 desa. “Nah ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian pula banyak ditemukan oleh pendamping desa maupun Fasilitator yang terkomunikasi dengan pemerintahan desa maupun masyarakat dengan menemukan pembelajaran baik, dan itu bukan hanya urusan bencana melainkan masalah peningkatan ekonomi yang kemudian hasilnya mendorong terhadap ketangguhan desa,” ungkapnya kepada 1miliarsantri.net, Senin (11/11/2024). Di tempat yang sama, mewakili Pemerintah Australia, Program Manager Humanitarian DFAT, Henry Pirade menyampaikan, pihaknya sebagai mitra pemerintahan Republik Indonesia khususnya BNPB RI hingga pemerintahan di level Provinsi maupun Kabupaten, mengaku sangat bersyukur bisa melanjutkan kerjasama dengan Nahdlatul Ulama melalui LPBI NU yang sudah terjalin sudah lama yaitu sejak 2006 lalu. Apalagi saat ini LPBI NU telah menyelesaikan program ketangguhan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana yang mengedepankan gender dan inklusi. Sementara Ketua LPBI NU Jawa Timur, Syaiful Amin mengungkapkan, bahwa dalam program ini juga memberikan dukungan bagi UMKM perempuan sebagai upaya peningkatan sektor ekonomi agar masyarakat menjadi produktif dan mandiri. Sebelum dilakukan intervensi melalui program ini, 25 desa ini dinilai terlebih dulu ketangguhannya melalui katalog PKD BNPB. Begitu juga setelah proses fasilitasi yang menguras waktu satu tahun, penilaian PKD dilakukan lagi. Hasil signifikan didapat dari kedua penilaian. Setidaknya ketangguhan desa pasca intervensi meningkat 60 persen. Pada PKD Awal 25 Desa ini berstatus Destana Pratama, namun stelah interfensi, 25 desa masuk dalam kriteris Destana Utama. Hanya dua kelurahan dan satu desa yang meningkat dari pratama ke madya, itupun karena yang dua itu bukan desa, namun kelurahan, dimana otonomi yang dimiliki berbeda lebih kecil dibanding otonomi yang dimiliki oleh desa, yakni dalam hal penganggaran. Program ini pada proses akhir juga menghasilkan sebuah buku yang berisi pembelajaran-pembelajaran yag didapat selama program berlangsung. Buku ini dilengkapi dengan sebuah epilog yang ditulis oleh Diektur Kesiapsiagaan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, juga sebuah epilog yang ditulis oleh Prof. Syamsul Maarif, Kepala BNPB pertama serta pencipta lagu Mars Tangguh. Pasca program ini, diharapkan desa-desa dampingan bisa melanjutkan upaya-upaya ketangguhan dengan kemandirian desa, juga bisa mengembangkan ke desa-desa tetangga. Merangkul semua sumberdaya yang bisa diajak untuk membangun ketangguhan secara bersama. Selanjutnya LPBI NU PWNU Jatim menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Program Siap Siaga, BNPB serta BPBD Jawa Timur. (har) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Momentum Hari Guru Nasional tahun ini akan menjadi momen istimewa bagi para pendidik di Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyiapkan kabar menggembirakan terkait peningkatan kesejahteraan guru ASN maupun non-ASN. Informasi ini mencuat dalam Rapat Kerja antara Kemendikdasmen dengan Komisi X DPR RI di Kompleks MPR/DPR, Rabu (6/11/2024) lalu. Dalam pertemuan tersebut, terungkap adanya program prioritas untuk memajukan kualitas pendidik di Tanah Air. “Sudah saya sampaikan tadi, Insya Allah akan ada kenaikan,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, kepada 1miliarsantri.net, Ahad (9/11/2024). Program peningkatan kesejahteraan ini akan menyentuh seluruh lapisan tenaga pendidik, tanpa terkecuali. “Program ini akan mengakomodasi semua guru, baik yang ASN maupun non-ASN,” tegas dia. Kemendikdasmen menetapkan tiga program unggulan yang menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Program tersebut meliputi peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. “Nah poin c ini [peningkatan kesejahteraan] kami sampaikan pada peringatan Hari Guru Nasional pada beberapa minggu akan datang,” ungkapnya. Sebelum pertemuan dengan Komisi X DPR RI, Mu’ti telah melakukan kunjungan ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk tahun 2025. Meski rencana ini sudah pasti, nominal kenaikan kesejahteraan masih menjadi rahasia. Mu’ti meminta semua pihak untuk bersabar menunggu pengumuman resmi yang akan disampaikan pada momen spesial Hari Guru Nasional. (wink) Baca juga :