Kategori: Berita Nasional

Dubai — 1miliarsantri.net : Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bertemu Kepala Otoritas Umum Urusan Islam, Wakaf, dan Zakat Uni Emirat Arab (UEA), Omar Habtoor Al Darei di Dubai. Kedua tokoh ini membahas berbagai hal, termasuk pengembangan potensi zakat dan wakaf. Disebutkan, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun, namun yang terhimpun baru sekitar Rp33 triliun. Potensi wakaf di Indonesia juga sangat besar. Badan Wakaf Indonesia mencatat potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun. Sementara potensi wakaf uang mencapai Rp180 triliun. “Besarnya potensi zakat dan wakaf di Indonesia menjadi concern kami untuk melakukan pengembangan bagi peningkatan kesejahteraan umat. Hal ini didiskusikan bersama Otoritas Urusan Islam, Wakaf, dan Zakat UEA,” sebut Menag Yaqut di Abu Dhabi. Menag menjelaskan, UEA sudah banyak melakukan terobosan pengembangan zakat dan wakaf. Sejumlah program bahkan dikerjasamakan dengan Kementerian Agama, misalnya pengiriman imam masjid, daurah pendakwah, dan pembangunan masjid. Sejak 2019, Indonesia telah mengirim 140 imam masjid ke UEA. Program ini tidak hanya mempererat hubungan kedua negara, tetapi juga merupakan kontribusi signifikan Indonesia dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran. “Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan penceramah di UEA, tetapi juga memberikan kesempatan kepada para imam untuk belajar dan bertukar pengalaman dengan banyak ulama di UEA,” ujar Menag. Selain itu, lanjutnya, Indonesia juga mengirim dai untuk mengikuti daurah keagamaan di UEA. Hingga kini sudah ada dua angkatan dengan 40 peserta sepanjang 2024. “Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para penceramah di kedua negara agar dapat menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang lebih efektif dan relevan secara kontekstual bagi masyarakat,” terang Menag. Juru Bicara Kemenag Sunanto menambahkan, Indonesia dan UEA juga bersinergi dalam program masjid MBZ Solo. Dibangun sejak 2022, masjid ini sudah aktif sejak 2023. “Ke depan, kita mungkin akan mengembangkan platform digital untuk networking masjid. Becermin dari UEA, jejaring masjid ini bermanfaat untuk mengembangkan program masjid yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar,” sebut Cak Nanto, sapaannya. “Jadi di Dubai, Menag mendiskusikan rencana kerja sama dua negara, Indonesia dan UEA, dalam pengembangan wakaf dan zakat untuk kesejahteraan umat,” pungkasnya. (dul) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Di era digital yang semakin pesat, seni kaligrafi Al-Qur’an tak mau ketinggalan. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Kementerian Agama mengambil langkah berani dengan mengadakan pelatihan pembuatan font Al-Qur’an digital untuk para seniman kaligrafi. Inisiatif ini membuka lembaran baru bagi para kaligrafer untuk mewujudkan impian mereka dalam menulis mushaf Al-Qur’an lengkap 30 juz dengan sentuhan teknologi modern. Saifuddin, seorang Pamong Budaya di Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal (BQMI), mengungkapkan bahwa menulis Al-Qur’an secara lengkap selalu menjadi ambisi tertinggi bagi para seniman kaligrafi. Namun, kendala waktu dan biaya seringkali menjadi penghalang. “Metode digital ini memberi kesempatan bagi para seniman untuk berkontribusi lebih luas dan menciptakan amal jariyah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/9/2024). Zamroni Ahbab, desainer font digital LPMQ, menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, LPMQ telah berhasil mengembangkan dan mengintegrasikan font Al-Qur’an ke berbagai platform aplikasi. “Quran Kemenag versi Android dan iOS, serta software Qur’an in Word telah diunduh lebih dari satu juta pengguna,” jelasnya. Pelatihan ini diselenggarakan pada 28 September 2024 di Aula Lt. 4 Bayt Al-Qur’an & Museum Istiqlal (BQMI), Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Bagi peserta dari luar kota, tersedia opsi untuk mengikuti secara daring. Inisiatif ini diharapkan dapat menjembatani tradisi dengan modernitas, memungkinkan lebih banyak umat Muslim mengakses Al-Qur’an dalam format yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan melibatkan lebih banyak seniman kaligrafi dalam pengembangan font digital, LPMQ berharap dapat memperluas jangkauan dan aksesibilitas Al-Qur’an di era digital. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti, diundang menghadiri forum internasional yang bergengsi di Paris, dimana dalam kegiatan tersebut mengidentifikasi lima tantangan utama yang dihadapi agama-agama di Asia Raya dalam era kontemporer. Pernyataan Prof Mu’ti ini disampaikan dalam sebuah forum internasional bertajuk “Imagine Peace, International Meeting for Peace” yang berlangsung di Paris pada 22-24 September 2024. Prof Mu’ti hadir sebagai pembicara di Forum 10 yang dilaksanakan pada 23 September 2024 dengan tema “LA GRANDE ASIE : UN GRAND DEFI POUR LES RELIGIONS” atau dalam bahasa Indonesia “ASIA RAYA: TANTANGAN BESAR BAGI AGAMA-AGAMA”. Forum ini menghadirkan sejumlah tokoh agama terkemuka dari berbagai negara dan aliran kepercayaan. Peserta forum tersebut termasuk Alberto Quattrucci (Sekretaris Jenderal, Manusia dan Agama, Komunitas Sant’Egidio, Italia), Felix Anthony Machado (Uskup Agung Katolik, India), Swami Atmarupananda (Biksu Misi Ramakrishna, India), Michihiro Kiyose (Tenrikyo, Jepang), Kojitsu Kobori (Buddhisme Tendai, Jepang), Hideki Morioka (Buddhisme Nichiren-Shu, Jepang), Antonio Salimbeni (Gerakan Focolare, Italia), Bhai Sahib Mohinder Singh Ahluwalia (Pemimpin spiritual dan presiden Guru Nanak Nishkam Sewak Jatha, India), Didi Talwalkar (Pemimpin gerakan Swadhyaya, India), dan Tsunekiyo Tanaka (Presiden Shinto, Jinjya-Honcho, Jepang). Dalam paparannya, Prof Mu’ti menyoroti lima tantangan utama: krisis kesehatan mental, masyarakat yang menua, isu-isu kemanusiaan, krisis lingkungan, dan ketimpangan ekonomi. “Masa depan agama bergantung pada kemampuannya menjawab tantangan-tantangan besar ini,” ujar Prof Mu’ti yang juga guru besar UIN Jakarta ini. Terkait dengan era digital, Prof Mu’ti menyinggung perlunya kontekstualisasi nilai-nilai agama agar tetap relevan. “Di era digital ini, Tuhan mungkin digantikan oleh Google. Posisi pendeta mungkin digantikan oleh AI,” katanya, menekankan pentingnya agama untuk tetap bermakna dalam membimbing umat di kehidupan nyata. Prof Mu’ti juga menyoroti fenomena “moneyteisme” – pengutamaan materi di atas segalanya – yang mengancam nilai-nilai spiritual tradisional. “Dalam masyarakat ini, monoteisme bisa digantikan oleh moneyteisme,” tambahnya. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Prof Mu’ti menyerukan agar komunitas agama tidak hanya mengandalkan toleransi dan dialog. “Toleransi dan dialog saja tidak cukup. Kita perlu kolaborasi dan kerja sama nyata untuk membuat agama tetap bermakna bagi kehidupan nyata,” tegasnya. Pernyataan Prof Mu’ti ini membuka diskusi lebih lanjut tentang bagaimana agama dapat beradaptasi dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer di Asia. Tantangan-tantangan yang diidentifikasi mencerminkan kompleksitas perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang dihadapi masyarakat Asia saat ini. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial, peran agama di Asia menghadapi ujian besar. “Kemampuan para pemuka agama untuk beradaptasi dan memberikan jawaban atas permasalahan kontemporer akan menentukan relevansi mereka di masa depan,” pungkas Prof Mu’ti. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : NU Care-Lazisnu dan lembaga amil zakat yang tergabung dalam Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (Poroz) mengirimkan bantuan untuk warga Palestina korban genosida Israel dari Zarqa, Amman, Yordania. Pelepasan bantuan ini dilakukan bersama Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina, Ade Padmo Sarwono. “Alhamdulillah, LAZISNU bersama Dubes RI untuk Yordania-Palestina dan 6 LAZ anggota Poroz lainnya, melepas bantuan gandum dan hygiene packges sejumlah 12 kontainer dari gudang bantuan kemanusiaan yang berlokasi di Zarqa Yordania menuju Palestina,” terang Direktur NU Care-LAZISNU PBNU, Qohari Cholil kepada 1miliarsantri.net, Rabu (25/9/2024). “Semoga bantuan ini dapat segera sampai dan diterima masyarakat Palestina,” harap Qohari. Qohari Cholil mengatakan beberapa barang bantuan yang akan dikirimkan berupa kebutuhan pokok dan peralatan kesehatan bagi rakyat Palestina. Qohari menambahkan, bantuan berupa hygiene kits dan kebutuhan pokok dikirim langsung menggunakan 12 kontainer, terdiri dari 8 kontainer berisi gandum, dan 4 kontainer berisi hygiene kits. Pihaknya menyebutkan total bantuan yang dikirimkan senilai Rp5 miliar. Adapun bantuan dari NU Care-LAZISNU bernilai total Rp1,5 miliar. Dana tersebut bersumber dari penggalangan yang dilakukan NU Care-LAZISNU di wilayah dan cabang di Indonesia dan NU Care-LAZISNU PCINU seluruh dunia. Wakil Direktur Bidang Fundraising, Humas dan IT NU Care-LAZISNU Anik Rifqoh yang ikut serta dalam rombongan menambahkan bantuan diperkirakan akan sampai kepada penerima dalam waktu satu bulan. “Jika tak ada kendala, bantuan tersebut akan diterima masyarakat Palestina di Gaza dalam waktu satu bulan. Karena ada proses pengecekan dan antrean administrasi,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ada kabar menarik yang menggembirakan bagi dunia pesantren. Penyusunan peta Dana Abadi Pesantren (DAP) yang kini digarap Kemenag sudah hampir selesai. DAP adalah program strategis yang sangat penting dalam pengembangan pesantren, khususnya dalam meningkatkan kualitas santri di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad. Ia mengatakan inisiatif penyusunan peta jalan DAP ini menjadi prioritas strategis setelah disebutkan dalam Pilpres 2024, yang mencerminkan janji pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pesantren dan pendidikan santri. “DAP adalah bukti keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan pesantren,” terang Abu Rokhmad di Jakarta. Pesantren selama ini dikenal mandiri, namun dengan disahkannya Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019, pemerintah semakin fokus mendukung peran pesantren dalam pengembangan sumber daya manusia. Alokasi anggaran DAP sebesar Rp250 miliar pada 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas akademik dan keterampilan praktis para santri. Koordinasi Program Dana Abadi Pesantren membahas dua hal utama, yaitu: 1)program degree, misalnya Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) yang diperuntukkan bagi mahasiswa S1, serta 2) program non-degree berupa pelatihan singkat di luar negeri. Dunia Pesantren Boleh Gembira, Siap Siap Dapat Aliran Dana Abadi Pesantren “Penting bagi kita memastikan bahwa para santri yang menerima beasiswa ini benar-benar memberikan kontribusi balik kepada pesantren yang merekomendasikan mereka,” tambah Abu Rokhmad. Pertemuan juga membahas perlunya transparansi dalam pengelolaan dan alokasi DAP, mengingat pertanyaan yang sering diajukan oleh mitra Kementerian Agama di Komisi VIII DPR. Abu Rokhmad menekankan bahwa penjelasan yang transparan sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman atau isu negatif terkait pengelolaan dana ini. Abu Rokhmad juga mengungkapkan kemungkinan memperluas kerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menciptakan skema Dana Abadi Pendidikan Islam melalui wakaf tunai, yang dapat memperluas manfaat DAP, khususnya untuk mendukung pendidikan santri dan madrasah. Dengan peta jalan DAP, Abu Rokhmad berharap program ini mampu menjadi katalis perubahan besar bagi pengembangan pendidikan pesantren, termasuk penguatan kyai muda dan lembaga pesantren secara menyeluruh. “Inisiatif ini tentunya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pendidikan pesantren, menjadikan DAP sebagai sumber daya yang tidak hanya mendukung finansial, tetapi juga mendorong perkembangan yang signifikan bagi dunia pesantren di Indonesia,” imbuhnya. Sementara itu, Kasubdit Pendidikan Diniyah Ma’had Aly, Mahrus Elmawa, menyampaikan perkembangan penyusunan peta jalan Dana Abadi Pesantren. Menurut Mahrus, sekitar 80% peta jalan telah selesai dibahas, dan beberapa revisi sedang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan program lain yang terkait dengan pengembangan pesantren. “Revisi ini akan memperkuat pengembangan pesantren secara keseluruhan, termasuk penguatan kyai muda dan lembaga pendidikan pesantren,” jelasnya. Mahrus juga menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam pengelolaan DAP adalah fluktuasi informasi terkait anggaran dari LPDP, yang menjadi pelajaran penting dalam menyusun program agar tidak terlalu idealis, namun tetap terstruktur dan tepat sasaran. “Kami berharap Pak Dirjen dapat memberikan arahan terkait bagaimana program degree dan non-degree ini bisa dioptimalkan,” tambahnya. Pada tahun kedua implementasi DAP ini, program degree sudah berjalan dengan baik, termasuk kolaborasi dengan LPDP. Namun, program non-degree masih membutuhkan perhatian lebih, terutama agar tidak ada pengulangan program yang kurang berdampak signifikan. Dengan arahan yang tepat, program ini diharapkan dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan pesantren, baik dari segi pendidikan formal maupun pengembangan keterampilan non-akademis. “Kami harus memperkuat dan mempertajam jangkauan Dana Abadi Pesantren ini,” pungkas Mahrus. (wink) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Muhammad Faesal meminta agar Kurikulum Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama yang disusun Lembaga Pendidikan Ma’arif NU bisa segera diluncurkan dan disebarkan. Hal tersebut disampaikan Faesal saat Puncak Harlah Ke-95 LP Ma’arif NU di Hotel Yuan Garden, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024) lalu. “Kami berharap kurikulum Aswaja Nahdatul Ulama tidak boleh berhenti, (segera) luncurkan dan sebarkan karena daerah-daerah menunggu Kurikulum Aswaja Nahdlatul Ulama ini,” terangnya kepada 1miliarsantri.net, Senin (23/9/2024). Ia juga meminta LP Ma’arif NU untuk mempercepat kurikulum Aswaja untuk meluruskan sejarah NU ke jalur yang benar dan mempersiapkan generasi muda yang kuat. “Kami minta segera (luncurkan) kurikulum Aswaja karena pelencengan-pelencengan sejarah sudah kita temukan. Oleh karena itu, dengan kurikulum Ahlussunnah wal Jamaah NU ini bisa mengembalikan sejarah NU kepada jalur yang benar dan paling tidak mempersiapkan generasi-generasi muda kita memiliki perisai kuat yaitu Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah,” jelasnya. Faesal mengharapkan kurikulum ini dapat segera diimplementasikan, disosialisasikan, dan dijalankan. Ia juga mengapresiasi LP Ma’arif NU yang selalu menghidupkan kegiatan di bidang pendidikan. “LP Maarif PBNU luar biasa, hampir setiap bulan melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran dan saya kira ini tidak boleh berhenti, percayalah kalau LP Ma’arif NU berhenti, bubar pendidikan Nahdlatul Ulama,” lanjutnya. Faesal juga mengungkapkan rasa bangganya kepada seluruh pemenang Olimpiade Sains dan Matematika. “Yang kami banggakan seluruh pemenang Olimpiade Sains dan Matematika LP Ma’arif yang sungguh sangat luar biasa,” ungkapnya. Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengenai fenomena yang dihadapi dalam perubahan peradaban saat ini. “Fenomena perubahan peradaban baru meliputi perubahan tatanan politik internasional, perubahan democratie dan keluarga, perubahan dalam standar norma-norma, dan perubahan globalisasi,” tegasnya. Dia mengungkapkan, kunci untuk menghadapi fenomena perubahan tersebut adalah pendidikan, dan NU berkewajiban menyiapkan generasi muda yang siap berhadapan dengan perubahan-perubahan. “Transformasi pendidikan tidak mungkin kita abaikan, transformasi teknologi tidak mungkin kita abaikan, karena jika kita abaikan percayalah kita pasti akan ketinggalan bahkan kita akan tergerus oleh perubahan,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Ghofur Maimoen mengajak masyarakat dan tokoh agama berperan aktif pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. “Pilkada ini adalah gawe (hajatan) politik bersama setelah periodik yang harus diikuti oleh warga negara. Tidak boleh apatis atau menarik diri karena ini menyangkut kepentingan umum, ” terang Gus Ghofur. Gus Ghofur mengatakan meskipun ada sebagian orang yang tidak menyukai politik, mereka tetap perlu memahami bahwa politik dalam wajah baik adalah tentang menata publik dan memilih pemimpin yang tepat. “Memilih pemimpin yang baik berarti ikut andil dalam menata publik yang lebih baik. Sumber daya ekonomi yang mungkin terbatas bisa didistribusikan dengan adil jika kita memiliki pemimpin yang tepat,” tuturnya. Menurut Pengasuh Pesantren Al Anwar 3 Sarang, Rembang itu, Indonesia adalah negara majemuk dengan ragam pandangan dan kecenderungan yang berbeda dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi tokoh-tokoh masyarakat, termasuk ulama dan kiai perlu ambil bagian dalam politik guna memastikan bahwa tatanan publik tetap baik. “Kalau masyarakat dibiarkan memilih pemimpin yang tidak pas, nanti nilai-nilai yang diambil tidak sepadan atau kurang baik. Kemudian sumber ekonomi yang terbatas bisa diperebutkan. Kalau itu tidak dipegang oleh orang yang pas, pasti nanti error,” ulasnya. Tak bisa dipungkiri, sisi buruk politik adalah perebutan kekuasaan yang seringkali diwarnai oleh permusuhan dan tindakan tidak terpuji. Dalam konteks Pilkada misalnya perebutan kekuasaan adalah hal yang tak terhindarkan, karena jabatan seperti bupati, gubernur, hingga presiden hanya bisa diisi oleh satu orang, sementara banyak pihak memiliki kepentingan untuk mendapatkannya. “Di sini peran ulama, kiai, sangat diperlukan agar perebutan itu tidak mengarah kepada hal-hal yang sangat negatif,” pungkasnya. (rid) Baca juga :

Surabaya — 1miliarsantri.net : Sebanyak 28 mahasiswa dari Jepang, Filipna, Thailand, Laos, Amerika, Swedia, Kanada, Mesir, Uzbekistan studi banding tentang kerukunan umat beragama di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS). Mereka yang merupakan peserta program “CommTECH (Community and Technological Camp)” ITS Surabaya itu berkunjung ke MAS dengan didampingi M Haris Gigih Pratama MA dari Tim “International Office” ITS dan diterima langsung Ketua BPP MAS DR KHM Sudjak MAg di Ruang Perpustakaan MAS, Selasa. “Tahun ini, program Commtech memang bertema kerukunan umat beragama dan mereka belajar tentang hal itu ke beberapa komunitas agama di Indonesia selama dua minggu, termasuk ke Masjid Al-Akbar,” tutur M Haris Gigih Pratama MA, ketua rombongan. Menurut Gigih, Masjid Al-Akbar dianggap komunitas penting, karena Indonesia adalah negara mayoritas Muslim. “Jadi, mereka ingin tahu bagaimana upaya Masjid Al-Akbar merawat kerukunan umat beragama,” katanya. Selain ingin tahu bagaimana kelompok mayoritas Muslim merangkul minoritas di Masjid Al-Akbar, puluhan mahasiswa asing itu juga ingin tahu kontribusi Masjid Al-Akbar untuk masyarakat sekitar, terutama masalah lingkungan (green) dan ekonomi (festival ekonomi). Menjawab keingintahuan itu, Ketua Badan Pelaksana Pengelola (BPP) MAS DR KHM Sudjak MAg menjelaskan MAS yang dibangun tahun 1995 dan diresmikan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 2000 itumemiliki “tagline” yakni “Masjid Ramah untuk Semua” atau Islam Rahmatan lil alamin. “Jadi, Masjid Al-Akbar itu Ramah untuk Semua, karena itu masjid ini memiliki komunitas lansia, komunitas ibu-ibu atau emak-emak, komunitas GenZI (Generasi Z Islami), dan komunitas semua usia, termasuk ramah untuk non-muslim,” lanjutnya. Tentang Ramah untuk Non-Muslim itu, ia menjelaskan kelompok non-muslim bisa bertamu secara bebas ke Masjid Al-Akbar, asalkan mengenakan pakaian yang pakaian menyesuaikan dengan peraturan dalam Islam. Selain itu, Masjid Al-Akbar yang bertetangga dengan Gereja Katholik Mahakudus juga sering menjalin kerja sama. “Kerja sama dengan pihak gereja itu, antara lain kerja sama dalam hal parkir, misalnya kalau Idulfitri, maka parkir di Masjid Al-Akbar tidak cukup, sehingga perlu lokasi parkir cadangan dengan meminjam halaman gereja. Sebaliknya kalau gereja punya acara besar juga bisa pinjam parkir di Masjid Al-Akbar,” sambungnya. Ia menambahkan Masjid Al-Akbar sebagai masjid nasional juga tidak membedakan golongan dalam Islam, apakah NU, Muhammadiyah, dan lainnya, bahkan khotib (juru khutbah) dari semua kalangan juga bisa, asalkan inti ceramah adalah rahmatan lil alamin dan fokus pada materi ukhuwah (persaudaraan), termasuk ukhuwah wathoniyah. (har) Baca juga :

Jakarta — 1miliarsantri.net : Pondok pesantren diharapkan menjadi ujung tombak penerapan moderasi beragama. Harapan ini disampaikan Staf Khusus Menteri Agama Abdul Rochman pada Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama bagi Pendidik pada Pesantren Salafiyah di Jakarta. Abdul Rochman, mengingatkan pentingnya cara pandang keberagamaan yang dimiliki masyarakat muslim Indonesia yang moderat ini, sebagai bentuk syukur bangsa ini atas karunia Tuhan YME. “Kita wajib bersyukur atas wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun negara kita bukan negara yang berdasarkan agama, tetapi semua warga negara bebas untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing,” paparnya. Menurutnya, sebagai umat Islam kita wajib mensyukuri atas adanya undang-undang yang beraroma agama yang mengatur perkawinan, zakat, wakaf, jaminan produk halal, ekonomi dan perbankan syariah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih lanjut Cak Adung—panggilan akrab Abdul Rochman—menyampaikan bahwa setidaknya ada empat indikator utama seseorang dinilai moderat dalam beragama, yaitu komitmen terhadap bangsa dan negara, menentang segala bentuk kekerasan, menolak sikap intoleran, dan menghargai kearifan lokal (local wisdom). “Pesantren harus menjadi ujung tombak dalam menerapkan spirit moderasi beragama ini. Tidak bisa dibayangkan, jika pesantren yang menjadi tempat menjadikan putra-putra bangsa agar mutafaqqih fiddin? Lebih mengecewakan lagi jika pesantren tidak menghasilkan lulusan sebagaimana yang diidamkan?” sambung Adung. Kasubdit Pendidikan Kesetaraan pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang juga Ketua Pokja Moderasi Beragama Ditjen Pendidikan Islam Anis Masykhur menegaskan bahwa pesantren harus menjadi agen penguatan moderasi beragama. Sebab, moderasi beragama mustahil untuk diimplemetasikan tanpa ada pengetahuan ilmu agama yang luas. Dan, pesantren adalah “kawah candradimuka”, tempat penggodokan dan pengkajian ilmu agama. Anis menambahkan, ada sembilan kata kunci yang harus selalu diingat sebagai indikator umat yang moderat (ummatan wasatha). “Sembilan kata kunci ini diambil dari definisi moderasi beragama dan indikatornya, yaitu kemanusian, kemaslahatan umum, keadilan, berimbang, taat konstitusi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, toleransi, dan penghormatan kepada tradisi” pungkas Anis. (rid) Baca juga :